., di persidangan di bawahsumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalahsebagai berikut :e Bahwa saksi adalah Ketua Panitia Lelang dalam Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan BawangPranten Kecamatan Bawang Kab.Batang Tahun Anggaran 2007 berdasarkan Surat Keputusan KepalaDinas Pekerjaan Umum Kabupaten Batang No. 050/182/2007 tanggal 5Maret 2007;e Bahwa tugas dan wewenang saksi selaku Ketua Panitia Lelang adalahsebagai berikut:= Menyusun jadwal dan menetapkan pelaksanaan serta lokasipengadaan

;Menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);Menyiapkan Dokumen Pengadaan;Mengumumkan tentang adanya Pengadaan Barang/Jasamelalui media cetak dan papan pengumuman resmi untukPenerangan Umum, dan jika memungkinkan melalui mediaelektronik;Menilai Kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melaluiPascakualifikasi atau Prakualifikasi;Melaksanakan evaluasi tehadap Penawaran yang masuk;Mengusulkan calon pemenang;Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaanBarang/ Jasa kepada pengguna Barang/Jasa

Batang Tahun Anggaran 2007adalah sebagai Sekretaris Panitia Lelang;Adapun tugas dan wewenang Panitia Lelang adalah sebagai berikut:= Menyusun jadwal dan menetapkan pelaksanaan serta lokasipengadaan;= Menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);= Menyiapkan Dokumen Pengadaan;= Mengumumkan pengadaan barang/jasa melalui media cetakdan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum,dan jika memungkinkan melalui media elektronik;= Menilai Kualifikasi penyedia melalui Pascakualifikasi atauprakualifikasi

Saksi MUHAMMAD AGUNG HERMAWAN Bin RAHARGIYO,, dipersidangan di bawah sumpah memberikan keterangan yang padapokoknya sebagai berikut : 43 Perkara Korupsie Bahwa saksi dalam pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Bawang Pranten Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang Tahun Anggaran2007 sebagai Anggota Panitia Pengadaan ;e Bahwa tupoksinya panitia adalah menyusun jadwal, menentukan lokasiproyek, menyusun HPS, menyiapkan dokumen, mengumumkanpengadaan barang dan jasa, menilai penyedia dan melaksanakanevaluasi

., demikian pula apabila gugatannyadidasarkan atas alasan Wan Prestasi, maka penggugat harusmenguraikannya Prestasi apa yang telah dilakukan oleh Para Pihak, sertaKontra apa saja yang tidak datap dilaksanakan oleh pihak pihak yangmembuat perikatan.Halaman 9 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 433/Pdt.G/2021/PN DpsOleh karena Penggugat tidak mampu menyusun surat gugatan dengancermat, dan gugatannya tidak diformulasikan dengan benar, maka akibathukumnnya adalah Gugatan Penggugat menjadi kabur atau

Made Ratna (Penggugat) denganharga riil Rp. 125.000.000, (Seratus dua puluh lima juta rupiah) per are;Halaman 36 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 433/Pdt.G/2021/PN DpsMenimbang, bahwa suatu gugatan dapat dikatakan kabur atau (obscuurlibel) adalah apabila surat gugatan tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk),dimana hal ini dapat menyebabkan suatu gugatan dikatakan tidak memenuhisyarat formil, dan agar gugatan memenuhi syarat formil, maka Penggugatdituntut untuk dapat menyusun atau memformulasikan

atas, Majelis Hakimberpendapat bahwa dalam posita gugatannya Penggugat telah menjelaskandasar hukum dan telah pula menjelaskan dasar fakta, namun menurut MajelisHakim terdapat ketidak jelasan diantara posita gugatan dengan petitum gugatanyang dikemukakan Penggugat adalah saling bertentangan, sehingga menuruthemat Majelis Hakim dalil dan petitum gugatan tersebut adalah tidak jelas ataukabur.Menimbang, bahwa berdasarkan uraianuraian pertimbangan tersebut diatas, dapat diketahui jika Penggugat dalam menyusun

BPP menyusun atau) membuat suratpermintaan pembayaran (SPP) dengan dilampiri daftar sekolah calonpenerima rehab lengkap dengan nomor rekening atas nama sekolahcalon penerima bantuan rehabilitasi ruang kelas rusak berat.SPP diajukan ke biro keuangan kemendikbud untuk diterbitkan suratperintah membayar (SPM).SPM dengan lampiran daftar sekolah calon penerima rehab lengkapdengan nomor rekening atas nama sekolah calon penerima bantuanrehabilitasi ruang kelas rusak berat diajukan ke kantor pelayananperbendaharaan

pengadaan25berdasarkan Keputusan Presiden ini dan petunjukteknis pelaksanaannya;Ayat (2)Tugas, wewenang dan tanggung jawab panitiapengadaan ditetapkan sebagai berikut:menyusun jadwal dan cara pelaksanaan serta lokasipengadaan;menyiapkan dokumen pengadaan, dokumenprakualifikasi termasuk kriteria dan tata carapenilaian penawaran dan dokumen pengadaan lainnya;mengumumkan pengadaan barang/jasa melalui mediacetak dan papan pengumuman resmi untuk peneranganumum, dan jJika memungkinkan melalui mediaelektronik;menyusun

MMTugas, wewenang dan tanggung jawab panitia pengadaanditetapkan sebagai berikut:menyusun jadwal dan cara pelaksanaan serta lokasi30pengadaan;menyiapkan dokumen pengadaan, dokumenprakualifikasi termasuk kriteria dan tata carapenilaian penawaran dan dokumen pengadaan lainnya;mengumumkan pengadaan barang/jasa melalui mediacetak dan papan pengumuman resmi untuk peneranganumum, dan jika memungkinkan melalui mediaelektronik;menyusun daftar awal calon peserta penyediabarang/jasa yang memenuhi persyaratan

MMTugas, wewenang dan tanggung jawab panitia pengadaan39ditetapkan sebagai berikut:menyusun jadwal dan cara pelaksanaan serta lokasipengadaan;menyiapkan dokumen pengadaan, dokumenprakualifikasi termasuk kriteria dan tata carapenilaian penawaran dan dokumen pengadaan lainnya;mengumumkan pengadaan barang/jasa melalui mediacetak dan papan pengumuman resmi untuk peneranganumum, dan jJika memungkinkan melalui mediaelektronik;menyusun daftar awal calon peserta penyediabarang/jasa yang memenuhi persyaratan

tidak akanmenghadirkan buktibukti dan saksi dipersidangan karena buktiHal. 51 dari hal. 57 perkara Nomor :14/G/2012/PTUN.BDGmaupun saksinya telah disampaikan melalui Tergugat namunakan menyampaikan Jawaban dan Dupliknya bersamasamadalamKesimpulan)Menimbang, bahwa dalam Persidangan tanggal 18 Juni2012 Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat IIintervensi telah menyampaikan kesimpulannya dan selanjutnyaMohon Putusan,; nne nner nncnsMenimbang, bahwa untuk mempermudah = dalamsistimatika dalam menyusun

berkaitan dengan prasyarat formal pengajuan gugatan,tengang waktu, kepentingan Para Penggugat telah sesuaisebagaimana telah dipertimbangkan dalam eksepsi telah sesuaidan memenuhi ketentuan formal pengajuan gugatansebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9, Jo Pasal 53, Pasal 55,Pasal 56 maka sesuai dengan kompetensi kewenangan mengadilivide Pasal 47 dan karenanya Majelis Hakim Pengadilan TataUsaha Negara Bandung berwenang untuk memeriksa, memutusdan menyelesaikan sengketa aQUO; Menimbang, bahwa untuk menyusun

pertimbanganhukum dalam pokok sengketa berdasarkan gugatan, JawabanTergugat, Replik, Duplik dan buktibukti Para Penggugat danTergugat, serta kesimpulan Para Pihak, maka Majelis Hakimmemperoleh dan menyusun = faktafakta hukum sebagaiberikut;e Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris /anak dariPerkawinan M.

Bahwa kemudian pada tanggal 2 Desember 2009sekira pukul 14.30 Terdakwa bersama denganSaksi 2 kembali melakukan survey dan setelahdilakukan survey lapangan di lokasi tersebutsangat memungkinkan untuk melakukan pencuriantruck kemudian Terdakwa dan Saksi 2 kembali kerumah Saksi 2 untuk menyusun strategi pencuriantruck dan untuk menghilangkan jejak disepakatisepeda motor Terdakwa diganti dengan Nopol Palsuagar tidak diketahui atau mudah dilacakidentitasnya lalu Terdakwa dan Saksi 2 bersamasama ke pasar

Magelangdan setelah dilakukan survey lapangan di lokasitersebut sangat memungkinkan untuk melakukanpencurian truck kemudian Terdakwa dan Saksi 2kembali ke rumah Saksi 2 untuk menyusun strategipencurian truck dan untuk menghilangkan jejakdisepakati sepeda motor Terdakwa diganti denganNopol Palsu) agar tidak diketahui atau mudahdilacak identitasnya lalu Terdakwa dan Saksi 2bersama sama ke pasar Muntilan memesan platnomor palsu dan berhasil mendapatkan nopol palsudengan Nomor : B3057 MK.8.

Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 2Desember 2009 ~~ sekira pukul 14.30 Terdakwabersama Saksi 2 kembali melakukan survey dansetelah dilakukan survey di lokasi tersebutsangat cocok untuk melakukan pencurian truckkemudian Terdakwa dan Saksi 2 kembali ke rumahSaksi 2 untuk menyusun strategi, kemudian untukmenghilangkan jejak disepakati sepeda motor35Terdakwa diganti dengan Nopol Palsu agar tidakdiketahui atau mudah dilacak identitasnya laluTerdakwa dan Saksi 2 bersamasama ke pasarMuntilan memesan

Putusan Nomor 50 P/HUM/2017C.e Pasal 59 Ayat 1 huruf c : Pemegang HPHD, UPHKm danIUPHHKHTR wajib, menyusun Rencana PengelolaanHutan Desa, Rencana Kerja Usaha, dan Rencana KenaTahunan, serta menyampaikan laporan pelaksanaannyakepada pemben hak atau izin;e Pasal 61 Ayat 2; Fasilitasi sebagaimana dimaksud padaayat (2) meliputi fasilitasi pada tahap usulan permohonan,penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas termasukmanajemen usaha, pembentukan koperasi, tata batas arealkerja, penyusunan rencana pengelolaan

Menyusun Peraturan Gubernur mengenai sistempengendalian Kebakaran Hutan dan lahan;b. Mengoptimalkan peran dan fungsi BadanPenanggulangan Bencana Daerah sebagai koordinatordalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan;c. Mengalokasikan biaya pelaksanaan pengendaliankebakaran hutan dan lahan dalam AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;d. Memfasilitasi hubungan kerjasama antar pemerintahkabupaten/kota dalam pelaksanaan pengendaliankebakaran hutan dan lahan di wilayah provinsi;e.

Pasal 52 Ayat 5 Penyususan Rencana Pengelolaan Hutan Desa atauRencana Kerja Usaha pemegang IUPHm dan IUPHHKHTR ataupenyusun naskah kesepakatan kerja sama atau penyusun pemanfaatanpengetahuan tradisional dapat dibantu oleh Pokja PPS atau penyuluhkehutanan setempat;e Pasal 53 Ayat 1 HPHD, IUPHKm, dan IJPHHKHTR berlaku untukjangka waktu 35 (tiga puluh lima) tahun, dilakukan evaluasi setiap 5(lima) tahun dan tidak dapat diwariskan;e Pasal 59 Ayat 1 huruf c : Pemegang HPHD, IUPHKm an IUPHHKHTRwajib, menyusun

yang menyatakan pengelolaan usaha tambak oleh Penggugatsudah sesuai dengan Zonasi peruntukan Peraturan Daerah Provinsi DIYNomor 16 Tahun 2011 ;Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo.Berdasarkan UndangUndang Nomor 27 Tahun 2007 tentang PengelolaanPesisir dan PulauPulau Kecil Pasal 7 Ayat (1), Ayat (3) dan Ayat (5) bahwaberdasarkan UndangUndang tersebut mengamanatkan kepada PemerintahDaerah Kabupaten untuk menyusun

Pemerintah Daerah KabupatenKulon Progo telah menindaklanjuti dengan menyusun Peraturan DaerahKabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana ZonasiWilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil tahun 2014 2034 (merupakanpelengkap dari Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Nomor1 tahun 2012) yang terdapat pada Pasal 6 yang berbunyi RZWP3K Kabupatenberkedudukan : a. melengkapi RIRW kabupaten ; dan b. bersama denganRTRW kabupaten sebagai instrumen kebijakan penataan ruang wilayahkabupaten

PemerintahKabupaten Kulon Progo menyusun Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014tersebut mulai berlaku sejak tanggal diundangkan pada tanggal 1 September2014, sehingga dengan berlakunya Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten23 Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2014 maka semua tambak yang telah ada danyang berada diluar Zonasi agar kegiatannya dihentikan ;.

SusfTPkK/I20 161PN. 8dg4)5)6)7)8)9)Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai apbdesuntuk dibahas dan ditetapkan bersama BPO.Membina kehidupan masyarakat desa.Membina perekonomian desa.Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatifMewakili desanya di dalam dan di luar pengalihan dan dapat menunjukkuasa hokum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundangundangan.Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundangundangan.Dalam Pasal 6 mengenai Kewajiban Kepala

KabupatenSukabumi.Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor: 17Tahun 2006 tertanggal 10 Agustus 2006 tentang Organisasi dan TataPemerintahan Desa yang ditandatangani oleh Bupati SukabumiSUKMAWUWAYA yang tertuang dalam BAB IV Pasal 5 mengenai Hak danWewenang Kepala Desa yaitu :1) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakanyang ditetaopbkan bersama BPO.2) Mengajukan rancangan peraturan desa.3) Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersamaBPO.4) Menyusun

BdgBahwa saksi tidak tahu mengenai dana bantuan tersebut karena saksi tidakpernah rapat dan tidak pernah diberitahukan mengenai panitia pelaksanapembangunan Infrastruktur dasar perdesaan tahun 2014 sebagaimana suratkeputusan tersebut.Bahwa tidak pernah diadakan musyawarah dalam hal menyusun panitiapelaksanaan pembangunan peningkatan dasar perdesaan tahun 2014;Bahwa setahu saksi pengerjaan rabat beton sudah dimulai namun belumselesai, dimana pengerjaan dimulai pad a hari jumat tanggal 26 Desember2014

GAPOKTAN menyusun RUB (Formulir 2) melalui rapat anggota. RUBdisusun berdasarkan kebutuhan petaniRencana Usaha Kelompok (formulir 2b).anggota yangtergambarHal. 5 dari 47 hal. Put. No. 1516 K/Pid.Sus/2014 b.

Menyusun laporan bulanan dan laporan tahunan keuangan GAPOKTANPUAP ;Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor227/KPTS/KU.340/3/ 2008 tanggal 6 Maret 2008 tentang Penetapan DesaPenerima Dana Bantuan Langsung Masyarakat Pengembangan UsahaAgribisnis Pedesaan (BLMPUAP) Tahun 2008, Gabungan Kelompok Tani(GAPOKTAN) Nailaka Desa Pulau Rhun Kecamatan Banda KabupatenMaluku Tengah mendapat dana Bantuan Langsung MasyarakatPengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (BLMPUAP) yang bersumberdari

Laima Laraali Non budi daya Industry rumah 1.000.000,tangga pertanianTotal 25.000.000, Bahwa selanjutnya Rencana Usaha Anggota (RUA) dari masingmasingPetani anggota tersebut disampaikan kepada Pengurus GAPOKTAN Nailakasebagai dasar untuk penyusunan Rencana Usaha Bersama (RUB).Bahwa tahapan penyusunan Rencana Usaha Bersama (RUB), yaitu :GAPOKTAN menyusun RUB (Formulir 2) melalui rapat anggota.

Frasa yangdipermasalahkan oleh Pemohon juga digunakan dalam Pasal 6ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 2017 tentang MPR,DPR, DPD, dan DPRD yang berbunyi:Dalam melaksanakan wewenang dan tugas sebagaimanadimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 MPR memilikikemandirian dalam menyusun anggaran yang dituangkan kedalam program dan kegiatan disampaikan kepada Presidenuntuk dibahas bersama DPR sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan.

Putusan Nomor 43P/HUM/2020(1) Pimpinan DPR bertugas:a.memimpin sidang DPR = dan menyimpulkan hasil sidang untukdiambil keputusan;b. menyusun rencana kerja pimpinan;c. melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaanagenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPR;d. menjadi juru bicara DPR;e. melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan DPR;f. mewakili DPR dalam berhubungan dengan lembaga negara lainnya;g. mengadakan konsultasi dengan Presiden dan pimpinan lembaganegara lainnya sesuai

dengan keputusan DPR;h. mewakili DPR di pengadilan;i. melaksanakankeputusan DPRberkenaan dengan penetapan sanksiatau rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan;j. menyusun rencanaanggaran DPR bersama Badan Urusan RumahTangga yang pengesahannya dilakukan dalam rapat paripurna; dank. menyampaikanlaporankinerja dalam rapat paripurna DPR yangkhusus diadakan untuk itu;(2) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan tugas pimpinan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diatur dalam

Kemudian untuk mewujudkan keinginan tersebut pada bulan Juli 2013 saksiSUNANDAR, SE. menyusun Rencana Anggaran dan Biaya Kegiatan PenyediaanPeralatan kantor dengan pekerjaan Pengadaan Software (Sistem Administrasi Kantor)tersebut dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan Kelurahan Baru TahunAnggaran 2013 dengan terlebin dahulu bertemu dengan saksi KHAIRUL ANWARuntuk bekerja sama dalam membuat Software atau Aplikasi Sistem Administrasi Kantordengan harga yang disepakati sebesar Rp. 30.000.000,

Kemudian untuk mewujudkan keinginan tersebut pada bulan Juli 2013 saksiSUNANDAR, SE. menyusun Rencana Anggaran dan Biaya Kegiatan Penyediaan16Peralatan kantor dengan pekerjaan Pengadaan Software (Sistem Administrasi Kantor)tersebut dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan Kelurahan Baru TahunAnggaran 2013 dengan terlebin dahulu bertemu dengan saksi KHAIRUL ANWARuntuk bekerja sama dalam membuat Software atau Aplikasi Sistem Administrasi Kantordengan harga yang disepakati sebesar Rp. 30.000.000

Menyusun RKADPAb. Menyusun DPASKPDc. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban AnggaranBelanja.d. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya.e. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.f. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan Pajak.26g. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batasanggaran yang telah ditetapkan.i. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yangdipimpinnya.j.

Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan yang dipimpinnya.. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya.m. Melaksanakan tugastugas pengguna anggaran / pengguna barang lainnyaberdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah.n.

Adapunsawah yang ada sekarang dilokasi pekerjaan bantuan cetak sawah tersebutyang terbentuk atau menjadi sawah hanya sekitar kurang lebih 4 Ha itupunpematangnya kami buat sendiri dan persiapan penanaman dibiayai sendiri.Bahwa saksi tidak ketahui soal apakah anggota Kelompok tani melakukanpertemuan untuk membicarakan dana Rp. 250.000.000, tersebut akandigunakan untuk apa saja atau menyusun perencanaan penggunaan anggaran/biaya itu, dan saksi memang tidak pernah diundang atau menghadiri pertemuanuntuk

Aceh Barat DayaNomor:425/101/2015 tertanggal 19 Mei 2015 tersebut yaitu :Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa.Menetapkan dokumen pengadaanMenilai kualifikasi penyedia barang/jasa.Melakukan Evaluasi dan Negosiasi terhadap penawaran yang masukMenetapkan Penyedia Barang dan JasaMenyerahkan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia barang/Jasa kepadaKPA/PPKBahwa sekira awal bulan nopember 2015 Terdakwa memberikanGok whe bPsoftcopy HPS dan Dokumen 6 (enam) Perusahaan pada kegiatan PeningkatanSarana

Bnabentuk KUAPPAS (Kebijakan Umum Anggaran Program PerencanaanAnggaran Sementara) yang diminta Bupati atau Sekda dalam bentuk suratresmi yang saat ini Saksi sebagai sekretaris dalam menyusun KUAPPAStersebut ;Bahwa, yang membuat RKA (Rencana Kegiatan Anggaran) adalah BidangProrgram termasuk Saksi, dan dalam RKA Saksi merinci yang seharusnya1 paket Pengadaan Alat Praktek dan Praga Siswa SD/ SMP/ seKabupaten Aceh Barat Daya (Silpa Otsus 2014) dengan Anggaransebesar RP. 1.022.000.000, (Satu milyar dua

Menyusun laporan hasil audit.Bahwa dalam menghitung besaran nilai kerugian keuangan negara, ahitelah melakukan penilaian, perhitungan, dan analisis, berdasarkandata/dokumen yang diperoleh bersama dan/atau melalui PenyidikKejaksaan Negeri Aceh Barat Daya yaitu sebagai berikut :1) Surat Keputusan (SK) Pejabat Terkait.2) Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) tahun 2015.3) Rencana Kerja Anggaran (RKA).4) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan KerjaPerangkat.

Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa.2. Menetapkan Dokumen Pengadaan.Terdakwa membuat Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL)Nomor : 07/PP/PL44/APBKP2015 tanggal : 18 Nopember 2015 ;3. Menilai Kualifikasi Penyedia Barang/Jasa.Terdakwa melihat dari Dokumen Profil Perusahaan yang sudah terdakwakembalikan pada KPA dimana Dokumen Profil Perusahaan sudah sesuaiKualifikasi termasuk pajaknya belum mati.4.

Aceh Barat Daya Nomor:425/101/2015tertanggal 19 Mei 2015 tersebut yaitu :Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa.Menetapkan dokumen pengadaanMenilai kualifikasi penyedia barang/jasa.Melakukan Evaluasi dan Negosiasi terhadap penawaran yang masukMenetapkan Penyedia Barang dan JasaMenyerahkan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia barang/Jasa kepadaKPA/PPKMenimbanng, bahwa tugas, wewenang, dan wanggungjawab Terdakwa SARJANUDDIN SE., M.Pa. Bin M.

Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan' pekerjaan danpenggunaan dana bantuan sosial revitalisasi Bangunan SMA kepada pihakpertama4. Pihak kedua bertanggung jawab sepenuhnya terhadap segala bentukpenyimpangan, penyalahgunaan, dan pelanggaran peraturan dan perundangundangan yang berlaku5. Mentaati teguran/ peringatan yang disampaikan oleh pihak pertama baiksecara lisan maupun tertulis6.

Pihak kedua wajib menyusun dan menyampaikan laporan akhir pelaksanaanpekerjaan konstruksi bangunan berlantai 2, lantai 1 dan lantai 2 (ruang :kantor, guru, sidang, perpustakaan, lab komputer, toilet dan tangga) padapihak kedua paling lambat 2 minggu setelah pembangunan 100% selesai.7.

Bahwa Struktur Organisasi CV.GEOTEKNIK PRIMA JAYA adalah :e Direktur : lca Cahyadi Nasution,ST.eDrafmen Dan Menghitung EE ( Enggineering Estimate) Dan MenghitungStrutur Gedung ( Tim Perencanaan ) : Edi Suparnoe Menghitung EE ( Enggineering Estimate) : SuebePerhitungan Struktur : Ismed Bahwa Tugas saksi adalah sebagai Menghitung EE ( Enggineering Estimate)adalah Menyusun dokumen perencanaan meliputi gambar dan EE sertaperhitungan struktur.

Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan pekerjaan danpenggunaan dana bantuan sosial revitalisasi Bangunan SMA kepada pihakPertama;3.

Bulukumbaberdasarkan kebutuhan operasional kesehatan puskesmas saat itu,selanjutnya setelah RKA disusun oleh puskesmaspuskesmas kemudiandiserahkan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba untukdisusun menjadi 1 (Satu) kompilasi yang nantinya menjadi usulan danaBOK Kabupaten Bulukumba;e Bahwa hal tersebut bertentangan dengan ketentuan PermenkesNomor 3 Tahun 2019 Tentang Tentang Petunjuk Teknis PenggunaanDana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan BAB huruf G poin1 huruf d yang menerangkan puskesmas menyusun

dengan Puskesmas;Penyediaan 1 (satu) orang tenaga sebagai fasilitator STBMkabupaten dan dukungan operasionalnya.Bahwa sehubungan dengan kegiatan BOK tahun 2019 pada DinasKesehatan Kabupaten Bulukumba, dan berdasarkan Surat KeputusanBupati Bulukumba Kepala Nomor : 800/58IX/BKPSDM/2018 Tanggal 27September 2018 memutuskan mengangkat Terdakwa selaku PelaksanaTugas Kepala Dinas Kesehatan kabupaten Bulukumba sekaligus sebagaiPengguna Anggaran dan adapun tugas dan tanggungjawab antara lainsebagai berikut :Menyusun

adalah SPJ yang sesuai dengan realisasi penggunaananggaran saat itu, tidak dibenarkan melakukan manipulasi atau markupharga ataupun menggunakan anggaran BOK tidak sesuai denganperuntukannya.e Perbuatan Terdakwa bersamasama dengan saksi Ernawati, S.Km dansaksi IRNA ANGGRIANA BAHARI, S.Km tidak sesuai dan bertentangandengan ketentuan Permenkes Nomor 3 Tahun 2019 Tentang TentangPetunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik BidangKesehatan BAB huruf G poin 1 huruf d yang menerangkanopuskesmas menyusun

dengan Puskesmas;Penyediaan 1 (satu) orang tenaga sebagai fasilitator STBMkabupaten dan dukungan operasionalnya.Bahwa sehubungan dengan kegiatan BOK tahun 2019 pada DinasKesehatan Kabupaten Bulukumba, dan berdasarkan Surat KeputusanBupati Bulukumba Kepala Nomor : 800/58IX/BKPSDM/2018 Tanggal27 September 2018 memutuskan mengangkat Terdakwa selakuPelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan kabupaten Bulukumbasekaligus sebagai Pengguna Anggaran dan adapun tugas dantanggungjawab antara lain sebagai berikut :Menyusun

ulang RPK kedua padabulan Oktober atau November 2019, agar seolaholah nilai pagu yang tercantum pada RPK keduatelah sesuai dengan nilai pagu anggaran DanaBOK Yang ditetapkan pada DPA dan DPPA danPuskesmas yang menyusun RPK kedua sebanyak11 puskesmas, SEDANGKAN 9 (Sembilan)Puskesmas lainnya tidak menyusun RPK keduameskipun diperintahkan oleh saksi ERNAWATI,Selain itu, saksi ERNAWATI dan YUYUN WAHYUNI(Almh) menyusun dan menyiapkan kuitansipembayaran internal Dinkes pada bulan Mei 2019,agar seolaholah

Menyediakan anggaran yang memadai untuk pembukaan lahan secara mekanis;2. menyusun SOP pembukaan lahan tanpa bakar;3. Melaksanakan Proses pembukaan lahan tanpa bakar;4. Membuat papan pengumuman pada lahan yang rawan kebakaran dan papanperingatan kepada karyawan untuk berhati hati dalam penggunaan api terutamapada saat musim kemarau;5. Menyediakan sarana dan prasarana tanggap darurat kebakaran lahan;6.

Menyediakan anggaran yang memadai untuk pembukaan lahan secara mekanis.2. menyusun SOP pembukaan lahan tanpa bakar;15Melaksanakan Proses pembukaan lahan tanpa bakar;4.

Menyediakan anggaran yang memadai untuk pembukaan lahan secara mekanis.2. menyusun SOP pembukaan lahan tanpa bakar;3. Melaksanakan Proses pembukaan lahan tanpa bakar;4.

MBA sebagaimana termuat dalam Amdal, adalah:e Menyediakan anggaran yang memadai untuk membuka lahan;e Menyusun SOP membuka lahan tanpa bakar;e Melaksanakan proses buka lahan tanpa bakar;e Membuat papan pengumuman pada lahan yang rawan kebakaran danpapan peringatan bagi karyawan untuk berhatihati dalam penggunaan apiterutama musim kemarau;e Menyediakan sarana dan prasarana tanggap darurat kebakaran lahan;e Membuat lumbung air disekitar kebun sebagai sumber air untukmemadamkan api bilamana terjadi

Dimana unsur N inidi butuhkan tanaman untuk menyusun biomassa tanaman;e Hasil analisa tanah pada tanah terbakar menunjukkan bulk density (BD)tanah menjadi meningkat. Peningkatan BD tanah sebesar 0,29 gram/cm?yaitu dari 1,07 gram/cm pada tanah tidak terbakar menurun menjadi 1,36gram/cm? pada tanah terbakar;e Hasil analisa tanah pada tanah terbakar menunjukkan porositas tanahmenjadi menurun.

Menyusun RKASKPD;b. Menyusun DPASKPD;c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas bebananggaran belanja;d. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;e. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;f. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;oop> e7oaHalaman 26 dari 133 Putusan Nomor 19/Pid.SusTPK/2016/PN. Bglg. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batasanggaran yang telah ditetapkan;h. Menandatangani SPM;i.

Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yangdipimpinnya;. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;m. Melaksanakan tugastugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnyaberdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah; dann.

Menyusun RKASKPD;b. Menyusun DPASKPD;c.

Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPDyang dipimpinnya;k. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;. Melaksanakan tugastugas pengguna anggaran/penggunabarang lainnyaberdasarkan kuasa yang dilimpahkan olehkepala daerah;m.

Menyusun RKASKPD;b. Menyusun DPASKPD;c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas bebananggaran belanja;d. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;e. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;f. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;gh> e7oa. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batasanggaran yang telah ditetapkan;Menandatangani SPM;Halaman 38 dari 133 Putusan Nomor 19/Pid.SusTPK/2016/PN. Bgli.

Susanto menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Spesifikasi teknis.Hal 15 Putusan Nomor : 89/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby.Selanjutnya HPS yang telah disusun tersebut disahkan dan ditetapkan oleh saksilr. Susanto.

Susanto menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Spesifikasiteknis. Selanjutnya HPS yang telah disusun tersebut disahkan dan ditetapkan oleh saksi Ir.

Susanto menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Spesifikasi teknis.Selanjutnya HPS yang telah disusun tersebut disahkan dan ditetapkan oleh saksi lr.

Susanto menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Spesifikasiteknis. Selanjutnya HPS yang telah disusun tersebut disahkan dan ditetapkanoleh saksi Ir. Susanto.

RKASKPD; 2) Menyusun DPASKPD; 3) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya; Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak; Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalambatas anggaran yang telah ditetapkan;8) Menandatangani SPM; 9) Gv;10)Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;11)Menyusun

Pringsewu atas nama Komite Revitalisasi LapanganSepakbola dengan Nomor Rekening : 400.03.04.03688.9.Bahwa yang telah membuat dan menyusun Proposal dan Rencana Anggaran Biaya (RAB)untuk pengajuan Bantuan Dana Revitalisasi Lapangan Sepakbola Desa Wates Way RataiKecamatan Padang Cermin Kab.

Maret 2011 Kepala Dinas Kebudayaan,Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesawaran yaitu saksi MAHMUD YUNUS, MS, MMmerekomendasikan Revitalisasi lapangan sepak bola melalui surat Nomor 426/31 1/I1.13/2011yang ditujukan kepada Deputi Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kemenpora RI.Bahwa benarTerdakwa juga satusatunya orang yang mengikuti Bimbingan Teknis dariKementerian Pemuda dan Olahraga kaitannya dengan Bantuan Revitalisasi Lapangan Sepakbolatingkat Kecamatan.Bahwa benar yang telah membuat dan menyusun

Pringsewuatas nama Komite Revitalisasi Lapangan Sepakbola dengan Nomor Rekening : 400.03.04.03688.9.Bahwa benar yang telah membuat dan menyusun Proposal dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untukpengajuan Bantuan Dana Revitalisasi Lapangan Sepakbola Desa Wates Way Ratai Kecamatan PadangCermin Kab.

Komite Revitalisasilapangan Sepakbola tidak mampu menyelsaikan pekerjaan Revitalisasi Lapangan Sepakbola tersebut.Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa selaku Ketua Komite Revitalisasi Lapangan sepakbola DesaWates Way Ratai Kecamatan Padang Cermin kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2011, yang telahmembentuk Komite revitalisasi Lapangan sepakbola Desa Watesa Way ratai Kecamatan PadangViCermin Kabupaten Pesawaran dan telah disahkan melalui SK Camat Padang Cermin, yang selanjutnyaTerdakwa membuat dan menyusun

Menyusun jadwal dan menetapkan pelaksanaanserta lokasi pegadaan.2. Menyusun dan menyiapkan HPS.3. Menyiapkan dokumen pengadaan42. Mengumumkan = pengadaan barang/jasa melaluimedia setak dan papan pengumuman.. Menilai kwalifikasi penyedia jasa melaluipasca kwalifikasi atau pra kwalifikasi.. Melakukan evaluasi terhadap penawaran yangmasuk.. Mengusulkan calon pemenang.. Membuat laporan mengenai proses~ dan hasilpengadaan kepada pengguna barang/jasa..

Menyusun jadwal danmenetapkan pelaksanaanserta lokasi pegadaan.b. Menyusun dan menyiapkan HPS.c. Menyiapkan dokumen pengadaan.d. Mengumumkan pengadaanbarang/jasa melalui mediacetak dan papanpengumuman.e. Menilai kualifikasipenyedia jasa melaluipasca kualifikasi atau prakualifikasi.58f. Melakukan evaluasi terhadap penawaranyang masuk.g. Mengusulkan calon pemenang.h. Membuat laporan mengenaiproses dan hasil pengadaankepada penggunabarang/jasa.i.

Menyusun perencanaan pengadaanbarang / jasa.b. Menetapkan paket paket pekerjaaandisertai ketentuan mengenaipeningkatan penggunaan produksidalam negeri dan peningkatanpemberian kesempatan bagi usahakecil termasuk ~~ koperasi kecil,serta kelompok masyarakat.c.

Pentagro MandiriAbadiBahwa sebagai Kepala Dinas dan selakupengguna anggaran mempunyai tugasMenyusun RKASKPD , menyusun DPASKPD,melakukan tindakan yang mengakibatkanpengeluaran atas beban anggaran belanja,melaksanalan anggaran SKPD yangdipimpinnya, melakukan pengujian atastagihan dan memerintahkan pembayaran,melaksanakan pemungutan penerimaan bukanpajak, mengadakan perjanjian,menandatangani SPM, mengelola utang/piutangyang menjadi tanggung jawab SKPD, mengelola167barang milik Daerah, menyusun danmenyampaikan