Lasman tersebut telah dilepaskan haknya oleh masingmasingpemilik yang sebenarnya kepada PT. Indocement Tunggal Prakarsa, dan selanjutnyatelah diserah terimakan kepada Perum Perhutani (PENGGUGAT) ;1 Bahwa penguasaan oleh PENGGUGAT atas sebagian tanahkompensasi dari PT.

Lasman tersebut telah dilepaskan haknyaoleh masingmasing pemilik yang sebenarnya kepada PT.

Mahkamah Agung berpendapat :Bahwa alasanalasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/PenuntutUmum tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti/PengadilanNegeri telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar berdasarkan faktafakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap dipersidangan sesuai dengan alatalat bukti yang diajukan ;Bahwa perbuatan Terdakwa terbukti sesuai dengan dakwaanJaksa/Penuntut Umum tetapi hal tersebut bukan merupakan tindak pidana, yangsehingga Terdakwa dilepaskan

No. 919 K/Pid/2014Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari PemohonKasasi/Jaksa/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dilepaskan darisegala tuntutan, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepadaNegara ;Memperhatikan Pasal 191 ayat (2) UndangUndang No. 8 Tahun 1981tentang KUHAP, UndangUndang No. 48 Tahun 2009, dan UndangUndang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang No.3 Tahun 2009

Menetapkan agar terdakwaterdakwa dibebani membayar biayaperkara masingmasing sebesar Rp . 5.000, (lima ribu rupiah);Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebutPenasehat Hukum Para terdakwa telah mengajukan pembelaannya secaratertulis pada tanggal 13 Desember 2012 yang pada pokoknyamembebaskan terdakwa Muhammad Soleh Harahap dari segala tuntutanhukum dan segera dilepaskan dari tahanan, memberikan putusan yangseringanringannya kepada terdakwa Muhammad Rifai Pasaribu dan MukhtarRambe

penganiayaan ini telah terpenuhimenurut hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan perttimbanganpertimbangan diatasmaka Majelis berkeyakinan bahwa Terdakwa Kasri telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "SECARA BERSAMASAMA MELAKUKAN PENGANIAYAAN;Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidakditemukan alasanalasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawabankesalahan Para terdakwa, baik itu merupakan alasan pemaaf atau alasanpembenar , maka Para terdakwa tidak dapat dilepaskan

Halilah tersebut terbit Tahun 2004 yangpenerbitannya masih harus dibuktikan apakah terbitnya SHM No. 296Tahun 2004 tersebut berdasarkan alas hak yang benar; Bahwa dari fakta tersebut terdapat sengketa kepemilikan atas tanahtempat tumbuhnya sengon dan kelapa, oleh karena itu terhadapTerdakwa tidak bisa dikwalifisir telah melakukan pencurian sehinggaTerdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan dan kepada Terdakwaharus dipulinkan hak, kedudukan serta martabatnya;Menimbang, bahwa barang bukti yang

SBY tanggal 29 Mei 2011 jo. putusanPengadilan Negeri Bondowoso No. 278/Pid.B/2011/PN.Bdw tanggal 05 Maret2012 dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut denganamar seperti yang akan disebutkan dibawah ini ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembalidikabulkan dan Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka biayaperkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada negara ;Memperhatikan Pasal 191 (2) KUHAP, pasalpasal dari UndangUndangNo.48 Tahun 2009, UndangUndang

Namun,Muhammad Harharah tidak mengajukan upaya hukum, melainkanmelaporkan perkara tersebut ke Kantor Polisi pada tanggal 4 Agustus 2016;Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas, menurut majelis, Terdakwa terbukti melakukan perbuatansebagaimana didakwakan, akan tetapi perbuatan tersebut bukan perbuatanpidana, maka berdasarkan pada ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHAP,Terdakwa harus dilepaskan dari segala penuntutan;Bahwa dalam putusannya Majelis Hakim a quo mengabaikan

Pengadilan telah melampaui bataswewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP Nomor 8Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, serta didasaripertimbangan bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangandengan hukum dan/atau undangundang dan tidak pula melampauikewenangannya, maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum dinyatakan ditolak;Menimbang bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum ditolakdan Terdakwa tetap dilepaskan

diberikan HPL kepadaPT Kereta Api (Persero) berkedudukan di bandung(lihat HPL 34/Pinangsia);e Bahwa menurut pengetahuan Saksi maksudkalimat berdasarkan SK Kakanwil BPN DKIJakarta tanggal 30 Oktober 2003 No.071/57550.2.09.032003 SU No. 03/2003 NIB.894 luas 4.877 M2 diberikan Hak Guna Bangunankepada Perseroan Terbatas PI Dwi PutraMetropolitan berkedudukan di Jakarta;e Bahwa setahusaksi yang tertulis dari Sertifikat HakPakai No. 76/Pinangsia tanggal 20 Juni 1988 ada 2(dua) kemungkinan yaitu :e Sudah dilepaskan

Untuk Hak Pakai yang dilepaskan kepadaNegara oleh pemegang hak (dalam hal ini PUKA),maka Negara dapat memberikan Hak GunaBangunan diatas tanah yang Hak Pakai yangsudah dilepaskan kepada Negara.Bahwa persyaratan pelepasan hak pakai BadanUsaha Milik Negaraadalah harus dilepaskan oleh pejabat yangberwenang, untuk melepaskan asset Badan UsahaMilik Negara tersebut sesuai dengan peraturanperundangundangan yang berlaku yaitu InstruksiPresiden RI No. 9 Tahun 1970 tentang penjualandan atau pemindah tanganan

Dwi PutraMetropolitan sudah nyatanyata dilepaskan PJKA;6.

Kepala Direktorat Agraria DKIJakarta perihal permohonan HGB atas nama PT Dwi PutraMetropolitan pada alinea kedua disebutkan oleh karena tanahtersebut nyatanyata sudah dilepaskan oleh PJKA.e Bahwa PJKA mempunyai Hak Pakai No. 76/Pinangsia An. Perusahaan Jawatan Kereta Api diJl. Kemukus No. 69 Kel.

Pencatatan hapusnya sebagian Hak PakaiNo.76/Pinangsia baru dilakukan pada tahun 2011 yaitu pada waktu PT.KAImenyerahkan sertipikat No.76/Pinangsia tersebut dalam rangka penerbitan HakPengelolaan No.34/Pinangsia atas nama PT.KAI yang diterbitkan di atas sebagianHak Pakai No.34/Pinangsia yang telah dilepaskan haknya kepada negaradihadapan Kepala Kantor Pertanahan Kota Jakarta Barat.Menimbang, bahwa dengan demikian, keuntungan yang diterima oleh AnisAlwainy atau PT.Dwiputra Metropolitan atas diterbitkannya

bahwa oleh karena perbuatan yang didakwakan kepadaTerdakwa terbukti termasuk dalam lingkup hukum perdata atau tidak merupakanperbuatan melawan hukum pidana maka perbuatan yang didakwakan kepadaTerdakwa dalam dakwaan alternatip kKedua dinyatakan terbukti tetapi perbuatantersebut tidak merupakan tindak pidana tetapi merupakan hubungan hukumperdata, demikian juga dakwaan alternatip pertama harus dinyatakan merupakanperbuatan dalam lingkup hukum perdata dan oleh karena itu Terdakwa harusdinyatakan dilepaskan

dari segala tuntutan hukum (Ontslaag Van Alle RechtVervolging);Menimbang bahwa oleh akrena Terdakwa dinyatakan dilepaskan darisegala tuntutan Hukum (Ontslaag Van Alle Recht Vervolging) maka berdasarkanHalaman 34 putusan Perkara Nomor 294 /PID/2021/PT SBY.Pasal 1 butir 23 KUHAP, Terdakwa harus dipulinkan haknya dalam kemampuan,kedudukan, dan martabatnya ;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas MajelisHakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Negeri KabupatenKediri Nomor

Menetapkan terdakwa AMP ARIF bin ABDUL MENAN SURYA dibebaniuntuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, (lima ribuLUPLAN) FrSetelah mendengar pembacaan pembelaan yang diajukan olehPenasehat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknyamenyatakan Terdakwa harus dibebaskan dari semua dakwaan PenuntutUmum(vrijspraak) atau dilepaskan dari semua tuntutan hukum (onslagvan alle rechtsvervolging), oleh karena tidak terdapat cukupbukti untuk mempersalahkan Terdakwa, tidak ada Saksi Saksiyang menerangkan

bertanggung jawab, selain itu jugaterhadap perbuatan Terdakwa tidak terdapat alasan pembenar yangdapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatannya tersebut,maka dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanasebagaimana dalam dakwaan tersebut ; Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan olehPenasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwaharus dibebaskan dari semua dakwaan Penuntut Umum (vrijspraak)atau dilepaskan

Setyadi / Tergugat)berkewajiban untuk melunasi dan / atau merestrukturisasi perjanjianperjanjian kredit tersebut, sehingga jaminan milik Pihak Kedua (SetyaBudhi / Penggugat) dapat dilepaskan dari Perjanjian Kredit dandikembalikan kepada Pihak kedua, sehingga (Ir.

Bank BCA yang kemudian ternyata tidak dilepaskan dari statusJaminan di PT.

Terdakwadikatagorikan sebagai tindakan ingkar janji atau wanprestasi yang termasukdalam lingkup hubungan hukum perdata, karenanya Terdakwa telah terbuktimelakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer, namunperbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atasMahkamah Agung berpendapat perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa tersebutterbukti, namun perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana, oleh karenanyaTerdakwa dilepaskan

onslaag van alle rechtvervolging ) ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terdapat cukup alasanuntuk mengabulkan permohonan kasasi dari Oditur Militer dan membatalkan putusanPengadilan Militer H09 Bandung Nomor : 064K/PM.II09/AD/IV/2013 tanggal 25September 2013, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara inidengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini ;24Menimbang, bahwa walaupun permohonan kasasi Oditur Militer dikabulkan,namun oleh karena Terdakwa dilepaskan

dalamperkara aquo, bukanlah suatu tindak pidana, namun merupakan masalah perdata, makasesuai ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHAP Para Terdakwa tersebut haruslah dilepaskandari segala tuntutan hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan PengadilanNegeri Denpasar Nomor 118/Pid.B/2017/PN Dps. harus dibatalkan, dan Majelis HakimPengadilan Tinggi Bali akan mengadili sendiri perkara ini, yang amarnya sebagaimanatersebut di bawah ini;Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dilepaskan

dari segala tuntutanhukum, maka sesuai ketentuan Pasal 97 ayat (1) dan (2) KUHAP, maka hak ParaTerdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya haruslahdipulihkan;Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutanhukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHAP, biaya perkara dalam perkara inidibebankan kepada Negara;Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan lepas dari segalatuntutan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 194 KUHAP, barang barang

Terdakwa II, masing masing sebagai penjual dan distributorresmi barang berupa AC Standing Floor type C45FFH, bukanlah perbuatanpidana, akan tetapi termasuk dalam sengketa perdata yang penyelesaiannyatermasuk wewenang peradilan perdata;Menimbang, bahwa dengan demikian maka perbuatan Terdakwa danTerdakwa II dalam perkara ini dinyatakan terbukti akan tetapi bukan merupakanperbuatan pidana;Menimbang, bahwa oleh karena itu maka berdasarkan Pasal 191ayat (2) KUHAP, Terdakwa dan Terdakwa II harus dinyatakan dilepaskan

darisegala tuntutan hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 97 ayat (1) dan (2) KUHAP,maka Terdakwa dan Terdakwa II haruslah dipulinkan haknya dalamkemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;Menimbang, bahwa barang bukti berupa suratsurat sebagaimanatercantum dalam berkas perkara ini harus dinyatakan tetap terlampir dalamberkas perkara;Halaman 30 dari 34 Perkara Nomor 642/PID/2016/PT SBYMenimbamg, bahwa Terdakwa dan Terdakwa II dilepaskan dari segalaTuntutan Hukum, maka biaya dalam perkara ini

Bahwa Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat XI, Tergugat XII dan TergugatXVII tidak memiliki lahan di atas tanah yang dilepaskan hak tersebut,sehingga sangat tidak beralasan menurut hukum bila TergugatTergugattersebut meminta ganti rugi kepada Penggugat dengan nilai ganti rugisebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);.

Negeri Masohi Nomor 8/Pdt.G/2003/PN Msh., dansampai sekarang belum ada realisasinya, sehingga Para Penggugat danmasyarakat Desa Laimu merasa sangat dirugikan dan perbuatanTergugat telah melanggar hak subjektif Para Penggugat dan masyarkatDesa Laimu, karena Tergugat beritikad buruk, jelas telah melakukanperbuatan melawan hukum, maka Tergugat harus bertanggung jawabuntuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat dan masyarakatDesa Laimu, yang apabila diperhitungkan dengan jumlah harga komoditisebelum dilepaskan

surat dari Tergugat dimaksud quod non, haltersebut bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum, karenapada kenyatannya pada awal mula terjadinya Akta KesepakatanRencana Pengambilalinan Kelola Program Pendidikan UniversitasPASIM, No.16 tanggal 16 Mei 2008 yang dibuat dihadapan Notarisdan PPAT Detty Triesnawaty, SH. antara Tergugat dengan Penggugatdan Penggugat telah menerima Pembayaran dari Tergugat sebesarRp. 1.150.000.000, (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah)dengan obyek yang dialinkan/dilepaskan

Bahwa obyek yang dialihkan/dilepaskan tidak hanya WHAKPENGELOLAAN' atas Program StudyProgram Study danKEPENGURUSAN Yayasan YPPKKP akan tetapi juga termasuk :menyangkut 11 Program Pendidikan, pemberian ijin PenyelenggaraanProgramProgram Study dan Pendidikan Universitas Nasional YPKKPBandung, berikut dengan peraturanperaturan pelaksanaannya dandokumen pendukung lainnya satu kesatuan, merupakan dokumendokumen mengenai ijinijin penyelenggaraan Program Study;4.

Dikaki tidak ada bekas tusukan, dan kaki itu bengkak karenapembusukan ;Apakah pada saat itu ditangan korban belum dilepaskan ikatannya ?Ya, pada saat itu ditangan korban belum dilepaskan ikatannya ;Apakah ada sdr lakukan pemeriksaan bagian dalam korban tersebut ?Tidak ada saya lakukan pemeriksaan bagian dalam korbantersebut karena kepala sudah pecah ;Menurut Sdr apa penyebabnya korban tersebut meninggal dunia ?

yang telah dibebaskan oleh Panitia Pembebasan TanahKabupaten Manggarai, kemudian dilepaskan/diserahkan untukPembangunan Proyek Pengembangan Pariwisata Provinsi Nusa TenggaraTimur dan selanjutnya Tergugat melakukan proses Penerbitan SertifikatHak Penglolaan Nomor 1/Desa Labuan Bajo, Gambar Situasi tanggal 21April 1994 Nomor 628/1994 atas nama Pemerintah Provinsi DaerahTingkat Nusa Tenggara Timur sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;Kenyataannya dalam Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah (Buktibertanda

telahdibebaskan oleh Panitia Pembebasan Tanah Kabupaten Manggarai danselanjutnya dilepaskan kepada Negara sesuai Surat PernyataanPelepasan Hak atas Tanah Nomor 51/SPUMH/1984 tanggal 15 November1984. Pengukuran Bidang Tanah tersebut oleh Petugas Ukur KantorPertanahan Kabupaten Manggarai dilakukan secara terbuka, tidaksembunyisembunyi, diketahui oleh semua orang termasuk PenggugatIntervensi yang saat itu menjabat sebagai Direktur dan Muliadi Candrasebagai Direktur Utama PT. Pede Beach Permai;2.

Selaput sukar dilepaskan. Ukuran 10x5x3 sentimeter,berat 50 gram. Warna merah konsistensi padat.b. Ginjal kiriTertutup jaringan lemak. Selaput sukar dilepaskan. Ukuran 11x6x3 sentimeter,berat 51 gram. Warna merah konsistensi padat.6. LidahUkuran 7,4x6x1 sentimeter. Warna merah muda. Tidak terdapat luka luka.7. KepalaKulit kepala dibuka terdapat luka 7x1 sentimeter dari garis tengah belakang 6sentimeter dan tepat diatas garis telinga.

Kalaupun ada pihakpihak yang mengklaimatas kepemilikan objek Asset yang telah dijual atau dilepaskan olehTermohon Kasasi/Pembanding/Tergugat Asal kepada perseroan PemohonKasasi/Terbanding/Penggugat Asal, adalah merupakan tanggung jawabdari pihak Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat Asal selaku Penjual,sesuai kesepakatan persetujuan jaminannya yang disepakati tersebut,sehingga tidak ada keterkaitan lagi dengan peralihan kepemilikan objekmenjadi asset mirik perseroan Pemohon Kasasi/Terbanding/PenggugatAsal

Bahwa objek asset yang telah dijual dan dilepaskan oleh TermohonKasasi/Pembanding/Tergugat Asal kepada Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat Asal berdasarkan Akta Nomor 19 sampai dengan 36 yangdibuat di hadapan Notaris Soeparno,S.H., Notaris di Medan, tertanggal 24Hal. 23 dari 27 hal. Putusan Nomor 1189 K/Pdt/2013September 2010, saat ini telah memperoleh Hak ljin Lokasi UsahaPerkebunan atas Nama Perseroan Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat Asal dari Bupati Mandailing Natal Kep.

batas-batas:

:Kepala Badan Pertanahan;o Wakil Sekretaris II :Kepala Bidang P2AT pada Dinas PLTR;o Anggota : Kepala Bidang Pemerintahan UmumSekretaris Daerah;Kepala Bagian Hukum Sekretaris Daerah;Dinas / Instansi terkait ;Camat setempat;Kepala Desa setempatTugas Panitia Pengadaan Tanah adalah sebagai berikut:a.b.Memberikan penjelasan dan penyuluhan kepada masyarakat;Mengadakan penelitian dan inventarisasi bidang tanah, bangunan,tanaman dan bendabenda lain yang ada kaitannya dengan tanah yanghaknya akan dilepaskan

atau diserahkan ;Mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yanghaknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen= yangmendukungnya ;Mengumumkan hasil penelitian dan inventarisasi sebagaimana dimaksudpada huruf a dan c ;Menerima hasil penilaian harga tanah dan/atau bangunan dan/atautanaman dan/atau bendabenda lain yang berkaitan dengan tanah dariLembaga atau Tim Penilai Harga Tanah dan Pejabat yangbertanggungjawab menilai bangunan dan/atau tanaman dan/atau bendabena lain yang berkaitan

Daftar Nominatif harus memuat nama pemilik hak yang dilepaskan ataudiserahkan, luas tanah/bangunan, jumlah tanaman, bentuk dan/ataubesarnya ganti rugi yang diterima, bentuk dan besarnya ganti rugi yangdititipkan, tanda tangan pemilik dan Pimpinan Proyek dari InstansiPemerintah yang memerlukan tanah, serta Panitia Pengadaan TanahKabupaten/Kota sebagai saksi ;c.

Mengadakan penelitian dan inventarisasi bidang tanah, bangunan,tanaman dan bendabenda lain yang ada kaitannya dengan tanah yanghaknya akan dilepaskan atau diserahkan3. Mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yanghaknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yangmendukungnya ;4. Mengumumkan hasil penelitian dan inventarisasi sebagaimanadimaksud pada huruf a dan c ;5.

Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah,bangunan, tanaman dan bendabenda lain yang ada kaitannyadengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan ;2. Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yanghaknya akan dilepaskan atau diserahkan, dan dokumen yangmendukungnya ;3s Menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akandilepaskan atau diserahkan ;4.