Ditemukan 22312 data
Urut Berdasarkan
Penelusuran terkait :
Kepala kepolisian daerah lampung;
Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah
di kabupaten sinjai
Kepala kepolisian daerah sumatera selatan;
Penghinaan terhadap calon kepala daerah
Komisi pemilihan umum daerah
Kpud
Pilkada
Peraturan daerah
Keputusan kepala daerah
Kewenangan administrasi
Pajak
Insentif
Erliansyah vs kepala kepolisian daerah aceh;;
Hamdani vs kepala kepolisian daerah aceh;;
Pemerintahan daerah
Pemerintah daerah
Putus : 13-06-2022 — Upload : 14-07-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1815 K/Pdt/2022 Tanggal 13 Juni 2022 — GUBERNUR KEPALA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH vs NYONYA PUANAH, dkk
109 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
109 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
GUBERNUR KEPALA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH vs NYONYA PUANAH, dkk
Putus : 23-03-2016 — Upload : 02-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2967 K/Pdt/2015 Tanggal 23 Maret 2016 — BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN BANDUNG, dkk vs. DEWI KURAESIN, dkk
33 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
33 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN BANDUNG, dkk vs. DEWI KURAESIN, dkk
BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN BANDUNG,berkedudukan di Jalan Raya Soreang Nomor 141 diSoreang, Kabupaten Bandung;2. CAMAT KECAMATAN BALE ENDAH KABUPATENBANDUNG, berkedudukan di Jalan Adipati KertamanahNomor 2 Bale Endah;3. LURAH KELURAHAN BALE ENDAH KABUPATENBANDUNG, berkedudukan di Jalan Adikusumah Nomor 14Bale Endah;Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada H.
Nomor 2967 K/Pdt/2015Pemohon Kasasi BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN BANDUNG dankawankawan tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari ParaPemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah,maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalamtingkat kasasi ini;Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan
Putus : 30-10-2018 — Upload : 27-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2623 K/Pdt/2018 Tanggal 30 Oktober 2018 — MANSUR VS BUPATI BUOL, KEPALA DAERAH
PEMERINTAHAN KABUPATEN BUOL
80 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
80 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
MANSUR VS BUPATI BUOL, KEPALA DAERAHPEMERINTAHAN KABUPATEN BUOL
Putus : 28-09-2017 — Upload : 04-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 600 PK/Pdt/2017 Tanggal 28 September 2017 — PT CITRA KURNIA MEGAH vs GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
52 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
52 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT CITRA KURNIA MEGAH vs GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
., dan kawankawan, Para Advokat, berkantor diApartemen Patri Park Lantai 23 Unit 2307 Kavling 57, Jalan D.1.Panjaitan, Cawang, Jakarta Timur, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 2 Mei 2017;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat;LawanGUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 89Jakarta Pusat, diwakili oleh Fauzi Bowo, Gubernur ProvinsiDaerah Khusus Ibukota Jakarta, dalam hal ini memberi kuasakepada Haratua DP Purba, S.H., Kepala Sub bagian
DKIJakarta kepada Gubernur Kepala Daerah Khusus lbukota Jakarta Nomor09/1.711.322, tanggal 23 Januari 2006 pada bagian II Analisa Masalah poin3 menegaskan bahwa: Menunjuk/memperhatikan Surat/Data dari BiroPerlengkapan Provinsi DKI Jakarta atas bidang tanah dimaksud, sejaktanggal 12 Mei 2004 terdaftar sebagai aset Pemda Provinsi DKI Jakarta,namun secara historis tidak terdapat peralinan hak, olen karena secarahukum berdasarkan Undang Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960,keberadaan bangunan tersebut di atas
Putus : 08-10-2015 — Upload : 05-04-2016
Putusan PT SEMARANG Nomor 313/Pdt/2015/PT SMG Tanggal 8 Oktober 2015 — Bupati Kepala Daerah Kabupaten Tegal, dkk
41 — 10
41 — 10
Bupati Kepala Daerah Kabupaten Tegal, dkk
., danTamrin Mahatmanto, S.H. seluruhnya Advokat pada forum PengusahaSwasta Nasional Jasa Konstruksi (FPSNJK), beralamat di Jalan WatesKilometer 3 Nomor 12 Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusustertanggal 28 April 2015; semula sebagai PENGGUGAT , sekarang sebagaiPEMBANDING ;MELAWAN1 Bupati Kepala Daerah Kabupaten Tegal, beralamat di Jalan Dr.
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerahsebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan KeduaPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang PedomanPengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa Pemegangkekuasaan pengelolaan keuangan daerah adalah kepala daerah yang karenajabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhanpengelolaan keuangan daerah .
Selanjutnya pada Pasal 5 Ayat (3) huruf c,menyebutkan bahwa Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaanpengelolaan keuangan daerah melimpahkan sebagian atau seluruhnyakekuasaannya kepada Kepala SKPD selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
Putus : 10-08-2018 — Upload : 14-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 323 PK/Pdt/2018 Tanggal 10 Agustus 2018 — BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN SAMBAS VS LIU TJHOEN NGO alias ANGO
95 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
95 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
M E N G A D I L I:- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN SAMBAS tersebut;- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1900 K/Pdt/2015 tanggal 6 Januari 2016;MENGADILI KEMBALI:Dalam Eksepsi- Menolak eksepsi untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;2.
BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN SAMBAS VS LIU TJHOEN NGO alias ANGO
PUTUSANNomor 323 PK/Pdt/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata dalam pemeriksaan peninjauan kembali telahmemutus sebagai berikut dalam perkara:BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN SAMBAS,berkedudukan di Jalan Pembangunan Sambas, KecamatanSambas, Kabupaten Sambas, diwakili oleh H.
membayar biayaperkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam pemeriksaan peninjauankemball ini;Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang UndangNomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI: Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali BUPATI KEPALA
DAERAH KABUPATEN SAMBAS tersebut; Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1900 K/Pdt/2015tanggal 6 Januari 2016;MENGADILI KEMBALI:Dalam Eksepsi Menolak eksepsi untuk seluruhnya;7 dari & hal.
Register : 24-10-2016 — Putus : 15-12-2016 — Upload : 11-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 169 PK/TUN/2016 Tanggal 15 Desember 2016 — INDO ALAM MAKMUR VS BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BERAU;
111 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
111 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
INDO ALAM MAKMUR VS BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BERAU;
., & Partners,beralamat di Jalan Dinoyo Nomor 49, Surabaya, dan di EquityTower Building, Lantai 35, Suite 35 C, Jalan Jenderal SudirmanKavling 5253, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khususbertanggal 22 Juli 2016;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat:;melawan:BUPAT KEPALA DAERAH TINGKAT II BERAU,berkedudukan di Jalan APT. Pranoto Nomor 1, Tanjung Redeb,Kalimantan Timur;Dalam hal ini memberi kuasa kepada:1. Drs. H.
usaha yang diberikansebelumnya; Bahwa sikap Pemohon Kasasi mengeluarkan Keputusan Tata UsahaNegara objek sengketa, dinilai sebagai upaya untuk mengontrolkelestarian hutan yang berdampak pada pembangunan yangberwawasan lingkungan sebagaimana diatur pada UndangUndangNomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan PengelolaanLingkungan Hidup;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapatMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonankasasi dar Pemohon Kasasi: Bupati Kepala
Daerah Tingkat Berau;Bahwa pertimbangan dalam putusan Judex Facti tersebut telah melanggarPasal 45A UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atasUndangundang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung(selanjutnya disebut VUMA), yang menyebutkan:Halaman 11 dari 16 halaman.
Putus : 07-12-2020 — Upload : 02-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3537 K/Pdt/2020 Tanggal 7 Desember 2020 — ABDUL WAHAB VS GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR, DKK
56 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
56 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
ABDUL WAHAB VS GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR, DKK
Putus : 28-05-2021 — Upload : 02-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 872 K/Pdt/2021 Tanggal 28 Mei 2021 — GUBERNUR KEPALA DAERAH IBUKOTA JAKARTA, dk. VS PT ADITARINA ARISPRATAMA, dkk.
142 — 88 — Berkekuatan Hukum Tetap
142 — 88 — Berkekuatan Hukum Tetap
GUBERNUR KEPALA DAERAH IBUKOTA JAKARTA, dk. VS PT ADITARINA ARISPRATAMA, dkk.
PUTUSANNomor 872 K/Pdt/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagaiberikut dalam perkara:1.GUBERNUR KEPALA DAERAH IBUKOTA JAKARTA,berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 89, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, diwakili oleh AniesBaswedan, Ph.D., Gubernur Provinsi Daerah Khususlbukota Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepadaYosa Sentana Gurmilang, S.H., M.H., dan kawankawan,Para Pegawai Biro Hukum Setda
Nomor 413PK/Pdt/2018, juncto Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2586K/PDT/2016 tanggal 14 Desember 2016 yang menguatkan PutusanPengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 20/PDT/2016/PT.DKI., tanggal29 Februari 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri JakartaPusat Nomor 589/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst., tanggal 13 Juli 2015 tersebutdengan menjatuhkan putusan yang pada pokoknya amarnya adalahberbunyi sebagai berikut:Mengadili: Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari PemohonPeninjauan Kembali GUBERNUR KEPALA
DAERAH IBUKOTAJAKARTA, tersebut ;Halaman 7 dari 11 hal.
GUBERNUR KEPALA DAERAH IBUKOTA JAKARTA, dan 2. DINASKESEHATAN PROVINSI DAERAH IBUKOTA JAKARTA, tersebut;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor8/PDT/2020/PT.DKI., tanggal 1 April 2020 yang membatalkan PutusanPengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 129/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst.
Putus : 22-12-2017 — Upload : 23-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2935 K/Pdt/2017 Tanggal 22 Desember 2017 — GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA VS SURIAH binti AMAT, DKK
250 — 133 — Berkekuatan Hukum Tetap
250 — 133 — Berkekuatan Hukum Tetap
GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA VS SURIAH binti AMAT, DKK
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telan memutus sebagai berikutdalam perkara:GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 89, JakartaPusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Solafide Sihite, S.H.
berkekuatan hukum tetap danpenerimaan uang ganti rugi tanah dari Tergugat Il dan Tergugat Ill sertapengukuran tanah oleh Turut Tergugat II, olen karena pihakpihak tersebuttidak melakukan tindak pidana/perbuatan melawan hukum maka tidak dapatdinyatakan tidak sah;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyataPutusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara ini tidakbertentangan dengan hukum dan/atau undangundang, maka permohonankasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Gubernur Kepala
Daerah Khususlbukota Jakarta tersebut harus ditolak:Menimbang, bahwa oleh permohonan kasasi dari Pemohon Kasasiditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasidihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang UndangNomor 3
Putus : 21-03-2006 — Upload : 10-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 401K/TUN/1999 Tanggal 21 Maret 2006 — NGADI MULJADI ; KEPALA KANTOR SOSIAL POLITIK KEPALA DAERAH TINGKAT II KEDIRI
85 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
85 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
NGADI MULJADI ; KEPALA KANTOR SOSIAL POLITIK KEPALA DAERAH TINGKAT II KEDIRI
Ngadi Muljadi yang diajukan kepadaKakansospol Dati Kediri perihal, pemberian stempel wajib lapor (Walap) SBGpada daftar namanama bekas tahanan narapidana/Walap G.30 S PKI danpemberian tanda huruf ET pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) tanggal 25Agustus 1998 yang tembusannya kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat IlKediri hingga saat ini tidak ada keputusan/tanggapan, maka hak tersebutdianggap telah menolak mengeluarkan keputusan pasal 3 Undangundang No.5 Tahun 1986.
Putus : 12-03-2014 — Upload : 08-01-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 487/PDT.G/2013/PN.SBY Tanggal 12 Maret 2014 — ABDUL WAHAB
melawan
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR DKK
29 — 0
29 — 0
ABDUL WAHAB melawanGUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR DKK
Register : 23-04-2012 — Putus : 22-11-2012 — Upload : 12-07-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 195/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Pst Tanggal 22 Nopember 2012 — PT CITRA KURNIA MEGAH >< GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
125 — 21
125 — 21
PT CITRA KURNIA MEGAH >< GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Register : 21-01-2016 — Putus : 06-04-2016 — Upload : 22-06-2016
Putusan PT JAKARTA Nomor 36/PDT/2016/PT.DKI Tanggal 6 April 2016 — ADJI DJUCHRAN PRANOTO DKK >< KEPALA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA CS
32 — 17
32 — 17
ADJI DJUCHRAN PRANOTO DKK >< KEPALA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA CS
Putus : 05-02-2012 — Upload : 12-10-2012
Putusan PT PALEMBANG Nomor 15/Pdt./2012/PT.PLG Tanggal 5 Februari 2012 — GUBERNUR SELAKU KEPALA DAERAH SUMATERA SELATAN, vs 1. HARIANTO SETIAWAN dk
27 — 17
27 — 17
GUBERNUR SELAKU KEPALA DAERAH SUMATERA SELATAN, vs 1. HARIANTO SETIAWAN dk
./2012/PT.PLGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPENGADILAN TINGGI PALEMBANG, yang memeriksa dan mengadiliperkaraperkara Perdata dalam Tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara antara :GUBERNUR SELAKU KEPALA DAERAH SUMATERA SELATAN,beralamat di Jalan Kapten A. Rivai kotaPalembang, dalam hal ini diwakili olehkuasa hukumnya Ardiansyah,SH, Advokatyang beralamat di Law Office Jalan SekipBendung Lr.
Register : 02-10-2014 — Putus : 04-03-2015 — Upload : 04-03-2015
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 27/G/2014/PTUN-SMD Tanggal 4 Maret 2015 — INDO ALAM MAKMUR;
melawan
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BERAU;
108 — 28
108 — 28
INDO ALAM MAKMUR;melawanBUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BERAU;
,M.Hum, Jalan Pemuda I Nomor 14 Samarinda.Untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;MELAWANBUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BERAU, berdudukandijalan APT. Pranoto Nomor. 1 Tanjung Redeb;Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor. 180/338a/HK/2014 tanggal 24 Oktober 2014 memberikan kuasa kepada:Drs. HJJONIE MARHANSYAH/19580617198511101Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil,Jabatan : Sekretaris Daerah Kabupaten Berau,Kewarganegaraan : Indonesia,2.
Putus : 14-12-2016 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2586 K/PDT/2016 Tanggal 14 Desember 2016 — GUBERNUR KEPALA DAERAH IBUKOTA JAKARTA, dk. VS PT ADITARINA ARISPRATAMA, dk.
82 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
82 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
GUBERNUR KEPALA DAERAH IBUKOTA JAKARTA, dk. VS PT ADITARINA ARISPRATAMA, dk.
PUTUSANNomor 2586 K/Pdt/2016DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikutdalam perkara:1.GUBERNUR KEPALA DAERAH IBUKOTA JAKARTA,berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Selatan, JakartaPusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Solfide Sihite,S.H., M.H., dan kawankawan, Para Pegawai Biro HukumSetda Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta, berkantor diJalan Merdeka Selatan, Nomor 89, Kota AdministrasiJakarta Pusat
Bahwa dengan Surat Nomor 208/1.711, tertanggal 22 Januari 1991Gubernur Kepala Daerah Khusus lbukota Jakarta dalam menjawab SuratMenteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 444/Men.Kes/IX/1990tertanggal 18 September 1990 tersebut di atas, tegastegas Tergugat IImembenarkan dan menyetujui pertimbangan serta kesimpulan Tergugat dalam suratnya tersebut di atas (Surat Nomor 444/Men.Kes/IX/1990tertanggal 18 September 1990) untuk mengembalikan bidang tanah danbangunan yang dipinjam (objek perkara) kepada
GUBERNUR KEPALA DAERAH IBUKOTA JAKARTA danPemohon Kasasi Il.
Register : 15-01-2016 — Putus : 29-02-2016 — Upload : 09-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 22 K/TUN/2016 Tanggal 29 Februari 2016 — BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BERAU VS PT. INDO ALAM MAKMUR;
71 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
71 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BERAU VS PT. INDO ALAM MAKMUR;
PUTUSANNomor 22 K/TUN/2016DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT Il BERAU, berkedudukan diJalan APT. Pranoto Nomor 1, Tanjung Redeb, Kalimantan Timur;Selanjutnya memberi kuasa kepada :1. Drs. H. Jonie Marhansyah, Sekretaris Daerah Kabupaten Berau;2. Drs. H. Anwar, Asisten Pemerintahan Sekretariat Daeah KabupatenBerau;3. H.
Register : 03-07-2017 — Putus : 09-11-2017 — Upload : 09-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 47 P/HUM/2017 Tanggal 9 Nopember 2017 — SUMBER KENCANA GRAHA VS GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA;
133 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
133 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
SUMBER KENCANA GRAHA VS GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA;
PUTUSANNomor 47 P/HUM/2017DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil atasPasal 2 Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus lbukota Jakarta Nomor640 Tahun 1992 tentang Ketentuan Terhadap Pembebasan Lokasi/LahanTanpa Izin Dari Gubernur Kepala Daerah Khusus lbukota Jakarta (LD Tahun1992 Nomor 4A Seri D Nomor 76) dan Pengaturan Pertama, Kedua dan KetigaKeputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta Nomor
Bahwa dengan merujuk kepada hierarki Peraturan PerundangUndangansebagaimana disebutkan dalam UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 diatas, Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus lbukota Jakarta Nomor640 Tahun 1992 Tentang Ketentuan Terhadap Pembebasan Lokasi/LahanTanpa Izin Dari Gubernur Kepala Daerah Khusus lbukota Jakarta (LDTahun 1992 Nomor4A Seri D Nomor 76); dan Keputusan Gubernur ProvinsiDaerah Khusus lbukota Jakarta Nomor 1934/2002 Tentang KetentuanPerhitungan Nilai Kewajiban Penyediaan Bangunan
Putusan Nomor 47 P/HUM/2017Undang atau peraturan lain yang lebih rendah yang pembentukannyadiperintahkan dan/atau didelegasikan oleh UndangUndang;Bahwa Pemohon yang mempunyai hakhak sebagaimana diuraikan dalamangka 2 di atas, merasa dirugikan hakhaknya dengan berlakunya normaPasal 2 Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus lbukota Jakarta Nomor640 Tahun 1992 Tentang Ketentuan Terhadap Pembebasan Lokasi/LahanTanpa Izin Dari Gubernur Kepala Daerah Khusus lbukota Jakarta (LDTahun 1992 Nomor 4A Seri D
Daerah Khusus lbukotaJakarta.
, dankriteria/rinciannya ditetapbkan oleh Gubernur Kepala Daerah Khusus lbukotaJakarta;Diwajibkan membiayai dan membangun sampai siap pakai bangunansarana dan atau, prasarana lainnya berdasarkan skala prioritas kebutuhanyang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota JakartaBahwa selanjutnya pengaturan Pertama Keputusan Gubernur ProvinsiDaerah Khusus lbukota Jakarta Nomor 1934 Tahun 2002 yang dimohonkankeberatannya untuk diuji dalam permohonan ini, mengatur bahwakewajibankewajiban bagi
Register : 23-08-2012 — Putus : 16-01-2013 — Upload : 24-04-2013
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 30/G.TUN/2012/PTUN.JPR Tanggal 16 Januari 2013 — M.Div;
VS
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN INTAN JAYA
95 — 18
95 — 18
M.Div;VSPANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN INTAN JAYA
kabupaten Intan Jaya Papua ;Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada PETRUS P.ELL, SH, RAHMAN RAMLI, SH, JOHANIS H.MATURBONGS, SH, dan YOHANIS GEWAB, SH,semuanya Warganegara Indonesia, adalah ParaAdvokat/Konsultan Hukum dan Asisten pada KantorAdvokat/Konsultan Hukum PIETER ELL, SH &REKAN, Beralamat di Jalan Sosial No. 31A PadangBulan Distrik Heram Kota Jayapura, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tertanggal 22 Agustus 2012 ;Selanjutnya disebut sebagai PARAPENGGUGAT ;MELAWANPANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KEPALA
DAERAH DANWAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN INTANJAYA, Berkedudukan di Jalan Padat karya Yokatagapa Sugapa Provinsi Papua ;Selanjutnya disebutsebagai TERGUGAT,Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tersebut telah membaca ;l.Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor :30/PENDIS/2012/PTUN.JPR, tanggal 03 September 2012, TentangPenetapan Lolos Dismissal Proses ;.
diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanTata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 23 Agustus 2012, denganregister perkara Nomor : 30/G.TUN/2012/PTUN.JPR, yang manadinyatakan telah diperbaiki tertanggal 27 September 2012, padapokoknya mengemukakan alasanalasan dalam gugatan sebagai berikutBahwa yang menjadi objek Gugatan dalam perkara ini adalah :Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum kabupaten Intan Jaya Nomor30/Panwas/IJ/10/VIII/2012, tanggal 10 Agustus 2012, Perihal PembatalanPleno Penetapan Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah KabupatenIntan jaya di Jayapura ;20n nomen nnn ennaMenimbang, bahwa menurut dalil Para Penggugat, penerbitanobjek sengketa a quo bertentangan dengan Peraturan PerundangUndangan dan Asasasas Umum Pemerintahan Yang Baik sehinggadalam tuntutannya dimohonkan kepada Pengadilan Tata Usaha negarajayapura untuk menyatakan batal atau tidak sah dan memerintahkanTergugat mencabut objek sengketa ; Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut,Pengadilan telah memanggil