Ditemukan 13777 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : kejaksanaan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 21-07-2014 — Putus : 19-10-2015 — Upload : 01-02-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 358/PDT.G/2014/PN.JKT.PST
Tanggal 19 Oktober 2015 — SRI AYU HAYATI >< EFFENDY FERMANTO,Cs
75 — 22
  • PT.TSUM No.22, Tanggal 21Juli 2004 yang dibuat dihadapan Notaris Esther Daniar Iskandar, SH,dikutip sbb:Para anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham,masingmasing untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dengan tidakmengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untukmemberhentikannya sewaktuwaktu;Tindakan yang dilakukan oleh Tergugat pun sesuai dengan Pasal 14ayat 1 Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT.TSUM No.22 Tanggal 21Juli 2004, yang dikutip sbb:Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan
    tanggal 21 Juli2004 yang dibuat dihadapan Notaris Esther Daniar iskandar, SH dikutipsebagai berikut :Para anggota Direksi diangkat oleh rapat pemegang saham, masingmasing untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hakdari rapat umum pemegang saham untuk memberhentikannya sewaktuwaktu;Tindakan yang dilakukan oleh Tergugat pun sesuai dengan pasal 14ayat 1 Akta Pernyataan keputusan rapat PT TSUM No 22 tanggal 21 Juli2004 yang dikutip sebagai berikut :Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 22-04-2019 — Putus : 23-08-2019 — Upload : 10-09-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 71/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 23 Agustus 2019 — Penggugat:
PUADUDIN
Tergugat:
Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
68 — 60
  • kali dari jumlah calon anggota KPU Kabupaten/Kota;Bahwa selain mengacu pada ketentuan Pasal 22 (5) PeraturanKomisi Pemilihan Umum nomor 7 Tahun 2018 huruf b tersebut, TimSeleksi juga memiliki kKewenangan diskresioner atau banyak jugayang mempergunakan istilah Freies ermessen, yang berarti memilikikebebasan untuk menilai, menduga, dan mempertimbangkansesuatu, karenanya kewenangan diskresioner maupun istilah Freiesermessen, hal yang paling terpenting adalah keputusan yangdigunakan tersebut didasari kebijaksanaan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 03-08-2016 — Upload : 14-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1192 K/Pdt/2016
Tanggal 3 Agustus 2016 — PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) DAERAH OPERASI 8 SURABAYA VS S U R A D I, S.H
46 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hingga akhirnya Penggugat dapat menemukan asalusulkepemilikan tanah tersebut;10.Bahwa selanjutnya Penggugat menemukan fakta yang sebenarnya, yaitu11bahwa ternyata sejak tanggal 24 September 1980 tanah objek sengketajatuh kepada Negara, sebagaimana penjelasan Pemerintah Kota Surabaya.Oleh karena itu, tanah objek sengketa tunduk pada Keppres Nomor 32Tahun 1979 tentang PokokPokok Kebijaksanaan Dalam Rangka PemberianHak Baru Atas Tanah Asal Konversi HakHak Barat;.Bahwa perbuatan Tergugat yang selama
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 02-05-2019 — Putus : 04-09-2019 — Upload : 19-09-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 143/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 4 September 2019 — Penggugat:
HABIB FADILLAH LUBIS, S.Sos
Tergugat:
Walikota Medan
71 — 42
  • Pendayaan paratur Negara, dan Reformasi Birokrasi danKepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 182/6597/SJ tanggal 13September 2018 tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipilyang telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan YangBerkekuatan Hukum Tetap karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatanatau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan, MajelisHakim berpendapat bahwa objek sengketa a quo terbit didasarkan padakebijakan Nasional yang dituangkan dalam peraturan kebijaksanaan
Pengadilan PN BOJONEGORO Pidana Khusus
Putus : 21-06-2016 — Upload : 02-08-2016
Putusan PN BOJONEGORO Nomor 91/Pid.Sus/2016/PN Bjn
Tanggal 21 Juni 2016 — KUZAINI Alias KANG ZEN Bin DAMIN
61 — 17
  • dapatmelepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasanpembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakimberkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harusdipertanggungjawabkan kepadanya ;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab,maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakanterhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Penasehat HukumTerdakwa yang memohon kebijaksanaan
Pengadilan PN BEKASI Perdata Perjanjian
Register : 29-11-2012 — Putus : 11-09-2013 — Upload : 25-09-2014
Putusan PN BEKASI Nomor 426/PDT.G/2012/PN.BKS
Tanggal 11 September 2013 — Perdata - PT. CAHAYA PERTIWI AMI (dahulu PT. CAHAYA PERTIWI ABADI), :PENGGUGAT ; M E L A W A N - M. E HARTATIK, yang bertindak sebagai Pimpinan CV. KREASI DIPTA MANDIRI, TERGUGAT ; - KEPALA STAF ANGKATAN UDARA REPUBLIK INDOENSIA (KSAU), TURUT TERGUGAT I ; - WAKIL KEPALA STAF ANGKATAN UDARA REPUBLIK INDONESIA (WAKA KSAU) TURUT TERGUGAT II;
110 — 52
  • suatubarang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaanperkara pidana dapat dipertangguhkan untuk menunggu suatu putusan Pengadilan dalampemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu ;3233343536Bahwa untuk menghindari upaya kriminalisasi perkara perdata yang merugikan HakKeperdataan Penggugat dikarenakan status obyek sengketa masih rancu dan hubunganhukum yang timbul dari perikatan yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat, makamohon kebijaksanaan
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 26-03-2013 — Putus : 20-02-2014 — Upload : 04-09-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 129/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel
Tanggal 20 Februari 2014 — PT. RAMAXIANO Lawan 1. YULIET WATAKURI KIROMA bin H. ADI SUDARSOJO MOEWARDI, S.H. 2. FARAH DIANA ADITHAPUTRI bin H. ADI SUDARSOJO MOEWARDI, S.H. 3. TAMARA NILAKANTI 4. RASICH HANIF 5. RITA CHASANAH
77 — 50
  • ini TURUT TERLAWAN II juga sependapatdengan Pelawan bahwa terdapat halhal yang bersifat esensial dankarenanya dengan ini TURUT TERLAWAN II menyampaikan kepadaYang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo agarmemutuskan untuk menghentikan pelaksanaan EksekusiPengosongan No. 164/ Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel tertanggal 19 Februari2013;PETITUMMohon perhatian Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkaraaquo, bahwa berdasarkan segenap uraian yang telah TURUT TERLAWANIl kemukakan, maka mohon kebijaksanaan
Pengadilan PT PADANG Pidana Khusus
Register : 23-02-2017 — Putus : 17-03-2017 — Upload : 26-08-2019
Putusan PT PADANG Nomor 4/PID.TPK/2017/PT PDG
Tanggal 17 Maret 2017 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : VANANDA PUTRA, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : KARNAINI, SH. M.Si
190 — 27
  • mensyaratkan dapat atau berupa kemungkinan yang berpotensimerugikan keuangan Negara atau perekonomian negara (R.Wiyono,S.H), bahwa yangdimaksud keuangan negara, ialah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, baikyang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaanNegara, bahwa yang dimaksud perekonomian negara adalah kehidupan perekonomianyang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usahamasyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan
Pengadilan PN SIDOARJO Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 11-03-2015 — Upload : 24-03-2015
Putusan PN SIDOARJO Nomor 90/Pdt.G/2014/PN.Sda
Tanggal 11 Maret 2015 — PT. NIAGA NUSA ABADI lawan ANANG YUNARKO, DKK.
22 — 6
  • Selama ini tidakada yang bisa dijadikan sebagai tumpuan hidup seharihari oleh istri dan anakanaknya dan terpaksa istri dan anakanaknya menumpang di orang tua / mertuanya.Bahwa atas hal tersebut TERGUGAT mohon kebijaksanaan secara hati nurani dariMajelis Hakim agar GUGATAN PENGGUGAT PATUT DAN SEPANTASNYAUNTUK DITOLAK DAN DIKESAMPINGKAN ; 5Bahwa Penggugat dalam dalil Posita atau Fundamentum Petendi Nomor 7 (tujuh)gugatannya serta dalam Petitum Nomor 5 (lima) gugatannya, Penggugatmendalilkan agar TERGUGAT
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 17-03-2014 — Putus : 15-10-2014 — Upload : 26-03-2015
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 032/G/2014/PTUN SMG
Tanggal 15 Oktober 2014 — WAHYUDI Melawan CAMAT WANASARI
55 — 17
  • Tahun 2006 yang telah diubahdengan Peraturan Daerah Nomor: 2 Tahun 2012 terkait denganpermasalahan yang dihadapi Penggugat sebagai Perangkat Dssasementara hal itu tidak terdapat di dalam Peraturan Bupati Nomor078 Tahun 2013 adalah ijin diberikan saat yang bersangkutan akanmencalonkan diri sebagai Kepala Desa dan setelah memenuhi syaratmelalui verifikasi tahapan dan ditetapkan menjadi Calon Kepala Desamaka ketentuan Pasal 9 ayat (6) Peraturan Bupati Nomor 078 Tahun2013 yang mengakomodir melanjutkan kebijaksanaan
Pengadilan PT BANTEN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 12-07-2017 — Putus : 05-07-2017 — Upload : 12-07-2017
Putusan PT BANTEN Nomor 35/PDT/2017/PT BTN
Tanggal 5 Juli 2017 — 1. ANG HOO KIM. 2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, CQ. KEPALA KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI BANTEN CQ. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRATIF TANGERANG SELATAN. L a w a n JULIANA SURJAATMADJA,
53 — 16
  • 1996, maka terdapat pula fakta hukumdimana, pada tanggal 18 Nopember 2002, (almarhum) IndraSuryaatmadija, telah mengajukan balik nama buku tanah hak miliknomor 1108, yang dikeluarkan oleh Kantor PertanahanKabupaten Tangerang, yang terdahulu tercantum atas namaTergugat, menjadi nama Indra Suryaatmadja.Bahwa oleh karena semasa hidupnya (almarhum) IndraSuryaatmadja memiliki hubungan kerja dengan Tergugat, makahal itu membuat Tergugat, masih menempati objek sengketa, danoleh karena hal itu merupakan kebijaksanaan
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Perdata
Putus : 29-03-2017 — Upload : 23-04-2018
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 133/PDT.G/2016/PN.Tjk
Tanggal 29 Maret 2017 — - KOPERASI PEGAWAI PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG, Dkk lawan AIO YISIUS SARWIDI bin S. AMAT SUWARDI , Dkk
48 — 51
  • Bahwa Gugatan Para Penggugat ini diajukan yaitu didasari dengan adanyaKetentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Keputusan Presiden RI Nomor 32 Tahun1979 tentang Pokokpokok Kebijaksanaan Dalam Rangka Pemberian HakBaru Atas Tanah Asal Konversi Hakhak Barat Jo.
    Kewenangn Mengadili (Kompetensi Absolut)Dalam Posita Gugatan (Fundamentum Petendi) pada halaman 5 dan 6 poinNo.18, 19, 20, dan juga dalam Petitum Gugatan pada halaman 7 poin No.4,Para Penggugat mendalilkan bahwa Gugatan Para Penggugat di dasarioleh Ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Keputusan Presiden RI Nomor 32Tahun 1979 tentang PokokPokok Kebijaksanaan Dalam RangkaPemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi HakHak Barat Jo SuratMenteri Dalam Negeri Nomor BTU 8/356/8/79 Perihal : Keputusan PresidenRI
    Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Indonesia Nomor 32 tahun1979 tentang Pokokpokok kebijaksanaan Dalam rangka Pemberian HakBaru atas tanah asal Konversi Hakhak Barat jo.
    telah dapat membuktikansangkalannya;Menimbang, bahwa Turut Tergugat untuk menguatkan sangkalannyatelah mengajukan Bukti Surat TT.I1 s.d TT.11 yang menerangkan bahwatanah (Obyek Sengketa) awalnya adalah Tanah Perkebunan Way Halimberstatus Recht Van Erfact (RVE) tercatat atas nama NV Way Halim SumateraRubber And Coffe Estate Limited LTD dan kemudian tanah sengketa dikonversimenjadi Hak Guna Usaha (HGU);Menimbang, Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Indonesia Nomor32 tahun 1979 tentang Pokokpokok kebijaksanaan
Pengadilan PA MAKASSAR Perdata Agama
Register : 07-07-2021 — Putus : 26-10-2021 — Upload : 26-10-2021
Putusan PA MAKASSAR Nomor 1549/Pdt.G/2021/PA.Mks
Tanggal 26 Oktober 2021 — Penggugat melawan Tergugat
18 — 7
  • Memberikan biaya hadhanah untuk anakanaknya yangbelum mencapai umur 21 tahun.Sehubungan dengan ketentuan pasal 149 huruf (a), Pemohon(selanjutnya disebut Tergugat rekonpensi dalam Rekonpensi ) wajibmemberikan mutah apalagi Termohon selama hidupnya harusmenerima perlakuan yang sangat tidak adil karena perselingkuhan,kekerasan, Sehingga untuk terakhir kalinya Penggugat rekonpensimeminta kebijaksanaan dan keadilan melalui Majelis Hakim YangMulia untuk menghukum Tergugat rekonpensi membayar Mutahsebesar
Pengadilan PN KLATEN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 23-07-2015 — Putus : 21-01-2016 — Upload : 12-04-2016
Putusan PN KLATEN Nomor 96/Pdt.G/2015/PN Kln
Tanggal 21 Januari 2016 — JUMADI DIRJO MULYONO Vs 1.Drs. BANTOLO MAYEDI AGNI, DKK
70 — 22
  • No. 96/Pdt.G/2015/PN KIn202Tergugat IV mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim berkenanmempertimbangkan pasal 1865 Burgerlijk Wetboek, bahwa Setiap orang yangmengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkanhaknya itu atau membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hakitu atau kejadian yang dikemukakan itu ;Tergugat IV menyerahkan kepada kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakimtentang penilaian Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur pada pasal 1365Burgerlijk
Pengadilan PN PASURUAN Perdata
Register : 24-12-2013 — Putus : 19-05-2014 — Upload : 14-11-2018
Putusan PN PASURUAN Nomor 27/PDT.G/2013/PN.PSR
Tanggal 19 Mei 2014 — Penggugat melawan Tergugat
108 — 14
  • .); akan tetapi memohon kebijaksanaan dan keringananserta memberi kesempatan kepada Penggugat melakukan penebusansecara bertahap dan sambil menjual assetaset secara sendiri untukmengurangi / menurunkan pokok kredit atau dengan caraRestrukturisasi pinjaman perbankan sesuai kemampuan Penggugatberdasarkan pokok kredit total sebesar Rp.12.937.500.000, secaramemcicil sampai lunas;Berdasarkan alasanalasan diatas, maka Penggugat memohon kepadaBapak Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Yth. agar memanggil parapihak
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 04-02-2019 — Putus : 27-03-2019 — Upload : 01-04-2019
Putusan PN DENPASAR Nomor 120/Pid.Sus/2019/PN Dps
Tanggal 27 Maret 2019 — Penuntut Umum:
Dina K. Sitepu, SH.
Terdakwa:
Haska
19 — 11
  • Nomor: 120/Pid.Sus/2019/PN DpsMenimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan maka perlumempertimbangkan halhal yang memberatkan dan meringankan pada diriTerdakwa ;Hal hal yang memberatkan : Perbuatan terdakwa bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah yangmelarang penggunaan maupun peredaran Narkotika.Halhal yang meringankan : Terdakwa sopan dalam persidangan dan mengakui terus terangperbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ; Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji
Pengadilan PA Sukadana Perdata Agama
Register : 07-07-2020 — Putus : 29-09-2020 — Upload : 15-12-2020
Putusan PA Sukadana Nomor 0927/Pdt.G/2020/PA.Sdn
Tanggal 29 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
37 — 23
  • Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dengan ini Termohon tidakperlu lagi memperpanjang bantahan atas dalildalil Pemohon, danTermohon menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Yang MuliaMajelis Hakim untuk memberikan Putusan yang adil dalam Perkara ini.Il. Dalam Rekonvensi1. Bahwa dalildalil yang tertuang dalam Jawaban dan DuplikKonvensi, mohon dianggap sebagai bagian dari Replik Rekonvensi ini.2.
Pengadilan PN SORONG Pidana Khusus
Putus : 30-10-2013 — Upload : 18-11-2013
Putusan PN SORONG Nomor 131/PID.SUS/2013/PN.SRG
Tanggal 30 Oktober 2013 — FRANSISCUS FENANLAMPIR alias FRANS
48 — 9
  • ;e Perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintahyang sedang giatgiatnya memberantas obatobat terlarang.;e Perbuatan Terdakwa telah merusak mental dan moral para generasi mudayang ada di Sorong.;Halhal yang meringankan :e Terdakwa bersikap sopan di persidangan.; Terdakwa mengakui perbuatannya.;e Terdakwa menyesali perbuatannya.;5758e Terdakwa adalah kepala rumah tangga dan mempunyai 2 (dua) orang anakyang masih kecil yang masih membutuhkan biaya dari Terdakwa.
Pengadilan PN BATAM Perdata
Register : 23-01-2020 — Putus : 13-08-2020 — Upload : 01-09-2020
Putusan PN BATAM Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Btm
Tanggal 13 Agustus 2020 — Penggugat:
KARYALITA
Tergugat:
1.PT BANK NEGARA INDONESIA Persero Tbk Cabang Batam CQ PT BANK NEGARA INDONESIA
2.PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero), Tbk cabang Batam Cq PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero), Tbk Cabang Pembantu Sri Panas
Turut Tergugat:
1.Bank Indonesia Cabang Batam
2.Otoritas Jasa Keuangan Kepulauan Riau
102 — 51
  • Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara aquo iniKepada Tergugat;Atau ;Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Kebijaksanaan dan Putusanyang seadiladilnya (aquo ex bono).Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untukPenggugat, Tergugat, Turut Tergugat dan Turut Tergugat II masingmasing hadirkuasanya;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaiandiantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1Tahun 2016 tentang Prosedur
Pengadilan PN TERNATE Pidana Umum Pra Peradilan
Register : 18-11-2019 — Putus : 03-12-2019 — Upload : 12-02-2020
Putusan PN TERNATE Nomor 8/Pid.Pra/2019/PN Tte
Tanggal 3 Desember 2019 — Pemohon: Atus Sandiang Termohon: KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH MALUKU UTARA RESORT HALMAHERA BARATu.p.KASAT RESKRIM
219 — 118
  • Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara menurutketentuan hukum yang berlaku.PEMOHON sepenuhnya memohon kebijaksanaan Majelis HakimPraperadilan pada Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa, mengadili danmemberikan putusan terhadap perkara a quo dengan tetap berpegang padaprinsip keadilan, kebenaran dan rasa kemanusiaan.Apabila Majelis Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Ternateyang memeriksa Permohonan a quo berpendapat lain, mohon putusan yangseadiladilnya (ex aequo et bono).Menimbang