Ditemukan 7433 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 09-12-2016 — Putus : 23-02-2017 — Upload : 07-04-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 871/Pid.B/2016/PN.Smg
Tanggal 23 Februari 2017 — HERRY SANTOSO POERNOMO Als. KIEM SAN Bin CONDRO POERNOMO
8123
  • Herry Santoso Purnomo mengenai penolakanBilyet Giro tersebut dan dijawab agar di masukkan lagi satu minggukemudian, namun setelah saksi kliringkan lagi ternyata ditolak oleh bank.Kemudian saksi tanyakan lagi kepada yang bersangkutan dan saat itu sdr.Herry Santoso Purnomo membenarkan kalau saldo pada rekeningnya diBank BRI cabang Patimura Semarang saldonya minim sehingga tidakmencukupi yang mengakibatkan ditolaknya kliring BG tersebut.= Bahwa Saksi pernah meminta kembali barang yang sudah saksi kirimkankepada
Register : 09-11-2018 — Putus : 17-01-2019 — Upload : 21-01-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 692/PDT/2018/PT.DKI
Tanggal 17 Januari 2019 — KEMENTRIAN LINGKUNGAN HIDUP dan KEHUTANAN R.I (KLHK) >< PT.AGRO TUMBUH GEMILANG ABADI
441602
  • Dimanapada periode tersebut sangat minim curah hujan dan berdampakpada peningkatan suhu permukaan areal yang tidak tertutuptanaman sawit yang kemudian dapat terdeteksi sebagai titik panas.Dimana pada masingmasing areal blok perkebunan TERGUGATterdapat kanalkanal yang difungsikan sebagai water managementuntuk mencegah bahaya kebakaran. Sehingga dengan banyaknyakanal di areal perkebunan TERGUGAT berpotensi terjadinya sunglint pada saat matahari bersinar terik.
Register : 18-07-2016 — Putus : 07-02-2017 — Upload : 28-02-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt. Sel
Tanggal 7 Februari 2017 — - KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN R.I (“KLHK”) sebagai Instansi Pemerintah yang bertanggungjawab di bidang lingkungan hidup dalam hal ini diwakili oleh Dr. Ir. Siti Nurbaya, M.Sc., dalam kedudukannya selaku Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama KLHK beralamat di Gedung Manggala Wanabakti, Jl. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, yang telah memberikan Kuasa kepada: 1. H.M. PRASETYO, dalam kapasitasnya sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia, beralamat di Jalan Sultan Hasanudin No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS.13/Menlhk/PHLHK/PHLHK.1/2/2016 tertanggal 15 Pebruari 2016, dengan ini memberikan Surat Kuasa Khusus dengan hak subtitusi Nomor: SK-040/A/JA/03/2016 tertanggal 24 Maret 2016 kepada; (1) ROROGO ZEGA, SH., MH.; (2) WENNY GUSTIATI, SH., M.Hum.; (3) CAHYANING NURATIH W, SH, M.Hum.; (4) ABDUL MUBIN, ST., SH. MH.; (5) RYAN PALASI, SH., MH.; (6) ROBERT RASMI, SH., MH.; (7) QUARTA FITRAZA, SH., ST., MH.; (8) JEMMY SANDRA, SH., MH.; (9) HARYONO, SH., MH; kesemuanya Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Agung RI beralamat di Jalan Sultan Hasanudin No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan; 2. RENO ISKANDARSYAH, S.H,. M.H.; 3. DEDE NURDIN SADAT, S.H.; 4. ALDI HEBSIBA TAHI, S.H; Para Advokat & Konsultan Hukum dari Kantor Hukum ISKANDARSYAH & PARTNERS yang beralamat di Generali Tower, 16th Floor Suite E, Gran Rubina Business Park, Jl. HR. Rasuna Said, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS.11/Menlhk/PHLHK/PHLHK.1/2/2016, tertanggal 15 Pebruari 2016; 5. JASMIN RAGIL UTOMO S.H., M.M., dalam kapasitasnya sebagai Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup; 6. UMAR SUYUDI, S.H., M.M., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Sub Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan; 7. SRI INDRAWATI, SH., M.Si., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan bidang Sumber Daya Alam; 8. VITRI AZESINOVA, S.H., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup diluar Pengadilan Bidang Energi, Migas dan Minerba; 9. SUHARNO, S.H., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup diluar Pengadilan Bidang Kehutanan, Pertanian, Perkebunan, Kelautan dan Perikanan; Pada Kantor KLHK beralamat di Gedung Manggala Wanabakti, Jl. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS.12/Menlhk/PHLHK/PHLHK.1/2/2016, tertanggal 15 Pebruari 2016; Kesemuanya bertindak untuk dan atas nama serta memilih domisili hukum di alamat Pemberi Kuasa untuk selanjutnya disebut sebagai……………………………………………. …….…PENGGUGAT; Lawan: - PT WARINGIN AGRO JAYA, beralamat di Medco Building, Medco 1 lantai 3, Jl. Ampera Raya No. 18-20 Jakarta Selatan, merupakan suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia untuk selanjutnya disebut ……………………TERGUGAT;
13412236
  • SelTERGUGAT, tanpa menjelaskan metode ilmiah yang digunakanserta kerusakan apa yang senyatanya telah terjadi;Bahwa kesimpulan yang didasarkan pada pendapat Ahli yangmelakukan cek lokasi dan hanya mengambil sebagian kecilsampleyaitu hanya 10 (sepuluh) titik sample tanah yang terbakar,apakah mungkin dari sample tanah yang sangat minim tersebutbisa dijadikan sebagai fakta hukum untuk menyimpulkan asalusulterjadinya kebakaran?
    Selprasarana dimaksud diperuntukan untuk setiap kebun (setiapperusahan berbedabeda tentang batas minim luasan arealkebun/estate).21.3 Bahwa sehubungan dengan itu TERGUGAT sangat keberatanatas dalil gugatan PENGGUGAT sebagaimana dimaksud dalamposita angka 4.2.9 dan 4.2.10 yang intinya menyatakan saranadan prasarana pencegahan dan pengendalian kebakaran lahandan kebun milik TERGUGAT tidak sesuai dengan peraturanperundangan. Keberatan tersebut kami sampaikan dengan alasansebagai berikut :a.
    Selditambah sarana prasarana dilapangan yang sangat minim;Bahwa kebakaran itu ternyata bergerak terus, artinya kalau saranaprasarana sistim bekerja early warning system dan sebagainya makapada kondisi tertentu dia akan berhenti tetapi ini tidak berjalan terussehingga artinya kebakaran tidak hanya sekali, bergerak lagi,kebakaran lagi dan sebagainya;Bahwa ahli menggunakan hospot sebagai indikator pergerakan danperegrakan hotspot ahli bisa tahu bahwa ternyata hotspot ini bergerakterus dari hari ke hari
Putus : 29-11-2016 — Upload : 12-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 594 PK/Pdt/2016
Tanggal 29 Nopember 2016 — HARTOKO SARWONO VS NY. PAULINA MARTHA TANDEPANG alias NY. P.M. TODING (Alm), dkk
9951 Berkekuatan Hukum Tetap
  • mengajukan bukti perlawanan pada waktupemeriksaan perkara ini baik di tingkat Mahkamah Agung,Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri yang mana isi surat buktitersebut telah memberikan kebenaran bukti yang tidak terbantahkanbahwa seluruh Tanah perkara A quo telah dibayar lunas tunaiseketika oleh Pemohon Peninjauan Hukum Kembali serta telah sahmenjadi milik terdaftar atas nama Pemohon Peninjauan Kembali;Bahwa selain itu Hakim Agung tingkat Kasasi hanya memberikanempat (4) pertimbangan hukum saja yang sangat minim
Register : 26-09-2013 — Putus : 08-01-2014 — Upload : 17-06-2014
Putusan PN PADANG Nomor 19/Pid.B/TPK/2013/PN.PDG
Tanggal 8 Januari 2014 — HASNUL AIMAN
469
  • tinggal Sama Zakiarni;e Bahwa Conter HP tempatnya milik Bapak terdakwa;e Bahwa proyek yang dikerjakan Zakiarni Pemninjauan, Cubadak, Sungai Tarung danPantai Cermin;e Bahwa Terdakwa menikah dengan Zakiarni Tahun 2007;e Bahwa saksi ada mengantarkan uang ke Padang pada terdakwa Rp. 25.000.000,;Mobil dibeli Tahun 2007;e Bahwa Proyek Simbarambang Saksi sebagai Pengawas;e Bahwa keuntungan proyek Rp. 29.000.000,;e Bahwa Saksi tidak ada terima Dario keuntungan tersebut;e Bahwa Kemampuan keuangan Zakiarni Minim
Register : 08-01-2020 — Putus : 03-12-2020 — Upload : 08-12-2020
Putusan PN GIANYAR Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Gin
Tanggal 3 Desember 2020 — Penggugat:
I MADE PARTASUNIA
Tergugat:
1.NI WAYAN EKAWATI
2.NI LUH ANJANI RUSMINI
3.I GEDE WIBAWA
4.I PUTU DEDHY ARINBAWA
5.NI MADE RAI MARGAWATHI, SH
6.Kantor Pertanahan Nasional/BPN Kabupaten Gianyar
227114
  • Tergugat I, Il, Ill dan IVtanggapi karena Penggugat hanya menyadur beberapa pasal darisebuah undangundang yang membuat gugatan Penggugat menjadimubasir dan membias serta tidak memenuhi syarat gugatan yangsederhana,efisien dan mudah dipahami oleh pihak yang terlibatdidalammnya, disamping itu pula dalildalil gugatan tersebut tidaknyambung dengan substansi gugatan Penggugat karena yang diuraikandalam dalildalil tersebut kewenangan dan jabatan Notaris, Sahnya AlatBukti, dan lain lainnya yang sangat minim
Register : 25-06-2020 — Putus : 24-09-2020 — Upload : 24-09-2020
Putusan PA SLEMAN Nomor 787/Pdt.G/2020/PA.Smn
Tanggal 24 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
530642
  • Fotocopy Print fotofoto Pemohon/Tergugat Rekonpensi denganwanita berpakaian minim di tempat karaoke dan terlihat ada minumanHalaman 76 dari 118 halamanPutusan Nomor 787/Pdt.G/2020/PA.Smnberalkohol di meja, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya(Bukti T.12);13. Fotocopy Surat dan Amplop berkop Jasa Raharja tertulis Kepada :Keluarga Bpk.
Register : 29-11-2017 — Putus : 29-08-2018 — Upload : 05-12-2018
Putusan PN KARAWANG Nomor 502/Pid.B/2017/PN Kwg
Tanggal 29 Agustus 2018 — 1. OTIH binti ACANG 2. ANON SUGANDA bin NEONG
20650
  • tersebut belum terdaftar di BPN(Badan Pertanahan Nasional);Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak pernah ditunjukan AJB (Akta JualBeli) tahun 1982, AJB (Akta Jual Beli) tahun 2010 dan AJB (Akta Jual Beli) tahun2016 oleh penyidik hingga saat memberikan kesaksian di persidangan;Bahwa saksi menerangkan bahwa PPATS (Pejabat Pembuat Akta TanahSementara) adalah Camat yang diberi kKewenangan oleh Kepala Kantor WilayahJawa Barat untuk dapat membuat AJB (Akta Jual Beli) ketika di wilayah tersebutmasih minim
Register : 01-10-2019 — Putus : 12-10-2020 — Upload : 12-10-2020
Putusan PA SUKOHARJO Nomor 1200/Pdt.G/2019/PA.Skh
Tanggal 12 Oktober 2020 — Penggugat melawan Tergugat
12541
  • Bahwa bantahanbantahan Penggugat Konvensi pada angka 7 danangka 8 atas Jawaban Tergugat Konvensi dahulu hanyalah khayalanatau ilusi belaka, berdasar minim datadata atau buktibukti yang tidakvalid dan hanya berdasar asumsinya sendiri menyampaikan sebagaiberikutPenggugat Konvensi telah membiayai pendidikan anakanakPenggugat Konvensi sampai perguruan tinggi sebab TergugatKonvensi hanyalah staf dengan golongan 3 c sebagai PNS sangatmustahil kalau bisa sendiri dalam membiayal di Metropolitan Jakartaatas
Register : 08-04-2015 — Putus : 29-07-2015 — Upload : 05-08-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 71/PID.SUS/TPK/2015/PN.BDG
Tanggal 29 Juli 2015 — YENI KUSMAYANI A., SPt. Binti SADELI
6014
  • Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan danadanatersebut telah dipergunakan oleh ADE WAHYAN untuk kepentingan pribadinya,sehingga dengan pencairan danadana tersebut (yang minim realisasi dandipergunakan untuk kepentingan pribadi) jelas telan memberikan keuntungankepada ADE WAHYAN.Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan tujuanmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam pasal initelah terpenuhi.Halaman 109 dari 130 putusan Nomor 71/Pid.SusTPK/2015/PN.Bdg.Ad. 3
Putus : 09-06-2010 — Upload : 09-08-2012
Putusan PN SIMALUNGUN Nomor 255/Pid.B/2009/PN.SIM
Tanggal 9 Juni 2010 — Drs. HASNIL AK, MM
15127
  • SH menyuruh saksi danDermansius Purba untuk membuat Pendapat atasPenawaran itu ;Bahwa saksi sempat bingung saat mempelajaripenawaran tersebut karena penawaran tersebut tidaktercantum di dalam APBD dan petunjuk Tekhnisnya jugatidak ada ;Bahwa menurut saksi pekerjaan tersebut dapat dikerjakanoleh Pemkab Simalungun sendiri karena PemkabSimalungun memiliki datadata tentang PPH tersebut,tetapi Kabag.Keuangan menyatakan untuk mengiritwaktu dan Sumber Daya Manusia (SDM) PemkabSimalungun saat itu masih minim
Register : 13-03-2019 — Putus : 02-08-2019 — Upload : 19-10-2019
Putusan PN MANOKWARI Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnk
Tanggal 2 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
IMAM RAMDHONI, S.H.
Terdakwa:
WILLIAM RIDSON WARTUNY, S.T., alias WILLI
12193
  • Pekerjaan pembangunanasrama mahasiswa Tahun 2010 sudah selesai dikerjakan sesuai RABatau tidak tetapi setahu saya pekerjaan tersebut sudah dilakukanpembayaran tetapi saya tidak tahu jumlah yang dibayarkan yangkemudian pekerjaan kembali dilanjutkan pembangunannya padai tahun2012 , tahun 2013 , tahun 2014 dan tahun 2015 dan sampai sekarangpekerjaan tersebut belum selesai dikerjakan yang disebabkananggaran dari pemerintah kab.Teluk Bintuni tidak setiap tahun ada dananggarannyang diberikan setiap tahunnya minim
Author : Yunus Husain (Penulis); M. Nur Solikhin (Tim Peneliti); Rizky Argama (Tim Peneliti), dkk;
Penjelasan Hukum tentang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi
671410875
  • Terdapat tiga ruang lingkup yang harus dipenuhi apabila ingin menerapkan perampasan aset tanpa pemidanaan dalam hal perkara tindak pidana korupsi, yakni:a. Tidak terdapat cukup bukti untuk membuktikan unsur-unsur pidana korupsi (putusan bebas tidak ... [Selengkapnya]
  • Tenggang waktu antara pemanggilan pihak yang berperkaradan waktu sidang tidak boleh kurang dari 3 (tiga) hari kerja, kecuali dalam hal sangatperlu dan mendesak untuk diperiksa dan hal tersebut dinyatakan dalam suratpanggilan.Mekanisme NCB asset forfeiture yang berlaku di Indonesia tidak bisa terlepas dari praktikyang terdapat di negara lain, sebab di Indonesia masih terbilang minim.
Putus : 02-07-2014 — Upload : 16-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 25 K/Pdt.Sus-HKI/2014
Tanggal 2 Juli 2014 — I. TEGUH HANDOYO, DK VS KAWAN KUSUMA SALIM
260286 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal ini ditunjukkandengan adanya stiker yang baru yang pertama kali diberikan oleh produsen bukutulis di Indonesia sebagai bonus dalam bentuk pak buku;Selain itu, Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat II) dalam kegiatan usahanya sangatmementingkan pendidikan anak Indonesia khususnya anakanak yang tidakmampu dengan membuka sarana facebook dan twitter, agar muridmurid yangtidak bisa les/ kursus karena kemampuan ekonominya yang minim tetap bisabertanya dan memperoleh jawaban dari guru dan ahli psikolog dari
Register : 22-01-2020 — Putus : 24-08-2020 — Upload : 15-09-2020
Putusan PN MATARAM Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr
Tanggal 24 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
HADEMAN, SH
Terdakwa:
SURAHMAN, S.Sos
227131
  • Debitur minim pengalaman ;4. Memberikan dampak positif untuk masyarakat sekitar ;Bahwa yang dijadikan sebagai agunan kredit adalah tanah lokasipembangunan perumahan dengan luas kurang lebih 45 (empat puluh lima)hektar dan ditambah dengan jaminan tanah pertanian ;Putusan nomor 1/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr Halaman 88 dari 231Bahwa saksi juga pernah ikut rapat Loan Comite (LC) di P.T Bank NTBPusat pada tanggal 25 Agsutsu 2017 yang dihadiri oleh ibu Umaryati, H.Zaenal Abidin, H.
    Debitur minim pengalaman ;4. Memberikan dampak positif untuk masyarakat sekitar ;Bahwa yang dijadikan sebagai agunan kredit adalah tanah lokasipembangunan perumahan dengan luas kurang lebih 45 (empat puluh lima)hektar dan ditambah dengan jaminan tanah pertanian ;Bahwa saksi juga pernah ikut rapat Loan Comite (LC) di PT Bank NTBPusat pada tanggal 25 Agsutsu 2017 yang dihadiri oleh ibu Umaryati, H.Zaenal Abidin, H.
Register : 05-04-2021 — Putus : 02-11-2021 — Upload : 17-01-2022
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 42/G/2021/PTUN.SBY
Tanggal 2 Nopember 2021 — Penggugat:
Syaifullah
Tergugat:
Gubernur Jawa Timur
611418
  • Bondowoso,dari hasil keterangan beberapa pejabat termasuk Penggugat memberikaninformasi bahwa ada keterlibatan kepala daerah sehingga kita perlukembangkan Bupati dan Wakil Bupatinya;Bahwa, dari hasil pemeriksaan tidak ada keterlibatan baik Bupati danWakil Bupati, artinya informasi sangat minim terkait keterlibatan Bupatidan Wakil Bupati;Bahwa, saksi bersama tim sebanyak 4 orang melakukan pengumpulanbahan keterangan (Pulbaket) tanggal 23 Juni 2020 s.d 24 Juni 2020,pada 2 wilayah yaitu Bondowoso dan
Register : 22-01-2020 — Putus : 24-08-2020 — Upload : 15-09-2020
Putusan PN MATARAM Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr
Tanggal 24 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
HADEMAN, SH
Terdakwa:
SYARIFUDIN RAMDAN, SE
234127
  • Debitur minim pengalaman ;4. Memberikan dampak positif untuk masyarakat sekitar ;Bahwa yang dijadikan sebagai agunan kredit adalah tanah lokasipembangunan perumahan dengan luas kurang lebih 45 (empat puluh lima)hektar dan ditambah dengan jaminan tanah pertanian ;Bahwa saksi juga pernah ikut rapat Loan Comite (LC) di PT Bank NTBPusat pada tanggal 25 Agsutsu 2017 yang dihadiri oleh ibu Umaryati, H.Zaenal Abidin, H.
    Debitur minim pengalaman ;4. Memberikan dampak positif untuk masyarakat sekitar ;Bahwa yang dijadikan sebagai agunan kredit adalah tanah lokasipembangunan perumahan dengan luas kurang lebih 45 (empat puluh lima)hektar dan ditambah dengan jaminan tanah pertanian ;Bahwa saksi juga pernah ikut rapat Loan Comite (LC) di P.T Bank NTBPusat pada tanggal 25 Agsutsu 2017 yang dihadiri oleh ibu Umaryati, H.Zaenal Abidin, H.
Putus : 27-08-2015 — Upload : 20-09-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2015/PN Smg
Tanggal 27 Agustus 2015 — Budiono Bin Samsuwedi (TERDAKWA)
4918
  • Setelahditelusuri ternyata danadana tersebut sangat minim, atas saran masyarakatagar pelaksanaan pembangunan Balai Desa Nusawangkal dilaksanakan olehpihak ketiga ;Bahwa berdasarkan musyawarah ditunjuk Sajiyanto selaku pelaksanapembangunan Balai Desa sesuai bestek gambar yang disepakati oleh panitiadan disetujui oleh pak terdakwa, BPD, LPPMD, dengan uang muka pertamasebesar Rp.116. 500.000, (seratus enam belas juta lima ratus ribu rupiah)sedangkan sisanya diangsur selama 5 (lima) tahun menggunakan
Register : 03-08-2016 — Putus : 26-01-2017 — Upload : 16-08-2017
Putusan PN PACITAN Nomor 8 / Pdt.G / 2016 / PN Pct
Tanggal 26 Januari 2017 — 1. SURATNO, 2. SUWARSI melawan 1. ANANG TRIWIBOWO, 2. TITIK HARJANTI, 3. MANAGER UNIT PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO) – KANTOR UNIT LAYANAN MODAL MIKRO (UlaMM) PACITAN ARJOSARI, 4. WAHYUNI ANDHARUKMI, SH., M.Kn., 5. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN PACITAN.
789
  • Bahwa dengan demikian, merujuk kepada uraian pada butir (8) di atas,maka terbukti demi hukum dan tidak terbantahkan, dalildalil PARAPENGGUGAT perihal Surat Kuasa mutlak, bukanlah suatu dalil yangbersifat ilmiah dan jelas hanya merupakan suatu pernyataan yangdidasarkan pada pengetahuan hukum yang minim.
Putus : 19-11-2015 — Upload : 07-04-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 20/Pdt.G/2015/PN.Smg.
Tanggal 19 Nopember 2015 — IDA NURSANTI, S.H. MELAWAN KEPALA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH
7416
  • Mukhidin,dan saksi ( Ketua Pengadilan Agama Blora ) hanya sebagai konsultandan pengawas ;Bahwa Waktu itu Wakil Sekretarisnya kosong lalu yang diangkatH.Sofyanto Riyanto sebagai Wakil Panitera menjadi Ketua panitiapengadaan tanah Pengadilan Agama Blora, karena waktu itu,Pengadilan Agama Blora minim tenaga , karena kesekretariatan hanyaada Kaur Umum dan Kepegawaian, kemudian Pengadilan Agama Bloraberkonsultasi dengan Pengadilan Tinggi Agama Semarang dandiperbolehkan.Bahwa waktu itu ada penawaran 3