sebagaimanadikutip:PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena :a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangHalaman 11 dari 38 Halaman Putusan Nomor 3/G/2020/PTUN.ABN3.4.Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilanyang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukantindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatanyang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai

Tindakan A bertentangandengan prinsip partai kontrak yang digariskan pasal 1340 KUHPerdata. Olehkarena itu, C dapat mengajukan exceptio in persona dengan alasan pihakyang ditarik sebagai Tergugat Keliru, salah satu contoh dalam Putusan MANo.601 K/Sip/1975, tentang seorang Pengurus yayasan yang digugatsecarapribadi untuk mempertangungjawabkan sengketa yang berkaitandengan yayasan.

tidakberkomunikasi dengan Memet;Bahwa terdakwa tidak mengetahui uang yang dibawa oleh saksi PetrusHanter yang diserahkan kepada saksi Fenny uang untuk apa;Bahwa terdakwa tidak pernah memerintahkan Memet untuk menemanisaksi Petrus Hanter untuk menemui saksi Fenny;Bahwa terdakwa tidak kenal dengan orang yang bernama pak Cu;Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2018/PN PtkBahwa sebelum terdakwa dihukum, sejak tahu 2002 terdakwa bekerjasebagai pedagang semabko dari Malaysia yang dibawa ke Indonesiadalam partai

2013 dan mendaftar Calon Legeslatif Barito Utara tahun20132019;Bahwa hasil saat Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara padawaktu itu saksi hanya menempati urutan ke2 dan kemudian saksimendaftar Calon Legislatif Barito Utara tahun 20132019 dan berhasilterpilin dan dilantik sampai sekarang;Bahwa mekanisme pendaftaran calon legislatif Barito Utara saatterdakwa mendaftar sebagai Calon Legislatif Barito Utara periode 20132019 hanya menyerahkan ijazah untuk persyaratan mencalon legislatifkepada Partai

Tingangmendaftarkan diri ke KPUD Kabupaten Barito Utara untuk menjadi bakalcalon Kepala Daerah yaitu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Utaradengan diusung oleh Partai PDIP dan PBB;Bahwa saksi Mulyar S. juga meminta kepada terdakwa M.

persyaratanadministrasi ditetapbkan oleh KPUD Kabupaten Barito Utara untuk menjadiCalon Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara berpasangan dengan Yusia S.Tingang dan akhirnya mengikuti Pilkada Bupati dan Wakil Bupati KabupatenBarito Utara namun tidak terpilih dan kalah menduduki peringkat 2 dalamHalaman 92 Putusan Nomor 20/Pid.B/2017/PN Kikpemilihan tersebut dan selanjutnya saksi Mulyar S. kembali mendaftarkan dirike KPUD Kabupaten Barito Utara sebagai Calon Anggota Legislatif DPRDKabupaten Barito Utara dari Partai

dalam perdamaian melalui Komisi IX DPR RI tanggal 20April 2016 tersebut, maka Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesiamelalui Surat Nomor : PW/17318/DPRRI/X/2016 tanggal 13 Oktober 2016telah mengingatkan kembali kepada Penggugat untuk melaksanakankewajiban yang telah disepakati pada tanggal 20 April 2016.Bahwa akibat Penggugat belum melaksanakan kewajiban sebagaimana yangtelah disekapati dalam perdamaian melalui Komisi IX DPR RI tanggal 20April 2016 tersebut, maka Ketua Kelompok Fraksi (KAPOKSI) Partai

NasionalDemokrat Komisi IX DPRRI melalui Surat Nomor069/SK/A7/FNASDEM/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016 juga mengingatkankepada Penggugat untuk melaksanakan kewajiban yang telah disepakatidengan Komisi IX DPR RI pada tanggal 20 April 2016.Bahwa akibat Penggugat belum melaksanakan kewajiban sebagaimana yangtelah disekapati dalam perdamaian melalui Komisi IX DPR RI tanggal 20April 2016 tersebut, maka Anggota Fraksi Partai Demokrasi IndonesiaPerjuangan Komisi IX DPRRI melalui Surat Nomor : SKI.95/EH/X

NomorPW/17318/DPR RI/X/2016, tanggal 13 Oktober 2016, perihalPenyampaian Hasil Audensi Komisi IX DPR RI dengan SKEDI danSPEDI ;22.Bukti T22 :Foto copy Surat dari Ketua Kelompok Fraksi (Ka.Poksi) Partainasdem Komisi IX DPRRI Nomor : 069/SK/A7/FNASDEM/X/2016,tanggal 24 Oktober 2016, perihal Pelaksanaan Penetapan HakPekerja/Buruh kepada Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia(Persero) ;23.Bukti T23 :Foto copy Surat dari Anggota Fraksi Partai Demokrasi Perjuangandi Komisi IX/DPR RI Nomor :SKI.95/EH/X/

Oleh karenanya Tindakan Penggugat dalam hal ini adalahbertentangan dengan prinsip partai kontrak yang digariskan dengan Pasal 1340KUHPerdata;2.

Republik Indonesia yang menyebutkan sebagai berikut :a) Yurisprundensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.4K/RUP/1958 menyebutkan bahwa untuk dapat menggugat diPengadilan Negeri maka syarat mutlaknya harus ada perselisinanhukum antara pihak yang berperkara;b) Keputusan MA RI No. 294K/SIP/1971 tanggal 07071971yang mensyaratkan bahwa gugatan harus diajukan oleh orangyang mempunyai hubungan hukum.8) Bahwa sudah sangat jelas dan terang gugatan yang diajukanoleh Para Penggugat tidak sesuai dengan prinsip partai

Halim yangsaat itu menjabat anggota DPRD Bantaeng, sehubungan dengan rekamanpidato mereka di rumah Azikin Sultan di Makassar yang mengatakan Bupati jarang ballose (artinya: Bupati kuda rakus);Bahwa Terdakwa Il Andi Rilman ingin mendengar penjelasan dari AnasHasan dan Nurdin Halim karena Terdakwa Il adalah adik kandung Bupatiyang tidak terima dengan katakata penghinaan yang ditujukan kepadaBupati, selain itu karena Terdakwa Il adalah ketua DPD propinsi dari partaiBarnas, dan Anas Hasan berasal dari partai

Erick Hariyona dengan mengajungkan tanda tiga jari,sebagai wujud bahwa terdakwa mendukung semua calon dan bersifat netraldalam pemilukada ini, majelis mempertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa dalam Undangundang Nomor 6 Tahun 2014 tentangDesa terdapat larangan bahwa kepala desa atau (Wali nagari dalam konteks ini)dilarang untuk ikut serta dalam politik praktis, tidak bisa menjadi pengurus partaipolitik atau anggota partai politik dan tidak dapat juga menjadi tim kampanye atautim sukses peserta

Nomor 37Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah, pada BAB Ilsebagaimana dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan (2), Pasal 3 Ayat (1) dan(2) dan Pasal 4 Ayat (1) dan (2), bahwasanya akta otentik tersebut padaumumnya bersifat partai, inisiatif datang dari para pihak karena pejabat tersebutbersifat pasif;Menimbang, bahwa suatu akta otentik yang bersifat partai sebagaimanabukti surat tertanda Tl, TT. 1 yang sama dengan bukti surat tertanda P 8tersebut di atas, untuk dapat dinyatakan sebagai

lawan dengan surat itu atau dengan suatu cara yang sah dipandang sebagaitelah diakui kebenarannya, menimbulkan pembuktian yang lengkap yang samadengan akta otentik bagi pihakpihak yang menandatanganinya serta ahli warismereka dan yang mendapat hak dari pada mereka sehingga berdasarkanPasal 1875 dan Pasal 288 RBg tersebut di atas menentukan bahwa, agar aktadibawah tangan melekat kekuatan pembuktian harus terpenuhi lebih dahulusyarat formil dan meteriil yaitu dibuat secara sepihak atau berbentuk partai

.; Bantuan sosial kepada Partai Politik sebesar Rp. 400.000.000.2 Dana untuk Tunjangan bendahara sekabupaten halmahera Timur sebesar Rp.232.200.000,3 Uang Persedian yang merupakan saldo awal kas tahun 2010 sebesar Rp.843.000.000;Bahwa terdakwa selaku pengguna anggaran selalin mengelola danadana yangbersumber dari APBD juga mengelola danadana yang bersumber dari penerimaan daerahantara lain berupa pajakpajak atas pengadaan barang dan jasa yang dilakukan.

.843.000.000.Bahwa dan tersebut masuk dalam mata anggaran bantuan social ;Bahwa Saldo kas keuangan senilai Rp. 4.619.562.484, namun uang secara fisiksudah tidak ada lagi ;Bahwa setelah uang dicairkan uang tersebut tidak diserahkan kepada pihak yangseharusnya menerima ;Bahwa Sejak saksi menjabat sebagai bendahara pengenluaran terdakwa sudahtidak pernah datang lagi kekantor DPPKAD ;Bahwa ketika saksi menjabat sebagai bendahara dana bansos belum direalisasikan100% karena masih ada sisa pada item dana untuk partai

(dua puluh milyar) sebelum perubahan anggaran ;Bahwa Dana bansos terdiri atas bantuan untuk anggota masyrakat, bantuan untukkelompok masyarakat, bantuan untuk partai politik dan rumah ibadah ;Bahwa Mekanisme penciran dana bansos ada 2 sistem yang pertama adanyapersetujuan proposal yang kemudian diminta oleh bendahara dan yang kedua danayang diminta oleh bendahara dalam rangka mengantisipasi adanya bantuanlangsung oleh bupati ketika melakukan kunjungan ;Bahwa Saksi lebih banyak menandatangani SPM

Pemohon berkiprah di KalimantanTengah pernah sebagai ketua PPM, pernah sebagai anggotaDPRD Kota Palangka Raya, Ketua PERBAKIN Kalimantan Tengah,Sekretaris Umum Dewan Adat Dayak Kalimantan Tengah,sekarang juga sebagai anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah,Ketua Harian KONI Kalimantan Tengah, dan anggota Partai politikGERINDRA;Bahwa setahu Saksi Pemohon tidak pernah terlibat denganmasalah hukum, tidak pernah bermasalah dengan tetangga, temansekerja atau teman sejawat;Bahwa Pemohon ditahan sejak tanggal

Kalteng, aktif diorganisasi Dewan Adat Dayak sebagai Sekretaris Umum DAD, Ketua UmumGerdayak, Ketua Perbakin Kalteng, Anggota Partai Politik Gerindra, KetuaHalaman 68 dari 81 Putusan Nomor 9/Pid.Pra/2017/PN PikHarian KONI dan Calon Bupati Gunung Mas.

SOFIAN,M.Pd.) berkata Mohon maaf Pak XXXXXXXXX saya diancam olehSekretaris Partai GOLKAR Kabupaten Asahan dan meminta agar sayatidak mengeluarkan izin untuk bercerai kepada Bapak (XXXXXXXXX);16. Meski demikian, Pemohon tetap mengajukan permohonan inidikarenakan perkawinan Pemohon dengan Termohon tidak dapatdipertahankan lagi. Mempertahankan perkawinan Pemohon denganTermohon sama artinya dengan memeprtahankan mudharat yang lebihbesar lagi.

Namun kemudian, tanda tangan atasan dimaksuddicoret oleh atasan dihadapan Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalamrekonvensi dengan alasan adanya tekanan dari pengurus Partai GOLKARKabupaten Asahan yang menurut tutur masih merupakan besan dari Pemohondalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi dan Termohon = dalamkonvensi/Penggugat dalam rekonvensi;Memperhatikan, bahwa kemudian ternyata) Pemohon dalamkonvensi/Tergugat dalam rekonvensi telah pula membuat surat pernyataanyang mana pernyataan Pemohon dalam

(Nyaleg/Kampanye) dari Partai PPP danuntuk kegiatan ke Balai Lelang dan hanya sekalisekali untuk antar Terdakwa sekolah, karena Terdakwa sering naik motor sendiri;Bahwa keterangan saksi Muhammad Chandra Syamsudin yang menyatakanmobil tersebut semua yang membayar Angsuran dan DP serta akad kreditadalah saksi Muhammad Chandra Syamsudin sendiri itu adalah tidak benardan bohong, karena sejak bulan Januari 2011 s/d bulan April Tahun 2013yang mengangsur adalah saksi H.

TUTI, S.Pd. dan dijual kepada saudara H.Hernawan seharga Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dan uangnya jugaTerdakwa berikan kepada saksi untuk membayar angsuran mobil innova.Bahwa kesaksian saksi yang menyatakan bahwa mobil itu untuk kegiatanTerdakwa semua adalah tidak benar, dan yang benar adalah mobil KijangINNOVA tahun 2010 itu untuk kegiatan saksi saat pulang ke Pringsewu,Kampanye/Caleg dari Partai PPP untuk Dapil 1 Kab.

10 orangtenaga kerja, sedangkan bercara menjadi anggota organisasi maka itu39adalah hak asasi setiap orang yang dalam hal ini para Terlawan dahulupara Penggugat sebagaimana Pasal 28 E ayat (3) setiap orang berhakatas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.Undangundang Dasar 1945, Jo Pasal 9, Serikat Pekerja / Serikat Buruh,Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja / Serikat Buruh dibentuk ataskehendak bebas Pekerja / Buruh tanpa tekanan atau campur tanganpengusaha, Pemerintah, Partai

SerikatBuruh.Undang Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja / SerikatBuruh.Bahwa dari ketentuan Pasal 28 E ayat (3) Undang undang Dasar 1945Jo Pasal 9, Pasal 10, Pasal 28 Undang undang Nomor 21 Tahun 2000tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh, menunjukan bahwa ParaTerlawan dahulu Para Penggugat mempunyai hak untuk menjadi anggotaFederasi Hukatan Kabupaten Sintang adalah bebas dan atas kehendakpara Terlawan dahulu Para Penggugat tanpa ada tekanan atau campurtangan pengusaha, Pemerintah, Partai

Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur SipilNegara yaitu: Pasal 87;Ayat (4) mengatur:PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilanyang telah memiliki kekuatan tetap karena melakukan tindak pidanakejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannyadengan jabatan dan/atau pidana umum;Cc. menjadi anggota dan/atau pengurus partai

11 Tahun 2017 tentang ManajemenPegawai Negeri Sipil yaitu antara lain: Pasal 250;PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila danUndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki kekuatan tetap karena melakukantindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatanyang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;Cc. menjadi anggota dan/atau pengurus partai

(vide Pasal 87 ayat (2);PNS diberhentikan dengan hormat karena:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila danUndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetapkarena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atautindak pidana kejahatan yang ada hubungannyadengan jabatan dan/atau pidana umum;c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atauHalaman 30 dari 105 halaman Putusan Nomor

Pasal 250 PP No.11/2017 Tentang Manajemen PNS.5.1.Pasal 250 menyatakan: PNS diberhentikan tidak denganhormat apabila:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila danUndangUndang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945;dipidana dengan pidana penjara atau kurunganberdasarkan putusan pengadilan yang telah memilikikekuatan hukum tetap karena melakukan tindakpidana kejahatan Jabatan atau tindak pidanakejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatandan/atau pidana umum;menjadi anggota dan/atau pengurus partai

PNS diberhentikan dengan hormat karena:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila danUndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetapkarena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atauHalaman 32dari109halaman Putusan Nomor : 18/G/2019/PTUN JPR.tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya denganjJabatan dan/atau pidana umum;Cc. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; ataud.

diberhentikan tidak denganhormat apabila:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila danUndangUndang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945;b. dipidana dengan pidana penjara atau kurunganberdasarkan putusan pengadilan yang telah memilikikekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidanakejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yangHalaman 33dari109halaman Putusan Nomor : 18/G/2019/PTUN JPR.5.2.5.3.5.4.ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidanaumum,c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai

dua terdakwa menjelaskanbahwa kristal bening tersebut adalah shabu yang akan dijual oleh terdakwaRAHMAN dan disimpan di dalam kamar kos dan terdakwa SEMIATI yangmengambil kemudian membuang shabu untuk menghilangkan barang bukti,kedua terdakwa sengaja menyimpan shabu didalam kamar kos untuk dijual,yang mana shabu tersebut diakui didapat dari NI LUH RATNA DEW istri dariHal 24 dari hal 66 Putusan Nomor :151/Pid.Sus/2018/PN Dps.JRO GEDE KOMANG SWASTIKA, SH yang sebagai anggota DPRD PropinsiBali dari partai

diakui milikterdakwa RAHMAN, setelah di Introgasi Kembali ke dua terdakwa menjelaskanbahwa kristal bening tersebut adalah shabu yang akan dijual oleh terdakwaRAHMAN dan disimpan di dalam kamar kos dan terdakwa SEMIATI yangmengambil kemudian membuang shabu untuk menghilangkan barang bukti,kedua terdakwa sengaja menyimpan shabu didalam kamar kos untuk dijual,yang mana shabu tersebut diakui didapat dari NI LUH RATNA DEW istri dariJRO GEDE KOMANG SWASTIKA, SH yang sebagai anggota DPRD PropinsiBali dari partai

Menggunakan nama, lambang, bendera, atau tanda gambaryang mempunyai persamaan pada pokoknya ataukeseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau tandagambar ormas Iain atau partai politik;2. Kata Perkumpulan, Asosiasi, Ikatan, Himpunan, Paguyuban,Persyarikatan dan sejenisnya merupakan kata yang memiliki maknayang sama;3.

lambang, benderanegara lain atau lembaga/badan internasional menjadi nama,lambang, atau bendera Ormas;c. menggunakan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasiyang mempunyai persamaan pada pokoknya ataukeseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau simbolorganisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang; ataud. menggunakan nama, lambang, bendera, atau tanda gambaryang mempunyai persamaan pada pokoknya ataukeseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau tandagambar ormas lain atau partai