Ditemukan 22312 data
Urut Berdasarkan
Penelusuran terkait :
Kepala kepolisian daerah lampung;
Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah
di kabupaten sinjai
Kepala kepolisian daerah sumatera selatan;
Penghinaan terhadap calon kepala daerah
Komisi pemilihan umum daerah
Kpud
Pilkada
Peraturan daerah
Keputusan kepala daerah
Kewenangan administrasi
Pajak
Insentif
Erliansyah vs kepala kepolisian daerah aceh;;
Hamdani vs kepala kepolisian daerah aceh;;
Pemilu daerah
Register : 01-03-2011 — Putus : 12-05-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 36/B/2011/PT.TUN-MDN Tanggal 12 Mei 2011 — MUSLIM, SE; vs BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR,-Cs;
165 — 3
165 — 3
MUSLIM, SE; vs BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR,-Cs;
BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN TANAH DATARberkedudukan di Jalan Sul tan AlamBagagarsyah PagaruyungBatusangkar ; Dalam hal ini berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor: 183/02/ Hukum danHAM2010 tanggal 28 Juni 2010, memberikuasakepada: 1. Jasrinaldi , SH., S. Sos., Jabatan Pit.Kepala Bagian Hukum danHAM 222222 eee eee eee e ee eee2. Audia SafitriPengad lang. si., JabatanKasubbag Bantuan Hukum danHAM 2222222 e eee eee eeee3. M.
Register : 23-03-2017 — Putus : 18-05-2017 — Upload : 27-05-2019
Putusan PT KENDARI Nomor 22/PDT/2017/PT KDI Tanggal 18 Mei 2017 — Pembanding/Tergugat : Gubernur Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Diwakili Oleh : Gubernur Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara
Terbanding/Penggugat : KIKILA ADI KUSUMA
185 — 28
Terbanding/Penggugat : KIKILA ADI KUSUMA
185 — 28
Pembanding/Tergugat : Gubernur Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Diwakili Oleh : Gubernur Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara
Terbanding/Penggugat : KIKILA ADI KUSUMA
Putus : 14-08-2012 — Upload : 11-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 194 PK/Pdt/2012 Tanggal 14 Agustus 2012 — LILIK SUNARTININGSIH vs BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KABUPATEN KEDIRI
16 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
16 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
LILIK SUNARTININGSIH vs BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KABUPATEN KEDIRI
SUHUD, SH, M.Hum,Advokat, berkantor di Desa Seketi, Kecamatan Ngadiluwih,Kabupaten Kediri,Pemohon Peninjauan Kembali dahulu) Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding;melawan:BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KABUPATEN KEDIRI,berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta, Nomor 1 Kediri;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/TergugatI/Terbanding;dan1. KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KEDIRI,DKK, berkedudukan di Jl. Airlangga, Desa Paron,Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri;2.
Register : 13-09-2013 — Putus : 31-10-2013 — Upload : 23-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 113 PK/TUN/2013 Tanggal 31 Oktober 2013 — NATALISA vs GUBERNUR KEPALA DAERAH TK I KALIMANTAN BARAT
48 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
48 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
NATALISA vs GUBERNUR KEPALA DAERAH TK I KALIMANTAN BARAT
Yani 2 Komp.Duta Bandara Blok D6 Nomor 12, Kubu Raya, pekerjaan Direktur PT.Natalisa:Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat:;melawan:GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I KALIMANTANBARAT, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Ahmad YaniPontianak;Selanjutnya memberi kuasa kepada:1. MARIUS MARCELLUS TJ, S.H., MM., Jabatan Kepala BiroHukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat:2.
Register : 11-12-2012 — Putus : 11-04-2013 — Upload : 07-10-2013
Putusan PN MUARO Nomor 11/Pdt.G/2012/PN.MR Tanggal 11 April 2013 — ARAFAH ANUGRAH ABADI
- Bupati Kepala Daerah Kabupaten Dharmasraya, DKK
69 — 12
69 — 12
ARAFAH ANUGRAH ABADI- Bupati Kepala Daerah Kabupaten Dharmasraya, DKK
Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Cq.Bupati Kepala Daerah Kabupaten Dharmasraya Cq. Kepala Dinas PekerjaanUmum Kabupaten Dharmasraya selaku Pengguna Anggaran pada DinasPekerjaan Umum Tahun Anggaran 2011 Cq. H. Maizul ST. MM., selaku PejabatPengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2011 yangberalamat di Jalan Lintas Sumatera Km. 2 Sei Dareh Kabupaten Dharmasraya,selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II ;Pemerintah Republik Indonesia Cq.
Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Cq.Bupati Kepala Daerah Kabupaten Dharmasraya Cq.
Register : 02-01-2019 — Putus : 19-03-2019 — Upload : 24-06-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 11 P/HUM/2019 Tanggal 19 Maret 2019 — ., DKK VS BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO;
157 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
157 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
., DKK VS BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO;
DenganHierarkhi ini maka diberlakukan prinsip Konsistensi dan Koherensi,bahwa peraturan perundangundangan yang lebih tinggi menjadidasar pembentukan dan dasar pengujian peraturan yang lebihrendah.Sebagai dasar pembentukan, maka telah ternyata dalamUndangUndang Nomor 23 Tahun 2014, Pasal 236 diatur:(1) Untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan,daerah membentuk Perda;(2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRDdengan persetujuan bersama Kepala Daerah;(3) Perda sebagaimana
Kewenangan pembentukan peraturandaerah berada pada Kepala Daerah dan DPRD.
Hal ini sesuaiUndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan DaerahPasal 65 (2) huruf b bahwa "Kepala Daerah mempunyai tugas danwewenang menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuanbersama DPRD dan Pasal 97 ayat (1) huruf a bahwa "DPRDmempunyai tugas dan wewenang membentuk Perda yang dibahasdengan Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan konsistensipembentukan peraturan daerah berdasarkan hierarki, dan Pasal 236ayat (2) bahwa Perda ditetapkan oleh Kepala Daerah setelahmendapat persetujuan
Register : 10-10-2012 — Putus : 12-12-2012 — Upload : 29-02-2016
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 127/PDT.G/2012/PN.Yk Tanggal 12 Desember 2012 — Siti Rahayu
melawan
NEGARA REPUBLIK INDONESIA Q.Q PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Q.Q KEPALA DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Q.Q KEPALA DAERAH KOTA YOGYAKARTA
48 — 8
48 — 8
Siti RahayumelawanNEGARA REPUBLIK INDONESIA Q.Q PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Q.Q KEPALA DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Q.Q KEPALA DAERAH KOTA YOGYAKARTA
September 1944 ;Pekerjaan : Swasta ;Alamat : Pemukti UH.7/616 RT 29 RW.10 Kel GiwanganKec Umbulharjo Kota Yogyakarta ;Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ;ANDI SURYO AWALUDIN, SHHILARIUS NGAJI MERO, SH;Advokat dan Pemberi bntuan hokum dari Kantor PERHIMPUNANBANTUAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA INDONESIA ( PBHI )YOGYAKARTA, yang beralamat di jl Dorodasih No. 34 patangpuluhanWirobrajan Yogyakarta ;Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;MELAWANNEGARA REPUBLIK INDONESIA qq PRESIDEN REPUBLIKINDONESIA qq KEPALA
DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWAYOGYAKARTA qq KEPALA DAERAH KOTA YOGYAKARTA , yangberalamat di Jl Kenari Nomor 56 Yogyakarta ;Selanjutny disebut sebagai TERGUGAT ;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta tertanggal : 12Oktober 2012 , Nomor : 127 / Pen.Pdt.G. / 2012 / PN.
Putus : 06-02-1993 — Upload : 09-01-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 5K/TUN/1992 Tanggal 6 Februari 1993 — Kepala BPN, Gubernur Kepala Daerah IJ, PT. JS, PT. SGM
167 — 91 — Berkekuatan Hukum Tetap
167 — 91 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kepala BPN, Gubernur Kepala Daerah IJ, PT. JS, PT. SGM
Danpenerbitan SIPPT adalah merupakan wewenang diskresioner dariGubernur Kepala Daerah JJ, .Sedangkan Surat Tergugat asal I/Pemohon Kasasi tanggal 7 April 1990No. 630.11599 hanya berisfat informatif atas tanah sengketa.Bahwa Judex Facti, telah salah menerapkan hukum, karena telahmenilai keabsahan Akte Notaris ic.
Sprint/Starns/VIII/1990 (bukti P16, 17, 18) sebagai alasanuntuk menyatakan tidak sah/batalnya SYPPT No. 4662/.1.711.5 tanggal22 Nopember 1990, yang mana adalah bertentangan normanorma publik maupun norma hukum perdata, karena :~ Dalam peraturanperaturan yang mengatur terbitnya SIPPT antaralain Keputusan Gubernur Kepala Daerah IJ No.
Gubernur Kepala Daerah IJ NomorDa.11/5/11/1972 tanggal 2 Pebruari 1972 (bukti T.II6) dalamkaitannya dengan ketentuan dalam pasal 53 ayat 2 jo pasal 1 dan pasal55 UU.
Daerah 'J dalam menerbitkan SIPPTtersebut apakah telah memenuhi syaratsyarat formal sesuai denganketentuan dalam keputusan Gubernur Kepala Daerah IJ No.Da.11/3/1972 tanggal 2 Pebruari 1972 pasal 19 (bukti T.II26).Bahwa ternyata penerbitan SIPPT tersebut, telah memenuhi syaratsyarat yang ditentukan oleh ketentuan perundangundangan.Bahwa tanah sengketa sudah dibebaskan terbukti adanya SertifikatHGB No. 116/KS dan 138/KS yang sah dan tetap berlaku dan belumpernah ada putusan Pengadilan yang menyatakan
Daerah IJ, Pemohon Kasasi III PT.
Putus : 23-06-2014 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 165 PK/PDT/2014 Tanggal 23 Juni 2014 — BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN BERAU, dkk vs CV. ALAM INDAH
29 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
29 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN BERAU, dkk vs CV. ALAM INDAH
PUTUSANNomor 165 PK/PDT/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN BERAU yangdiwakili oleh Drs. H. Makmur Hapk, M.M., selaku BupatiKepala Daerah Kabupaten Berau, bertindak untuk dan atasnama Pemerintah Kabupaten Berau, berkedudukan di JalanAPT. Pranoto Nomor 1, Tanjung Redeb, dalam hal inimemberikan kuasa kepada Drs. H.
Bahwa bukti surat bertanda PK.1.1 tidak bersifat menentukan dan telahdipertimbangkan dalam pemeriksaan perkara a quo, sehingga tidak dapatdijadikan sebagai novum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf bUndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2009;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali BUPATI KEPALA
DAERAH KABUPATEN BERAU dan Para PemohonPeninjauan Kembali Il: 1.
Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN BERAU dan ParaPemohon Peninjauan Kembali Il: 1. MANSYAH, S.H., 2. ADuJlRACHMADSYAH bin DATU MAHARADJA DINDA dan 3. ADJI PAUJIAH,ADJI PAULINA dan ADJI ASLINDA tersebut;2.
Putus : 13-07-2022 — Upload : 15-08-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 586 PK/Pdt/2022 Tanggal 13 Juli 2022 — PT ADITARINA ARISPRATAMA VS GUBERNUR KEPALA DAERAH IBUKOTA JAKARTA, DKK
77 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
77 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT ADITARINA ARISPRATAMA VS GUBERNUR KEPALA DAERAH IBUKOTA JAKARTA, DKK
Putus : 18-11-2015 — Upload : 11-07-2016
Putusan PT SEMARANG Nomor 335/Pdt/2015/PT SMG Tanggal 18 Nopember 2015 — BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG, dkk melawan ESTERWATI ADIWIDYA, dkk
88 — 68
88 — 68
BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG, dkk melawan ESTERWATI ADIWIDYA, dkk
PUTUSANNomor : 335/ Pdt / 2015 / PT SMGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESAPengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdatapada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaraantara:1BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG ,Beralamat di Jalan Jenderal A.Yani No. 32 Kabupaten Temanggung, yangdalam hal ini kepentingannya diwakili oleh Kuasanya yaitu :1.
III telah membuatkesepakatan dengan TERGUGATL.II, untuk melakukan penguasaan kembaliatas obyek sengketa tertanggal 8 Agustus 2011 dengan diketahui oleh KepalaDinas Pendidikan Kabupaten Temanggung yang dijabat saat itu oleh TRIEMARHAEN SUHARDONO, SH, MM, dengan cap dan tandatangan selakuBupati Kepala Daerah Kabupaten Temanggung dan Kepala Dinas PendidikanKabupaten Temangung.Bahwa karena adanya kesepakatan pada point 9 diatas PARA PENGGUGATmengikuti perintah TERGUGAT.
I dengan Pemilu Kepala Daerah maka segala PerbuatanHukum yang dilakukan semasa kepemimpinan TERGUGAT. II juga menjadi202122tanggung jawab bagi TERGUGAT.
I yang menjabat sekarang ini menjadiBupati Kepala Daerah Kabupaten Temanggung.Bahwa sudah ~s sepantasnya dan selayaknya apabila PARAPENGGUGAT, yang merasa dirugikan menuntut ganti rugi yang ditimbulkanmeliputi, kerugian materiel, dan Immateriel yaitu :a PARA PENGGUGAT tidak dapat menempati obyek sengketa mulai tahun1965 sampai dengan 2014, yang setiap tahunnya disewakan sebesar Rp50.000.000, maka kerugian itu sebesar = 49 x Rp 50.000.000, = Rp2.450.000.000, (Dua milyar empat ratus lima puluh juta
Bahwa Gugatan salah pihak . ( error in persona )Bahwa sebagaimana telah disebutkan dengan tegas dalam gugatannyaTergugat I adalah Mantan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Temanggung ,sehingga segala sesuatu yang berkaitan dengan Pemerintah KabupatenTemanggung sudah bukan lagi menjadi kewenangan dan tanggung jawabnyaDengan dicantumkannya nama Drs.Hasyim Afandi / Mantan Bupati KepalaDaerah Kabupaten Temanggung sebagai Tergugat II dalam gugatan tersebutterjadi kekeliruan mengenai pihak ( error in persona
Register : 19-01-2017 — Putus : 23-05-2017 — Upload : 26-07-2017
Putusan PN SELONG Nomor 5 /Pdt.G/2017/PN Sel Tanggal 23 Mei 2017 — - LALU ABAS, dkk
melawan
- GUBERNUR KEPALA DAERAH NUSA TENGGARA BARAT
77 — 31
77 — 31
- LALU ABAS, dkkmelawan- GUBERNUR KEPALA DAERAH NUSA TENGGARA BARAT
SYAMSUL LUTHFI: beralamat di Dusun Loyok, DesaLoyok, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan PenetapanKuasa Insidentil Nomor : W25U4/ 8 / HT.08.01.SK//2017 tertanggal 6 Januari2017, selanjutnya disebut sebagai kuasa para Penggugat ;Lawan :GUBERNUR KEPALA DAERAH NUSA TENGGARA BARAT, Cq. SEKRETARIATDAERAH PROVINS NUSA TENGGARA BARAT, Cq.
Register : 31-10-2013 — Putus : 22-07-2014 — Upload : 21-08-2014
Putusan PN PAINAN Nomor 27/Pdt.G/2013/PN.Pin Tanggal 22 Juli 2014 — ABDUL MUIS
b/d
BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
53 — 6
53 — 6
ABDUL MUISb/dBUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
., Advokat/Penasehat Hukum beralamatpada kantor hukum Liberty di Jalan SeberangPadang Utara No. 14, Padang berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 25 September2013, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;LAWANBUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN PESISIR' SELATAN,Berkedudukan di Jalan H.
tanda7.13;14.Foto copy Kronolis Pengadaan Tanah Pasar Inpres dan Terminal OpletPasar Baru tanggal 15 Desember 2014, telah disamakan dengan aslinyadiberi tanda 1.14;15.Foto copy Keterangan Abdul Muis Cs., tanggal 24 Agustus 2005, telahsesuai dengan aslinya diberi tanda T.15;16.Foto copy Surat Perjanjian/Kontrak Sewa Tanah Pasar Inpres Pasar BaruKabupaten Pesisir Setalan, nomor 974/03/PSRBR/KPD2002 tanggal 9Agustus 2002, telah sesuai dengan aslinya diberi tanda 1.16;17.Foto copy Surat Keputusan Bupati Kepala
Daerah Tingkat Il Pesisir SelatanNomor 188.45/126/SKIMB/PS/1999 tanggal 17 Juni 1999 tentang IzinMendirikan/Memperbaiki Bangunan, telah disesuaikan dengan aslinya diberitanda 1.17;18.Foto copy Surat Perjanjian/Kontrak Sewa Tanah Pasar Inpres Pasar BaruKabupaten Pesisir Selatan Nomor 974/ /PSRBR/KPD2002 tanggal 28Agustus 2002, telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda 1.18;19.Foto copy kwitansi pembayaran dari Elmida untuk pembayaran sewa tanahuntuk tahun 2003 tanggal Agustus 2004 telah sesuai
Dansuatu hal yang tidak mungkin (immposible) dalam proses hukum acaraperdata menjadikan orang yang sudah meninggal menjadi para pihak;Oleh karena itu sudah sepantasnya dailildalil yang dikemungkakan olehTergugat tidak dapat diterima atau ditolak dan harus dikesampingkan;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi huruf B Tergugat tersebut MajelisHakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat yang menjadi Tergugatadalah Bupati Kepala Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;Menimbang
Putus : 23-10-2019 — Upload : 07-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2548 K/Pdt/2019 Tanggal 23 Oktober 2019 — GUBERNUR/KEPALA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT VS ODOD SUHARA, dkk.
47 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
47 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
GUBERNUR/KEPALA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT VS ODOD SUHARA, dkk.
PUTUSANNomor 2548 K/Pdt/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telan memutus sebagaiberikut dalam perkara antara:GUBERNUR/KEPALA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT,berkedudukan di Jalan Diponegoro, Nomor 22, Kota Bandung,40115, yang diwakili oleh Anmad Heryawan selaku GubernurJawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ir.
Law Firm, beralamat diJalan Wartawan Il, Nomor 17 B, Buahbatu, Kota Bandung,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2017;WAKIL GUBERNUR/WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSIJAWA BARAT, berkedudukan di Jalan Diponegoro, Nomor22, Kota Bandung, 40115, yang diwakili oleh Deddy Mizwarselaku Wakil Gubernur Jawa Barat, dalam hal ini memberikuasa kepada Ir. H.
Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi berada dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara padatingkat kasasi;Memperhatikan UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 5Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI: Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi GUBERNUR/KEPALA
DAERAH PROVINSI JAWA BARAT tersebut; Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor317/PDT/2018/ PT BDG, tanggal 17 September 2018 yang menguatkanPutusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 347/Pdt.G/2017/PN Bdg,tanggal 25 Januari 2018;MENGADILI SENDIRI:Dalam Provisi: Menolak permohonan provisi dari Para Penggugat:Dalam Eksepsi: Menolak seluruh eksepsi Tergugat I; Menolak eksepsi Tergugat II sampai dengan Tergugat VI mengenaikewenangan/kompetensi absolut; Mengabulkan eksepsi Tergugat Il sampai
Putus : 06-12-2006 — Upload : 26-03-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 539K/TUN/2005 Tanggal 6 Desember 2006 — PARMIN ; KEPALA DAERAH TINGKAT II KABUPATEN
SEMARANG ( BUPATI SEMARANG),
14 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
14 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
PARMIN ; KEPALA DAERAH TINGKAT II KABUPATENSEMARANG ( BUPATI SEMARANG),
Register : 19-05-2015 — Putus : 19-08-2015 — Upload : 06-10-2015
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 126/B/2015/ PT.TUN.JKT. Tanggal 19 Agustus 2015 — ;BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BERAU.;
83 — 17
83 — 17
;BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BERAU.;
No. 126/B/2015/PT.TUN.JKTPARTNERS berkantor di Equity Tower Building35" Floor Suite 35 C, Jalan Jenderal SudirmanKav 5253 Jakarta, selanjutnya disebut sebagaiPENGGUGAT / PEMBANDING ;Melawan:BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT Il BERAU, berdudukan dijalanAPT.
Putus : 13-06-2022 — Upload : 14-07-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1815 K/Pdt/2022 Tanggal 13 Juni 2022 — GUBERNUR KEPALA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH vs NYONYA PUANAH, dkk
109 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
109 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
GUBERNUR KEPALA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH vs NYONYA PUANAH, dkk
Putus : 23-03-2016 — Upload : 02-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2967 K/Pdt/2015 Tanggal 23 Maret 2016 — BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN BANDUNG, dkk vs. DEWI KURAESIN, dkk
33 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
33 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN BANDUNG, dkk vs. DEWI KURAESIN, dkk
BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN BANDUNG,berkedudukan di Jalan Raya Soreang Nomor 141 diSoreang, Kabupaten Bandung;2. CAMAT KECAMATAN BALE ENDAH KABUPATENBANDUNG, berkedudukan di Jalan Adipati KertamanahNomor 2 Bale Endah;3. LURAH KELURAHAN BALE ENDAH KABUPATENBANDUNG, berkedudukan di Jalan Adikusumah Nomor 14Bale Endah;Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada H.
Nomor 2967 K/Pdt/2015Pemohon Kasasi BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN BANDUNG dankawankawan tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari ParaPemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah,maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalamtingkat kasasi ini;Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan
Putus : 04-03-2009 — Upload : 24-08-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2417K/PDT/2008 Tanggal 4 Maret 2009 — BASO LEWA ; KEPALA DAERAH TK.II MUNA PROVINSI SULAWESI TENGGARA
31 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
31 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
BASO LEWA ; KEPALA DAERAH TK.II MUNA PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Putus : 13-12-2016 — Upload : 02-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2929 K/Pdt/2016 Tanggal 13 Desember 2016 — BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG, dkk
96 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
96 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG, dkk
., M.Sc, dan kawankawan, Para Advokatberkantor di Ihza & Ihza Law Firm di 88 Kota Kasablanka OfficeTower, Tower A, Lantai 19, Jalan Casablanka Kav.88 Jakarta,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Februari 2016;Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding;1.Lawan:BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG,berkedudukan di Jalan Jenderal A.
Il sudah habis masa jabatannya selaku BupatiKepala Daerah Kabupaten Temanggung yang kemudian digantikan olehTergugat dengan Pemilu Kepala Daerah maka segala Perbuatan Hukumyang dilakukan semasa kepemimpinan Tergugat II juga menjadi tanggungjawab bagi Tergugat yang menjabat sekarang ini menjadi Bupati KepalaDaerah Kabupaten Temanggung;20.Bahwa sudah sepantasnya dan selayaknya apabila Para Penggugat,yangmerasa dirugikan menuntut ganti rugi yang ditimbulkan meliputi, kerugianmateriel, dan immateriel
Bahwa Gugatan salah pihak (error in persona)Bahwa sebagaimana telah disebutkan dengan tegas dalam gugatannyaTergugat Il adalah Mantan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Temanggung,sehingga segala sesuatu yang berkaitan dengan Pemerintah KabupatenTemanggung sudah bukan lagi menjadi kewenangan dan tanggung jawabnyaDengan dicantumkannya nama Drs.Hasyim Afandi / Mantan Bupati KepalaDaerah Kabupaten Temanggung sebagai Tergugat II dalam gugatan tersebutterjadi kekeliruan mengenai pihak (error in persona);Tergugat
Surat Permohonan Pengembalian Tanah danBangunan tertanggal 15 Juni 1983 atas semua Objek Sengketa HGBNomor 6,10,12 dan 16 kepada Bapak Bupati Kepala Daerah KabupatenDati Il Temanggung oleh Ny.
The Giok len Mio atas objeksengketa;Bahwa adanya kesepakatan antara Penggugat Ill dengan Tergugat Ilyang pada saat itu menjabat Bupati Temanggung yang disaksikan oleh Saksi TriMarhaen Suhardono yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala DinasPendidikan Kabupaten Temanggung yang menimbulkan kerugian materil bagiPenggugat Ill berupa uang sejumlah Rp960.000.000,00 (sembilan ratus enampuluh juta rupiah), ternyata tindakan Tergugat II tersebut tidak ternyata pulaselaku Kepala Daerah atau Bupati Temanggung