Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama untuk membayar bunga kepada Penggugat sebesar 1 % (satu persen) dari total hutang yaitu Rp. 410.000.000,- (empat ratus sepuluh juta rupiah) atau sebesar Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) setiap bulannya terhitung sejak bulan Mei 2014 sampai dengan putusan ini dilaksanakan secara tuntas;6.

Il yang juga tidakmelakuksanakan prestasinya kepada Tergugat ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas,maka meskipun Penggugat dan Tergugat Il tidak mempunyai hubungan hukumsecara langsung, namun oleh karena hal ini merupakan satu rangkaianperistiwa atau keadaan yang saling berkaitan dan tidak terpisahkan sertauntuk mewujudkan suatu proses peradailan yang menganut asas peradilansingkat, sederhana dan biaya murah serta dalam rangka menyelesaikanmasalah keperdataan secara tuntas

Rp. 410.000.000, (empat ratus sepuluh juta rupiah) atausebesar Rp. 4.100.000, (empat juta seratus ribu rupiah) setiap bulannyaterhitung sejak bulan Mei 2014 sampai dengan putusan ini dilaksanakansecara tuntas;6. Menghukum Tergugat dan Tergugat Il untuk membayar biaya perkarasebesar Rp. 616.000, (enam ratus enam belas ribu rupiah) secarabersamasama atau tanggung rentang;7. Menyatakan menolak gugatan penggugat untuk selebihnya;Hal.17.

Agar orang lain yang dapat membaca akun facebookTerdakwa dapat mengetahui permasalahan yang Terdakwa alami dan pihakpihak yang terkait segera mengusut tuntas pembakaran rumah yangTerdakwa laporkan di Polsek Barus pada tanggal 26 bulan Juni tahun 2008Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2018/PN Sbgdan penikaman di Polsek Medan Baru pada tanggal 29 bulan Septembertahun 2008 atas diri Terdakwa yang melibatkan Bahktiar Anmad Sibarani;.

Menuliskan status facebook dan memposting foto Bakhtiar Anmad Sibaraniyang diterbitkan tanggal 31 Mei 2010 Maksud dan tujuan Terdakwa samaseperti halnya status akun facebook Terdakwa yang lain agar penegakhukum dan publik mengetahui bahwa Bakhtiar Anmad Sibarani adalah otakdan dalang tindak kekerasan dan pelanggaran HAM di Tapteng terhadapTerdakwa, dan sampai saat ini belum tuntas;.

Menuliskan status pada akun facebook yang diterbitkan tanggal 12November 2009 maksud dan tujuan Terdakwa atas tulisan tersebut adalahdengan tulisan tersebut Terdakwa bermaksud agar orang lain yang dapatmembaca dan mengetahui permasalahan yang Terdakwa alami dan pihakpihak yang terkait segera mengusut tuntas pembakaran rumah yangTerdakwa laporkan di Polsek Barus pada tanggal 26 bulan Juni tahun2008 dan penikaman di Polsek Medan Baru pada tanggal 29 bulanSeptember tahun 2008 atas diri Terdakwa yang

SERUAN, MABES POLRI, KAPOLDASU, POLRES TAPTENGUSUT TUNTAS TINDAK KEJAHATAN INI, Salam Pergerakan;Bahwa postingan yang diterbitkan pada tanggal 12 November 2009:Penikaman didepan Gubsu saat memimpin aksi SFPTR menyuarakanPenindasan, penyerobotan lahan yang terjadi di Tapteng olehpemerintah Drs. Tuani Lumban Tobing (kader Domokrat). Dilakukanoleh Koti PP Medan, otak dan dalangnya adalah Baktiar Sibarani (ketuaHanura Tapteng) seorang warga Kec. Barus.

SERUAN, MABES POLRI, KAPOLDASU, POLRESTAPTENG USUT TUNTAS TINDAK KEJAHATAN INI, SalamPergerakan;Bahwa postingan yang diterbitkan pada tanggal 12 November 2009:Penikaman didepan Gubsu saat memimpin aksi SFPTR menyuarakanPenindasan, penyerobotan lahan yang terjadi di Tapteng olehpemerintah Drs. Tuani Lumban Tobing (kader Domokrat). Dilakukanoleh Koti PP Medan, otak dan dalannya adalah Baktiar Sibarani (ketuaHanura Tapteng) seorang warga Kec. Barus.

Bahwa sebelum meninggal dunia almarhumah SUDARSIH sempat membuatSurat Wasiat dibawah tangan tanpa tanggal yang ditujukan kepada SRIEREDJEKI agar harta peninggalannya berupa rumah tinggal yang di terletak diPondok Maharta D3/20 RT.010 RW.11 Pondok Kacang Timur Pondok ArenKota Tanggerang, dapat dijual untuk membiayai selamatan (almarhum) IbuSUDARSIH sampai tuntas dan sisanya dapat dibagi kepada ahli warislainnya.Bahwa untuk menjalankan amanat wasiat dari Almarhum SUDARSIHtersebut maka SRIE REJEKI selaku

Memerintahkan PEMOHON secara bersamasama dengan ahli warisSUDARSIH menjalankan amanat dari Almarhum SUDARSIH untuk menjualrumah tinggal yang di terletak di Pondok Maharta D3/20 RT.010 RW.11Pondok Kacang Timur Pondok Aren Kota Tanggerang, dan hasil digunakanmembiayai selamatan (almarhumah) Ibu Sudarsih sampai tuntas dansisanya dapat dibagi dengan ahli waris Almarhum SUDARSIH5.

No.63/Pdt.G/201 9/PA.Sbhkesepakatan damai ini dan dengan ditanda tanganinya surat kesepakatanini, maka permasalahan antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua telahdianggap selesai dan tuntas;PASAL 5Bahwa kalau kesepakatan ini dilanggar atau dilalaikan oleh salahsatu pihak, maka selanjutnya akan diselesaikan melalui jalur hukum;PASAL 6Bahwa kedua belah pihak mohon kepada Majelis Hakim yangmemeriksa perkara tersebut untuk menguatkan kesepakatan perdamaianinidalam Akta Perdamaian;PASAL 7Bahwa dengan adanya

perdamaian ini, Pinhak Pertama tidak berhaklagi untuk menuntut Pihak Kedua dalam perkara harta bersama dikemudian hari;PASAL 8Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk tidak akanmenuntut halhal lain yang selain yang diatur dan disepakati dalam suratkesepakatan damai ini dan dengan ditanda tanganinya surat kesepakatanini, maka permasalahan antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua telahdianggap selesai dan tuntas;PASAL 9Bahwa kalau kesepakatan ini dilanggar atau dilalaikan oleh salahsatu pihak

NurErnawan dan Hafiz selaku Tergugat didalam gugatan Penggugatmaka permasalahan ini tidak dapat diselesaikan secara tuntas danmenyeluruh, dan hal inipun sesuai dengan putusan Mahkamah AgungRI No.186 R/Pdt/1984 dan Putusan Mahkamah Agung RI No.1125 K/Pdt/1984.

Seberang Ulu Il Kota Palembang tidak ikutdigugat dalam perkara ini, hal tersebut dikarenakan didalam gugatanPenggugat menyatakan Surat Pengakuan Hak tanggal 08 Mei 1987 yangmerupakan alas hak Penggugat mengajukan Gugatan ini telah terdaftarpada Kantor Camat Seberang Ulu II Kota Palembang, sehingga dengantidak digugatnya Camat Seberang Ulu II Kota Palembang sebagaipihak Tergugat dalam perkara ini maka menjadikan perkara ini tidakjJelas atau kurang para pihak sehingga tidak dapat diselesaikansecara tuntas

tersebut dikarenakan didalam gugatanPenggugat menyatakan Surat Pengakuan Hak tanggal 08 Mei 1987 yangmerupakan alas hak Penggugat mengajukan Gugatan ini telah terdaftarpada Kantor Camat Seberang Ulu II Kota Palembang, sehingga dengantidak digugatnya Camat Seberang Ulu II Kota Palembang sebagaipihak Tergugat dalam perkara ini maka menjadikan perkara ini tidakjJelas atau kurang para pihak sehingga tidak dapat diselesaikanHalaman 20 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2014/PN.Plgsecara tuntas

Bahwa pada faktanya TERGUGAT sampai dengan saat ini belummenunjukan itikad baik atas pelakasanaan kewajibannya, maka sangatlahberalasan apabila PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yangmemeriksa dan memutus perkara ini memerintahkan TERGUGAT agardengan sadar melaksanakan seluruh kewajibannya secara sekaligus,seketika dan tuntas dan membayar segala biayabiaya yang timbul yangpernah dikeluarkan oleh PENGGUGAT berkenaan dengan biaya upayapenyelesaian ini.18.

Bahwaapabila TERGUGAT tetap lalai untuk melaksanakan pembayaranseluruh kewajibannya secara sekaligus, seketika dan tuntas, makaPENGGUGAT akan melakukan penjualan objek jaminan untuk pelunasankewajiban TERGUGAT, atas hal tersebut PENGGUGAT memohon kepadayang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agarmemerintah TERGUGAT untuk secara sukarela menggosongkan rumahobjek agunan dalam kondisi apapun atau dari penghuni siapapun jugaselambatlambatnya 14 (empat belas) hari setelah putusan

Menghukum TERGUGAT untuk segera melaksanakan kewajiban hutangpembiayaan secara sekaligus sebesar Rp.92.690.093 yang terdiri dari sisapokok sebesar Rp74.702.001, sisa margin sebesar Rp17.988.092 sertabiayabiaya yang timbul secara seketika, sekaligus dan tuntas kepadaPENGGUGAT selambatlambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan perkara iniberkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)5.

Oleh karena itu pada Penetapan tersebut tidak melekat NebisIn Idem;Menimbang, bahwa Pengadilan tingkat pertama belum memeriksapokok perkara secara tuntas dan menyeluruh dan langsung menjatuhkanputusan WNegatif, hukum acara tidak membenarkan Majlis Hakim tingkatbanding memeriksa pokok perkara yang belum diputus oleh Majelis HakimTingkat Pertama, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding harusmemerintahkan Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk memeriksa danmemutus pokok perkaranya secara tuntas, hal

Bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan didapatnya keadilan baikpihak Penggugat maupun Tergugat telah menimbulkan problematik yuridisyang harus diselesaikan secara tuntas dan menurut hukum yang berlakudan untuk tidak menimbulkan terdapatnya putusan yang saling tumpangtindin (over lapping) dan saling bertentangan kelak yang memungkinkansemakin kompleksnya permasalahan dalam perkara a quo, dan guna dapatmenetapkan dan menyelesaikan permasalahan dalam perkara a quo,secara komprehensif dan tuntas yang

dapat merugikan semua pihak dalampermasalahan dimaksud dan guna menetapkan hakhak pihak yang terlibatatas objek tanah terperkara pihakpihak terkait adalah sangat esensii/ danmerupakan conditio sine quanon dengan penyelesaian secara komprehensifdan tuntas permasalahan perkara a quo;4.

Secara sesuaimenurut hukum (according to the law/due process of law, adil (fair and justtrial) yang dapat menyelesaikan secara tuntas permasalahan dalam perkaraa quo, yang tidak menimbulkan kekaburan dan atau menimbulkanpermasalahan baru di antara pihakpihak yang bersengketa yang diperiksadan diputus oleh Pengadilan Negeri Surakarta;5.

Saksi adalah paman kandung Pemohon, di bawah sumpahmenerangkan sebagai berikut: Bahwa Pemohon bermaksud menikah dengan calon suamiPemohon Dwi Zuwarman, namun ayah Pemohon menolak menjadi walinikah Pemohon; Bahwa ayah Pemohon tidak mau menjadi wali nikah Pemohondisebabkan perselisihan antara ibu Pemohon dengan ayah Pemohondalam persoalan harta bersama mereka yang belum tuntas akibatperceraian ayah dan ibu Pemohon.

Saksi adalah asisten rumah tangga Pemohon, dibawah sumpahmenerangkan sebagai berikut: Bahwa Pemohon bermaksud menikah dengan calon suamiPemohon Dwi Zuwarman, namun ayah Pemohon menolak menjadi walinikah Pemohon; Bahwa ayah Pemohon tidak mau menjadi wali nikah Pemohondisebabkan perselisihan antara ibu Pemohon dengan ayah Pemohondalam persoalan harta bersama mereka yang belum tuntas akibatperceraian ayah dan ibu Pemohon. Ayah Pemohon tidak mauHim. 4 dari 11 hlm. Pen.

syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal171 ayat (1) R.Bg, Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg, dan Pasal 175 R.Bg;Menimbang, kedua saksi Pemohon di persidangan telah memberikanketerangan yang relevan dan berkaitan erat dengan pokok perkara, keteranganmana satu sama lain saling bersesuaian dan menguatkan tentang maksudPemohon untuk menikah dengan Dwi Zuwarman bin Zulterman, sedangkanayah kandung Pemohon enggan menjadi wali nikah karena ayah dan ibuPemohon telah bercerai dan diantara mereka belum tuntas

Bahwa ternyata sampai batas waktu yang telah ditentukan sebagaimanadiatur dalam pasal 5 angka 1 Kontrak Kerja Nomor: 002 / HYCGM / /2015yakni tanggal 1 Oktober 2015,proses pembangunan rumah yangTERGUGAT kerjakan belum tuntas. Pengerjaan Rumah baru diselesaikanoleh TERGUGAT pada tanggal 9 April 2016. Dengan demikianTERGUGAT berkewajiban membayar denda keterlambatan pembangunansesual dengan perjanjian ; = 4.

Bahwa PENGGUGAT telah mengirimkan teguran tertanggal 11 Mei 2016kepada TERGUGAT yang intinya menyatakan agar TERGUGAT membayardenda keterlambatan sesuai dengan perjanjian, serta menyerahkan gambarkonstruksi bangunan kepada PENGGUGAYT; Bahwa tindakan TERGUGAT yang tidak tuntas mengerjakan pembangunanrumah milik PENGGUGAT sampai batas waktu yang ditetapkan merupakanperbuatan wanprestasi yang sangat merugikan PENGGUGAT.

Bahwa selain kerugian materiil, PENGGUGAT tidak dapat menempati danmemanfaatkan rumah akibat pembangunan yang belum tuntas sampaibatas waktu yang ditetapkan.

TERGUGAT telahmenyelesaikan hingga tuntas pembangunan rumah milik PENGGUGATsampai batas waktu yang ditetapbkan. Bahwa hingga Jawaban dan GugatanRekonpensi ini dibuat, PENGGUGAT telah Wanprestasi dengan belummembayar lunas uang pekerjaan tambah atau pekerjaan kurang ataspengerjaan pembangunan rumah beserta biayabiaya lain yang timbuldalam proses pengerjaan rumah.

dengan tegas dalil yang dinyatakan olehPENGGUGAT dalam angka 8 Gugatan a quo, karena TERGUGAT tidakpernah memungut atau menerima uang pembayaran PPN KMS dariBahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil yang dinyatakan olehPENGGUGAT dalam angka 9 Gugatan a quo, karena dalil PENGGUGATtidak berdasar pada Perjanjian Kontrak Kerja, RAB serta hukum yangSSBahwa pada angka 10 Gugatan a quo dalil PENGGUGAT terkesanmengadaada, PENGGUGAT tidak dapat menempati dan memanfaatkanrumah akibat pembangunan yang belum tuntas

Slw.Bahwa Para Pihak sepakat dan setuju semua permasalahan diantara PENGGUGATPENGGUGAT Il, TERGUGAT dan TERGUGAT Il terkait dengan Perkara iniselesai dan tuntas seluruhnya, dengan demikian Para Pihak dengan alasan apapuntidak akan saling menuntut dan/atau mempermasalahkan dalam bentuk dan caraapapun baik sekarang maupun dikemudian han.Pasal VBahwa Para Pihak sepakat untuk tunduk dan wajib mematuhi seluruh ketentuandalam Akta Perdamaian ini, dan karenanya Para Pihak sepakat bahwa seluruh syaratdan

apapun dan dar pihakmanapun, dan/atau menyuruh pihak lain untuk mengajukan tuntutan dalam bentukapapun dikemudian har, baik di antara Para Pihak sendiri maupun kepada badanbadan peradilan dan/atau intansi lainnya yang berwenang, dan Para Pihak apabilaterdapat tuntutan/gugatan/keberatan/upaya hukum di kemudian hari terhadap Perkarainimaka akan menjadi nebis in idem.Pasal VIBahwa dengan dilaksanakannya Perdamaian ini, maka perselisihan dan ataupermasalahan hukum menyangkut Perkara ini telan selesai tuntas

Terlebih lagi, berdasarkan Pasal 226) Permendag No. 11 STP No. 2768 telah berakhir demi hukum terhitungsejak tanggal 1 april 2012; Pasal 22 (6) Permendag No. 11 mengatur sebagai berikut:"Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak dilakukan pemutusanperjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) belum tercapaipenyelesaian secara tuntas (clean break), maka sementara penyelesaiansecara tuntas tetap diu sah akan, STP dinyatakan tidak berlaku dan prinsipaldapat menunjuk agen, agen tunggal,

Berdasarkan ketentuan Pasal 22 (3) Permendag No. 11, apabila suatu perjanjiandistribusi berakhir sebelum habisnya masa berlaku STP, maka STPuntuk distributor baru akan diberikan setelah tercapainya penyelesaian secara tuntas (clean break) antara distributor lama dan principal;7. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Penggugat Rekonpensi denganitikad baik telah meminta Tergugat Rekonpensi untuk menerbitkan suratpenyelesaian secara tuntas (clean break) kepada Penggugat Rekonpensi.

(clean break) kepada Penggugat Rekonpensi Dengan ini Penggugat Rekonpensi tegaskan bahwa Tergugat Rekonpensi tidakmemi'iki alasan yang dapat dibenarkan untuk menahan penerbitan suratpenyelesaian secara tuntas (clean break) kepada Penggugat Rekonpensi; Berdasarkan halhal yang disebutkan di atas, Tergugat mohon agar MajelisHakim yang mulia memerintahkan Tergugat Rekonpensi untuk menerbitkansurat penyelesaian secara tuntas (clean break) kepada Penggugat Rekonpensi:;II.

Tindakan Tergugat Rekonpensi Tidak Menerbitkan Surat Penyelesaian Secara10.11.Tuntas (Clean break) Tanpa Alasan Yang Jelas Telah Menimbulkan KerugianBagi Penggugat Rekonpensi.Mohon perhatian Majelis Hakim yang terhormat bahwa tindakan TergugatRekonpensi tidak menerbitkan surat penyelesaian secara tuntas (clean break)tanpa alasan yang jelas telah menghambat proses penunjukkan distributor Penggugat Rekonpensi yang baru ;Dalam hal ini, menurut Permendag No. 11, apabila suatu perjanjian distribusiberakhir

Memerintahkan Tergugat Rekonpensi untuk menerbitkan surat penyelesaian secara tuntas (clean break) kepada Penggugat Rekonpensi;5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk secara sekaligus dan seketikamembayar ganti rugi materiil sebesar Rp. 75.000 Euro (tujuh puluh lima ribu Euro) kepada Penggugat Rekonpensi;6.

Oleh karena itu, Yayasan KesejahteraanJayakarta harus ikut ditarik sebagai Tergugat agar perkara a quodapat diputus secara tuntas dan menyeluruh;Notaris Mochtar Affandi, S.H.;Bahwa tanah obyek perkara a quo seluas 12.230 m?

Naih.oleh karenanya agar perkara yang disengketakan dapat diperiksadengan tuntas dan menyeluruh, maka ahli waris H. Amsir bin H.

Nomor 1774 K/Pdt/2017Untuk itu, agar perkara a quo dapat diputus dengan tuntas danmenyeluruh, sudah sudah seharusnya Kelurahan Jati dan KecamatanPulo Gadung ditarik menjadi Tergugat atau setidaktidaknya TurutTergugat;6) Gubernur DKI Jakarta cq.

asalusul Objeksengketa, maka seharusnya Pihak BPN juga dimasukan dalamgugatan, agar dapat diketahui sejarah asalusul Objek Gugatan;Bahwa untuk membuktikan asal usul tanah, maka Pihak DesaKedungmaling harusnya juga digugat, karena desa menyimpandata alas hak, atas tanah yang berupa Letter C yang memuat asalusul tanah dan perubahannya;Bahwa dalam Gugatan ini secara nyata ternyata masih ada Pihaklainnya yang harus diikut sertakan sebagai tergugat, agarsengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas

GUGATAN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT TIDAK JELAS, KABURSERTA TIDAK TERTENTU (EXCEPTIO OBSCUUR LIBELUM)1.Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak memilikilandasan dan dasar hukum yang kuat, karena dalam GugatannyaPara Penggugat tidak menguraikan asal usul Objek Gugatansecara tuntas dan menyeluruh atas objek berupa tanah danbangunan dengan bukti Hak, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor:1378, terbit tahun 2014 atas nama Slamet Sujono dan MochTaufik, seluas 308 M2, yang terletak di Desa Kedungmaling

Harusnya agar batasbatas objek harus jelas dan pasti, makabatas objek sengketa harus diterangkan dengan jelas dan terang,agar tidak bias, sehingga didapatkan materi kebenaran danpenyelesaian yang tuntas akan bisa terpenuhi.

Maka jelas dalam hal ini ada akadyang dibuat untuk memuluskan Balik Nama tersebut, dan haltersebut harus diperiksa tuntas, dengan membuka warkah diBadan Pertanahan Nasional (BPN). Bahwa pernah saudaraSumarminingsin semasa hidupnya diingatkan oleh saudarasaudaranya, yang bersangkutan menjawab Tenang saja, gamungkin anakanakku nakalan.

sedangkan Para Tergugat dalam pembuktiannya menyatakanbahwa tanah obyek sengketa terletak di Desa Kedungmaling, KecamatanSooko, Kabupaten Mojokerto adalah tanah milik almarhum Sukadi yang belumdibagi waris kepada ahli waris yaitu Sumarminingsih (orangtua dari ParaPenggugat), Rumahati, Tatik Kusnah (Orangtua dari Tergugat Nur Hidayatidan suami dari Tergugat II Moch Shaleh), Mahanani, Wiwik Pensriasih, NingRahayu, Marsono Widodo, Agus Priono dan Hariono, maka agar perkara inidapat diselesaikan secara tuntas

Bahwa segala permasalahan dan urusan yang berkenaan antara PIHAKPERTAMA dengan PIHAK KEDUA tersebut diatas dinyatakan selesaidengan tuntas dan kedua belah pihak berjanji dan mengikatkan diri untuktidak saling mengganggu kehidupan rumah tangga masingmasing lagi ;.

Bahwa PARA PIHAK berpendapat bahwa permasalahan ini dinyatakantelah selesai dengan tuntas, melalui jalan musyawarah mufakat damai,dan perdamaian ini mengakhiri semua sengketa maupun pengaduandan semua proses pemeriksaan di tingak Pengadilan AgamaHalm. 4 dari 7 halm. Putusan No. 2403/Pdt.G/2020/PA.Smdg..Sumedang serta perdamaian ini tidak dapat dibantah atau dibatalkandengan alasan apapun juga ;11.

juta rupiah)
sesuai dengan Kwitansi penerimaan uang tersebut;

, melalui jalan musyawarah mufakat damai, dan perdamaian ini mengakhiri semua sengketa yang ada di Pengadilan dan mencegah timbulnya perkara baru yang berkaitan dengan ini, baik perdata maupun pidana dikemudian hari serta perdamaian ini tidak dapat dibantah atau dibatalkan dengan alasan apapun juga;

penerimaan uang tersebut;Bahwa Perjanjian Perdamaian ini dilakukan oleh PARA PIHAK denganhati dan pikiran yang jernih tanpa ada paksaan dari Pihak manapun danHal. 4 dari 5 halaman putusan Acta Van Dadingperkara perdata No.52/Pdt.G.S/2018/PN Mdnpara pihak setelah kesepakatan ini ditandatangani tidak akan melakukantuntutan hokum baik secara pidana ataupun secara perdata baik sekarangmaupun dikemudian hari terkait perkara ini;6) Para pihak menyatakan bahwa permasalahan ini dinyatakan telah selesaidan tuntas

, melalui jalan musyawarah mufakat damai, dan perdamaian inimengakhiri semua sengketa yang ada di Pengadilan dan mencegahtimbulnya perkara baru yang berkaitan dengan ini, baik perdata maupunpidana dikemudian hari serta perdamaian ini tidak dapat dibantah ataudibatalkan dengan alasan apapun juga;7) Bahwa segala permasalahan dan urusan yang berkenaan antara PARAPIHAK tersebut diatas dinyatakan selesai dengan tuntas;8) Bahwa pernyataan dimaksud dalam butirbutir diatas, merupakanbagian yang terpenting

Nomor 164 PK/Pdt/2017bertambah sampai dengan dilaksanakannya isi putusan perkara inisecara utuh dan tuntas oleh TergugatTergugat tersebut;2.

Dan jumlah kerugian mana tersebut akanterus bertambah sampai dengan dilaksanakannnya isi putusanperkara ini secara utuh dan tuntas oleh TergugatTergugat tersebut;b. Kerugian immaterial:Bahwa kerugian immateriil yaitu berupa hilangnya kesempatan Penggugatuntuk mengelola sawah miliknya in casu sawah objek sengketa huruf a dan bHalaman 7 dari 27 hal. Put.

Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang agar kiranya TergugatTergugat dibebani kewajiban secara tanggung renteng untuk membayaruang paksa (dwangsom) dalam setiap harinya kepada Penggugat sebesarRp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dalam setiap hari TergugatTergugatlalai menjalankan/melaksanakan isi putusan perkara ini secara utuh dantuntas, terhitung sejak putusan perkara ini memperoleh kekuatan hukumtetap atau pasti sampai dengan dilaksanakannya isi putusan perkara secarautuh dan tuntas oleh

Dan jumlah tersebutakan terus bertambah sampai dengan Tergugat V membayar kerugiantersebut secara lunas dan tuntas kepada Penggugat;Menghukum kepada Tergugat I, Il dan Ill secara tanggung renteng untukmembayar ganti kerugian materil yang diderita oleh Penggugat dalam perkali panennya yaitu sebesar Rp4.725.000,00 (empat juta tujuh ratus duapuluh lima ribu rupiah).

Atas perobuatan dan penguasaan Tergugat IV atas sawahobjek sengketa huruf b tersebut, yaitu terhitung mulai sejak tahun 2011sampai dengan dilaksanakannya putusan perkara ini secara tuntas olehTergugatTergugat atau yang hingga sekarang ini yakni pada saatdidaftarkannya gugatan perkara ini di Kepaniteraan Pengadilan NegeriPinrang (bulan Januari 2014) adalah sudah berlangsung 6 (enam) kali panen,sehingga sebesar ganti kerugian materil yang harus dibayar oleh Tergugat IVkepada Penggugat adalah sebanyak

Oleh karenagugatan Penggugat adalah kurang pihak dalam perkara aquo sehinggamenjadikan pemeriksaan dalam perkara aquo tidak terselesaikan dengan tuntas. Maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;b. Bahwa gugatan Penggugat adalah kurang pihak. Hal ini disebabkan Notaris ARIYANI, S.H. yang beralamat di JI.

Oleh karena gugatan Penggugat adalah kurang pihak dalam perkara aquo sehinggamenjadikan pemeriksaan dalam perkara aquo tidak terselesaikan dengan tuntas.

Oleh karenagugatan Penggugat adalah kurang pihak dalam perkara a quo sehinggamenjadikan pemeriksaan dalam perkara a quo tidak terselesaikan dengan tuntas. Maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;b. Bahwa gugatan Penggugat adalah kurang pihak. Hal ini disebabkan Notaris ARYANI, S.H. yang beralamat di Jl.

Oleh karena gugatan Penggugat adalah kurang pihak dalam perkara a quo sehinggamenjadikan pemeriksaan dalam perkara a quo tidak terselesaikan denHalaman 17 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Padt.G/2018/PN Madgan tuntas. Maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;c. Bahwa gugatan PENGGUGAT adalah kurang pihak hal ini disebabkanbahwa PT. PANCA TALENTAMAS dan PT.

Oleh karena gugatan Penggugat adalah kurang pihakdalam perkara a quo sehingga menjadikan pemeriksaan dalam perkara aquo tidak terselesaikan dengan tuntas. Maka sudah sepatutnya gugatanPenggugat tidak dapat diterima;Bahwa gugatan PENGGUGAT adalah kurang pihak hal ini disebabkanHalaman 27 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Padt.G/2018/PN Madbahwa PT. PANCA TALENTAMAS dan PT.

Bahwa, pengadaan lahan/tanah untuk pembangunan Gardu Induk yang telahtuntas dan yang belum tuntas berdasarkan Surat Pernyataan KPA berdasarkanlampiran surat KPA kepada Sekjen ESDM dan Dirjen Ketenagalistrikan Nomor: 06401/510/DIRUT/2011 tanggal 8 Agustus 2011 adalah :e Yang telah tuntas : Gl 150 KV Cilegon Baru Il Gl 150 KV Kedinding GI 150 KV New Wiingi Gitet 500 KV Surabaya Selatane Yang belum tuntas : Gl150 KV Jati Rangon 2 Gl 150 KV Fajar Baru EkstensionHalaman 36, Putusan Perkara No. :05/PID.SUS

Bahwa benar pengadaan lahan/tanah untuk pembangunan Gardu Induk yangtelah tuntas dan yang belum tuntas berdasarkan Surat Pernyataan KPAberdasarkan lampiran surat Kuasa Pengguna Anggaran kepada Sekjen ESDMdan Dirjen Ketenagalistrikan Nomor : 06401/510/DIRUT/2011 tanggal 8 Agustus2011 adalah:Yang telah tuntas :1. Gl 150 KV Cilegon Baru Il2. Gl 150 KV Kedinding3. Gl 150 KV New Wilingi4. Gitet 500 KV Surabaya SelatanYang belum tuntas :1.

PLN bahwatanah akan selesai bulan Maret 2012 padahal pada bulan Maret 2012 tanahbelum tuntas dan baru tuntas pada Desember 2015.13.Bahwa untuk menghindari agar tanah lokasi pembangunan Gardu Induk 150 kVKadipaten tidak menjadi kendala dalam pencairan dana proyek sesuai denganprogress pekerjaan, maka Terdakwa Wiratmoko Setiadji selaku penerima kuasadari Direktur Utama PT.

PLNPersero yaitu Dahlan Ilskan membuat Surat Pernyataan dari Kuasa PenggunaHalaman 138, Putusan Perkara No. :05/PID.SUS/TPK/2016/PN.JKT.PSTAnggaran yang menyatakan bahwa tanah lokasi pembangunan Gardu Induk 150kV Kadipaten telah tuntas, sedangkan kenyataannya pada saat itu tanah lokasitersebut belum tuntas dibebaskan..

Dahlan Iskan membuat Surat Pernyataan dari KuasaPengguna Anggaran yang menyatakan bahwa tanah lokasi pembangunan GarduInduk 150 kV Kadipaten telah tuntas, sedangkan kenyataannya pada saat itu tanahlokasi tersebut belum tuntas dibebaskan.Menimbang, bahwa Terdakwa Wiratmoko sebagai Penerima Kuasa dariDirektur Utama PT.

Bahwa segala permasalahan dan urusan yang berkenaan antara PIHAKPERTAMA dengan PIHAK KEDUA tersebut diatas dinyatakan selesaidengan tuntas baik di Kepolisian maupun Di Pengadilan..

Bahwa PARA PIHAK berpendapat bahwa permasalahan ini dinyatakantelah selesai dengan tuntas, melalui jalan musyawarah mufakat damai,Halaman 3 dari 6 Akta Perdamaian No. 42/Pdt.G/2018/PN Maddan perdamaian ini mengakhiri semua sengketa maupun pengaduan dansemua proses pemeriksaan baik ditingkat Kepolisian, Kejaksaan,Pengadilan dan mencegah timbulnya perkara, baik perdata maupunpidana serta perdamaian ini tidak dapat dibantah atau dibatalkan denganalasan apapun juga.10.Perjanjian perdamaian ini, penafsiran