Ditemukan 22312 data
Urut Berdasarkan
Penelusuran terkait :
Kepala kepolisian daerah lampung;
Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah
di kabupaten sinjai
Kepala kepolisian daerah sumatera selatan;
Penghinaan terhadap calon kepala daerah
Komisi pemilihan umum daerah
Kpud
Pilkada
Peraturan daerah
Keputusan kepala daerah
Kewenangan administrasi
Pajak
Insentif
Erliansyah vs kepala kepolisian daerah aceh;;
Hamdani vs kepala kepolisian daerah aceh;;
Pemerintah daerah
Putus : 23-10-2008 — Upload : 21-07-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 22PK/KPUD/2008 Tanggal 23 Oktober 2008 — H. SABIRIN YAHYA, S.Sos ; H. ANDI MANCHU A. BASO, ; vs. KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH (KPUD) KABUPATEN SINJAI
65 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
65 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 29-05-2007 — Upload : 05-02-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 782K/PID/2007 Tanggal 29 Mei 2007 — Ismail Hippy alias Cuu; Saiful Hippy alias Pulu
29 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
29 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 16-06-2005 — Upload : 22-08-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 15P/HUM/2005 Tanggal 16 Juni 2005 — H. Herry Alfian AK.S.Sos.SE; Drs. M. Nuh Razak; Syamsul Bahri Sangun; Mastarevi, SE; Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Rejang Lebong
53 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
53 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 20-06-2006 — Upload : 19-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 05P/KPUD/2006 Tanggal 20 Juni 2006 — Yorris Raweyai ; H. Abdul M. Kilian, MS. ; KPUD Provinsi Irian Jaya
136 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
136 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 16-05-2007 — Upload : 14-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 03PK/KPUD/2007 Tanggal 16 Mei 2007 — Salim Mengga ; Drs. H. A. Moh. Hatta Dai, M.M ; Komisi Pemilihan Umum Daerah Sulawasi Barat
120 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
120 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 07-11-2006 — Upload : 10-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 264K/TUN/2001 Tanggal 7 Nopember 2006 — Sutikno; Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Semarang; Drs. Andy Rifai Achmad; Nurhadi Moestofa, SH.
76 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
76 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 06-12-2005 — Upload : 18-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 179K/TUN/2000 Tanggal 6 Desember 2005 — GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I SULAWESI TENGAH
98 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
98 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I SULAWESI TENGAH
Daerah Tingkat Sulawesi Tengah Nomor :540/182/Distam/1999 tentang Pembatalan Surat Keputusan Gubernur KepalaDaerah Tingkat Sulawesi Tengah Nomor : 545/215/Ro.Ekon tanggal 28 Mei1998 tentang Pencabutan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Sulawesi Tengah Nomor : 545/44/1996 tanggal 12 Februari 1996 tentangHal. 1 dari 13 hal.
Menyatakan Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan yangdikeluarkan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Sulawesi Tengah tanggal 26Mei 1999 Nomor : 540/182/Distam/1999, tentang Pembatalan SuratKeputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Sulawesi Tengah Nomor :545/44/1996 tanggal 12 Februari 1996 tentang Pemberian Surat IzinPertambangan Daerah (SIPD) Eksploitasi Bahan Galian C (Sirtukil) PT.Argasari Pratama dan Pemberian Surat Izin Pemberian Izin PertambanganDaerah (SIPD) Eksploitasi Bahan Galian C (
No. 179 K/TUN/2000diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat/Termohon Kasasi yaituSurat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Sulawesi TengahNomor : 540/182/Distam/1999 tanggal 26 Mei 1999 tentang pembatalanSurat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Sulawesi TengahNomor : 545/215/Ro.Ekon tanggal 28 Mei 1998 tentang Pencabutan SuratKeputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Sulawesi Tengah Nomor :545/44/1996 tanggal 12 Februari 1996 tentang Pemberian IzinPertambangan Daerah (SIPD) Eksploitasi
Bintang Jaya yanghendak dibatalkan oleh Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Sulawesi Tengah, seharusnya maksud pembatalan tersebut cukup denganpembatalan saja, dengan disertai alasanalasan hukumnya dari maksudpembatalan SIPD tersebut.
No. 179 K/TUN/2000memberikan putusan dengan mengambil pendapat sendiri, mengenaikeberadaan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat SulawesiTengah Nomor : 545/40/1996 tertanggal 9 Februari 1996 (bukti T7).
Putus : 05-09-2006 — Upload : 16-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 499K/TUN/2000 Tanggal 5 September 2006 — BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II TAKALAR ; GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I SULAWESI SELATAN
48 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
48 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II TAKALAR ; GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I SULAWESI SELATAN
Register : 16-04-2020 — Putus : 15-06-2020 — Upload : 03-11-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 33 P/HUM/2020 Tanggal 15 Juni 2020 — FRANS MANERY (BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA PROVINSI MALUKU UTARA) VS MENTERI DALAM NEGERI RI;
380 — 271 — Berkekuatan Hukum Tetap
380 — 271 — Berkekuatan Hukum Tetap
FRANS MANERY (BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA PROVINSI MALUKU UTARA) VS MENTERI DALAM NEGERI RI;
FRANS MANERY (BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATENHALMAHERA UTARA PROVINSI MALUKU UTARA), tempatkedudukan di Jalan Kawasan Pemerintahan Nomor 1a Tobelo,Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara;dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Dr. Hendra Karianga, S.H., M.H.
Bahwa Pemohon adalah Bupati Kepala Daerah KabupatenHalmahera Utara, berdasarkan ketentuan Pasal 65 huruf e UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintan Daerahmenjelaskan Kepala Daerah mempunyai tugas mewakili daerahdidalam dan diluar Pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnyauntuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan perundangundanganyang berlaku;6.
Bahwa berdasarkan poin 1, 2, 3, 4 dan 5 tersebut, untuk mencegahterjadi konflik horizontal dimasyarakat dan dalam rangkamewujudkan kepastian hukum dalam mengelola pemerintahan yangbaik, Bupati Kepala Daerah Kabupaten Halamahera Utara telahmengeluarkan Surat Keputusan Nomor 180/74/HU/2020 Tanggal 25Februari 2020 (Bukti P.5) Tentang Pengujian Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 60 Tahun 2019 tentang batas daerah antaraKabupaten Halmahera Barat dengan Kabupaten Halmahera UtaraProvinsi Maluku utara,
Daerah KabupatenHalmahera Utara, berdasarkan ketentuan Pasal 65 huruf e UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerahmenjelaskan bahwa Kepala Daerah mempunyai tugas mewakili daerahdi dalam dan di luar Pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnyauntuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan perundangundangan yangberlaku; Bahwa Objek Hak Uji Materiil menurut Pemohon telah merugikanPemerintanh Daerah Kabupaten Halmahera Utara (diwakili Pemohonselaku Bupati Halmahera Utara) dan masyarakat di
FRANS MANERY (BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATENHALMAHERA UTARA PROVINSI MALUKU UTARA), tersebut;Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesarRp1.000.000 (satu juta Rupiah):Halaman 63 dari 64 halaman. Putusan Nomor 33 P/HUM/2020Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2020, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H.,Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaMajelis, Dr.
Putus : 26-09-2007 — Upload : 06-08-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 16K/TUN/2001 Tanggal 26 September 2007 — GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA BARAT ; HAJI SIROJUL MUNIR
40 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
40 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA BARAT ; HAJI SIROJUL MUNIR
SEMA
SEMA Nomor 3 Tahun 2016 440 — 218
- Tentang : Permohonan Surat Keterangan Bagi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Pengadilan
Permohonan Surat Keterangan Bagi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Pengadilan
Kepala Pengadilan Militer.di Seluruh IndonesiaSURAT EDARANNomor 3 Tahun 2016TENTANGPERMOHONAN SURAT KETERANGAN BAGI CALON KEPALA DAERAHDAN WAKIL KEPALA DAERAH DI PENGADILANBerkenaan dengan banyaknya permohonan dari Calon KepalaDaerah dan Wakil Kepala Daerah kepada pengadilan untukmengeluarkan:1. surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit;2. surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana;3. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya;4. surat keterangan di pidana karena kealpaan ringan
Penyelesaian permohonan tersebut paling lama 2 (dua) hari kerja sejakditerima oleh pengadilan.Pemberian surat keterangan diberikan tanpa dipungut biaya.Dengan berlakunya surat edaran ini, maka Surat Edaran MahkamahAgung Nomor 5 Tahun 2005 tentang Syarat Tidak Sedang DinyatakanPailit Bagi Calon Kepada Daerah dan Wakil Kepala Daerah dicabut dandinyatakan tidak berlaku.Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimanamestinya.KETUA MAHKAMAH AGUNGREPUBLIK INDONESIAttdMUHAMMAD HATTA ALITembusan
Daerah Provinsi/Kabupaten /Kota ....... sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) huruf g UndangUndang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndangNomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah PenggantiUndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati danWalikota menjadi UndangUndang jo.
Daerah Provinsi/Kabupaten /Kota ....... sebagaimana dimaksud Pasal 42 ayat (1) hurufj PeraturanKomisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga AtasPeraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang PencalonanPemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atauWalikota dan Wakil Walikota.13LAMPIRAN IX :SURAT KETERANGAN PERNAH SEBAGAITERPIDANA KARENA KEALPAAN RINGAN(CULPA LEVIS) DAN/ATAU ALASAN POLITIKKOP PENGADILAN SURAT KETERANGANPERNAH SEBAGAI TERPIDANA
Daerah Provinsi/Kabupaten /Kota ....... sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) huruf k UndangUndang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndangNomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah PenggantiUndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati danWalikota menjadi UndangUndang.eee rcecrsccscce Pere eee ccccecccsccscsseeccesensKetua Pengadilan Negeri............
Register : 28-11-2018 — Putus : 03-01-2019 — Upload : 29-01-2019
Putusan PT KUPANG Nomor 165/PDT/2018/PT KPG Tanggal 3 Januari 2019 — Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Nusa Tenggara Timur, Cq. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Manggarai Barat
59 — 21
59 — 21
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Nusa Tenggara Timur, Cq. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Manggarai Barat
Gubernur Kepala Daerah Tingkat Propinsi Nusa Tenggara Timur, Cq. Bupati Kepala DaerahTingkat Il Kabupaten Manggarai Barat, beralamat di JalanFrans Sales Lega Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat,yang dalam hal ini memberika kuasa kepada:Yulius Sigit Kristanto SH, MH. Kepala Kejaksaan NegeriManggarai Barat yang beralamat, Jalan Frans Lega.
SEMA
SEMA Nomor 5 Tahun 2005 529 — 485
- Tentang : Syarat Tidak Sedang Dinyatakan Pailit Bagi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Syarat Tidak Sedang Dinyatakan Pailit Bagi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Ketua Pengadilan NiagaPada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,Medan, Makassar, Surabaya danSemarang.SURATEDARANNomor : 5 Tahun 2005tentangSyarat Tidak Sedang Dinyatakan PailitBagi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala DaerahSehubungan dengan Surat Pjs.
., perihal tersebut dalam pokoksurat, dengan ini Mahkamah Agung memberikan petunjuk :lL.Salah satu syarat untuk Calon Kepala Daerah dan Wakil KepalaDaerah adalah tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkanputusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukumtetap (vide Pasal 58 huruf k UndangUndang Nomor : 32 Tahun2004 dan Pasal 38 ayat (1) huruf k Peraturan PemerintahNomor : 6 Tahun 2005),Demi kelancaran pelaksanaan hal tersebut dalam angka 1,keterangan tidak sedang dinyatakan pailit diberikan
Putus : 10-05-2017 — Upload : 20-05-2017
Putusan PT KUPANG Nomor 64/PDT/2017/PT KPG Tanggal 10 Mei 2017 — - FRANSINA MANAFE PENUN, Cs. vs - Pemerintah Republik Indonesia, Cq Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Cq Gubernur Kepala Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
60 — 20
60 — 20
- FRANSINA MANAFE PENUN, Cs. vs - Pemerintah Republik Indonesia, Cq Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Cq Gubernur Kepala Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Pengacara dan AsistenAdvokat/Pegacara Magang, yang berkantor di Jalan Banteng TahunLorong Emas, Gang Il, No.1,RT 024, RW 007, Kelurahan Airnona,Kecamatan Kota Raja Kota Kupang, berdasarkan Surat KuasaKhusus No. 001/ SK/ PDT/CS/I/ 2016, tertanggal 26 Februari 2016,yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas AKupang, dengan No. 113 /Pdt/LGS / K /02 / 2016 /PN.KPG,tertanggal 1 Maret 2016.Melawan:Pemerintah Republik Indonesia, Cq Menteri Dalam Negeri RepublikIndonesia, Cq Gubernur Kepala
Daerah Provinsi Nusa TenggaraTimur, yang beralamat pada Kantor Gubernur Nusa Tenggara Timurdi Jalan Basuki Rahmat Kota Kupang, sebagai Terbanding semulaTergugat ;Pts No.64/PDT/2016/PT.KPG. hal 2Dalam persidangan Pengadilan Negeri maupun Pengadilan TinggiTerbanding semula Tergugat diwakili oleh kuasa Hadijah Abbas,SH.
Putus : 30-09-2013 — Upload : 18-12-2013
Putusan PT AMBON Nomor 20/PDT/2013/PT.MAL Tanggal 30 September 2013 — Pemerintah Republik Indonesia CQ MENDAGRI CQ Gubernur Kepala Daerah Maluku, Kantor Gubernur Maluku Kota Ambon, JHONY DIRK ALBERTH SAPTENO vs ABDUL WAHID LATUKONSINA
110 — 19
110 — 19
Pemerintah Republik Indonesia CQ MENDAGRI CQ Gubernur Kepala Daerah Maluku, Kantor Gubernur Maluku Kota Ambon, JHONY DIRK ALBERTH SAPTENO vs ABDUL WAHID LATUKONSINA
Putus : 30-05-2013 — Upload : 25-06-2013
Putusan PT MAKASSAR Nomor 93/PDT/2013PT.MKS Tanggal 30 Mei 2013 — - BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN MAMUJU
- TAHIR,
-NASRUL,
- ZARKIAH,
- AZIS
- FADLI,
- ZAINUDDIN,
- S.P. AJI
- DILLAH,
- JAWADA
- JAMIL,
- MUCHLIS,
- SLAMET RIYADI
- HAJI YUNUS,
- MUKADI
- ASDAR
-HAJI HILMIN,
-IWAN,
- UCING
- FAISAL
lawan
- Ir. AKMALUDDIN
57 — 16
57 — 16
- BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN MAMUJU- TAHIR,-NASRUL, - ZARKIAH, - AZIS- FADLI, - ZAINUDDIN, - S.P. AJI- DILLAH, - JAWADA- JAMIL, - MUCHLIS, - SLAMET RIYADI- HAJI YUNUS,- MUKADI- ASDAR-HAJI HILMIN, -IWAN, - UCING- FAISALlawan- Ir. AKMALUDDIN
PUTUSANNOMOR : 93/PDT/2013PT.MKSDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdatapada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawahini, dalam perkara antara : 992222 noon nn nnn nnn nn cence nnnnnnne1.BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN MAMUJU, beralamat di JalanSukarno Hatta, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT. TAHIR, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Abd.
Register : 05-01-2016 — Putus : 21-03-2016 — Upload : 22-02-2017
Putusan PT MAKASSAR Nomor 21/ PDT / 2016 / PT MKS Tanggal 21 Maret 2016 — BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II TAKALAR
51 — 22
51 — 22
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II TAKALAR
Gau Kelurahan Bontolebang,Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, selanjutnyadisebut sebagai ; === 222022 2 ne on oneTERBANDINGII semula TERGUGAT II ; BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT Il TAKALAR, yangberalamat di Jalan Jenderal Sudirman No.26 Takalar, selanjutnyadisebut sebagai ; 2222 22222 2222TERBANDING III semula TERGUGAT III ; Ketiganya dalam hal ini Para Tergugat memberikan kuasakepada : SYAMSUWARDI, SH. dan M.
Register : 19-10-2018 — Putus : 20-02-2019 — Upload : 18-03-2019
Putusan PN KEFAMENANU Nomor 18/Pdt.G/2018/PN Kfm Tanggal 20 Februari 2019 — Penggugat:
YOHANES TAOLIN
Tergugat:
1.LAY MAU YAKOBUS
2.MIKHAEL TNANO
3.VINCEN SAMARA
4.Bupati Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara cq Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten TTU
5.Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten TTU
227 — 74
227 — 74
Penggugat:YOHANES TAOLINTergugat:1.LAY MAU YAKOBUS2.MIKHAEL TNANO3.VINCEN SAMARA4.Bupati Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara cq Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten TTU5.Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten TTU
Dr.Herman Yohanes, Kelurahan Lasiana, KecamatanKelapa Lima, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasatertanggal 5 November 2018, dan telah didaftarkan padaKepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas Il,dibawah Register Nomor : 80/LGS.SRT.KHS/X/2018/PNKfm, tanggal 8 November 2018;KEPALA DAERAH TINGKAT Il TIMOR TENGAHUTARA, CQ.
Putus : 29-10-2014 — Upload : 25-11-2015
Putusan PN LHOK SUKON Nomor 18/Pdt.G/2013/PN-LSK Tanggal 29 Oktober 2014 — GEUCHIK GAMPONG COT MANE, KECAMATAN BAKTIYA KABUPATEN ACEH UTARA
- BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II ACEH UTARA Cq. CAMAT KECAMATAN KECAMATAN BAKTIYA KABUPATEN ACEH UTARA
113 — 13
113 — 13
GEUCHIK GAMPONG COT MANE, KECAMATAN BAKTIYA KABUPATEN ACEH UTARA- BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II ACEH UTARA Cq. CAMAT KECAMATAN KECAMATAN BAKTIYA KABUPATEN ACEH UTARA
CAMAT KECAMATAN BAKTIYA KABUPATEN ACEH UTARA Cq.GEUCHIK GAMPONG COT MANE, KECAMATAN BAKTIYAKABUPATEN ACEH UTARA, selanjutnya disebut sebagai TurutTergugat ;BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II ACEH UTARA Cq.
Register : 15-06-2020 — Putus : 07-07-2020 — Upload : 08-07-2020
Putusan PT MALUKU UTARA Nomor 23/Pdt/2020/PT TTE Tanggal 7 Juli 2020 — Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Sula
116 — 0
116 — 0
Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Sula