., juncto Pasal 1888 KUH Perdata (BW)bukti surat tersebut merupakan bukti otentik yang berkekuatan sempurna danmengikat, sehingga telah memenuhi syarat formal;Menimbang, bahwa bukti surat P.1 isinya membuktikan Penggugat adalahwarga yang bertempat tinggal di wilayahn Kabupaten Tanggamus, makaberdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 UndangUndang Republik IndonesiaNomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 23Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bukti tersebut merupakanbukti

Pebruari 2017 Kesatuan melimpahkanPerkara Desersi Terdakwa karena sampai dengan sekarangTerdakwa tidak kembali ke Kesatuan Kodim 1705/Paniai.Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa UnsurKe2 Yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izintelah terpenuhi.Unsur Ke3 : Dalam waktu damaiYang dimaksud dengan Waktu damai adalah lawan katadari waktu perang.Bahwa berdasarkan halhal yang diketahui secara umum,pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yangmenjadi perkara ini, wilayahn

KantorPertanahan atau Kepala Kantor Wilayah BPN berdasarkan datapermohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan RisalahPanitia B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.Dalam hal pemberian Hak Guna Usaha merupakan kewenanganMenteri maka Kepala Kantor Wilayah BPN menyampaikan datapermohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan RisalahPanitia B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Kepada Menteridisertai pendapat dan pertimbangan;berdasarkan data Permohonan, Risalah Panitia B dan pertimbanganKepala kantor Wilayahn

Bahwa terhadap tanah yang dimohon perpanjangan jangka waktu sesualSertipikat Hak Guna Usaha Nomor 1/Desa Pante Cermin seluas 7.516 Ha,namun setelah dilakukan pengukuran ulang secara kadastral oleh PanitiaPemeriksaan Tanah B Kantor Wilayahn Badan Pertanahan NasionalProvinsi Aceh menjadi seluas 4.847,18 Ha, sehingga terdapat selisihkurang seluas 2.668,82 Ha karena dienclave/dikeluarkan untuk jalan dankarena dikuasai masyarakat, terletak di Desa Cot Seumantok danSimpang Gadeng, Kecamatan Babahrot, Kabupaten

Panitia B sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Bmembuat catatan pada Risalah Panitia B mengenai penolakan/keberatandimaksud.Risalah Panitia B yang tidak ditandatangani oleh anggota yang tidak bersediasebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak mengurangi keabsahan RisalahPanitia B.Pasal 26:(1).Penetapan Hak Guna Usaha, dilakukan dengan:a. penyiapan konsep keputusan pemberian Hak Guna Usaha ataukeputusan penolakan pemberian Hak Guna Usaha oleh unsur teknispada Kantor Pertanahan atau Kantor Wilayahn

telah dicatat dalamberita acara persidangan, untuk meringkas putusan ini Majelis Hakim cukupmenunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkandari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya;Menimbang, bahwa perkara a quo adalah perkara gugatan perceraianatas perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan berdasarkanhukum Islam, diajukan oleh Penggugat yang berdomisili di wilayahn

Maka gugatan Penggugat dapatditerima sebagai salah satu kewenangan relatif Mahkamah SyariyahSimpang Tiga Redelong;Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara a quo adalahwewenang absolut dan relatif Mahkamah Syariyah dimana Penggugatberdomisili di wilayahn Mahkamah Syariyah Simpang Tiga Redelong, makamajelis hakim menilai Mahkamah Syariyah Simpang Tiga Redelongberwenang menerima, memeriksa, dan mengadili gugatan Penggugat;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidakhadir, maka perkara

dari surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untukitu, bermeterai cukup, telah dilegalisasi, telan dicocokkan dan sesuai denganaslinya, oleh karena itu bukti Surat tersebut telah memenuhi syarat formil danmateril sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna danmengikat;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 sebagaimana telahdipertimbangkan tersebut di atas harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugatbertempat tinggal di wilayahn Kabupaten Lampung Selatan yang

TandaPenduduk atas nama Pemohon, telah membuktikan Pemohon berdomisili danbertempat tinggal di wilayahn hukum Pengadilan Agama Purwokerto, olehkarenanya perkara a quo secara relatif menjadi kewenangan PengadilanAgama Purwokerto;Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.3 berupa Kartu Keluarga, atasnama Kepala Keluaga Pemohon harus dinyatakan terbukti bahwa masukdalam anggota keluarga kedudukannya sebagai anak;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Kutipan AktaKelahiran atas nama calon mempelai

perkara perceraian karena talak, maka berdasarkan ketentuan Pasal40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan Juncto Pasal 49 (ayat 1 huruf a) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahankedua melalui UndangUndang Nomo 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya,maka perkara ini menjadi kKewenangan absolut Pengadilan Agama.Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugatbertempat tinggal di wilayahn

karena saksisaksi tersebut telah memenuhisyarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR,maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para pemohon, yangdikuatkan dengan buktibukti, telah ditemukan faktafakta sebagai berikut :1.Bahwa pada tanggal 02 Januari 2018 telah terjadi akad nikah antaraPemohon (AHMAD bin BASIRON) dan Pemohon II (SITI FADILLATULROHMAH binti MASTUKI), yang dilaksanakan berdasarkan syariat agamaIslam di wilayahn

HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, MajelisHakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketaperkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yangtercantum dalam Pasal 49 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentangPerubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama dan Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili Penggugatyang berada di wilayahn

Maret Tahun 2020, bertempat di Pinggir Jalan Lintas Binanga Sibuhuan, tepatnya di Ulu Gajah, Wilayah Desa Gunung Mananon Ur, KecamatanBarumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas, atau setidaktidaknya pada suatutempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriSibuhuan, menyalahgunakan Narkotika golongan bagi diri sendiri, yangdilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bermula pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020, sekira Pukul 21.00 WIB, dilapangan bola Napasimin yang terletak di Wilayahn

Maka gugatan Penggugat dapatditerima sebagai salah satu kewenangan relatif Mahkamah SyariyahSimpang Tiga Redelong;Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara a quo adalahwewenang absolut dan relatif Mahkamah Syariyah dimana Penggugatberdomisili di wilayahn Mahkamah Syariyah Simpang Tiga Redelong, makamajelis hakim menilai Mahkamah Syariyah Simpang Tiga Redelongberwenang menerima, memeriksa, dan mengadili gugatan Penggugat;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidakhadir, maka perkara

UhtssArtinya: "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang agilbaligh;Halaman 11 dari 17, Putusan Nomor 145/Pdt.G/2021/PA.GsgMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa isbat nikah Penggugat telah dapatdibuktikan sehingga dapat untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena isbat nikah Penggugat dapat untukdikabulkan, maka dapat ditetapbkan bahwa perkawinan antara Penggugat danTergugat yang dilaksanakan di wilayahn hukum KUA Kecamatan Bangunrejopada

Xxxxx/Pdt.G/2020/PA.Sky.menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkandari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara di atas;Menimbang, bahwa perkara a quo adalah perkara gugatan perceraianatas perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan berdasarkanhukum Islam dan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku,diajukan oleh Penggugat yang berdomisili di wilayahn

yang sempurna danmengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1870 KUH Perdata;Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, MajelisHakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketaperkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yangtercantum dalam Pasal 49 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentangPerubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama dan Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili Penggugatdan Tergugat yang berada di wilayahn

diterbitkan, maka cukup jelas termasuk di wilayahn hukum Pengadilan NegeriLimboto, sehingga apabila memperhatikan hal tersebut, maka Pengadilan NegeriLimboto berwenang untuk menyidangkan perkara permohonan ini;Menimbang, bahwa dengan demikian memperhatikan uraianuraianpertimbangan di atas, maka cukup jelas permohonan Pemohon telah memenuhisyarat formal;Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakahpermohonan Pemohon memenuhi syarat materil permohonan;Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 2/

mendamaikan dengan memberikan nasehat dan sarankepada Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya denganTergugat, akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka ketentuan tentang mediasi sebagaimana yang diaturdalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor O21 Tahun2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat yang mendalilkanbahwa Penggugat berdomisili di wilayahn

bukti P.2 antaraPenggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, tercatatdi Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan,Provinsi Lampung dan belum pernah bercerai.Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat beragamaIslam dan perkara aquo merupakan perkara perkawinan, perkawinannyadilangsungkan berdasarkan hukum Islam, telah tercatat di Kantor UrusanAgama Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung,Penggugat pun berdomisili di wilayahn

telah dicatat dalamberita acara persidangan, untuk meringkas putusan ini Majelis Hakim cukupmenunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkandari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya;Menimbang, bahwa perkara a quo adalah perkara gugatan perceraianatas perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan berdasarkanhukum Islam, diajukan oleh Penggugat yang berdomisili di wilayahn

Perubahan Tarif Bea Meteraldan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meteraisehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratanformil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untukdipertimbangkan;Menimbang, bahwa alat bukti P.1. merupakan fotokopi Kartu tandaPenduduk nama Mahmud Pakaya Nomor 7503171404450001 dikeluarkan olehDinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango yangmember bukti bahwa bahwa Pemohon bertempat tinggal di Wilayahn