Ditemukan 8094 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : nomor35 nomor85 nomor nomor83 nomor01 nomor29 nomor.c nomor12 nomor13 nomor30 nomor43 nomor04 nomor23
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Penghinaan
Putus : 08-06-2015 — Upload : 02-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1261 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 8 Juni 2015 — ANAS URBANINGRUM
1923 — 2232 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 1261 K/Pid.Sus/2015Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor03/Akta.Pid.Sus/TPK/2015/PN.JKT.PST yang dibuat oleh Panitera padaPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yangmenerangkan, bahwa pada tanggal 9 Maret 2015 Terdakwa mengajukanpermohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;Memperhatikan memori kasasi tanggal 26 Februari 2015 dari PenuntutUmum pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diterima di KepaniteraanPengadilan Tindak Pidana
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-09-2015 — Putus : 09-02-2016 — Upload : 16-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor No. 110/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST
Tanggal 9 Februari 2016 — Pidana Korupsi - Ir. JERO WACIK, SE
295 — 94
  • DOM bersumber dari APBN berdasarkan DIPA yangHalaman. 761 Putusan Nomor: 110/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST.762disahkan oleh Direktur Jendral Perbendaharaan, Dana OperasionalMenteri (DOM) diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan NOMOR03/PMK.06/2006 tentang Dana Operasional Menteri/Pejabat SetingkatMenteri dan Dana Operasional Menteri (DOM) digunakanberdasarkan pertimbangan kebijakan/diskresi Menteri/Pejabatsetingkat Menteri dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi,dan tidak untuk keperluan pribadi
    Dana OperasionalMenteri (DOM) diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan NOMOR03/PMK.06/2006 tentang Dana Operasional Menteri/Pejabat SetingkatMenteri, Dana Operasional Menteri (DOM) digunakan berdasarkanpertimbangan kebijakan/diskresi Menteri/Pejabat setingkat Menteridengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi, dan tidak untukkeperluan pribadi yang tidak berkaitan dengan kebutuhan dinas ataujabatan.Bahwa Saksi menerangkan mekanisme penggunaan DanaOperasional Menteri (DOM) adalah sebagai berikut
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-09-2015 — Putus : 09-02-2016 — Upload : 02-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 110/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST.
Tanggal 9 Februari 2016 — Pidana - Ir. JERO WACIK, SE
290 — 126
  • DOM bersumber dari APBN berdasarkan DIPA yangHalaman. 761 Putusan Nomor: 110/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST.762disahkan oleh Direktur Jendral Perbendaharaan, Dana OperasionalMenteri (DOM) diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan NOMOR03/PMK.06/2006 tentang Dana Operasional Menteri/Pejabat SetingkatMenteri dan Dana Operasional Menteri (DOM) digunakanberdasarkan pertimbangan kebijakan/diskresi Menteri/Pejabatsetingkat Menteri dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi,dan tidak untuk keperluan pribadi
    Dana OperasionalMenteri (DOM) diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan NOMOR03/PMK.06/2006 tentang Dana Operasional Menteri/Pejabat SetingkatMenteri, Dana Operasional Menteri (DOM) digunakan berdasarkanpertimbangan kebijakan/diskresi Menteri/Pejabat setingkat Menteridengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi, dan tidak untukkeperluan pribadi yang tidak berkaitan dengan kebutuhan dinas ataujabatan.Bahwa Saksi menerangkan mekanisme penggunaan DanaOperasional Menteri (DOM) adalah sebagai berikut
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 05-05-2010 — Upload : 14-02-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 128 PK/PDT.SUS/2009
Tanggal 5 Mei 2010 — PT TELEKOMUNIKASI SELULAR, dkk terhadap KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA dkk
1049 — 737 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Indosat Tbk dan Turut Termohon Keberatan X;Guna mendapatkan pengertian, penjelasan dan pemahaman yangsebenarbenarnya tentang unsur memiliki saham mayoritasHal. 374 dari 722 hal.Put.No.128 PK/Pdt.Sus/2009sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a UndangUndang No. 5Tahun 1999, dengan mengacu pada ketentuan Pasal 6 Perma Nomor03 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya HukumKeberatan Terhadap Putusan KPPU, dengan ini Pemohon Keberatanmohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk berkenan melaluiputusan
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 03-10-2019 — Putus : 01-11-2019 — Upload : 11-11-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 22/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR
Tanggal 1 Nopember 2019 — Pembanding/Terdakwa : HOBBY SIREGAR Diwakili Oleh : SIGIT MARTONO, SH
Terbanding/Penuntut Umum : FEBY DWIANDOSPENDY
297 — 157
  • Mazdar Putra Nomor03/PEN/CV.MP/X1I/2014 kepada Pimpinan PT. Mawatindo Rupat tanggal 29Nopember 2014.Halaman. 213 Putusan No.22/PID.SUSTPK/2019/PT.PBR10551056.1057.1058.1059.1060.1061.1062.1063.1064.1065.1066.. 1 (Satu) bundel surat penawaran CV. Mazdar Putra Nomor04/PEN/CV.MP/X1I/2014 kepada Pimpinan PT. Mawatindo Rupat tanggal 29Nopember 2014.1 (Satu) bundel Progress pekerjaan subcont section II PT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 28-06-2011 — Upload : 30-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 119 PK/PID.SUS/2010
Tanggal 28 Juni 2011 — H. TENGKU AZMUN JAAFAR, S.H.
235 — 162 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • (BBT378);1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Pemeriksaan DanPengesahan LHP Nomor 03/SP/SPASRP/VIII/2007 tanggal 15Agustus 2007, 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Laporan HasilPenebangan Kayu Bulat (RLHPKB) Nomor LHPKB: 00053 s.d.00080 tanggal 15 Agustus 2007, 28 (dua puluh delapan) lembar asliLaporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (LHPKB) Nomor 00053 s.d.00080 tanggal 1 s.d. 13 Agustus 2007, 1 (satu) lembar asli SuratPermohonan Pemeriksaan Dan Pengesahan LHP Nomor03/SP/SPASRP/VIII/2007 tanggal 15
    (BBT378)1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Pemeriksaan DanPengesahan LHP Nomor 03/SP/SPASRP/VIII/2007 tanggal 15Agustus 2007, 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Laporan HasilPenebangan Kayu Bulat (RLHPKB) Nomor LHPKB: 00053 s.d.00080 tanggal 15 Agustus 2007, 28 (dua puluh delapan) lembar asliLaporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (LHPKB) Nomor : 00053 s.d.00080 tanggal 1 s.d. 13 Agustus 2007, 1 (satu) lembar asli SuratPermohonan Pemeriksaan Dan Pengesahan LHP Nomor03/SP/SPASRP/VIII/2007 tanggal 15
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-02-2014 — Putus : 30-06-2014 — Upload : 21-10-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 10/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST
Tanggal 30 Juni 2014 — M.AKIL MOCHTAR.
2083 — 1703
  • Kemudian Terdakwa dipilihberdasarkan musyawarah mufakat para hakim konstitusidengan surat keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor03 tahun 2013 tentang masa jabatan Ketua MahkamahKonstitusi masa jabatan 2013 s/d 2015 tanggal 03 April 2013dan Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi Rl Nomor 05Tahun 2013 tentang Pengangkatan Ketua MahkamahKonstitusi RI masa jabatan 2013 s/d 2016 atas nama Sdr M.AKIL MOCHTAR.Bahwa saksi menjelaskan selaku Hakim Konstitusi atausebagai ketua mahkamah konstitusi tidak boleh