• Dan oleh karena Para Tergugat Rekonpensimelakukan proses peralihan hak kepada Penggugat Rekonpensi maka ParaTergugat Rekonpensi telah melakukan WANPRESTASI, sehinggamenimbulkan kerugian bagi Para Penggugat Rekonpensi karena kehilanganhak untuk memiliki tanah dan bangunan obyek sengketa I;Bahwa akibat perbuatan WANPRESTASI yang dilakukan Para TergugatRekonpensi tersebut telah menimbulkan kerugian materiil yang tidak sedikitbagi Penggugat Rekonpensi, berupa :harga tanah dan bangunan sebesar : 49m2

  Katamso No.48,Kandangsapi, RT.04 RW. 34 Kelurahan Jebres, KecamatanJebres, Surakarta.Menghukum Para Tergugat Rekonpensi untuk membuat danmenandatangani peralihan hak atas tanah dan bangunan obyekHal 28 dari 95 hal Put No.61 /PDT/2015/PT.SMG11121314ATAUsengketa I secara Notariil dengan Akta Jual Beli antara ParaPenggugat Rekonpensi sebagai Pembeli dengan Para TergugatRekonpensi sebagai Penjual atas tanah dan bangunansebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Guna bangunan No.306 Desa Jebres, Kecamatan

  Njoo Pien Nio (ParaPenggugat Rekonpensi) dengan tidak dilakukannya pembuatandan penandatanganan peralihan hak atas obyek sengketa IIHal 43 dari 95 hal Put No.61/PDT/2015/PT.SMG10antara Para Tergugat Rekonpensi sebagai Penjual dengan ahliwaris Ny.

  Katamso No.48,Kandangsapi, RT.04 RW. 34 Kelurahan Jebres, KecamatanJebres, Surakarta.Menghukum Para Tergugat Rekonpensi untuk membuat danmenandatangani peralihan hak atas tanah dan bangunan obyeksengketa II secara Notariil dengan Akta Jual Beli antara ParaPenggugat Rekonpensi sebagai Pembeli dengan Para TergugatRekonpensi sebagai Penjual atas tanah dan bangunansebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Guna bangunan No.Hal 44 dari 95 hal Put No.61 /PDT/2015/PT.SMG11121314ATAU306 Desa Jebres, Kecamatan

  Dan oleh karena Para Tergugat Rekonpensimelakukan proses peralihan hak kepada Penggugat Rekonpensi maka ParaTergugat Rekonpensi telah melakukan WANPRESTASI, sehinggamenimbulkan kerugian bagi Para Penggugat Rekonpensi karena kehilanganhak untuk memiliki tanah dan bangunan obyek sengketa III;Bahwa akibat perbuatan WANPRESTASI yang dilakukan Para TergugatRekonpensi tersebut telah menimbulkan kerugian materiil yang tidak sedikitbagi Para Penggugat Rekonpensi, berupa : harga tanah dan bangunansebesar

• Belum pernah ada pengalihnan hak baik sebagian maupunseluruhnya atas sebidang tanah yang dimaksud dalam SertifikatNomor 18 tahun 1967 tersebut yang dilakukan secara sah sesuaidengan ketentuan hukum yang berlaku atas peralihan hak bendatidak bergerak (Pasal 23 jo Pasal 19 UndangUndang Nomor 5tahun 1960) sehingga dan karenanya Sertifikat tersebut belummengalami perubahan baik nama yang tercatat atas sertifikattersebut maupun luasan didalamnya.c.

  Pendaftaran hakhak atas tanah dan peralihan hakhak tersebut;c.

  Surat permohonan pendaftaran peralihan hak yang ditandatanganioleh penerima hak atau kuasanya;Hal. 29 dari 105 Hal. Putusan Nomor 2547 K/Padt/2013b. Surat kuasa tertulis dari penerima hak apabila yang mengajukanpermohonan pendaftaran peralinan hak bukan penerima hak;c. Akta tentang perbuatan hukum pemindahan hak yang bersangkutanyang dibuat olen PPAT yang pada waktu pembuatan akta masihmenjabat dan yang daerah kerjanya meliputi letak tanah yangbersangkutan;d.

  Dengan demikian,dapat disimpulkan bahwa pendaftaran akta jual beli tanah yang dilakukandi Kantor Pajak terkait dengan bukti P.4, P.8 dan P.20 tidaklah patut dantidaklah tepat menurut hukum Negara Republik Indonesia, sehinggapendaftaran tersebut tidak dapat diartikan sebagai peralihan hak atastanah selaku benda tidak bergerak yang sah.

  Jadi segala suratyang dianggap oleh Termohon Kasasi sudah dilakukan dengan Teng YanTje (Tergugat l), maka hal itu patut dinyatakan batal demi hukum,dikarenakan sebab yang palsu dan juga transaksi di dalam Akta Jual BeliNomor 1272/2003 patut diduga fiktif dan sangat bertentangan denganketentuan hukum yang berlaku mengenai peralihan hak atas benda tetapberupa tanah yang berlaku di Indonesia.Hal. 83 dari 105 Hal.

• Penggugat / Soedarmoy, sehingga menurut hukumPenggugat belum dapat dikatakan sebagai pemilik atas tanah yang menjadiobyek sengketa sebagaimana dalam posita Gugatan angka 1;Bahwa menurut hukum untuk dikatakan sebagai pemilik atas obyek tanahberupa benda tidak bergerak yang telah bersertipikat yang diperoleh dariperalinan hak, tidak cukup dengan lisan dan memegang Sertipikat tanahdari pemilik asal, melainkan harus diikuti dengan bentuk peralihan hakmisalnya berupa Surat Pelepasan Hak atau berua Akta

  Jual Beli dari pemilkasal kepada Pembeli dan selanjutnya dilakukan Balik Nama dari buktikepemilikan atas tanah yang menjadi obyek dari peralinan hak tersebut;Bahwa oleh karena secara nyata antara Penggugat / Soedarmoy denganSoemartono, SH belum ada transaksi jual beli / peralihan hak terkait denganobyek sengketa, yang selanjutnya diikuti dengan balik nama atas tanahyang diperjual belikan maka menurut hukum Penggugat belum dapatdikatakan sebagai pemilik atas obyek sengketa;Bahwa berbeda dengan Sertipikat

  Hal ini dapat dilihat pada halaman 5 posita angka 8yang intinya mengatakan bahwa Tergugat secara melawan hukummembuat surat peralihan hak dengan cara memperdaya Soemartono, SH.Sehingga menurut Tergugat III terdapat ketidakjelasan Isi Gugatan, disatu sisiPenggugat mengatakan bahwa telah terjadi Perbuatan Melawan Hukum yangdalam perkara perdata diatur pada Pasal 1365 KUHPerdata, disisi lainPenggugat secara tidak langsung mempermasalahkan Dugaan AdanyaTindak Pidana yang dilakukan Tergugat I, Il dan

  B921/0.4.14/EP.2/05/2020 dari KejaksaanNegeri Berau yang merupakan bukti proses upaya hukum yang dilakukanoleh Terbanding/dahulu Penggugat terhadap Pembanding/dahuluTergugat melalui jalur hukum pidana;> Bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1974K/PDT/2001 tanggal 29 September 2003 menyebutkan,Peralihan hak atas tanah dinyatakan cacat hukum karena pemalsuantanda tangan sehingga batal demi hukum jual beli tanah harusdibuktikan melalui pemeriksaan dari laboratorium kriminologi atauada

  Bandung menyatakan Tergugat s/d V dan Turut Tergugattelah melakukan perbuatan melawan hukum dan menyatakan cacathukum, sehingga batal demi hukum seluruh jual beli atas tanahtanahsengketa yang dibuat oleh Tergugat Ill dan IV, sehingga batal demihukum peralihan hak milik atas tanah milik Penggugat kepada Tergugat dengan alas an tanda tangan dipalsukan.Bahwa putusan demikian tidak dapat dibenarkan, karena tandatangan palsu atau tidaknya harus ada pemeriksaan darilaboratorium kriminologi, dan atau ada

• Suaidi Nanang ;Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada point 2 (dua)menyatakan kalau Penggugat dengan Turut Tergugat I (Willem Chandra) telahmelakukan pengikatan jual beli tanah yang kemudian setelah peralihan hak berpindahtangan dari Turut Tergugat I kepada Penggugat lalu Pengugat memecahkan sertipikathak miliknya menjadi 2 (dua) bagian sertipikat hak milik sedangkan Kuasa hukum ParaTergugat dalam jawabannnya telah mengajukan gugatan balik (Rekonpensi) dimanapada point 1 (satu) mendalilkan

  bukti surat warkah yang mana apabila surat warkah tersebut dapatdiajukan maka dari surat warkah itu akan dapat diketahui perolehan tanah perkara,namun demikian meskipun para pihak tidak menghadirkan saksi dari BadanPertanahan Nasional maupun surat warkah maka Majelis Hakim yang memeriksaperkara A Quo akan tetap mempertimbangkan keseluruhan bukti surat maupun saksi saksi baik yang diajukan Penggugat maupun yang diajukan Para Tergugat secaraberimbang bahkan akan dipertimbangkan pula bagaimana proses peralihan

  5 Undang undang Nomor 5 tahun 1960 tentangPeraturan Dasar Pokok Pokok Agraria disebutkan bahwa hukum tanah nasional kitaadalah hukum adat, yang berarti konsepsi, asas asas, lembaga dan system hukumyang berlaku dipergunakan adalah system hukum adat ;Menimbang, bahwa Undang undang Nomor 5 tahun 1960 tentang PeraturanDasar Pokok Pokok Agraria sebagaimana termuat dalam pasal 19 ayat (2)menyebutkan pendaftaran tanah meliputi Pengukuran perpetaan dan pembukuantanah, pendaftaran hak hak atas tanah dan peralihan

  Selanjutnya undang undang ini memuat juga tentang asas asas pendaftarantanah yakni asas specialiteif dan asas opernbaar heir (asas publisitas) dimana yangdimaksud dengan asas specialiteif adalah pelaksanaan pendaftar tanahdiselenggarakan atas dasar peraturan perundang undangan tertentu secara teknismenyangkut masalah pengukuran, pemetaan dan pendaftaran peralihan sedangkanyang dimaksud dengan asas opernbaar heid (asas publisitas) adalah setiap orangberhak mengetahui data yuridis tentang subyek hak

  tertanggal 27 Desember 2010 (Videbukti P3) yang kemudian oleh Penggugat bukti P3 dipecah lagi menjadi 16 (enambelas sertipikat) yang masing masing sertipikat dikeluarkan tertangal 26 Agustus2013 (Vide bukti P5 sampai dengan P20) sehingga berdasarkan asas daripendaftaran tanah yang dianut oleh undang undang nomor 5 tahun 1960 tentangPeraturan Dasar Pokok Pokok Agraria khususnya asas publisitas yang menyebutkanbahwa setiap orang berhak mengetahui data yuridis tentang subyek hak, nama hakatas tanah peralihan

• Bahwa sejak peralihan saham PT. Sere Trinitas Pratama, hak dan kewajibanserta tanggung jawab pekerjaan yang telah dilakukan dan sedang berjalan,oleh Tergugat II dan Tergugat III diambil alih sepenuhnya oleh pengurus PT.Sere Trinitas Pratama yang baru, dengan perkataan lain Tergugat II danTergugat III tidak lagi ikut dalam pekerjaan , pengambilan keputusan ataupunsemua bentuk kegiatan di dalam PT. Sere Trinitas Pratama ;.

  Dengan demikian Tergugat II, sudah tidak terlibat lagi dan tidak bertanggungjawab atas semua hal yang terjadi setelah peralihan/jual beli saham dansehubungan dengan itu Tergugat Il dapat menerangkan sebagai berikut : Bahwa Tergugat II tidak pernah memberhentikan PT.

  AHU.01.1017221 tanggai 14 Mei 2012 dihadapanYondri Darto Notaris Kota batam; Komposisi saham PT sere trinitas sebelum Peralihan/jual beli: PT Sere Trinitas Pratama 100% saham terdiri atas 750 lembarsaham dengan komposisi sebagai berikut: Sdr.

  Bahwa sejak peralihan saham PT Sere Trinitas Pratama, hak dankewajiban serta tanggung jawab pekerjaan yang telah dilakukan, sedangberjalan, oleh Tergugat III diambil alih sepenuhnya oleh pengurus PTseretrinitas Pratama yang baru. Dengan perkataan lain Tergugat III tidak lagiikut dalam pekerjaan .pengambilan keputusan ataupun semua bentukkegiatan didalam PT Sere Trinitas Pratama.2.

  Untuk menguatkan jawaban kami bahwa klausul yang tertulis dalam AktePerdamaian/Dading sebelum peralihan/jual beli saham terlaksana adabeberapa hal yang perlu disampaikan :a.

• MULTIGOLD METROPOLITAN INVERSTMENT sebagaipembelian tanah itu adalah bukan merupakan bukti peralihan hak harus dibuatdengan Akta Notariil;Mengenai perkara tindak pidana pemalsuan dan penggunaan surat palsu.5 Bahwa selama proses perkara perdata sengketa awal berlangsung dalam prosespeninjauan kembali, juga sedang terjadi proses perkara pidana atas diri HM. JASSINRUMANIEF selaku eks Direktur CV.

  MUTLIGOLDMETROPOLITAN INVESTMENT LIMITED, sehingga jelas peralihan hak atastanah a quo kepada PT. HARAPAN JAYA BUMI PERTIWI / Terlawan dilakukanoleh pihak yang tidak mempunyai hak atas tanah a quoBahwa fakta kemudian membuktikan kepemilikan PT. MULTIGOLDMETROPOLITAN INVESTMENT LIMITED atas tanah a quo yang diperoleh dariH.M. JASSIN RUMANIFF selaku eks Direktur CV.

  (para ahli warisLAURENS FRITS SAERANG) Berdasarkan Akta Pelepasan Hak No. 44,tanggal 14 Mei 1997 yang dibuat oleh Soekaimi, SH, Notaris di Jakarta;b Bahwa atas dasar peralihan hak tersebut di atas, kemudian terhadap tanah a quo,PT.

  MULTIGOLD METROPOLITAN INVESTMENTLIMITED, sehingga jelas Peralihan Hak atas tanah a quo kepada PT. HARAPANJAYA BUMI PERTIWI/Terlawan dilakukan oleh pihak yang tidak memiliki hak atastanah a quo;Fakta kemudian membuktikan Kepemilikan PT. MULTIGOLDMETROPOLITAN INVESTMENT LIMITED atas tanah a quo yang di peroleh dariH.M. JASSIN RUMANIEFEF selaku Ex.Direktur CV.

  JassinRumanief / CV.Kancha serta yang menerima peralihan selanjutnya, untukmenyerahkan tanah kavling No. 2930, Jalan Jenderal Gatot Soebroto; JakartaSelatan itu Kepada PT.

• u> :

  • Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
  • Menetapkan memberi ijin kepada PEMOHON selaku orang tua/Ibu kandung untuk bertindak atas nama diri sendiri dan atau mewakili anaknya yang masih dibawah umur LAETICIA DESTINY WIJAYA, Perempuan (14 tahun) khusus untuk melakukan tindakan hukum untuk menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan proses peralihan

• Memberikan ijin kepada pemohon KUSNADI sebagai ayah kandung untuk bertindak sebagai wali dari anak kandungnya yang belum dewasa bernama AVRILYA DIAS DELA VEGA, untuk melakukan perbuatan hukum yaitu menandatangani akta dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan proses peralihan hak atas 2 (dua) bidang tanah pertanian yaitu yang Bersertifikat hak milik Nomor :90/Desa Tanjungglugur, Kecamatan manggaran Kabupaten Situbondo Luas 4800 m , gambar situasi nomor :1464/1980 tanggal 17-9-1980 atas

  Memberikan ijin kepada pemohon KUSNADI sebagai ayah kandunguntuk bertindak sebagai wali dari anak kandungnya yang belum dewasabernama AVRILYA DIAS DELA VEGA, untuk melakukan perbuatanhukum yaitu. menandatangani akta dan suratsurat lainnya yangberkaitan dengan proses peralihan hak atas 2 (dua) bidang tanahpertanian yaitu Sertifikat hak milik Nomor :90/Desa Tanjungglugur,Kecamatan manggaran Kabupaten Situbondo Luas + 4800 m?

  voluntair, sehingga sepanjang yang dimohonkan tersebut tidak8bertentangan dengan undangundang atau hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat,maka permohonan tersebut patut untuk dikabulkan ;Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam permohonan ini adalahpemohon sebagai ayah kandung untuk dapat bertindak sebagai wali dari anakkandungnya yang belum dewasa bernama AVRILYA DIAS DELA VEGA, untukmelakukan perbuatan hukum yaitu menandatangani akta dan suratsurat lainnya yangberkaitan dengan proses peralihan

• Kanzul Mafarikh, lahir Lamongan 14 Maret 2014, untuk penandatanganan surat-surat peralihan hak yang berkaitan dengan tanah yang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1453 dengan Luas 7825 M2 atas nama Moch. Chajoen bin Matradji yang terletak di Desa/Kel. Sukomulyo, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan;

• Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

• dari Tergugat sebagai pemiliknya adalah Sah dan Berharga;

• Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebuah rumah sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 57 yang terletak di PERUM POLTAK BROTHERS BLOK H No. 10 Kulim Bukit Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau;
• Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Pekanbaru selaku Turut Tergugat untuk mencatatkan dan memproses peralihan

• bernama NAFISHA AURORA SAKINAH, Wanita, lahir di Surabaya pada tanggal 27 Januari 2012 yang saat ini masih berusia 12 (dua belas) tahun;

• Memberikan izin dan Kuasa kepada Pemohon untuk menjalankan kekuasaan sebagai orang tua/wali terhadap anak kandung PEMOHON yang bernama NAFISHA AURORA SAKINAH, Wanita, lahir di Surabaya pada tanggal 27 Januari 2012 yang saat ini masih berusia 12 (dua belas) tahun (belum dewasa) untuk menandatangani Akta dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan proses peralihan

• Akta Kelahiran Nomor: 04345/360/KD/XII/2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang;

• Memberikan izin kepada Pemohon sebagai Kuasa dari anak Pemohon bernama Siti Naurah Rayyani lahir di Palembang 26 September 2009 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 04345/360/KD/XII/2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang yang masih belum cakap dan/atau dewasa menurut hukum/dibawah umur untuk melakukan segala proses pengurusan/peralihan

• Menghukum dan memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk segera melakukan proses peralihan hak atas tanah tersebut berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh hukum yang tetap.

• GrahaCelluler Pratama Bangka Belitung, apakah kalian (Penggugat) mengetahui danmemahami peralihan tersebut.7. Bahwa benar dengan selesainya kontrak kerja CV. Sukma Modern Indahdengan Penggugat karena terjadi pengalinan dari CV. Sukma Modern Indah keTergugat II ( PT. Graha Celluler Pratama Bangka Belitung ) maka selesai pulasemua hubungan kerja antara pihak karyawan dengan CV. Sukma ModernIndah, dan semua karyawan dialinkan kepada PT.

  Kalaulah itu memang terjadi maka kemudian wajar dan tepatlah dalilPenggugat, namun faktanya tidak ada peralihan CV. Sukma ModernIndah kepada PT. Graha Celluler Pratama ataupun kemudian beralihlagi Kepada PT.

  Graha Celluler Indonesia, tetapi Saksi tidak mengetahui prosesdan cara perpindahannya seperti apa, apakah berupa peralihan karenapembelian atau bentuk peralihan lainnya, termasuk kendaraan dinas yangsempat dipergunakan 4 bulan pertama, setelah itu menggunakan kendaraanmilik PT. Berkah Trijaya Indonesia sendiri;Bahwa sesaat sebelum tanda tangan kontrak di bulan Agustus 2018 Saksimengakui ada pernyataan dari pak Ai perwakilan PT.

  Graha Celluler Indonesia, tetapi Saksi tidak mengetahui prosesHalaman 34 dari 56 Putusan Nomor 4/Pat.SusPHI/2019/PN Pgp.dan cara perpindahannya seperti apa, apakah berupa peralihan karenapembelian atau bentuk peralihan lainnya, termasuk kendaraan dinas yangsempat dipergunakan 4 bulan pertama, setelah itu menggunakan kendaraanmilik PT. Berkah Trijaya Indonesia sendiri; Bahwa sesaat sebelum tanda tangan kontrak di bulan Agustus 2018 Saksimengakui ada pernyataan dari pak Ai perwakilan PT.

• (TERGUGAT Ill)adalah sah sesuai aturan hukum yang berlaku yang dilaksanakandihadapan Notrais PPAT MARDIAH,SH.sebagai mana Akta Jual BeliNo.69/2017,berdasarkan syaratsyarat yang telah sesuai prosedur hukumHalaman 10 dari 62 Putusan Nomor 139/PDT/2019/PT YYKakhirnya Badan Pertanahan Kabupaten Bantul memproses peralihan namamenjadi atas nama.HJ.SARJUMI,BA.sudah barang tentu Penggugat tidakmemiliki hak untuk Membtalkan Akta Jual Beli No,69/2017,berdasarkanalasan tersebut mohon kehadapan Majelis Hakim

  Sarjumi, BA dengan membawa berkas yang dibutuhkan ke BPN dengan surat pengantar tertanggal 10 November 2017,mengajukan permohonan peralihan hak tanah kepada BPN melalui programOne Day Sevise (ODS) dan di kabulkan BPN pada tanggal 15 November2017, sehingga terjadi peralihnan hak dari Sertifikat SHM Nomor: 08195 /Canden atas Nama Jaka Tri Puswantara, SE. menjadi Hj.

  Bahwa dengan adanya Akta Jual beli yang dibuat oleh Tergugat Ilselaku PPAT dan Akta Surat Kuasa tersebut yang tidak melibatkanPenggugat dalam menentukan harga jual belinya maka peralihan atasobyek sengketa menjadi tidak sah dan batal demi hukum ;b.

  Bahwa oleh karenanya, peralihan obyek sengketa dari nama TergugatRekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah tidak sah, makapetitum angka 3 gugatan Penggugat Rekonvensi mohon untukdikesampingkan atau ditolak dari pertimbangan hukum tingkat bandingini ;fi3) Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan: ...makaTergugat Rekonvensi tidak mempunyai alas hak lagi untukmenempati tanah dan bangunan milik Penggugat Rekonvensi....makaperbuatan Tergugat Rekonvensi merupakan perbuatan melawanhukum

  (halaman 26 dari 50 halamanPutusan Nomor 19/Pdt.G/2019/PN.BtlBahwa menurut pendapat Ahli contoh surat yang dibacakan Tergugat II(Terbanding II) bukanlah Akta Kuasa Mutlak, sehingga Akta PengikatanJual Beli yang di buat atas dasar Akta Kuasa Jual seperti yang dibacakan Tergugat II (Terbanding Il) tersebut adalah sah, selanjutnyaAkta Jual Beli yang di buat atas dasar pada Akta Pengikatan Jual Belitersebut adalah sah, sehingga peralihan hak atas tanah / balik nama sah.Bahwa terkait dengan ...akta surat

• Menolak gugatan PENGGUGAT seluruhnya ; ---------------------------------------------

DALAM REKONPENSI : ------------------------------------------------------------------------

• Mengabulkan gugatan Rekonpesi PENGGUGAT REKONPENSI sebagian ; ---------
• Menyatakan AKTA JUAL BELI No:208/2017 tanggal 17 Maret 2017 telah dilakukan antara EDDY JUWONO dengan TM HANDONO yang diterbitkan oleh Pejabat PPAT PAULUS OLIVER YOESOEF SH. yang mana peralihan

  Menyatakan AKTA JUAL BELI No:208 / 2017 tanggal 17 Maret 2017 telahdilakukan antara EDDY JUWONO dengan TRI HANDONO yang diterbitkan olehPejabat PPAT PAULUS OLIVER YOESOEF SH. yang mana peralihan haknya jugatelah didaftarkan atas nama TRI HANDONO di Kantor Pertanahan KabupatenMalang tanggal 21 Maret 2017 atas tanah dan bangunan di J1.Ciliwung No.28,Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang Luas 664 Meter Persegidengan nomor Sertifikat 2408 dan batasbatas : Sebelah Timur : J1.Citarum ;Sebelah

  Menyatakan AKTA JUAL BELI No: 208/2017 tanggal 17 Maret 2017 telahdilakukan antara EDDY JUWONO dengan TRI HANDONO yang diterbitkan olehPejabat PPAT PAULUS OLIVER YOESOEF SH. yang mana peralihan haknya jugatelah didaftarkan atas nama TRI HANDONO di Kantor Pertanahan Kota Malangtanggal 21 Maret 2017 atas tanah dan bangunan di J1.Ciliwung No. 28, kelurahanPurwantoro, kecamatan Blimbing, kota Malang, luas 664 meter persegi denganPutusan Nomor : 57/Pdt.G/2017/PN.Mlg Halaman 15 dari 55 halaman Nomor Sertifikat

  Nasional akan tetapi saksi tidak mengetahui perihal adanya surat tersebutkarena ketika itu saksi belum bertugas pada Badan Pertanahan Nasional Kota MalangPutusan Nomor : 57/Pdt.G/2017/PN.Mlg Halaman 26 dari 55 halamansedangkan mengenai bukti surat P14 sepengetahuan saksi adalah surat yang diterimapada bagian Seksi Tata Usaha Badan Pertanahan Kota Malang ; Bahwa saksi mengetahui Sertifikat atas obyek sengketa yaitu Sertifikat HakMilik No. 2408 sebagaimana bukti surat T11 yang telah ada pencatatan peralihan

  haksedangkan bukti bertanda P10 merupakan Sertifikat Hak Milik No. 2408 yang belum ada pencatatan peralihan hak nya ; Bahwa saksi mengetahui proses Balik Nama Sertifikat Hak Milik No. 2408 dariEDDY JUWONO (TERGUGAT I) menjadi atas nama TRI HANDONO(TERGUGAT II) berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat oleh Notaris PAULUSOLIVER YOESOFF ; Bahwa perihal adanya blokir turut dipertimbangkan dalam proses Balik NamaSertifikat akan tetapi pihak Badan Pertanahan Nasional telah memberitahukankewajiban Pemohon

  blokir dalam surat balasan apabila tidak diindahkan atau disertaidengan Putusan Pengadilan Negeri maka proses Balik Nama Sertifikat tersebut akan diteruskan ; Bahwa apabila terdapat surat pemberitahuan adanya gugatan terhadap obyekyang diajukan peralihan hak, maka surat tersebut akan disimpan dalam arsip BadanPertanahan Nasional Kota Malang dan sepengetahuan saksi dalam perkara ini, tidakada surat pemberitahuan mengenai adanya sengketa yang dikirimkan pada Badan Pertanahan Nasional ;Terhadap materi

• Bahwa untuk mengetahui peralihan tanah dan bangunan rumahmilik Penggugat tersebut maka Penggugat meminta bantuan kepadasahabat Penggugat yang adalah seorang pengacara yang bernamaMUHAMMAD MUZANI, SH untuk bersurat kepada Kepala KantorPertanahan Kota Mataram guna mendapatkan informasi resmi terkaitperalihan tanah atas hak sengketa tersebut dan dari kantor pertahanankota mataram telah memberikan jawaban resmi dengan surat Nomor1164/300.752.71/V/2016.

  Bahwa setelah Penggugat menerima surat resmi dari KantorPertanahan Kota Mataram tersebut diatas maka Penggugat sangatterkejut karena Penggugat sama sekali tidak pernah menandatangalselembar surat apapun dalam penjualan atau peralihan hak kepadaHalaman 7 dari 63 Putusan Nomor 251/Pdt.G/2018/PN MtrSiapapun atas tanah sengketa miliknya tersebut terlebih lagi Penggugat tidak pernah bertemu dan tidak mengenal Notaris Nengah SukmaMulyawan, SH (Tergugat IV), apalagi menandatangani akta Jual BelliNomor 95

  Bahwa berdasarkan peralihan hak atas tanah sengketa dengancara melawan hukum yang diperoleh Gede Laken (Tergugat V)selanjutnya Gede Laken telah mengontrakkan tanah sengketa tersebutkepada Riky Gunawan (Tergugat VI) sebesar Rp. 35.000.000 per tahunsejak tahun 2007 sampai diajukannya gugatan ini sehingga denganperbuatan tersebut Penggugat telah mengalami kerugian penyewaanrumah sejak 2007 hingga 2018 menjadi 11 tahun x Rp. 35.000.000 = Rp.385.000.000.22.

  Kewengangan AbsolutBahwa dalam dalil Gugatan Pengugat pada angka 22 (dua puluh dua)halaman 7 (tujuh) yang intinya menyatakan "bahwa dengan digugatnyaKepala Badan Pertanahan Nasional Kota Mataram dalam perkara inikarena kurang cermat dalam meneliti dan meneliti syaratsyaratpermohonan dari Gede Leken...dst" serta dalam Petitium angka 8(delapan) halaman 8 (delapan) yang intinya menyatakan "Menyatakanhukum peralihan SHM No. 577/Pagutan An.

• WAN RIDWAN ;Halaman 2 dari 60 halaman Putusan Nomor: 155/G/2015/PTUN.JKT.2.Staf Peralihan, Pembebanan Hak danPPAT ;Kesemuanya Warga Negara Indonesia,Pekerjaan : Pegawai Badan PertanahanNasional Republik Indonesia berkantor padaKantor Pertanahan Kota Administrasi JakartaPusat Propinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta,selanjutnya disebut sebagai ......... TERGUGAT ;SILVIA ANDREA ARDI WIBOWO, Warga Negara Indonesia,bertempat tinggal di Jalan DR.

  AbdulAzis Malik yang berupa RUMAH atau bangunan, ataupun pemindahanhak (cesie) sebagaimana yang dimaksudkan oleh Penggugat dalamgugatannya; oleh karenanya Penggugat harus membuktikan kebenarandan keabsahannya peralihan hak milik atas tanah tersebut ;6. Bahwa selain daripada itu : Surat Perjanjian Persetujuan Bersama Fatwa over P.B RumahNegara Gol. Ill antara Soleiman Abdullah dengan Drs. H.

  Abdul Azis Malik, No. 516 tanggal 30Desember 1989 yang dibuat oleh Notaris JL Waworuntu ;yang dibuat sebelum Solaeman Abdullah memperoleh HAK MILIK padatahun 2009 tersebut, adalah tidak ada relevansinya dan tidak dapatdipergunakan sebagai BUKTI PERALIHAN HAK ATAS TANAHNEGARA yang baru diperoleh ROHAMAH selaku Ahli Waris SolaemanAbdullah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor PertanahanKota Administrasi Jakarta Pusat, tanggal 10 Juni 2014, No. 647 /HM/BPN.31.71.KNF /2014 ;.

  Malik dengan Soleiman Abdulah ; Saksi menerangkan bahwa benar anak anak alm SoleimanAbdulah sebagai ahli waris menolak untuk membantu dalam prosesberkaitan dengan pengurusan jual beli, sehingga prosespengurusan peralihan dan pelepasan hak menjadi kendala ;B DEWARUCI YUSPIANTO R, yang pada pokoknya memberikanketerangan sebagai berikut :Halaman 44 dari 60 halaman Putusan Nomor: 155/G/2015/PTUN.JKT.Saksi kenal dengan bapak Drs. HAA.

  Abdul Azis Malik adalah sengketa keperdataanyang tidak menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta untuk mengadilinya ;Bahwa bukti bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut bukanmerupakan BUKTI KEPEMILIKAN yang sah menurut Hukum, olehkarenanya Penggugat harus membuktikan kebenaran dankeabsahan peralihan hak kepemilikan yang dimaksudkannyatersebut melalui peradilan perdata.