Ditemukan 11447 data
108 — 48
Bahwa meskipun bukti surat berupa PenetapanPengadilan ini merupakan suatu akta otentik yang merupakan suatu akta resmi yangdibuat oleh pejabat yang bewenang, namun nilai kekuatan pembuktian yang melekat43pada bukti surat ini berbeda dengan bukti surat berupa Putusan yang bersifat partai(contentiosa), karena dalam suatu bukti surat berupa Putusan Pengadilan, nilaipembuktiannya adalah sempurna dan mengikat, mengikat kepada pihakpihak yangada dalam putusan maupun pihak ketiga yang mendapatkan hak dari
127 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
., Notaris di Jakarta dan telah pula diberitahukan kepadaMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan oleh karenanya pengalihan hak2425atas saham tersebut, telah memenuhi syarat suatu Akta Otentik (AO) yangbersifat Partai;Bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut di atas, adalah sudahsangat jelas, bahwa pengalihan hak atas saham dari Termohon Kasasi/Pemohon Banding/Penggugat kepada Pemohon Kasasi/Termohon Banding 1/Tergugat melalui Rapat Umum Pemegang Saham PT.
Tio Achriyat
Tergugat:
BUPATI ACEH SELATAN
193 — 122
ayat (4) UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yangmenyebutkan : PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena : a.melakukan penyelewengan terhadap Pancasila UndangUndang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945, b. dihukum penjara atau kurunganberdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetapkarena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidanakejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum,c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
SHINTA FENSYLVANIA PRIHASTUTY, S.T.
Tergugat:
BUPATI KUTAI TIMUR
220 — 102
dengan hormat tidak ataspermintaan sendiri karena melakukan pelanggarandisiplin PNS tingkat berat;(4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila danUndangUndang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945;b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusanPengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukumtetap karena melakukan tindak pidana kejahatanjabatan atau tindak pidana kejahatan yang adahubungannya dengan jabatan;c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
387 — 312
atas permintaan sendirikarena melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkat berat ;4) PNSdiberhentikan tidak dengan hormatkarena:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila danUndangUndang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945;b. dinukum penjara atau kurungan berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetapkarena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atautindak pidana kejahatan yang ada hubungannya denganjabatan dan/atau pidanaumum;c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
248 — 41
Pasal 286 RBG dan menurut pasal di atas, ABT: Tulisan atau akta yang ditandatangani di bawah tangan ; Tidak dibuat dan ditandatangani di hadapan pejabat yang berwenang (pejabatumum), tetapi dibuat sendiri oleh seseorang atau para pihak ; Secara umum terdiri dari segala jenis tulisan yang tidak dibuat oleh atau dihadapan pejabat, meliputi : Suratsurat, Registerregister, Suratsurat urusanrumah tangga dan Lainlain tulisan yang dibuat tanpa permintaan pejabat umum ; Secara khusus ada ABT yang bersifat partai
27 — 2
) di dalam rumah tersebutBahwa antara terdakwa dengan Bakhtiar Simangunsong Alias Tiar (terdakwadalam berkas terpisah) ada hubungan pacaran dan terdakwa sering datangkerumah Bakhtiar Simangunsong Alias Tiar (terdakwa dalam berkas terpisah)Bahwa pada diri terdakwa tidak ada ditemukan barang bukti yang adakaitannya dengan tindak pidana Narkotika;Bahwa Narkotika jenis pil ektasi tersebut rencananya mau dipergunakanBakhtiar Simangunsong Alias Tiar (terdakwa dalam berkas terpisah) bersamasama dengan partai
59 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
;Bahwa dalam proses bisnis, adalah hal yang wajar suatuperusahaan memberikan diskon penjualan (potonganpenjualan) kepada pembeli (customernya);Dalam prakteknya, potongan penjualan diberikan kepadaatauyangditentukan, pembelian yang dilakukan dalam partai besarcustomer, antara lain karena: pembayaranpelunasannya masih dalam jangka waktuHalaman 27 dari 52 Halaman Putusan Nomor 1704 /B/PK/PJK/2016(atau jumlah banyak) yang umum disebut volume diskon,atau diskon karena sebab lainnya.
126 — 82 — Berkekuatan Hukum Tetap
yang langsung atau tidak langsung dari semua pihak atau alasanlain termasuk yang timbul karena pertentangan kepentingan, nepotisme,pertemanan atau suatu asosiasi atau institusi, pertimbangan kemungkinanpensiun, sosialisasi yang keliru terhadap para pelaku profesi hukum,pemerintahan, atau pembentuk undangundang, sosialisasi dengan parapembela atau pembela prospektif, menentukan dahulu (merekayasa) suatuisu dalam suatu pembelaan, prasangka dan menimbang atas kekuasaanatau keinginan pemerintah atau partai
37 — 81
saksi pernah diberi tahu terdakwa, kalau terdakwa menyerahkan uangsebesar Rp. 60.000.000, (enam puluh juta rupiah) kepada saksi SURATMAN ;Bahwa menurut penafsiran saksi, uang yang diserahkan oleh terdakwa tersebutsebagai konpensasi mobil Xenia milik SURATMAN yang belum dikembalikanterdakwa ; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakanMUJIONO (48 Tahun), memberikan keterangan dibawah sumpah yang padapokoknya sebagai berikut : Bahwa terdakwa adalah teman saksi di Partai
133 — 81
TAHUN 2013 Tentang PenetapanKetua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun ProvinsiKepulauan Riau Masa Jabatan 2013 2018 tanggal 28 JuniBahwa selama menjalankan Jabatannya sebagai Ketua KomisiPemilihan Umum Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau,Penggugat telah benar benar menjalankan tugas sesuai dengan apayang diatur dalam Undang Undang; Bahwa tanpa berdasar Komisi Pemilihan Umum Karimun diadukan keDewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu ( DKPP ) oleh CalonLegislatif Dr.Zulfan Efendi A dari Partai
114 — 60
Akta di bawah tangan tersebut telahmemenuhi syarat formil dan maiteriil, yaitu dibuat secara sepihak atauberbentuk partai (Sekurangkurangnya tanoa campur tangan pejabat yangberwenang), ditandatangani pembuat atau para pihak yang membuatnya, isidan tanda tangan dalam akta diakui oleh orang terhadap siapa tulisan ituhendak dipakai, sehingga nilai pembuktian yang melekat padanya samadengan akta otentik, yaitu bersifat sempurna dan mengikat (vide Pasal 286ayat (1) dan 288 RBg. jo.
SAYID MUHDAPI SIRJA
Tergugat:
BUPATI KUTAI TIMUR
380 — 286
Ditetapkansebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, teroris, makar,dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara, dan daripenjelasan Pasal 9 tersebut semuanya terbantahkan karena selama1416.menjadi Kepala Desa Kadungan Jaya Penggugat telahmelaksanakan kewajiban sebagai Kepaia Desa denganmenyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa danmelaporkan pertanggungjawaban keuangan desa, Penggugat jugatidak pernah melanggar larangan sebagai Kepala Desa hal itu dapatdibuktikan dengan tidak menjadi pengurus partai
136 — 41
adalahmemeriksa dan memutus perkara yang bersifat sengketa atau Jurisdiction, akan tetapidisamping itu berwenang juga memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup yurisdiksivoluntair (voluntair jurisdiction) yang lazim disebut perkara permohonan namunkewenangan itu terbatas pada halhal yang telah ditentukan oleh peraturan perundangundangan memang memperluas kewenangan itu sampai pada halhal yang ada urgensinya,itu pun dengan syarat jangan sampai memutus perkara volentair yang mengadung sengketasecara partai
58 — 43
berhak (obyek jual beli tanah) pemilik asalhanya dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada penjual yang tidakberhak).Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 31/PDT/2015/PT YYK202122Bahwa mengenai Akta Jual Beli No.08/2009, tanggal 2 Juli 2009, Akta Jual BeliNo.09/2009, tanggal 2 Juli 2009, Akta Jual Beli No 10/2009, tanggal 2 Juli 2009,yang sebetulnya adalah urusan antara Penggugat dengan Tergugat I, dan AktaJual Beli termaksud adalah syah secara hukum, karena :a Merupakan Akta Otentik yang bersifat partai
330 — 163 — Berkekuatan Hukum Tetap
Badan hukum perdata yang tidak menjalankan perusahaan,sehingga tidak mencari laba (non profit onented) sepertiYayasan, Organisasi Masyarakat, Partai Politik dan perkumpulanlain seperti Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Federasi danKonfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh;Bahwa Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Federasi dan KonfederasiSerikat Pekerja/Serikat Buruh adalah perkumpulanperkumpulan dibidang ketenagakerjaan yang dibentuk berdasarkan UndangUndangNomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum I : TEDDY LAZUARDI SYAHPUTRA
Terbanding/Penuntut Umum II : YUNASRUL, SH
Terbanding/Penuntut Umum III : HELFANDRA BUSRIAN, SH
Terbanding/Penuntut Umum IV : ABDUL BASIR, SH
62 — 45
Bahwa biodata Terdakwa adalah Anggota Dewan dari Partai Nasdem KotaLangkat Sumatera Utara seharusnya Terdakwa memberikan contoh kepadamasyarakat dengan perilaku yang baik bukan menjadi pengedar Narkotika;7.
182 — 76
Dibuat secara sepihak atau berbentuk partai (dua pihak atau lebih), tanpacampur tangan pihak yang berwenang;b. Ditandatangani oleh si pembuat atau para pihak;c.
44 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
dan tidak tepat, sebab Tergugat Il, Tergugat Ill, Tergugat V,Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, TergugatXl, Tergugat XII tidak mempunyai hubungan hukum yang menyangkutpermasalahan ingkar janji/wanprestasi yang dilakukan Tergugat terhadapPenggugat.Bahwa tindakan Penggugat menarik Tergugat Il, Tergugat Ill, Tergugat V,Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, TergugatXl, Tergugat XII dalam perkara ini adalah sangat bertentangan denganprinsip partai
BPT. MARISH HASUNDUNGAN
Tergugat:
Bupati Batu Bara
80 — 59
250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017menentukan bahwa :PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki Kekuatan hukum tetap karena melakukantindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang adahubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum;c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai