RUSLI TAMBIALIlawanDireksi Perusahaan PT. Indonesia Permai di Ambon

CORNELIS LUMANSIK VS DIREKSI PT. OMBAK PUTIH : JOHN CHARLES PRIEBE

Ombak Putih yangdipimpin oleh Tergugat sejak awal Juli 2010, dimana Penggugatdipekerjakan oleh Direksi Perusahan Sdr. Syvaln Croise, secara lisandengan jabatan Port Captain/DPA;Bahwa hakhak Penggugat sejak bekerja hingga Desember 2010 olehTergugat belum diberikan.

Ombak Putlh John Charles Priebe(Tergugat) dengan Nomor 012/DPA/POP 12 dan Surat Keputusan Nomor004/DIR/POP/12 tertanggal 1 April 2012 yang mengangkat danmenetapkan kembali Penggugat dengan Jabatan DPA/ManajerOperasional;Bahwa Syvain Croise (Managing Director) dan Dirk Bergsma (Komisaris)merupakan Direksi PT.

Bahwa pernyataan Penggugat dalam Posita 4 tercantum menyatakanManaging Director dan Komisaris merupakan Direksi PT OmbakPutih dan berdasarkan UU Perseroan 40 Tahun 2007 Pasal 92 ayatHalaman 9 dari 27 halaman. Putusan Nomor 410 K/Pdt.SusPHI/2016(1) Berwenang menjalankan pengurusan untuk melakukankepentingan perseroan. Hal ini jelas tidak benar serta rancu ataukabur, karena Direktur dan Komisaris merupakan jabatan yangterpisah serta mempunyai tugas dan kewajiban yang berbeda.

Selainitu, Pasal 92 ayat (1) secara lengkap tercantum "Direksi menjalankanpengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuaidengan maksud dan tujuan Perseroan". Pasal ini sebagai bagian dariBagian Kesatu yang hanya mengatur tentang Direksi saja (tidaktermasuk Komisaris), karena aturan mengenai Komisaris telah diaturdalam Bagian lain yaitu Bagian Kedua Pasal 108 s/d. Pasal 121;d. Dalam Posita 8 terjadi kerancuan dalam pernyataan "melalui pihakHRD PT.

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi DIREKSI PT BERKAH BATU BANAWA tersebut;2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

DIREKSI PT BERKAH BATU BANAWA VS CV AD PLUS, dk

berwenang atau melampaui bataswewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang UndangNomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubahdan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahankedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyatabahwa putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Palu dalam perkara ini tidakbertentangan dengan hukum dan/atau undangundang, maka permohonankasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: DIREKSI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi DIREKSI PTBERKAH BATU BANAWA tersebut;2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalamtingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakimpada hari Jumat, tanggal 10 Agustus 2018 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H.,C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agungsebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Drs.

SOEHANDONO, SH, DK VS DIREKSI PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X (Persero),

SOEHANDONO, bertempat tinggal di JalanDiponegoro No. 9, Desa Pecoro, Kecamatan Rambipuji, KabupatenJember; dalam hal ini memberi kuasa insidentil kepadaSoehandono, SH, yang bertindak untuk diri sendiri dan juga selakukuasa dari istrinya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23Desember 2008 ;Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi /Tergugat II dan HI/ Para Pembanding ;melawan :DIREKSI PT.

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Direksi PT. RADANA FINANCE/PT.HD.FINANCE tersebut;

Direksi PT. RADANA FINANCE/PT. HD. FINANCE VS BONGRIS PASARIBU

Bahwa ternyata Putusan Judex Facti mengabulkan gugatan Penggugat/Pekerja sebesar Rp64.680.000,00 (enam puluh empat juta enam ratus tigadelapan puluh ribu rupiah), yang dalam hal ini melanggar ketentuan Pasal178 HIR/Pasal 189 Rbg;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkanpermohonan' kasasi dari Pemohon Kasasi: Direksi PT.

Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang UndangNomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Direksi

RACHMAT MUJIONO lawan DIREKSI PT. BANK SYARIAH BUKOPIN

HARIYANTO melawan DIREKSI PT. BANK MEGA SYARIAH KCP PEMALANG COMAL

M E N G A D I L I ;

DALAM EKSEPSI

• Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan surat Keputusan Direksi PT.

Perkebunan Nusantara II) untuk membayar uang Santunan Hari Tua (SHT) dan uang pindah rumah kepada Penggugat sesuai ketentuan pasal 60 Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Direksi PT.Perkebunan Nusantara II dengan Serikat Pekerja Perkebunan (SPBUN) periode 2018 2019 dan Surat Keputusan Direksi PT.Perkebunan Nusantara II Nomor : 2.6/Kpts/20/I/2018 tanggal 23 Januari 2018 sebesar Rp.70.985.328,00 (tujuh puluh juta Sembilan ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah, dengan

Penggugat:
RUSLAN
Tergugat:
DIREKSI PT.PERKEBUNAN NUSANTARA II

Menyerahkan rumah dinas yang ditempat kepadaPerusahaan.Diktum Keempat Surat Keputusan Direksi PT.

Menyerahkan rumah dinas yang ditempati kepadaPerusahaan.e Diktum Keempat Surat Keputusan Direksi PT.

PerkebunanNusantara Il bukan organ dari irechtspersoon sebagaimana gugatanPenggugat, karena direksi/direktur hanya bertindak mewakili(representative) Perusahaan di depan Pengadilan dimana kedudukandan kapasitasnya bersifat demi hukum. Oleh sebab itu kedudukandirektur/direksi disebut perwakilan atau kuasa menurut hukum (wettelijkevertegenwoording).

, dan Dewan Komisaris.Bahwa Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luarpengadilan.Bahwa Dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari 1 (Satu) orang, yangberwenang mewakili Perseroan adalah setiap anggota Direksi, kecuallditentukan lain dalam anggaran dasar.Menimbang, bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, makakeberatan Tergugat yang menyatakan bahwa Keliru Pihak yang ditarik sebagaiTergugat (Error In Persona). adalah tidak beralasan dan berdasarkan hukumdan oleh karena itu haruslah

Menyerahkan rumah dinas yang ditempat kepada Perusahaan.Diktum Keempat Surat Keputusan Direksi PT.

MARLIZAVSDIREKSI PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk, DK

DIREKSI PT. BALAI LELANG SURYA, berkedudukan diJakarta, Komplek Mega Kemayoran Kantor Blok E Nomor 12,Jalan Angkasa Kav. B.6, Kota Baru, Bandar Kemayoran,Jakarta Pusat;Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat Il, Il/ParaTerbanding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Hal. 1 dari 10 hal.

HASYIM DKK VS DIREKSI PT. LANNA HARITA INDONESIA

TRIYANTI HERISUSANTI melawan DIREKSI PD BPR BKK UNGARAN KABUPATEN SEMARANG

Seruni Raya No.19 Desa Wonoyoso Kecamatan mat Pringapus Kabupaten Semarang; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; MELAWANNama : DIREKSI PD BPR BKK UNGARAN KABUPATENJabatan SEMARANG;Tempat : Jl.

keputusan ini ternyata ada kekeliruan yang mendasar terutama status,jabatan dan tugas pekerjaan khususnya atas diri Penggugat.Tergugat telah mengingkari Surat Keputusan yang telah dibuatnya yakniSurat Keputusan Direksi PD BPR BKK Ungaran Kabupaten Semarang Nomor15/Kep Dir/ BPR BKK Ung/ V/ 06 tanggal 5 Mei 2006 bahwa Penggugatdipindahkan menjadi staf pada PD BPR BKK Ungaran Cabang Sumowono,dan surat keputusan Direksi PD BPR BKK Ungaran Kab.

Surat pernyataan Penggugatditandatangani bukan atas tekanan tetapi sukarela, waktu yang disediakanhanya 2x24 jam untuk mengambil keputusan, akhirnya Tergugat bersedia,maka diangkat dengan Surat Keputusan Direksi PD BPR BKK Ungarannomor 17/Kep Dir/BPR BKK Ung/VII/2010, tanggal 20 Juli2010. Surat Keputusan Direksi Nomor 15/Kep/Dir/BPR BKK Ung/V/06, sangatberbeda dengan Surat Keputusan Direksi Nomor : 17/Kep Dir/BPR BKK Ung/VII/2010. Karena Tergugat dalam status kontrak dan Calon Pegawai.

Fotokopi surat Direksi PD BPR BKK Ungaran Kab. Semarangkepada Ketua DPRD Kabupaten Semarang tanggal 22 Juli Halaman 23 dari 46 hal Putusan Nomor: 16/G/2012/PTUNSMG 2011 Nomor : 321/BPR BKK Ung/VII/11 perihal KlarifikasiInformasi (sesuai dengan aslinya); aesFotokopi surat Direksi PD BPR BKK Ungaran Kab.

Semarangkepada Penggugat tanggal 28 Juli 2011 nomor : 428/BPR BKKUng/VII/11 perihal Pemberhentian Sementara TriyantilHerisusanti (sesuai denganaslinya); 235Fotokopi Surat Keputusan Direksi PD BPR BKK Ungarantanggal 28 Juli 2011 Nomor : 36/Kep.Dir/VII/ 2011 tentangPemberhentian Sementara Calon Pegawai PD BPR BKKUngaran Kab. Semarang (sesuai dengan aslinya); 24.Fotokopi Surat Keputusan Direksi PD BPR BKK UngaranKab.

DAIFID MUCHTAR, S.E VS DIREKSI PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT BATIPUH

permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut, MahkamahAgung berpendapat:Bahwa keberatankeberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, olehkarena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 20Desember 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 28 Januari 2019dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti, dalam hal ini PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang tidak salahmenerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa Pemohon merupakan Direksi

BPR Batipuh/TermohonKasasi yang diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) sejak tanggal 11 April 2002 dengan persetujuan BankIndonesia tanggal 27 Maret 2002 Nomor 4/161/DPBPR/IdBPR/Pdg, dankemudian diberhentikan berdasarkan RUPS sebagai Direktur Utama PT.BPR Batipuh terhitung tanggal 14 November 2017;Bahwa sesuai ketentuan Pasal 98 ayat (1) Undang Undang Nomor 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, direksi adalah wakil dariperseroan, bukan pekerja sehingga tidak menjadi

---------------------------------------M E N G A D I L I----------------------------------------Dalam Penundaan :- Menyatakan Penetapan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara berupa : Surat Keputusan Direksi PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 164/KPTS/2013 Tanggal 8 Oktober 2013 Tentang Mutasi / Alih Tugas Pegawai PDAM Tirtanadi Provinsi Utara, atas nama Drs Irwansyah Siregar dari Jabatan semula Staf Ahli Direksi Bidang Keuangan menjadi Pegawai Bagian Umum dan Personalia

Menyatakan tidak sah : Surat Keputusan Direksi PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 164/KPTS/2013 Tanggal 8 Oktober 2013 Tentang Mutasi / Alih Tugas Pegawai PDAM Tirtanadi Provinsi Utara, atas nama Drs Irwansyah Siregar dari Jabatan semula Staf Ahli Direksi Bidang Keuangan menjadi Pegawai Bagian Umum dan Personalia Cabang Brastagi ; -------------------------------------------------------------------------------------3. Mewajibkan3.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut : Surat Keputusan Direksi PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 164/KPTS/2013 Tanggal 8 Oktober 2013 Tentang Mutasi / Alih Tugas Pegawai PDAM Tirtanadi Provinsi Utara, atas nama Drs Irwansyah Siregar dari Jabatan semula Staf Ahli Direksi Bidang Keuangan menjadi Pegawai Bagian Umum dan Personalia Cabang Brastagi ; -------------------------------------------4.

IRWANSYAH SIREGAR VS DIREKSI PDAM TIRTANADI PROVINSI SUMATERA UTARA

Bahwa tidak benar Penggugat dimutasikan / dialih tugaskan dari tugaslama Kepala Divisi Keuangan menjadi staf Ahli Direksi BidangKeuangan serta selanjutnya dimutasikan / dialih tugaskan kembaliberdasarkan KEPUTUSAN DIREKSI DIREKSI PDAM TIRTANADIPROPINSI SUMATERA UTARA NO. 164 / KPTS / 2013 tanggal 08Oktober 2013 memegang jabatan baru menjadi PEGAWAI BAGIANUMUM & PERSONALIA CABANG BERASTAGI oleh karena adanyakomentarkomentar Penggugat pada Koran Harian Tribun tertanggal16 Juni 2013 mengenai Kasus Hukum

Keputusan Direksi Perusahaan Air MinumTirtanadi Provinsi Sumatera Utara No. 148 / KPTS / 2008 khususnyaPasal 6 point d angka 1 ( satu ) adalah dalil yang sangat keliru danoleh karena itu haruslah Ditolak ; 10.Bahwa Objek Sengketa yaitu KEPUTUSAN DIREKSI PDAMTIRTANADI PROVINSI SUMATERA UTARA NO. 96 / KPTS / 2013Tentang PROMOS!

No. 164 / KPTS /2013 (Objek sengketa) Tergugat selaku Direksi telah lebih dahulumengadakan Rapat Dengan DEWAN PENGAWAS, pada hari Selasatanggal 16 07 2013 dimana dalam Rapat bersama antara DewanPengawas dengan Direksi tersebut telah menghasilkan keputusansuntuk Memberhentikan Penggugat selaku Kepala DevisiKeuangan PDAM Tirtanadi Prop Sumatera Utara dan dialihkanuntuk menduduki jabatan baru sebagai Staf Direksi PDAM34Tirtanadi dan selanjutnya Mengangkat Drs.

Wahril selakuKepala Cabang Medan Denai menjadi Kepala Divisi KeuanganPDAM Tirtanadi Propinsi Sumatera Utara ; 20.Bahwa selanjutnya mengenai adanya dulu dikeluarkan SuratKeputusan Direksi PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara No. 96 /KPTS / 2013 / tertanggal 16 Juli 2013 dan dilanjutkan dengan SuratKeputusan Direksi No. 164 / KPTS / 2013 ( Objek sengketa )sebenarnya tidak lah jadi masalah karena setelah Direksi( Tergugat ) bersama sama denganDewan Pengawas melihat dan menyikapi kembali untuk FORMASIPEGAWAI

Irwansyah Siregar sebagai Penggugat melawan Direksi PDAMTirtanadi Provinsi Sumatera Utara, (Bukti P1) ;Foto copy Surat Keputusan Direksi PDAM Tirtanadi Provinsi SumateraUtara No. 164/KPTS/2013, tanggal 08 Oktober 2013, Tentang Mutasi/Alih Tugas Pegawai PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara atasnama Drs.

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : DIREKSI PD. (PERUSAHAAN DAERAH) PASAR MEDAN tersebut ;

DIREKSI PD. (PERUSAHAAN DAERAH) PASAR MEDAN vs DONI POLIYANDRA, SE.

PUTUSANNo. 1058 K/Pdt.Sus/2010DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasitelah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :DIREKSI PD. (PERUSAHAAN DAERAH) PASAR MEDAN,berkedudukan di Jala Razak Baru No.1A Pasar Petisah Lantaill Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada H.REFMAN BASRI, SH., MBA, dkk Advokat pada Law Office H.Refman Basri, SH., MBA.

Bahwa pada tanggal 18 September 2009, tanpa pemberitahuan dan alasanyang jelas Tergugat tiba tiba telah memberhentikan Penggugat denganSurat Keputusan Direksi PD. Pasar Kota Medan, No. 814/3268/PDPKM/2009,tanggal 18 September 2009 ;. Bahwa memperhatikan konsideran membaca SK Direksi PD. Pasar KotaMedan No. 814/3268/PDPKM/2009, tentang Pemberhentian tersebut, bahwaHal. 1 dari 12 hal. Put.

Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Pasar KotaMedan No. 814/2200/PDPKM/2002 tertanggal 10 April 2002, diberhentikanoleh Penggugat D.R Tergugat D.C;Bahwa kesalahan Tergugat D.R /Penggugat D.C menyebabkandiberhentikan nya Penggugat oleh Penggugat D.R Tergugat D.Cdikarenakan tidak masuk bekerja selama 2 (dua) bulan awal Agustussampai akhir September 2009, sehingga telah melanggar KeputusanDireksi PD. Pasar Kota Medan No. 814/2200/PDPKM/2002 Jo.

No. 1058 K/Pdt.Sus/201010.kembali Tergugat D.R /Penggugat D.C sedangkan Tergugat D.R/Penggugat D.C telah melakukan kesalahan yang melanggar ketentuanKeputusan Direksi PD. Pasar Kota Medan No. 81412200/PDPKM/2002tertanggal 10 April 2002 Jo.

No. 1058 K/Pdt.Sus/2010MENGADILIMenolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : DIREKSI PD.(PERUSAHAAN DAERAH) PASAR MEDAN tersebut ;Memperbaiki putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Medan No. 46/G/2010/PHI.Mdn. tanggal 22 September 2010, sehinggaamar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :POKOK PERKARA1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja antar Penggugat dengan Tergugatsejak tanggal 22 April 2010.3.

MUHAMMAD RIFAI VS DIREKSI PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO), TBK;

Angka 4.8 huruf c SE Direksi PTBTN (Persero) Tbk, Nomor 43/DIR/CMO/2011 Indeks 153/P/HCENG/2011 tanggal 28 November 2011 menyebutkan PermohonanPeninjauan Kembali tersebut wajib diproses sesuai prosedur yangberlaku oleh HCD melalui LKS Bipartit Khusus dan KeputusanPeninjauan Kembali sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam butir4.8.a dilakukan oleh Direksi.

Hal ini melanggar Asasasas Umum Pemerintahan yangBaik (AAUPB) yaitu. asas kepastian hukum dan asastertibpenyelenggaraan negara;Bahwa Angka 4.5.2 SE Direksi PT BTN (Persero) Tbk, Nomor43/DIR/CMO/2011 Indeks 153/P/HCENG/2011 tanggal 28 November2011 juncto SE Direksi PT BTN (Persero) Tok, Nomor 66/DIR/HCD/2014tanggal 22 Desember 2014 LKS Bipartit Knusus bertugas yaitu:a.

Hal ini melanggar SE Direksi PT BTN(Persero) Tbk, Nomor 43/DIR/CMO/2011 tanggal 28 November 2011; Surat HCD PT BTN (Persero) Tbk, Nomor 885/HCD/HCM/IX/2015tanggal 17 September 2015 menyampaikan pemberitahuan kepadaPenggugat bahwa berdasarkan Keputusan Direksi tanggal 11September 2015 dilakukan PHK karena melakukan pelanggaran tatatertib/disiplin dan telah mendapat SP I, SP II dan SP III;Angka 4.8.1 huruf b SE Direksi PT BTN (Persero) Tbk, Nomor43/DIR/CMO/2011 Indeks 153/P/HCENG/2011 tanggal 28 November2011

28November 2011 juncto SE Direksi Nomor 66/DIR/HCD/2014tanggal 22 Desember 2014 Pasal 4.7.

Surat Keputusan Direksi PT BTN (Persero), Tok Nomor 530/DIR/2015 tentang Pemberhentian Pegawai;2.

KABELINDO MURNI, Tbk;DIREKSI PT. JAKARTA INDUSTRIAL ESTATE PULOGADUNG

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Direksi PT. ANDALAS MERAPI TIMBER tersebut;

Direksi PT. Andalas Merapi Timber VS 1. Suardi Syaip, DKK

RIDWAN WIJAYA, dkk Melawan DIREKSI PT. SEMEN BATURAJA (PERSERO), dkk.

DIREKSI PT. SEMEN BATURAJA = (PERSERO),berkedudukan dan beralamat di Jalan AbikusnoCokrosuyoso, Kertapati Palembang,2. TUAN ALIANTO SUTANTO, dalam hal inibertindak dalam kedudukannya sebagaiDirektur dari, dan karenanya untuk dan atasnama Perseroan Komanditer CV. Sumber Jaya,berkedudukkan di Kabupaten Daerah Tingkat IITangerang, beralamat di Jalan Boulevard RayaBlok BA 4. No. 17.

HARTONO VS DIREKSI PT BANK MANDIRI, Tbk. CABANG RENGAT, dkk

DIREKSI PT BANK MANDIRI, Tbk. CABANG RENGAT,berkedudukan di Jalan Letjen M.T. Haryono Sekip Hulu,Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri, Riau, Kode Pos29314, dalam hal ini diwakili oleh Hotma RumaParlindungan H, selaku Senior Vice President/RegionalCEO Sumatera 1 Region I/Sumatera PT Bank Mandiri(Persero), Tbk., memberi kuasa kepada Basril, S.H.

DIREKSI PDAM TIRTANADI PROV. SUMATERA UTARA VS DRS. IRWANSYAH SIREGAR;

Konkrit, karena secara nyata dan tertulis jelas mengenai diterbitkannyaObjek Gugatan a quo berupa Surat Keputusan Direksi PDAM TirtanadiProvinsi Sumatera Utara Nomor : 164/KPTS/2013 Tanggal 08 Oktober2013, tentang Mutasi/Alih Tugas Pegawai PDAM Tirtanadi ProvinsiSumatera Utara atas nama Drs. Irwansyah Siregar dari Jabatan semulaStaf Ahli Direksi Bidang Keuangan Jabatan baru menjadi PegawaiBagian Umum & Personalia Cabang Berastagi ;b.

Putusan Nomor 355 K/TUN/2014Bahwa pada saat ini Penggugat sedang mengajukan Gugatan terhadapTergugat atas dikeluarkannya Surat Keputusan Direksi PDAM TirtanadiProvinsi Sumatera Utara Nomor : 96/KPTS/2013 tentang Promosi DanMutasi/Alin Tugas Pegawai Pdam Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara atasnama Drs. Irwansyah Siregar dari jabatan semula Kepala Divisi KeuanganPDAM Tirtanadi Jabatan baru menjadi Staf Ahli Direksi Bidang KeuanganPDAM Tirtanadi dan atas nama pengganti Drs.

Menyatakan tidak sah : Surat Keputusan Direksi PDAM Tirtanadi ProvinsiSumatera Utara Nomor : 164/KPTS/2013 Tanggal 8 Oktober 2013 TentangMutasi / Alih Tugas Pegawai PDAM Tirtanadi Provinsi Utara, atas nama DrsIrwansyah Siregar dari Jabatan semula Staf Ahli Direksi Bidang Keuanganmenjadi Pegawai Bagian Umum dan Personalia Cabang Brastagi ;3.

Putusan Nomor 355 K/TUN/2014Bahwa berdasarkan buktibukti tersebut diatas Tergugat /Pembanding sekarang Pemohon Kasasi selaku Direksi sesuai KeputusanDireksi Perusahaan Air Minum Tirtanadi Prop.

Putusan Nomor 355 K/TUN/2014selaku Direksi PDAM Tirtanadi Prop.