Bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam mengeluarkanKeputusan Tata Usaha Negara tersebut di tas telahHalaman 9 dari 66 halaman Putusan Nomor 06/G/20 10/PTUNBDGmelanggar pasal 19 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria jo pasal 3ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 1961 TentangPendaftaran Tanah, dimana sebelum sebidang tanah diukurterlebih dahulu diadakana. Penyelidikan riwayat bidang tanah itu, dan ;b. Penetapan batas batasnya :.

Tergugat I Yang telah mengeluarkanSurat Keputusan Tergugat I No. 115/HGB/KWBPN/1995 tanggal22 Mei 1995, khusus Lampiran Keputusan tanggal 22 Mei1995 No. 45 atas nama Lanih Binti Dyjiban seluas 1500 mredan perbuatan Tergugat I Yang telah mengeluarkan SuratKeputusan Tergugat I No. 448/HGB/KWBPN/1996 tanggal 19Juli 1996, khusus Lampiran Keputusan No. 26 atas namaMansur luas 9000 nf telah bertentangan atau melanggar12ketentuan pasal 19 Undang Undang No. 5 Tahun 1960 TentangPeraturan Dasar Pokok Pokok Agraria

(meter persegi) bertentangan denganpasal 19 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 TentangPeraturan Dasar Pokok Pokok Agraria jo pasal 3 ayat 2Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 TentangPendaftaran Tanah jo pasal 22 Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 5 Tahun 1973 Tentang Ketentuan KetentuanMengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah jo pasal 1ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972Tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanahserta tidak melaksanakan Azas azas Umum Pemerintahan

Bahwa Tergugat tidak sependapat dan menentang dalilPenggugat butir 11,12 dan 13 halaman 9 (sembilan)yaitu berdasarkan permohonan Sertipikat yangdiajukan oleh Penggugat tanggal 27 Nopember 2008Tergugat wajib menerbitkan Sertipikat atas nama ParaPenggugat karena hal tersebut menyalahi aturan yangberlaku di Badan Pertanahan Nasional RepublikIndonesia khususnya pasal 55 Peraturan PemerintahNo. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah jo pasal125 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BadanPertanahan

Pasal 20 ayat (1) U.U No. 5 Tahun441960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria ). BahwaHak Milik adalah merupakan Hak Kebendaan yang palingkuat dan seluruh hak kebendaan apapun bentuknya termasukhak tanggungan harus tunduk kepada hak ini ;11. Bahwa pasal 18 ayat (1) Undang Undang No. 4 Tahun 1996,menyatakan dengan tegas bahwa Hak Tanggungan hapuskarena hal hal sebagai berikuta. Hapusnya utang yang dijaminkan dengan HakTanggungan ; b.

melalui mekanisme dan prosedur yang benar, serta bertentangan denganketentuan yang berlaku, mengingat sertipikatsertipikat tersebutditandatangani oleh kepala seksi pengukuran dan pendaftaran tanah yaitusaudara BARDJAN PATTISAHUSIWA yang tidak diberikan mandat/kewenangan oleh UndangUndang untuk menandatangani sertipikatsertipikatdimaksud, namun yang diberikan mandat/kewenangan oleh UndangUndangadalah Kepala Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota sebagaimana diaturdalam Peraturan Menteri Negara Agraria

/Kepala Badan Pertanahan NasionalRI Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 90 ayat 3 dan Pasal 92 ayat (1), makapenandatanganan sertipikatsertipikat a quo yang dijadikan sebagai objekgugatan tidak sesuai dengan mekanisme yang diatur oleh UndangUndangsehingga dinyatakan cacat Hukum Administrasi sebagaimana diatur dalamPeraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor9 Tahun 1999 Pasal 107 ayat (1) junto Peraturan Kepala Badan PertanahanNasional Nomor 3 tahun 2011 Pasal 62 ayat (2) huruf a

kekuranglengkapandata fisik dan atau data yuridis yang bersangkutan atau masih adakeberatan yang belum diselesaikan, pengesahan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan catatan mengenai halhal yang belum lengkap dan atau keberatan yang belumdiselesaikan; (3) Berita acara pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)menjadi dasar untuk:b. pengakuan hak atas tanah; c. pemberian hak atas tanah; Sedangkan dalam Pemberian Hak tidak adanya Pengumuman dapat inidilihat pada Peraturan Menteri Agraria

Bahwa Tergugat tidak sependapat dengan Gugatan Penggugat point B nomor8, karena kebijakan Tergugat dalam menerbitakan sertipikat telah sesuaidengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang PendaftaranTanah jo Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional RINo.9 Tahun 1999 tentang Prosedur dan tata cara Pemberian hak jo PeraturanPutusan Perkara Nomor: 31/G/2014/PTUN.ABN Halaman 27 dari 61 HalamanKepala Badan Pertanahan Nasional RI No 3 Tahun 2011 Tentang PengelolaanPengkajian

2013tanggal 10September 2013; a Bukti P3 : Fotokopi sesuaifotokopi, Surat JualBeli Tanah tanggal10 Juli Putusan Perkara Nomor: 31/G/2014/PTUN.ABN Halaman 31 dari 61 Halaman Bukti P4Fotokopi sesuai asliSurat PembatalanJual Beli Tanahtanggal 13 Juli Bukti P5Fotokopi sesuai asliSurat KeteranganPemerintah NegeriJikumerasa Nomor :143/97/TX/2014tanggal 16September Bukti P6Fotokopi sesuaifotokopi PeraturanPemerintah R.I.Nomor 24 Tahun1997 tentangPendaftaran Bukti P7Fotokopi sesuaifotokopi PeraturanMenteri Agraria

Rajo Jaledan seluruh anggota kaum penggugat, Hj.NURLIS yaitu salahanggota kaum penggugat' telah mensertifikatkan tanah objekperkara kekantor Agraria Padang Pariaman (waktu itu tanah objekperkara masuk wilayah Kab.Padang Pariaman) dan terbit SHMNo.416 SU tanggal 14 November 1977 No. 545 yang sekarangtelah dirobah oleh tergugat B menjadi HM No.966 berdasarkanPerda kota Padang No.1 tanggal 15 Februari 2001 (objek perkaramasuk wilayah kota Padang) dan pada tahun 1978 Hj.NURLIStelah menghibahkan pula

SUTAN BAHERMANSYAHsebagai tergugat A2 dan 2 ( dua ) orang anaknya yaitu NURAINI( sekarang tergugat A ) sebagai tergugat Bl dan alm.NURJANIsebagai tergugat B2, yang biaya perkara tersebut dibiayai denganhasil gadaian tanah pusaka kaum penggugat yang lain kepadapihak lain, yang tercatat dengan perkara No.45/B/K/1980 Padangdengan dalil , bahwa alm.Hj.NURLIS tanpa seizin dan tanpasepengetahuan dari anggota kaum penggugat telahmensertifikatkan tanah objek perkara atas nama Hj.NURLIS sendirikepada Kantor Agraria

terperkara adalah harta pusaka tinggikaum penggugat dan tergugat A ;Menyatakan perbuatan tergugat Al yang telah mensertifikatkantanah terperkara ataS namanya sendiri dan begitumenghibahkan tanah terperkara kepada tergugat Bl dan B2adalah perbuatan melawan hak dan bertentangan denganhukum serta merugikan kaum penggugat ;Manyatakan batal atau lumpuh dan tidak ada kekuatannya samasekali menurut hukum sertifikat Hak Milik No.416 SU tanggal 24November 1977 No.545 yang telah dikeluarkan oleh tergugat D(Agraria

KepalaKantor Agraria Tk.Il Padang selaku Tergugat C. Ir. ALIDIN AZIZ GLRST.MALELO selaku Tergugat D, dimana dalam pemeriksaan ditingkatKasasi Register No.994 K/Pdt/1988 pada tanggal 26 Mei 1990Mahkamah Agung RI telahmenjatuhkan putusan dengan mengabulkanpermohonan kasasi dari pemohon kasasi .

didasarkan atas Akta Hibah yang dibuat olehAmiroedin,S,BA Ass.Wedana Kepala Kecamatan Lubuk Begalung No.126/HP/1978 tanggal 19 September 1978 terhadap sertifikat HM No.416Nagari Nan XX beralih haknya dari Hj.Nurlis keatas nama Nuraini danNurjani;Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti T.A6 SuratPernyataan dari Nurlis tentang kepemilikan tanah yang terletak diKampung Batung Taba Nagari Nan XX Kecamatan Lubuk BegalungPadang Luar Kota guna kepentingan pendaftaran tanah dan rumah keKantor Agraria

Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria (PMA) Nomor 3 Tahun1997 dan Pasal 60 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997,dalam permohonan penerbitan sertifikat pengganti atas alasansertifikat hilang haruslah disertai dengan surat Laporan Polisi yangdibuat oleh pemilik Sertifikat pada Kepolisian di tingkat Kabupaten(Polres) bukan pada tingkat Kepolisian Sektor/Polsek sebagaimanayang dilampirkan pada permohonan Tergugat III Kepada Turut Tergugat;b.

Bahwa tindakan Tergugat dengan cara sebagaimana tersebutdiatas telah melanggar peraturan perundangundangan tentangperolehan tanah oleh Pemerintah yang berlaku pada waktu tindakanTergugat tersebut dilakukan, antara lain: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975tentang Tata cara Pembebasan Tanah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1976tentang Penggunaan Acara Pembebasan tanah untuk kepentinganPemerintah; Surat Edaran Dirjen Agraria, Departemen Dalam NegeriNomor BTU2/568/276;c.

Bahwa mengenai pelanggaran oleh Tergugat terhadap ketentuantersebut atau tidak dilaksanakannya oleh Tergugat dalam perolehanpersil milik Penggugat tersebut dapat dijelaskan lagi dibawah ini :1) Pembebasan tanah oleh Tergugat haruslah dilaksanakanoleh suatu Panitia Pembebasan tanah yang dibentuk oleh BupatiPandeglang yang terdiri dari unsurunsur: Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten Pandeglang(Turut Tergugat) sebagai Ketua merangkap Anggota; Seorang pejabat dari Kantor Tergugat sebagai anggota;

Kepala Kantor Ipeda atau pejabat yang ditunjuk sebagaianggota; Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pandeglangsebagai anggota; Seorang pejabat yang ditunjuk dari Instansi yangmemerlukan tanah sebagai anggota; Kepala Kecamatan/Camat sebagai anggota; Kepala Desa Sukarame sebagai anggota; Seorang Pejabat dari Kantor Sub Direktorat Agraria (TurutTergugat) sebagai Sekretaris;Apabila diperlukan maka dapat pula ditambah dengan seorang ahli;Halaman 11 dari 44 Hal.

Bahwa menurut hukum tanah nasional kepemilikan atas sebidang tanahharuslah didukung dengan tanda tanda penguasaan fisik atas tanahtersebut dan bagi tanah yang belum mempunyai tanda bukti sesuatu hakmenurut Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan DasarPokok Agraria (UUPA), bahwa tandatanda penguasaan fisik tersebutdapat berupa bangunan, tanaman tumbuh, tandatanda batas yang adadi atas tanah tersebut;b.

Semuasuratukur yang disimpan itu tiaptiap tahun dijilid dan merupakan daftarsuratukur;Kemudian hal ini dipertegas lagi dalam Pasal 13, ayat (3):3) Salinan bukutanah dan suratukur setelah dijahit menjadi satu bersamasamaHalaman 8 dari 63 halaman Putusan Perkara Nomor 09/G/2017/PTUNPLG20.21.22.23;24.dengan suatu kertas sampul yang bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria,disebut sertifikat dan diberikan kepada yang berhak;Bahwa ketiga sertipikat yang MENJADI OBJEK SENGKETA yang diketahuiPENGGUGAT

Penetapan batasbatasnya;3) Pekerjaan yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini dijalankan oleh suatupanitia yang dibentuk oleh Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjukolehnya dan yang terdiri atas seorang pegawai Jawatan Pendaftaran Tanahsebagai ketua dan dua orang anggota Pemerintah Desa atau lebih sebagaianggota (selanjutnya dalam peraturan pemerintah ini disebut panitia) jikaHalaman 10 dari 63 halaman Putusan Perkara Nomor 09/G/2017/PTUNPLGMenteri Agraria memandangnya perlu maka keanggotaan panitia

dapatditambah dengan seseorang pejabat dari jawatan agraria, pamong praja dankepolisian negara.

Karena Tergugat memprosespenerbitan Sertipikat telah melaksanakan sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor10 Tahun 1961 sesuai dengan Pasal 13 ayat 4 Tentang Sertipikat tersebut padaayat (3) Pasal ini adalah Surat tanda bukti hak yang dimaksud dalam Pasal 19Undang Undang Pokok Agraria dan diperjelas kembali menurut PutusanMahkamah Agung tanggal 3 Nopember 1971 Nomor : 383/K/Sip/1971 Pengadilantidak berwenang membatalkan Sertipikat hak tersebut kewenangan Administrasi;6.

Bahwa Penggugat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan dalamperkara ini, mengingat perolehan hak atas bidang tanah oleh Penggugat tidak melaluiprosedural hukum yang benar, yakni Jual Beli bidang tanah yang didalilkan olehPenggugat dalam gugatan ini tidak dilakukan dihadapan Pejabat Umum yangberwenang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 UndangUndang No.5 tahun1960 Tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria, karena menurut Hukum Agrariayang berlaku di Indonesia adalah Hukum Adat

(empat ratus delapan puluh dua juta delapan ratus limapuluh ribu rupiah) untuk kegiatan Program Nasional Agraria (PRONA)yang diperuntukan untuk pembuatan 1.665 persil bidang tanah dalamKab. Lahat ;e Bahwa berdasarkan SK Kepala Kantor BPN Kab. Lahat Nomor : 10/SK/KPK/2008 tanggal 8 April 2008 ditetapkan lokasi desa Sertifikasi TataLaksana Pertanahan (PRONA) di Kab. Lahat TA. 2008 antara lain diKecamtan Tebing Tinggi Kab.

Lahat melalui DIPA Nomor : 0012.2/05601.0/V1/2008, tanggal 31 Desember 2007 menganggarkan biaya sebesar Rp482.850.000, (empat ratus delapan puluh dua juta delapan ratus limapuluh ribu rupiah) untuk kegiatan Program Nasional Agraria (PRONA)yang diperuntukan untuk pembuatan 1.665 persil bidang tanah dalamKab. Lahat ;e Bahwa berdasarkan SK Kepala Kantor BPN Kab. Lahat Nomor : 10/SK/KPK/2008 tanggal 8 April 2008 ditetapkan lokasi desa Sertipikasi TataLaksana Pertanahan (PRONA) di Kab.

TebingTinggi Kab.4 Lawang, Tanggal 21 April 2008 ;15.Fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 189 Tahun 1981tentang Operasi Nasional Agraria ;16. Fotokopi legalisir Daftar Nama Penerima Sertifikat Prona Prov.SumselTA. 2008 An. Fatmawati, dkk Desa Kupang, tgl. 23 Juli 2008 ;17.Surat Pernyataan pungutan pengurusan sertifikat tanah:(Nani Binti Katodinoto, Markus Yuliasyah bin Kamaludin, Erti, MartinusJuanda, Sulian Efendi, Usman Yusuf, RA.

Tebing Tinggi Kab. 4 Lawang, tanggal 21 April 2008 ;15.Fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 189 Tahun 1981tentang Operasi Nasional Agraria ;16.Fotokopi legalisir Daftar Nama Penerima Sertifikat PronaProv.Sumsel TA.2008 An. Fatmawati, dkk Desa Kupang, tgl 23Juli 2008 ;Hal. 13 dari 26 hal. Put. No. 675 K/Pid.Sus/201017.Surat Pernyataan pungutan pengurusan sertifikat tanah:(NaniBinti Katodinoto, Markus Yuliasyah bin Kamaludin, Erti, MartinusJuanda, Sulian Efendi, Usman Yusuf, RA.

Fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 189 Tahun1981 tentang Operasi Nasional Agraria ;Hal. 27 dari 26 hal. Put. No. 675 K/Pid.Sus/201013. Fotokopi legalisir Daftar Nama Penerima Sertifikat PronaProv.Sumsel TA. 2008 An. Fatmawati, dkk Desa Kupang, tg.23 Juli 2008 ;14. Surat Pernyataan pungutan pengurusan sertifikat tanah:(Nani Binti Katodinoto, Markus Yuliasyah bin Kamaludin, Erti,Martinus Juanda, Sulian Efendi, Usman Yusuf, RA.

NIO, TAN SIOK OANG NIO, TAN SIOK TEK NIO, TAN SIOKHOA NIO, TAN ENG KIEM, TAN SIOK KOEN NIO, TAN ENG SAM, TAN ENGHOEI, TAN SIOK KIEN NIO, TAN ENG KOEI, TAN ENG SIONG, TAN ENGGIAM dan TAN ENG TJIONG, berdasarkan bukti Surat Keterangan PendafaranTanah (S K PT) Nomor: 297 / 1973 dari Departemen Dalam Negeri Kantor Sub.Direktorat Agraria, Kotamadya Ujung Pandang, pada tanggal 28 Juni 1973(catatan ASLI SKPT sampai dengan saat kini masin ada didalam tangan dankekuasaan PARA PENGGUGAT ; .

Dan berdasarkan fakta yuridisferhadap obyek tersebut telah dilakukan Pendaftaran sebagaimana ternyatadalam BUKTI Surat Keterangan Pendaffaran Tanah (SKPT) Nomor : 297 / 1973dari Departemen Dalam Negeri Kantor Sub Direktorat Agraria Kotamadya UjungPandang ...Pandang tanggal 28 Juni 1973 oleh orang tua PARA PENGGUGAT ;Berdasarkan ketentuan Pasal 55 UndangUndang Nomor: 9 Tahun 2004 tentangPerubahan UndangUndang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara, menyatakan bahwa gugatan dapat diajukan

atas nama: GOEI MAY LIEN bekas Hak Guna Bangunan Nomor:1523 Pattunuang, terhadap tanah bekas Eigendom Verponding Nomor : 1965yang terletak di Jalan Lombok Nomor : 37 B di Lingkungan Pattunuang dansekarang Kelurahan Endeh, Kecamatan Wajo, Kotamadya Ujung Pandang /Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan oleh TERGUGAT pada lingkungan yangsama milik PARA PENGGUGAT berdasarkan Surat Keterangan PendafiaranTanah ( SKPT ) tanggal 28 Juni 1973 dari Departemen Dalam Negeri Kantor SubDirektorat ...Direktorat Agraria

Bertentangan dengan Pasal 5 ayat ( 2 ) Peraturan Dirjen Agraria Nomor 5Tahun 1968 tentang Peraturan Pemerintah Presedium Kabinet Nomor : 5 /Prk./1965, bahwa permohonan hak bekas tanah verponding harusdiumumkan bagi yang punya atau turut merasa berhak dapat mengajukankeberatan ; d.

Adalah suatu dalil yang sangat keliru jika Para Penggugat mengatakan bahwadengan diterbitkannya Surat Keterangan Pendaftaran Tanah ( SKPT ) tanggal 28Juni 1973 adalah menunjukan sahnya kepemilikan Para Penggugat, oleh karenaSKPT Bukanlah merupakan Hak Kepemilikan namun hanya merupakan buktbahwa Eigendom tersebut telah terdaftar dan selain itu pula harus tunduk padaaturan yang ada seperti Ketentuan Konversi Peraturan Menteri Agraria Nomor 2tahun 1960 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun

Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 ; 11.Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3Tahun 1999 ; 12.Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 ;13.Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1Tahun 1989 ; 14.Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12Tahun 1992 ; 15.Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1Tahun 2003 ; 16.Surat Edaran Kepala BPN tanggal 24 September 2002 Nomor 1102683 ;Bahwa dalam mengajukan permohonan sertipikat a quopemohon telah

(fotokopi Sesuai dengan asli) ; Kartu Kavling Blok HI No. 915 tanggal 4 November1971 atas nama Boenang dikeluarkan oleh KepalaInspeksi Agraria. (fotokopi Sesuai dengan asili) ; Surat Penyerahan Hak di bawah tangan dari Sdr.Boenang kepada Muhhamat Yahya tanggal 22Oktober 1978 atas Kavling Blok HI No. 915.(fotokopi sesuai dengan asli) ; Akte Notaris tentang Pemindahan dan PenyerahanHak Nomor 7 tanggal 14 Januari 1990 dariMuhhamat Yahya kepada Horisman Marbun olehNotaris Didi Sudjadi, SH.

(fotokopi Sesuai dengan asli ) ; Surat Nota Ukur Direktorat Agraria Nomor : 1035/V/IPP/3/77 tanggal 15 Februari 1978 yang dikeluarkanoleh Suku Dinas Tata Kota Jakarta Barat. (fotokopisesuai dengan asli ) ; Bukti T Il Intv6 : Gambar Situasi Nomor : 863/Sem/1979 tanggal 15Agustus 1979 yang dibuat oleh Kantor AgrariaJakarta Barat. (fotokopi sesuai dengan fotokopi ) ; Bukti T Il Intv7 : Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah danBangunan (SSB) dari Departemen Keuangan R.I.tanggal 21 April 2004.

Sertipikat Hak GunaBangunan No. 8142/Cengkareng Timur ; Bahwa atas kejadian pemagaran oleh Tamflan, Saksi melaporkan keHorisman Marbun dan ke Pak RT dengan membawa FotocopySertipikat Hak Guna Bangunan dan menunjukkannya kepadaHorisman Marbun ; Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut diukur oleh pihak Agrariadan saksi sendiri yang mendampingi dan menunjukkan batasbatastanahnya ; Bahwa tidak ada pemberitahuan sebelumnya akan ada pengukurantanah dan tidak ada pengumuman setelah pengukuran tanah dari pihak Agraria

Handoko Sulayman, nomor 57/F00215/2008 SO,perihal Somasi Kedua dan Terakhir terhadap pengalihanHak Atas Tanah Pertamina dilokasi SPBU MarmoyoFoto copy Surat Kepala Kantor Agraria an. WalikotamadyaSurabaya, Nomor 7624/AGR/PHT/1980/79, perihalPermohonan Pembaharuan HGB atas tanah di Jalan MarmoyoSurabaya, tanggal 07 Pebruari 1980105.106.107.108.109.110.111.Foto copy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah, Nomor332/79 80, pemohon Abdul gani qq.

Stanvac,yaitu. pada tahun 1978 dan pada tahun 1998 keKantor Agraria Kotamadya Surabaya dan Kantor1.123Pertanahan Kotamadya Surabaya.

Surat Kepala Kantor Agraria Kotamadya Tingkat ISurabaya, Nomor : 7230/AGR/PHT/1980 tanggal 25 Januari1980, perihal Surat Pemberitahuan . Foto copy yang dilegalisir Laporan Subleger Harts.Benda Modal bulan Juni 1998, Pertamina Wilayah 75 UPPDNV Surabaya yang beralamat di Jalan Veteran 68Surabaya, Nomor Report ASTOOO060 30 tanggal O05 Agustus1998, Halaman 15 20;.

Foto copy Surat Kepala Kantor Agraria an.Walikotamadya Surabaya, Nomor 7624/AGR/PHT/1980/79,perihal Permohonan Pembaharuan HGB atas tanah di JalanMarmoyo Surabaya, tanggal 07 Pebruari 1980109. Foto copy SuratKeterangan Pendaftaran Tanah, Nomor332/79 80, pemohon Abdulgani qq. PerusahaanPertambangan dan Gas Bumi Negara tanggal 28 Januari1980110. Foto copy Tanda Terima Surat Nomor : 69/F5160/99 SO,tanggal 14 Juli 1999, dari PT. Pertamina V Surabaya(Persero)111.

Surat Kepala Kantor Agraria KotamadyaTingkat I Surabaya, Nomor7230/AGR/PHT/1980 tanggal 25 Januari1980, perihal Surat Pemberitahuan i. Foto copy yang dilegalisir LaporanSubleger Harts. Benda Modal bulan Juni1998, Pertamina Wilayah 75 UPPDN VSurabaya yang beralamat di JalanVeteran 68 Surabaya, Nomor ReportASTO00060 30 tanggal O05 Agustus 1998,Halaman 15 20;. Foto copy Perjanjian PengusahaanStasion Pengisian Bensin Nomor161/SPBT/I/V/70, tanggal Ol Januari1970.

Pasal 107 huruf d Peraturan Menteri Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata CaraPemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan HakPengelolaan;b.

Bahwa gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat Salah Alamat (Error inPersona), dalam Pasal 15 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 TentangPeraturan Dasar Pokok Pokok Agraria disebutkan bahwa "Memelihara tanahtermasuk menambah kesuburannya serta mencegah kerusakannya adalahkewajiban tiaptiap orang, Badan Hukum atau instansi yang mempunyaihubungan hukum dengan tanah itu dengan memperhatikan pihak yangekonomis lemah. Jadi Penggugat memiliki kewajiban untuk menjaga danmemelihara tanah yang dimilikinya.

Penggugat tidak menjaga tanahnyadengan baik sesuai dengan Pasal 15 UndangUndang Pokok Agraria No. 5Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria. Untuk itu mohonkiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang menolakHalaman 20 Putusan Nomor 12/G/2020/PTUN.PLGatau setidaktidaknya menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidakdapat diterima;.

Kedua objeksengketa a quo diatas telah melalui prosedur penerbitan dan yang sesuaidengan peraturan perundangundangan yang berlaku yaitu UndangUndangNo. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria, PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1961 tentang PendaftaranTanah jo.

(sesuaidengan asili);Surat Setoran Negara Bukan Pajak tanggal 26 Februari1994 (sesuai dengan asili);Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor : 4/HP/BPN/94 tanggal 4Januari 1994 Tentang Pemberian Hak Pakai Atas NamaSaksono Dewokusumo atas tanah di KotamadyaPalembang (Sesuai dengan fotokopi);Keterangan Usaha Tanah atas nama Kgs.

Lembar Pertama,Pada hari ini, Rabu, tanggal 11 (Sebelas) bulan Nopember tahun 2014(dua ribu empat belas) hadir di hadapan saya, KETUT ALITNARIASIH DADU, SERJANA HUKUM yang berdasarkan SuratKeputusan Mentri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasionaltanggal 24 Juli 1993 Nomor: 63/XI/1993 di angkat sebagai PejabatPembuat Akta Tanah, yang selanjutnya di sebut sebagai PPAT, yangHalaman 6 dari 46 Putusan Nomor 137/Pdt.G/2021/PN Gindi maksud dalam pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun1997 tentang

Bahwa ke 2 (dua) AKTA JUAL BELI tersebut di atas adalah Sah karenaKe 2 (dua) proses jual beli tersebut di lakukan di hadapan Notaris KETUTALIT NARIASIH DADU, SARJANA HUKUM (Tergugat II) yang memiliki SuratKeputusan Mentri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasionaltanggal 24 Juli 1993 Nomor: 63/XI/1993 di angkat sebagai PejabatPembuat Akta Tanah, yang selanjutnya di sebut sebagai PPAT;30.

Bahwa sesuai dengan UU nomor 5 Tahun 1960 Tentang UndangUndang Pokok Agraria Pasal 19 menyebutkan:1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakanpendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurutketentuan ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.2) Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi:a. pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah;b. pendaftaran hakhak atas tanah dan peralihan hakhaktersebut;C. pemberian suratsurat tanda bukti hak, yang berlaku sebagaialat

;Menimbang, bahwa oleh karena isi dari Salinan/Grosse/TurunanPernyataan Hal Yang Sebenarnya Dan Perikatan No.46 dan No.48 adalahtermasuk Perikatan Nominee yang bertentangan/melanggar Pasal 21 ayat (1)dan (2) UndangUndang RI Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan DasarPokokPokok Agraria dan merupakan bentuk penyelundupan hukum sehinggaberakibat terhadap keabsahan perjanjian/perikatan tersebut yaitu dinyatakanbatal demi hukum dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum yangberlaku karena sahnya

hak milik atas tanah, menurut HakimKetua kesepakatan tersebut bertentangan dengan Pasal 1320 KUHPerdata;e Bahwa menurut Pasal 1320 KUHPerdata disebutkan syaratsyaratsahnya perjanjian antara lain:oKesepakatan mereka yang mengikatkan diri;oKecakapan untuk membuat suatu perjanjian;oSuatu hal tertentu;oSuatu sebab yang halal; Bahwa dalam kesepakatan Tergugat dan Penggugat tersebut telah adasuatu sebab yang tidak halal, karena Tergugat selaku orang asing yangdalam Pasal 21 ayat 1 UndangUndang Pokok Agraria

Berdasarkan UndangUndang Nomor 5 Tahun1960 Tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria BAB II mengenaiHakHak Atas Tanah, Air dan Ruang Angkasa serta Pendaftaran Tanah.Bagian .

Dalam penerbitan sertifikatnya telah memenuhiketentuanketentuan dalam UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentangPeraturan Dasar PokokPokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor : 24Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 tentang CaraPemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan HakPengelolaan, serta Peraturan Mentri Negara Agraria/ Kepala BadanPertanahan Nasional nomor : 3 Tahun 1999 tentang pelimpahanWewenang Pemberian

Dimana KesebelasSertifikat Hak Milik Para Tergugat diterbitkan Turut tergugat sesuai denganprosedur hukum mengacu kepada Peraturan PerundangUndangan.UndangUndang Nomor : 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria, Pasal 19 ayat 1 yang berbunyi : Untuk menjamin kepastianHukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayahRepublik Indonesia menurut ketentuanketentuan yang diatur denganperaturan pemerintah.Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 TentangPendaftran

Tanah, pasal 1 nomor 20 yang berbunyi : Sertifikat adalahSurat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2)Huruf C UUPA untuk hak atas tanah wakaf, hak milik atas satuan rumahsusun dan hak tanggungan yang masingmasing sudah dibukukan dalambuku tanah yang bersangkutan.Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala BadanPertanahan Nasional nomor : 9 Tahun 1999 tentang cara pemberian danPembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan Pasal 9berbunyi:(1) Permohonan Hak Milik

Menurut ketentuan Peraturan Mentri Negara Agraria/ KepalaBadan Pertanahan Nasional nomor : 9 Tahun 1999 tentang carapemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan HakPengelolaan, Pasal 9.

Bahwa pada tanggal 8 Pebruari 2017, penggugat mengirim suratpermohonan eksaminasi terhadap sertipikat a quo yang kemudian disempurnakan oleh penggugat dengan surat permohonan PenyelesaianKasus Pertanahan berdasar Peraturan Menteri Agraria dan TataHalaman 7 dari 56 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2018/PN KInRuang/Kepala Badan Pertanahan Nasional R.!.

Mengacu pada Surat Menteri Negara Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional No. 5002423 tanggal 13 April 1999 yang ditujukankepada Sri Mangkunagoro IX Pangageng Puro Mangkunegarandijelaskan sebagai berikut :Berdasarkan UndangUndang No.5 Tahun 1960 (UUPA) KetentuanKonversi Pasal Il ayat (1) ditetapkan antara lain bahwa anggaduh runtemurun sejak berlakunya UUPA tersebut dikonfersi menjadi Hak Milik.Sedangkan untuk tanahtanah Persewaan Seberang yang padaumumnya sudah berakhir dan tanahtanah dengan sebutan

Bahwa mendasarkan pada Diktum KEEMPAT Huruf A UndangUndangNo. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria( UUPA ) disebutkan :Hakhak dan wewenangwewenang atas bumi dan air dari Swaprajaatau Bekas Swapraja yang masih ada pada waktu mulai berlakunyaUndangundang ini hapus dan beralih kepada Negara.Tentang Penerbitan Hak Pakai No. 15/Klaten dan Hak Pakai No.16/Klaten atas nama DEPARTEMEN PERTAHANAN DAN KEAMANANREPUBLIK INDONESIA7.

Berdasarkan halhal tersebut diatas, penerbitan Hak Pakai No.15/Klaten dan No. 16/Klaten ( obyek perkara a quo ) oleh Tergugat telahHalaman 14 dari 56 Putusan Nomor 36/Pat.G/2018/PN Kinsesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah No.40 Tahun 1996 dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional No. 3 Tahun 1999 sehingga beralasan hukum untuktetap dinyatakan sah dan berkekuatan hukum.Berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat mohon kepada yang muliaMajelis

Dengandemikian dapat disimpulkan bahwa buku Pesawan Seberang tahun1953 di Kelurahan Klaten tidak dapat dijadikan suatu pegangan alatbukti awal atas kepemilikan atas tanah berikut bangunan yang adadiatasnya atau tidak dapat diajadikan alat bukti pengalihan kepemilikanatas tanah dan bangunan yang berada di wilayah Indonesia.Bahwa sebelum berlakunya Undang undang Pokok Agraria Nomor 5Tahun 1960 di Indonesia, jenis suratsurat yang kerap digunakansebagai dasar bukti pemilikan atas tanah berikut bangunan

Direktorat Agraria No.570/Subdit/Adm.3/Ktr/1978 yang pada pokoknya menerangkan bahwatanahtanah Hak Pakai No. 1 s/d 9 dan Hak Milik No. 255, 391, 347, 346kesemuanya terletak di Desa Pondok Ranji, Kecamatan Ciputat,Kabupaten Tangerang adalah tanahtanah yang telah dibebaskan haknyaHalaman 20 dari 56. Putusan Nomor 3/G/2017/PTUNSRGuntuk kepentingan Pertamina berdasarkan Akta Notaris Koswara tanggal5 Februari 1974 No. 16;4. Mohon menjadi perhatian Majelis Hakim bahwa Akta Jual Beli antaraA.

Direktorat Agraria No.570/Subdit/Adm.3/Ktr/1978 yang pada pokoknya menerangkan bahwatanahtanah Hak Pakai No. 1 s/d 9 dan Hak Milik No. 255, 391, 347, 346kesemuanya terletak di Desa Pondok Ranji, Kecamatan Ciputat,Kabupaten Tangerang adalah tanahtanah yang telah dibebaskan haknyauntuk kepentingan Pertamina berdasarkan Akta Notaris Koswara tanggal5 Februari 1974 No. 16;3. Mohon menjadi perhatian Majelis Hakim bahwa Akta Jual Beli antaraA.

Baseritersebut, menurut Sertipikat (tanda bukti hak) dari Kantor SubDirektorat Agraria Kabupaten Tangerang, tertanggal 31 Desember1973; Terhitung mulai hari ini (Selasa, 5 Februari 1974) tanahtanah yangdilepaskan haknya ituberalin kepada dan menjadi hak dari pihakkedua (Tergugat Intervensi);Sesuai ketentuan Pasal 1870 KUHPerdata tersebut, maka adanya AktaPelepasan Hak No. 16 tanggal 5 Februari 1974 tersebut telahmembuktikan secara sempurna bahwa secara hukum Tergugat Intervensiadalah pemilik yang

Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Negara Agraria/KepalaBadan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang KetentuanPelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Jo. PeraturanKepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 8 Tahun 2012 mengaturbahwa yang dimaksud akta PPAT adalah akta tanah yang dibuat olehPPAT untuk dijadikan dasar pendaftaran perubahan data pendaftarantanah yang berupa:a. Akta Jual Beli;b. Akta Tukar Menukar;c. Akta Hibah;Halaman 27 dari 56.

:Bahwa perbedaan Perjanjian Jual Beli (PPJB), Akta Jual Beli (AJB) dan AktaPeralihan Hak (APH) yaitu:PPJB dibuat oleh Notaris;AJB dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);APH dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau Kepala kantorapabila untuk pengadaan tanah untuk kepentingan umum;PPAT diangkat oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN;Notaris diangkat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;PPAT bertugas membuat 8 (delapan) akta berdasarkan PeraturanPemerintah No. 37 Tahun 1998

KEMENTRIAN AGRARIA(BADAN PERTANAHAN NASIONAL) Cq.KANTOR PERTANAHAN KOTAAMBON, Jalan Jenderal Sudirman No. 1 Ambon, Dalam hal ini diwakili oleh :DAVE A.H. POOROE, SH. RASYD HASAN ASSAGAF, SH. KHIKMANTOSUPRIBADI, ST. HARRY ISHA FEBRYANTO. TRESIA D. MULDER.

, yangHal 14 dari 43 hal Putusan No. 11/PDT/2018/PT AMBmana hal ini sudah diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri Agraria danTata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 11 tahun 2016 tentangPenyelesain Kasus Pertanahan Pasal 11 ayat (3) huruf a dan e yakni :Sengketa atau Konflik yang menjadi kewenangan Kementeriansebagaimana dimaksud pada ayat (2), Meliputi:a. kesalahan prosedur dalam proses pengukuran, pemetaan dan/atauperhitungan luas;b.

Bahwa Turut Tergugat telah menerbitkan Sertipikat Hak Pakai Nomor :33/Rumah Tiga berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlakusebagaimana yang diamanatkan dalam UndangUndang No. 5 Tahun 1960tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria Jo Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah JoPeraturan Menteri NegaraAgraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 TentangKetentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997Tentang Pendaftaran Tanah.4.

Pasal 52 Butir (c) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang mengatur: menyelidikiriwayat tanah dan menilai kebenaran alat bukti pemilikan atau penguasaantanah.

Pasal 52 Butir (c) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPNNomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan PemerintahNomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran TanahMenimbang, bahwa apakah penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 1467,Surat Ukur No. 00067/Rumah Tiga/2010 tertanggal 08 Oktober 2010 atas namaRobby da Costa (vide Bukti P13) oleh Badan Pertanahan Kota Ambon (TurutTergugat) sudah sesuaidengan peraturan perundangundangan yang berlakusebagaimana dikutip tersebut diatas?

Munawar binSalbini, Notaris Mochtar Affandi, S.H. telah mengajukan permohonanpendaftaran hak usaha atas tanah bekas eigendom partikelir kepadaDirektorat Jenderal Agraria Departemen Dalam Negeri dengan Surat Nomor66/1971 tanggal 19 Oktober 1971, dan oleh Direktorat Jenderal AgrariaDepartemen Dalam Negeri dengan surat Nomor DPH.10/669/1971 tanggal20 Oktober 1971 (Bukti P5) menyatakan bahwa berdasarkan Undangundang Pokok Agraria pasal 36 pada b, maka kepada suatu Badan Hukumyang didirikan menurut Hukum

Dit Agraria dicatat dengan memakai ukuran kiraHal. 10 dari 151 hal. Put. Nomor 2451K/Pdt/2013kira + 80.000 m? atau 8 ha (yang merupakan penggabungan daritanahtanah Penggugat dan tanahtanah alm.

Munawar bin Salbini, akan tetapi pada dalil angka 19 huruf chalaman 8 disebutkan:Besaran luas tanah yang Penggugat mohon pendaftarannya, olehKepala Kantor Sub.Dit Agraria dicatat dengan memakai ukuran kirakira80.000 m? atau 8 ha (yang merupakan pengggabungan dari tanahtanahPenggugat dan tanahtanah Alm.

Bahwa UndangUndang Pokok Agraria atau UUPA yang berlaku tanggal24 September 1960 didalilkan "...nengandung masa peralihan selamadua puluh tahun " dan bahwa oleh karena itu UUPA tersebut ditafsir "sejak tanggal 24 September 1980 telah berlaku secara mutlak";Kedua opini tafsiran Majelis itu berada jauh di luar hukum positippertanahan/agraria sehingga pastilahn merupakan pembohongan danKebohongan dengan kadar luar biasa yang mestinya tidak dipakaimenjadi siasat oleh Majelis untuk menolak gugatan Pemohon

Dir.Jen Agraria No.SK.26/DDA/1970) dan selanjutnya diatur lagi tahun1997 (pasal 24 PP.No.24/1997 dan pasal 65 PMNA/KBPN No.3/1997 sertapasal 76 ayat (1) g dan PMNA/KBPN Nomor 3/1997);.

Pendaftaran tanah atassebidang tanah terdaftar dalam Sertipikat No. 560 Tahun 2008 Desa Genukwatu danSertipikat No. 721 Tahun 2009 Desa Genukwatu dikuti dengan adanya pendaftaran HakTanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 117 (seratus tujuh belas)Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997Tentang Pendaftaran Tanah.Penggugat merasa sangat keberatan apabila sebidang tanah yang

Menurutpersangkaan kuat Penggugat bahwa Tergugat tidak melaksanakan ketentuan Pasal 20(dua puluh) Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanahjonto Pasal 77 (tujuh puluh tujuh) sampai 81 (delapan puluh satu ) Peraturan MenteriNegara Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun 1997 TentangKetentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 TentangPendaftaran Tanah.Dari semua Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat, Sdr.MADRAT

MADRAT oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang disebabkan adanyaKELALAIAN/KEALPAAN = atas KETIDAK CERMATAN/KETIDAK TELITIANPanitia A Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang dalam melaksanakan tugasnyaberdasarkan ketentuan Pasal 25 (dua puluh lima) Peraturan Pemerintah Nomor : 24Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah jonto Pasal 83 (delapan puluh tiga) dan 84(delapan puluh empat) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BadanPertanahanNasional Nomor : 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan

Bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milk sebagaimana tersebut diatas sebagaiKeputusan Tata Usaha Negara dilakukan sesuai ketentuan yang bersifat proseduraldan substansial yaitu UndangUndang No.5 Tahun 1960 Pasal 20 jo PeraturanMenteri Negara Agraria No.9 tahun 1999 tentang Pelimpahan Pemberian danPembatalan Keputusan Pemberian Hak atas Tanah Negara jo Peraturan MenteriNegara Agraria No 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan PembatalanHak atas Tanah Negara dan Pengelolaan, keputusan mana sama sekali

tidakbertentangan dengan aturan hukum yang berlaku dan menjadi wewenang KepalaKantor Pertanahan Kabupaten Jombang/Tergugat.Bahwa secara prosedural atau material proses pemberian hak milk atas namaTergugatll...25Tergugat II Intervensi dilakukan mengikuti Tata Cara Pemberian Hak yang diaturdalam Pasal 8 sampai dengan 10 Peraturan Menteri Negara Agraria No.9 Tahun1999 mengenai syarat permohonan hak milk.Maka untuk atas dasar alasanalasan dan buktibukti yang sah menurut hukumtersebut diatas dengan ini

TinggiTUN Jakarta Nomor 141/B/1996/PT TUN.JKT. yangmenegaskan dalam pertimbangan hukumnya bahwa tanahtanahhak milik adat yang telah dikuasai oleh Negara (termasuk tanahyang dulunya dikuasai oleh Jepang) beralin menjadi tanahNegara dan tidak bisa kembali menjadi tanah hak milik adatapabila pemilik asal tanah tidak meminta ganti kerugian sampaiakhir tahun 1953 sesuai suratsurat Mendagri terurai di atas (fotocopy Bukti T5);Peta Penguasaan Tanah Lanud Husein Sastranegara yangditerbitkan Dirjen Agraria

Agraria ProvinsiJawa Barat (instansi yang sah), objek sengketa termasuk dalamPeta 1976 tersebut, dengan demikian tanah tersebut merupakantanah dalam penguasaan Lanud Husein Sastranegara (foto copyBukti T6);IKN/SIMAK (Sistem Informasi Manajemen Akutansi) Barang MilikNegara (BMN) Nomor 50303000000035 yang menjelaskan tanahtersebut masuk dan tercatat dalam IKN/SIMAK Barang MilikNegara cq Kemhan cg penguasaan TNI AU Lanud HuseinSastranegara bukan milik orang lain yang dapat dijual belikan.

Judex Facti pada tingkat banding/kasasi tidak mempertimbangkanbahkan mengesampingkan buktibukti yang diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding semula Tergugatberupa: Peta Situasi Penguasaan Lanud Husein Sastranegara yangditerbitkan oleh Dirjen Agraria Prop.

Foto copy Foto copy Sertifikat tanda bukti hak,Hak pakai no. 5 GS no 1021 tahun 1979 yangdikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten DatiIl Wonosobo,51...(bukti bertanda TI 1);2. Foto copy Surat keputusan Gubernur Kepala DaerahPropinsi Jawa Tengah NomorSK.DA.I1/HP/418/1980 tertanggal 22 Maret 1980,..(bukti bertanda TI 2);3. Foto copy surat perihal : Penjelasan Buku C Desatertanggal 25 April 2007 Nomor 5/70/36 yangdibuat oleh Kepala Kel. Kaliwiro,.........

Foto copy Buku Tanah atas nama pemegang' hakPemerintah Daerah Tingkat Wonosobo tertanggalWonosobo, 12 September 1980 yang dikeluarkan olehKantor Agraria Kabupaten Dati IIWonosobo,..........2++055 (bukti bertanda 111.1);2. Foto copy Permohonan Hak ~~ Pakai tertanggalWonosobo, 21 Juli 1979 dengan daftar pengantarsurat No.

Foto copy Foto copy Sertifikat tanda bukti hakHak pakai no. 5 GS no 1021 tahun 1979 yangdikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten DatiI! Wonosobo, bukti bertanda TI 1);2. Foto copy Surat keputusan Gubernur Kepala Daerah75Propinsi Jawa Tengah NomorSK.DA.II1/HP/418/1980 tertanggal 22 Maret 1980,(bukti bertanda TI 2);3. Foto copy surat perihal : Penjelasan Buku C Desatertanggal 25 April 2007 Nomor 570/36 yangdibuat oleh Kepala Kel. Kaliwiro , (buktibertanda TIl 3);4.

Wonosobo tertanggalWonosobo, 12 September 1980 yang dikeluarkanoleh Kantor Agraria Kabupaten Dati II! Wonosobo,(bukti bertanda TT1.1);5. Foto copy Permohonan Hak Pakai tertanggalWonosobo, 21 Juli 1979 dengan daftar pengantarsurat No. KA.1/595/1/1979 tertanggal 22 Agustus1979, (bukti bertanda 111.2);Menimbang, bahwa mengenai bukti T.I.1 yaitu Sertifikattanda bukti hak Hak pakai no. 5 GS no 1021 tahun 1979 yangdikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Dati I!

Wonosobodipertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa menurut Abdurrahman ( Beberapa Aspektatentang Hukum agraria, Seri WHukum Agraria V, Alumni Bandung,1980, hal. 102) Sertifikat tanah adalah tidak lain daripadasalinan Buku Tanah dan Surat Ukur yang telah dijahit menjadi1 (satu) dengan diberi suatu) kertas sampul yang telahditentukan oleh Menteri Dalam Negeri/Dirjen Agraria dandiberikan kepada seseorang yang mempunyai hak atas tanahsebagai bukti hak dan bukti telah dilakukan pendaftarandaripada

yang berisi tuntutan agarKeputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batalatau tidak sah, dengan atau tanpa tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.Penjelasan Pasal 53 ayat (1) di atas;Hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena olehakibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenayang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat KeputusanTata Usaha Negara.dan seperti apa yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 11 Peraturan MenteriNegara Agraria

Rohmanudin, yang terletak di Kelurahan Tahunan, KecamatanUmbulharjo, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,yang dikuasai Penggugat;b. tidak dapat diprosesnya perubahan atau peralihan hak sehinggamenyulitkan Penggugat untuk melakukan balik nama maupun transaksiJual beli kepada pihak lain;dengan demikian tindakan Tergugat telah bertentangan dengan Pasal 19ayat (1) dan (2) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang PeraturanDasar PokokPokok Agraria, yang berbunyi:Ayat (1);Untuk menjamin

Putusan Nomor 184 K/TUN/201613.Kepala Kantor Pendaftaran Tanah menolak untuk melakukan pendaftaran,peralihan sesuatu hak atas tanah, jika salah satu syarat di bawah ini tidakdipenuhi.Huruf c;ika orang yang memindahkan, memberikan hak baru, menggadaikan ataumenanggungkan hak atas tanah itu tidak berwenang berbuat demikian;dan apabila dilakukan penerbitan sertipikat pengganti maka harus dipenuhisyarat sebagaimana tersebut dalam Pasal 138 ayat (1) dan 2 PeraturanMenteri Negara Agraria/Kepala Kantor

atas nama Muh.Rohmanudin yang terletak di Kelurahan Tahunan, Kecamatan Umbulharjo,Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasar padaPasal 104 ayat (1) dan 2, Pasal 119 dan Pasal 120 ayat (1) dan 2 PeraturanMenteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah dan HakPengelolaan, yang berbunyi:Pasal 104 ayat (1) dan 2;(1) Pembatalan hak atas tanah meliputi pembatalan keputusan pemberianhak, sertipikat hak atas

Putusan Nomor 184 K/TUN/2016o Pasal 138 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah: Pernyataan tersebut dibuatdi bawah sumpah di depan Kepala Kantor Pertanahan letak tanahyang bersangkutan atau Kepala Seksi Pengukuran dan PendaftaranTanah atau pejabat lain yang ditunjuk Kepala Kantor Pertanahan.