Ditemukan 11932 data
47 — 11
bila hartaharta dimaksud dinyatakan setengah dari pada hartaharta tersebut menjadihak Penggugat dan karenanya menghukum Tergugat untuk menyerahkanbagian yang menjadi hak Penggugat dalam keadaan utuh dan terlepas darisegala ikatan/ pembebanan hukum dengan pihak manapun; Bahwa oleh karena selain harta bersama/ seharkat antara Penggugatdengan Tergugat masih berhutang pada orang tua Penggugat berupa 1 tonkayu untuk buat rumah dengan harga Rp. 3.000.000,, dan selain hutangpada orang tua Penggugat masih berutang
38 — 8
dan melakukan Pengumumanlelang eksekusi hak tanggungan di harian solo pos tertanggal 8 Desember 2015obyek jaminan hutang kepada Tergugat sesuai suratnya Nomor580/184/Pem/x/2015 tertanggal 27 Oktober 2015 sebagai akibat tidak adanyaHalaman 39 dari 48 Putusan Nomor 114/Pdt.G/2015/PN Skhitikad baik dari Penggugat untuk melunasi hutangnya dan juga telah diberikanperingatan secara patut oleh Tergugat namun Penggugat tetap tidakmengindahkannya ;Menimbang, bahwa wan prestasi dapat diartikan apabila si berutang
130 — 34
Sesuai dengan Pasal 1131 KUH Perdata menegaskan bahwa segalakebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak,baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjaditanggungan untuk segala perikatanperseorangan. Berdasarkan prinsipumum jaminan tersebut bahwa jelas dan tegas bahwa seluruh asset debiturmerupakan bagian jaminan pelunasan hutang kepada Kreditur.
PT Batavia Prosperindo Finance, Tbk
Tergugat:
H. Abdul Khodir, ST.
70 — 8
Dengan demikianterbukti Tergugat telah melakukan wanprestasi, sebagaimana diaturdalam Ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata yang menyatakan bahwa:Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah ataudengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demiperikatan sendiri, talah jika ini menetapkan bahwa si berutangharus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.Jo.
54 — 103 — Berkekuatan Hukum Tetap
sebagaimanadimaksud Pasal 1352 KUH Perdata;Perikatan yang lahir karena UndangUndang, timbul dariUndangUndang sebagai UndangUndang atau dari UndangUndang sebagai akibat perbuatan orang;Artinya, perbuatan melawan hukum sematamata berasal dariUndangUndang, bukan karena perjanjian yang berdasarkanpersetujuan dan perbuatan melawan hukum merupakan akibatperbuatan manusia yang ditentukan sendiri oleh UndangUndang;.b Landasan HukumWanprestasi (Pasal 1244 KUH Perdata) menyatakan:Jika ada alasan untuk itu, si berutang
PT PLN (Persero) ULP Tasikmalaya Kota
Tergugat:
H. Mohamad Firmansyah, SH., MH
500 — 283
ditetapkanberdasarkan pemakaian kWh ratarata pelangganyang bersangkutan minimal 3 bulan sebelumnya.d.Bahwa tidak dapat dilakukannya pembacaan meter ke rumahpelanggan yang menyebabkantagihan listrik dihitung berdasarkanrata rata pemakaian 3 bulan pada masa pandemi tersebutdisebabkan oleh Peristiwa Force Majeure yang berada diluarkendali PEMOHON/TERADU/PELAKU USAHA.e.Bahwa ketentuan mengenai Force Majeure telah diatur dalamKitabd Undang Undang Hukum Perdata sebagai berikut :Pasal 1244Jika ada alasan untuk itu, si berutang
172 — 114
Debitor memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktunya atau terlambat(Abdulkadir Muhammad Hukum Perdata Indonesia, Bandung hal 241 242)Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdata menyatakanSi berhutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuahakta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jikaia menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktuyang ditentukan ; Menimbang, bahwa dalam suatu perjanjian di kenal adanya
219 — 174 — Berkekuatan Hukum Tetap
mediasi dan upaya hukum terhadapTergugat, yang apabila dinilai dengan uang adalah sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar Rupiah) ;Bahwa dengan tidak dicairkannya Performance Bond tersebut telahmenyebabkan kerugian bagi Penggugat, dengan demikian Penggugat berhakmenuntut ganti rugi, denda dan bunga kepada Tergugat sesuai ketentuan Pasal1243 KUHPerdata yang menyatakan sebagai berikut :Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatuperikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang
ARDIANSYAH HASIBUAN, SH
Terdakwa:
KARISMA Alias KODO
38 — 12
Hendra Harahap, dimana Para Saksi melihatTerdakwa sedang memegang alat hisap shabu, lalu Terdakwa dan SaksiMuhammad Hendra Harahap berusaha melarikan diri dan membuang alat hisapshabu tersebut ke parit;Menimbang, bahwa sebelum bertemu dengan Saksi Wiwin dan SaksiRestu, bahwa Terdakwa Karisma Alias Kodo dan Saksi Muhammad HendraHarahap baru saja membeli shabu kepada Adun dengan cara patungan, dimanaSaksi Muhammad Hendra Harahap membayar Rp30.000,00 (tiga puluh riburupiah) dan Terdakwa membayar namun berutang
Mulfachri Harahap
Tergugat:
1.Drs. Sugeng,
2.Indra Gunawan,
63 — 23
dalildalil gugatan PELAWAN sebagaimana tersebut di atas sebagai berikut:Menimbang, terhadap dalil Pelawan yang menyatakan Sita Eksekusiyang diajukan oleh Terlawan terhadap asset atau harta kekayaan Pelawan yangkemudian direspon oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan denganmendelegasikan pelaksanaannya kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur,pada prinsipnya bertentangan dengan hukum in casu Pasal 197 ayat 1 HIRdan rasa keadilan dikarenakan PELAWAN bukan merupakan pihak dalamperjanjian dan pihak yang berutang
148 — 40
Selain itu, dalil PENGGUGAT tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 227 HIRyang menyatakan bahwa:Jika ada sangka yang beralasan, bahwa seseorang yang berutang, selagibelum dijatuhkan putusan hakim yang mengalahkan belum boleh dijalankan,mencari akal akan menggelapkan atau melarikan barangnya, baik yangtetap, baik yang tiada tetap dengan maksud akan menjauhkan barang itudari pada penagih utang, maka atas surat permintaan orang yangberkepentingan bolehlah Ketua Pengadilan Negeri memberi perintah,supaya
65 — 37
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdata yangmana untuk menjamin pelunasan hutang sekaligus memberikan perlindunganhukum kepada Penggugat selaku kreditor beritikad baik, seqala harta kekayaanTergugat selaku Debitor wajib menjadi tanggungan hutangnya Adapun Pasal1131 dan Pasal 1132 KUHPerdata berbunyi :Pasal 1131 KUHPerdata:Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerakmaupun yang tak bergerak baik yang sudah ada maupunPage 4 of 41 Putusan No.09/Pdt.G/2016/PN.
72 — 31
dan (i1) Penggugat I menolak kesepakatan perdamaianyang tertuang dalam Surat Pernyataan Bersama;14 Bahwa kedua keadaan seperti tersebut di atas merupakan keadaanyang memenuhi unsurunsur dalam Pasal 1239 KUH Perdata, yangmana PASAL TERSEBUT MERUPAKAN DASAR HUKUMUNTUK MENGAJUKAN SUATU GUGATAN WANPRESTASI.Untuk menghindari keraguraguan, berikut dikutip bunyi ketentuanPasal 1239 KUH Perdata seperti di bawah ini :"Tiaptiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu,apabila si berutang
26 — 13
Tentang Ganti Kerugian Material Dan Immaterial Serta Sita Jaminan.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1239 KUHPerdata yang mengatur setiaptindakan yang menimbulkan perikatan dan pihak yang tidak memenuhi kewajibanatas perikatan tersebut untuk memberikan penggantian biaya, rugi dan termasukbunga sebagai penyelesaiannya.Pasal 1239 KUHPerdata (kutipan):Tiaptiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu,apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannyadalam
15 — 0
Untuk bea hidup, beberapabulan bapaknya dikirimi Rp.100.000 dari Jawa Timur, kKemudian dari hasil kerjasaya, dan saya nyari sendiri dengan berutang untuk berobat, beli alat komunikasi,beliu alat transportasi; 2Di tahun ke4, saya tidak lagi bekerja, kemudian hamil anak pertama.
76 — 19
adalah perbuatan ingkar janji (wanprestasi);Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalildalil yang dikemukakanoleh para pihak tersebut di atas, maka Mejelis perlu mempertimbangkanapakah perbuatan yang dilakukan Tergugat dan Tergugat Il tersebutmerupakan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) atau merupakan perbuatanmelawan hukum;Menimbang, bahwa Majelis terlebih dahulu akan menguraikan tentangpengertian wanprestasi, dimana yang dimaksud dengan wanprestasi(kelalaian atau kealpaan) adalah : Apabila si berutang
98 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
tersebut i.c yang menyimpang dari PerjanjianKredit, apalagi cara pembayaran tersebut telah berlangsung salahkesepahaman kedua belah pihak selama 1 (satu) tahun;Dengan demikian, maka secara yuridis untuk menentukan waktuterjadinya wanprestasi tidak lagi didasarkan pada perjanjian kredit (BuktiP.10), melainkan harus didahului dengan adanya perintah/pembatalan/peringatan yang baru untuk mengakhiri cara yang baru a quo, sesuaiketentuan Pasal 1238 KUH Perdata alinea pertama, menyatakan sebagaiberikut:Si berutang
56 — 38
Dimana ganti rugi diatur dalam pasal 1243 KUHPerdata yang mensyaratkanDimana penggantian biaya, ganti rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya perikatan,barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhiperikatannya, tetap melalaikannya , atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya,hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya .Sedangkan uang paksa (dwangsom) diatur dalam pasal 606 a Rv yang mensyaratkan sepanjang suatu keputusan
RUNI YASIR,S.H., M.H.
Terdakwa:
ABDUL MURADI Bin Alm. ABDULLAH
52 — 8
mengatakan aku sudah sampai di jalan MedanBandaAceh di Desa Meunasah Baro ini kita jumpai disini Saja dijawab saksiMUHAMMAD IKHSAN Bin Alm ISMAIL AHMAD oke. kemudian sekirapukul 22.00 wib bertempat di jalan MedanBanda Aceh di Desa MeunasahBaro Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara datang saksiMUHAMMAD IKHSAN Bin Alm ISMAIL AHMAD dengan menggunakansepeda motor dan menjumpai Terdakwa sambil menyerahkan sebanyak 3(tiga) sak narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dan karena belummemiliki uang Terdakwa berutang
Noval Bungandali Tamburaka, S.Sos
Tergugat:
H. Syamsu Alam
158 — 64
ABE memiliki utang tidak mungkinTergugat ikut berutang sebab antara PT. ABE dengan Tergugatmerupakan dua subjek hukum yang berbeda, antara keduanya memilikiharta kekayaan yang terpisah sehingga tanggung jawabnya pun terpisah.Apakah Penggugat paham arti kata bangkrut ? Dalam pengertian hukumbangkrut identik dengan pailit. Selama ini baik Tergugat maupun PT.