Namun pada polis perpanjangan nomor : 0508131100005ketentuan pengurangan depresiasi telah disepakati oleh PENGGUGAT/Penanggung dan TERGUGATYTertanggung untuk dihilangkan dari ketentuanpolis.

dari Sin Heng Heavy MachineryLimited, Singapore telah dikirimkan kepada PENGGUGAT/Penanggung ;8 Bahwa alat berat R14 yang sengketanya diputus oleh Majelis Arbitrase Ad Hocini mengalami 2 (dua) kali kerugian klaim dalam periode asuransi serta tahunyang berbeda dan dalam 2 (dua) periode tersebut diasuransikan melaluiPENGGUGAT/Penanggung masingmasing dengan polis :a Nomor : 0502031000020 periode 8 Desember 2010 s/d 8 Desember 2011melalui Broker Asuransi PT Visi Bersama Serantau.

Bukti P9 dan P10 yangdipermasalahkan oleh PENGGUGAT/Penanggung adalah untuk periode initidak terkait sama sekali dengan klaim periode tahun berikutnya (angka b).Klaim diselesaikan oleh PENGGUGAT/Penanggung dengan TERGUGAT/Tertanggung secara teknis sesuai ketentuan polis tanpa melalui Arbitrase atauPengadilan.b Nomor : 0508131100005 periode 15 Desember 2011 s/d 15 Desember 2012melalui Broker Asuransi PT Sedana Pasific Servistama.

Klaim untuk polisperiode ini yang dimintakan oleh PENGGUGAT/Penanggung dibatalkanputusan Arbitrasenya ;9 Bahwa semua dokumen/bukti surat yang dinyatakan palsu oleh PENGGUGAT/Penanggung yaitu Quotation nomor : SPQ/CG/111/2012R1 tertanggal 29 Mei2012, Bukti P.9 (Packing List) dan bukti P.10 (Invoice) semua dibuat/diterbitkanoleh Sin Heng Heavy Machinery Limited, Singapura.

PENGGUGAT/ Termohon/Penanggung yang mendalilkan bahwa Majelis Arbitrase telah melampauikewenangannya adalah tidak bisa diterima karena tugas/kewajiban MajelisArbitrase adalah mengadili sengketa klaim ini dan memutuskan besaran/nilaiklaim yang harus dibayarkan oleh PENGGUNGAT/ Penanggung.

Asuransi jiwa kredit ini berlaku apabila Premi telah dibayar lunas danditerima di rekening Penanggung;d. Uang Pertanggungan adalah sebesar sisa pinjaman sesuai denganperhitungan dan tingkat bunga Penanggung dengan asumsi tidak adatunggakan atau cicilan pinjaman;e.

Sisman,sebagaimana telah diperjanjikan;12.Bahwa adapun besarnya uang Pertanggungan yang telah diperjanjikanantara Penanggung dan Tertanggung sebesar Rp1.000.000.000,00 (satumiliar rupiah), sedangkan yang dapat diklaim kepada Penanggung adalahjumlah saldo utang kredit pada saat tertanggung meninggal dunia.

Bahwa dalam hal terjadi perselisihan antara Penanggung dan PemegangPolis atau yang berkepentingan dalam asuransi ini, maka kedua belah pihaksepakat akan menyelesaikan secara musyawarah, apabila mufakat tidaktercapai maka penanggung dan pemegang Polis atau yang berkepentingandalam asuransi ini sepakat menyelesaikan perselisihan melalui badanarbitrase nasional atau melalui Pengadilan Negeri dalam wilayah NegaraKesatua Republik Indonesia.

Asuransi Jiwa Kredit ini berlaku apabila Premi telah dibayar lunas danditerima di rekening Penanggung;d. Uang Pertanggungan adalah sebesar sisa pinjaman sesuai denganperhitungan dan tingkat bunga Penanggung dengan asumsi tidak adatunggakan atau cicilan pinjaman;e.

Penanggung berhak menolak membayar klaim apabila Tertanggungmeninggal dunia sebagai akibat melakukan perbuatan pelanggaran atashukum yang beriaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;4.

Menetapkan/menunjuk Penggugat (Veranita Tri Agustina binti Hadi Sukirman) sebagai penanggung jawab hdlonah atas anah yang bernama Anugerah Nur Saputra, umur 7 tahun ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ( Irawan bin Bohan ), terhadap Penggugat ( Ratna Yulita binti Mulyono );
4. Menetapkan,menunjuk Penggugat sebagai penanggung jawab pemeliharaan (hadhanah) atas anak bernama Naufal Rafa Febiawan, lahir di Samarinda tanggal 16 Februari 2012;
<

Menetapkan, menunjuk Penggugat sebagai penanggung jawabpemeliharaan (hadhanah) atas anak bernama Anak kel, lahir di Samarindatanggal 16 Februari 2012;5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlan Rp.460.000, (empat ratus enam puluh ribu rupiah).Demikian putusan ini dijatunkan dalam rapat permusyawaratan MajelisHakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 Masehi,bertepatan dengan tanggal 18 Syaban 1440 Hijriah, oleh kami H. Ali Akbar,S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, H.

seandainyamobil tersebut dibayar secara lunas dan lancar apa fungsi asuransi yang kita dibayar,maka hanya rugi saja yang diterima, maka oleh karena itu pihak penanggung asuransijuga yang harus bertangung jawab, karena pihak Penanggung Asuransi juga turutdalam perjanjian tersebut maka Pihak dalam perjanjian ini kurang lengkap, maka olehkarena tidak lengkapnya para pihak dalam gugatan tersebut maka gugatan harusdinyatakan tidak dapat diterima (NO, Niet ontvankelijk verklaard);B.

CAPELLA MULTIDANA atau Tergugat Dr TertarikVr/Penggugat Dk telah salah alamat didalam meminta pertanggung jawaban ataumeminta ganti rugi kepada Penggugat Dr Penarik Vr/Tergugat Dk dan bukan memintaganti rugi kepada Penanggung Asuransi, tentu saja hal ini adalah sesuatu tindakanyang Keliru dan salah alamat;Bahwa dengan diarahkannya pertanggung jawaban atas kehilangan Mobil itu olehTergugat Dr Tertarik Vr/Penggugat Dk kepada Penggugat Dr Penarik Vr/Tergugat Dkdan bukan diarahkan kepada Penanggung Asuransi

CAPELLA MULTIDANA) didalam melindungi kepentinganPenggugat Dr Penarik Vr/Tergugat Dk atau pemilik mobil untuk menuntut Ganti Rugipertanggungan asuransi kepada Pihak Penanggung (Penanggung Asuransi), tentu sajahal ini jelas menjadi bukti bahwa Tergugat Dr Tertarik Vr/Penggugat Dk atauTertanggung (PT.

Asuransi wajib bertanggung jawab secara berantai atau bergilirkepada Penggugat Dr Penarik Vr atas hilangnya mobil tersebut, sebab mobil itu sudahdiasuransikan, sehingga Tergugat Dr Tertarik Vr wajib mengganti mobil tersebut lebihdahulu, sebelum Tergugat Dr Tertarik Vr itu kemudian meminta pergantian lebihlanjut kepada Penanggung Asuransi sebagai konsekwensi dilakukannya ikatanpertanggungan Asuransi tersebut;Bahwa demikian juga dengan Penanggung Asuransi sebagai perusahaan atau pihakyang sudah berjanji

Dalam Rekonpensi Dan Vrijwaring123Menyatakan Menerima Rekonpensi dan Vrijwaring untuk seluruhnya ;Menyatakan Tergugat Dr Tertarik Vr dan Penanggung Asuransi telah Wanprestasi;Menyatakan Tergugat Dr Tertarik Vr, Penanggung Asuransi dan Tertarik adalah pihakyang bertanggung jawab atas hilangnya mobil tersebut secara berantai atau bergilir ;Menghukum Tergugat Dr Tertarik Vr/Penggugat Dk dan Penanggung Asuransi,Tertarik Vr bertanggung jawab secara Berantai atau bergilir untuk membayarKompensasi ganti

Dengan demikian, tanggung jawabTergugat sebagai Penanggung Ulang akan timbul jikaPenggugat sebagai Penanggung Pemberi Sesi telahmengeluarkan biaya biaya berkaitan dengan klaim = yangHal. 6 dari 41 hal. Put.

Bahwa, Tergugat sebagai Penanggung Ulang secarahukum bertanggung jawab sebesar 48% terhadap biaya biayayang telah dikeluarkan oleh Penggugat selaku PenanggungHal. 17 dari 41 hal. Put.

27 Oktober 2000,Termohon Peninjauan Kembali (penanggungulang/reasuradur) wajib bersamasama menanggung biayaberperkara sesuai bagian yang menjadi kewajibannya.Bahwa pembicaraan atau persetujuan penanggung ulangatas biayabiaya yang dikeluarkan tidak diperlukanlagi, karena biaya biaya tersebut telah diberitahukankepada penanggung ulang.

Metro Batavia (dalam pailit).Bahwa Direktur, pemegang saham atau pemilik modalmerupakan pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban ataudisebut Penanggung Pajak, atas hutang pajak Wajib Pajak Badansebagaimana diatur dalam peraturan perundangundanganperpajakan sebagai berikut:Pasal 1 angka28 UndangUndang Nomor6 Tahun 1983 tentangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telahdiubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 16Tahun 2009 (selanjutnya disebut UU KUP)Penanggung Pajak

Metro Batavia(dalam pailit) termasuk Penanggung Pajak PT. Metro Batavia(dalam pailit) bersamasama dengan pengurus dan pemegangsaham lainnya bertanggungjawab secara pribadi dan/atau secararenteng atas pembayaran pajak yang terutang. Oleh karena itusangatlah berdasar hukum apabila Tergugat menetapkanPenggugat sebagai Penanggung Pajak PT.

Metro Batavia(dalam pailit), Penggugat merupakan Penanggung Pajak yangbertanggung jawab atas kewajiban perpajakan PT.

Bahwa tindakan penagihan berupa pemblokiran rekening milikPenggugatselaku penanggung pajak adalah benar dan tidak error inpersona serta bukanlah perbuatan melawan hukum. Hal iniHal. 35 dari 62 hal Putusan No. 731/PDT /2016/PT.DKIdikarenakan Penggugat selaku Direktur, pemegang saham ataupemilik modal merupakan Penanggung Pajak yang bertanggungjawab atas pembayaran utang pajak Wajib Pajak Badan.

Terhadap Penanggung Pajak Badan penyitaan dapatdilaksanakan atas barang milik perusahaan, pengurus, kepalaperwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilikmodal, baik di tempat kedudukan yang bersangkutan, ditempat tinggal mereka maupun di tempat lain.Berdasarkan halhal tersebut di atas, maka sudah jelas dan terangbahwa Penggugatselaku Penanggung Pajak PT.

Bahwa penyitaan yang dilakukan oleh Turut Tergugat Il atas hartakekayaan berupa barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunanmaupun harta kekayaan yang tersimpan pada bank milik TurutHal 28 Puts.No. 161/PDT/2016/PT.SMGTergugat Ill merupakan bagian dari serangkaian tindakan penagihanpajak agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak, yang apabilatidak dilakukan pelunasan maka akan dilanjutkan dengan tindakanpenyitaan atas barang/aset milik penanggung pajak..

, melaksanakan penyitaan, melaksanakanpenyanderaan, menjual barang yang telah disita. "2) Pasal 1 anqka14 UU PPSP"Penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk menguasaibarang Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasiutang pajak menurut peraturan perundangundangan. "3) Pasal12UU PPSP(3) Setiap melaksanakan penyitaan, Jurusita Pajak membuatBerita Acara Pelaksanaan Sita yang ditandatangani olehJurusita Pajak, Penanggung Pajak dan saksisaksi.(38a) Dalam hal Penanggung Pajak adalah Badan

Bahwa ketentuan lebih lanjut yang mengatur mengenai tatacara penyitaan harta kekayaan penanggung pajak dalamrangka penagihan pajak dengan surat paksa juga diaturdalam Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000Tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka PenagihanPajak dengan Surat Paksa.3) Pasal 3 ayat 1 dan 3(3) Barang milik Penanggung Pajak yang dapat disitaadalah barang yang berada di tempat tinggal, tempat usaha,tempat kedudukan, atau di tempat lain termasuk yangpenguasaannya berada di tangan pihak

Gunung Pati,Kota Semarang hanya dapat dicabut apabila Penanggung Pajak telahmelunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak;7.

Berdasarkan ketentuan di atas, jelas terbukti bahwa Turut Tergugat Ilmelaksanakan penagihan pajak kepada Penanggung Pajak /n casuTurut Tergugat Il dengan serangkaian tindakan agar Penanggung Pajakin casu Turut Tergugat Il melunasi utang pajak dan biaya penagihanpajak berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku.Bahwa berdasarkan uraianuraian di atas, sangat jelas bahwa dalilPenggugat yang mengaitkan Turut Tergugat Il dalam gugatan perkara a quoadalah dalil yang tidak benar, tidak

Bahwa Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap sengketaperpajakan telah diatur dalam:Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 675/Pdt/2019/PT SMG.a.

Penagihan pajak dengan Surat Paksatersebut dilaksanakan terhadap Penanggung Pajak..

jawab, pemilik modal atau ketua untukYayasan;Dalam hal boedel pailit tidak mencukupi untuk melunasi tunggakanpajak, Penanggung Pajak PT.

Demikian halnya, tindakan penyanderaan yang dilakukan olehTergugat terhadap Penanggung Pajak PT. Andaman Delmar telahmemenuhi syarat kualitatif diragukan itikad baiknya: karenameskipun telah dilakukan rangkaian proses tindakan penagihanpajak dari penerbitan Surat Teguran, Surat Paksa, Surat PerintahMelaksanakan Penyitaan, dan tindakan pencegahan bepergiankeluar negeri, namun Penanggung Pajak PT. Andaman Delmartetap tidak melunasi utang pajaknya.

Hal tersebut telahmenunjukkan secara nyata bahwa Penanggung Pajak PT.Andaman Delmar telah memenuhi = syarat dilakukannyapenyanderaan yaitu diragukan itikad baiknya untuk melunasi utangpajaknya;3. Bahwa tindakan penyanderaan yang dilakukan oleh Tergugatterhadap Penanggung Pajak PT.

Pajak yang tersimpan pada(2) Penyitaan terhadap harta kekayaan Penanggung Pajak sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan denganpemblokiran terlebih dahulu."

Metro Batavia (dalam pailit)agar Penanggung Pajak in casu Penggugat melunasi utang pajak dan biayapenagihan pajak PT.Metro Batavia (dalam pailit); b.

Terhadap Penanggung Pajak Badan penifitaan dapat dilaksanakanatas barang milik perusahaan, pengurus, kepala perwakilan, kepalacabang, penanggung javab, pemllik modal, balk di tempatkedudukan yang bersangkutan, di tempattinggal mereka maupun di tempat lain; Berdasarkan halhal tersebut di atas, maka sudah jelas dan terang bahwa Penggugatselaku Penanggung Pajak PT. Metro Batavia memitiki kewajiban untuk melunasi seluruhhutang pajak yang dimiliki oleh PT. Metro Batavia,C.

bank(2) Penyitaan terhadao harta kekayaan Penanggung Pajaksebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan denganpemblokiran terlebih 5.

Metro Batavia (DalamPailit), sehingga penanggung pajak pun berabh kepada Kurator PT.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Kepala Kantor Pajak PratamaJakarta Penjaringan Nomor KET002/WPJ.21/KP.0104/2017 diterbitkanpada tanggal 22 Juni 2017 tentang Surat Keterangan KedudukanPenanggung Pajak Pada Wajib Pajak dan Surat Permintaan PemblokiranHarta Kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan pada Bank Nomor S350/WPJ.21/KP.0104/2017;3.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Kepala Kantor PajakPratama Jakarta Penjaringan Nomor Ket002/WPUJ.21/KP.0104/2017diterbitkan pada tanggal 22 Juni 2017 tentang Surat KeteranganKedudukan Penanggung Pajak Pada Wajib Pajak dan Surat PermintaanPemblokiran Harta Kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan padaBank Nomor S350/WPJ.21/KP.0104/2017;4.

Memerintahkan kepada Tergugat untuk membuka pemblokiran rekeningPenggugat secara keseluruhan dan mengakui bahwa penggugat maupuneks pengurus dan atau eks pemegang saham PT Muara Manggalindotidak mempunyai utang pajak yang harus dilunasi dan atau bukanmerupakan Penanggung Pajak PT Muara Manggalindo, sebagaimanaPutusan Pengakhiran di Pengadilan Niaga pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat Nomor 08/Pailit/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 8Agustus 2017 (lampiran 11);Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut

, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 9 Januari 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT118647.99/2017/PP/M.XVIIIA Tahun 2020, tanggal 9 Juni 2020, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak Gugatan Penggugat terhadap Surat Direktur Jenderal PajakNomor S1880/WPuJ.21/KP.01/2017 tanggal 23 November 2017 tentangPerintah untuk memberikan Kuasa kepada Bank untuk MemberitahukanSaldo Harta Kekayaan Penanggung Pajak yang Tersimpan pada Bank atasnama

Walikotanomor : 901/140 A/2003 tanggal 22 Oktober 2003tentang penunjukan penanggung jawab proyek,pemimpin proyek dan bendahara proyek AnggaranBiaya Tambahan (ABT) tahun 2003 bidangperumahan dan permukiman serta bidang sumberdaya air yang ditanda tangani WalikotaSurakarta, sebagai lampiran tertulis23e Penanggung Jawab Proyek adalah WalikotaSurakarta, SLAMET SURYANTIO.e Pemimpin proyek adalah AGUNG HASTHO BANENDRO, ST.e Bendaharawan proyek adalah MUSTOFA, SE.Bahwa tugas penanggung jawab proyek sesuai

Walikotanomor : 901/140 A/2003 tanggal 22 Oktober 2003tentang penunjukan penanggung jawab proyek,pemimpin proyek dan bendahara proyek AnggaranBiaya Tambahan (ABT) tahun 2003 bidangperumahan dan permukiman serta bidang sumberdaya air yang ditanda tangani Walikota41Surakarta, sebagai lampiran tertulise Penanggung Jawab Proyek adalah WalikotaSurakarta, SLAMET SURYANIO.e Pemimpin proyek adalah AGUNG HASTHO BANENDRO, ST.e Bendaharawan proyek adalah MUSTOFA, SE.Bahwa tugas penanggung jawab proyek sesuai

Proyek : MUSTOFA, SE.Bahwa tugas penanggung jawab proyek Bertanggung jawab atas kelancaran dankeberhasilan proyek, baik dalam pencapaiantarget fisik dan keuangan.

Bahwa saat penanda tanganan kontrak yangdiserahkan oleh pimpro, saksi melihat kalau Bp.SLAMET SURYANTO sebagai penanggung jawab proyek. Bahwa selama saksi menjabat sebagai. direktur,dalam suatu proyek belum pernah melihat kalaukepala daerah ikut sebagai penanggung jawab proyek.Menimbang, bahwa dipersidangan telah puladibacakan keterangan saksi saksi Ir.

Proyek : MUSTOFA, SE.benar tugas penanggung jawab proyek, pimpinanproyek, serta bendaharawan proyek Adalah:* Penanggung jawab Proyek Bertanggung jawab atas kelancaran dankeberhasilan proyek, baik dalam pencapaiantarget fisik dan keuangan.

Bahwa objek gugatan dalam perkara a quotidak hanya mengenaipelaksanaan penyanderaan, melainkan telah bercampur dengan objeklainnya yang menjadi objek sengketa perpajakan, baik penetapanPenggugat sebagai Penanggung Pajak PT GKJL dan terkait sanksidenda (Posita Gugatan halaman 56 angka 1112).. Bahwa Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap sengketaperpajakan telah diatur dalam:a.

Bahwa banyaknya upaya hukum yang diajukan Penanggung Pajak PTGKJL tersebut mengindikasikan adanya niat licik dan/atau adanya itikadtidak baik dari Penanggung Pajak PT GKJL (Peng Hock selaku DirekturUtama dan Penggugat selaku Komisaris, dan keduanya selakuPemegang Saham) untuk menghindari kewajiban perpajakannya..

Ngoei ALan (in casu Penggugat).d) Bahwa dalam rentang waktu menunggu izin Menteri Keuangantersebut, Tergugat tetap melakukan tindakan penagihan secarapersuasif kepada Penanggung Pajak PT GKJL agar mau melunasiatau mengangsur tunggakan pajaknya. Tergugat juga menyampaikanadanya kesempatan mengikuti pengampunan pajak (Tax Amnesty)agar Penanggung Pajak hanya berkewajiban atas pembayaran pokokpajaknya.

) Dilakukan usaha persuasif terhadap Penanggung Pajak untuk maubekerjasama,namun yang bersangkutan tetap menolak.Hal 28 dari 56 Putusan Perdata No. 4/Pdt.G/2017/PN.

Gunung Kijang Jaya Lestari dipandangsebagai penanggung pajak ikut bertanggung jawab atas kewajiban pajak yangdimiliki oleh PT.

Menyatakan batal Keputusan Kepala Dinas Perijinan Kabupaten Bantul Nomor: 3497/DP/001/XI/2012 tentang Izin Gangguan Untuk Usaha Ternak Ayam Potong Hikmah di lokasi Dusun Mangir Lor RT 03 Desa Sendangsari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul atas nama penanggung jawab Gampang Pujo Harjono tertanggal 02 November 2012 karena bertentangan dengan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 06 Tahun 2011 tentang Izin Gangguan , Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor

Memerintahkan kepada Tergugat yaitu Kepala Dinas Perijinan Kabupaten Bantul untuk mencabut Keputusan Kepala Dinas Perijinan Kabupaten Bantul Nomor: 3497/DP/001/XI/2012 tentang Izin Gangguan untuk Usaha Ternak Ayam Potong Hikmah di lokasi Dusun Mangir Lor RT 03 Desa Sendangsari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul atas nama penanggung jawab Gampang Pujo Harjono tertanggal 02 November 2012; 4.

Bahwa untuk mendapatkan persetujuan dari warga termasuk Para Penggugatsebagai persyaratan pengajuan permohonan Izin Gangguan ke DinasPerijinan, Penanggung jawab usaha yaitu Gampang Pujo Harjono telahmelakukan sosialisasi dalam berbagai kesempatan termasuk ketika diadakanmediasi oleh Pemerintah namun Para Penggugat dan Warga yang lain tetapkeberatan hal mana tercermin dalam hasil pemungutan suara untukmenentukan sikap warga dimana ternyata hasil pemungutan menunjukkanbahwa warga yang menolak jauh

pertimbangan seperti terurai dalampertimbangan hukum di bawah ini; Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalahsebagaimana yang telah diuraikan dalam duduknya sengketa tersebut di atas; Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara iniadalah Keputusan Kepala Dinas Perijinan Kabupaten Bantul Nomor:3497/DP/001/X1/2012 tentang Izin Gangguan Untuk Usaha Ternak AyamPotong Hikmah di lokasi Dusun Mangir Lor RT 03 Desa Sendangsari,Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul atas nama penanggung

jawab GampangPujo Harjono tertanggal 02 November 2012 (vide bukti T.1 = T II Int.1);Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat telahmengajukan bantahan yang pada pokoknya memuat bantahan dalam pokokperkara sebagaimana termuat dalam dalil jawaban Tergugat tertanggal 7 MaretMenimbang, bahwa Pengadilan atas prakarsa Majelis Hakim berdasarkanketentuan pasal 83 Undangundang No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara telah memanggil secara patut pihak ketiga yaitu penanggung jawab

Angka 9 UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut: Penetapan Tertulis ; Bahwa berdasarkan bukti T.1 yang identik dengan bukti T II Int.1 berupaKeputusan Kepala Dinas Perijinan Kabupaten Bantul Nomor:3497/DP/001/X1/2012 tentang Izin Gangguan Untuk Usaha Ternak AyamPotong Hikmah di lokasi Dusun Mangir Lor RT 03 Desa Sendangsari,Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul atas nama penanggung

yang berwenang yang berisi tuntutan agarKeputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atautidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasiMenimbang, bahwa di lihat dari obyek sengketa a quo Keputusan KepalaDinas Perijinan Kabupaten Bantul Nomor: 3497/DP/001/XI/2012 tentang IzinGangguan..................56Gangguan Untuk Usaha Ternak Ayam Potong Hikmah di lokasi DusunMangir Lor RT 03 Desa Sendangsari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantulatas nama penanggung

NANA SURYANATempat Lahir : Garut, Umur : 12 Agustus 1980, Jenis Kelamin : Lakilaki, KewarganegaraanIndonesia, Alamat Kp/Desa Salamnunggal, Rt. 003/007, Kec leles, Kab Garut, Agama : Islam,Pekerjaan Wiraswasta ; Bahwa benar pada hari Kamis tanggal, Minggu tanggal, 01 Agustus sekitar pukul 09.30 Wibterdakwa telah diamankan oleh pihak PPNS Kab Garut pada saat sedang dilaksanakankegiatan Operasi Yustisi PPKM Darurat Amana Nusa 2021 ; Bahwa terdakwa telah melanggar ketentuan sebagai penanggung jawab pasar

tumpahkarena telah melanggar protokol Kesehatan, dengan cara tidak mengingatkan pengunjunguntuk memakai masker dan menjaga jarak ; Bahwa terdakwa sebagai mewakili para pedagang dan sebagai penanggung jawab pasartumpah dengan memberikan jarak kios sekitar 1 meter akan tetapi bagi para pengunjungnyabanyak yang bergerombol ; Bahwa terdakwa sebagai penanggung jawab pasar tumpah tersebut mengakui bahwa pasartumpah digelar pada saat PPKM Darurat, dan tidak diperbolehkan ada kerumunan ; Bahwa saksi pada

Pedes, Kec tarogong Kidul, Kab Garut, Agama :Islam, Pekerjaan PNS; Bahwa benar pada hari Kamis tanggal, Minggu tanggal, 01 Agustus sekitar pukul 09.30 Wibterdakwa telah diamankan oleh pihak PPNS Kab Garut pada saat sedang dilaksanakankegiatan Operasi Yustisi PPKM Darurat Amana Nusa 2021 ; Bahwa benar terdakwa telah melanggar ketentuan sebagai penanggung jawab pasar tumpahkarena telah melanggar protokol Kesehatan, dengan cara tidak mengingatkan pengunjunguntuk memakai masker dan menjaga jarak ; Bahwa

benar terdakwa sebagai mewakili para pedagang dan sebagai penanggung jawabpasar tumpah dengan memberikan jarak kios sekitar 1 meter akan tetapi bagi parapengunjungnya banyak yang bergerombol ; Bahwa benar terdakwa sebagai penanggung jawab pasar tumpah tersebut mengakui bahwapasar tumpah digelar pada saat PPKM Darurat, dan tidak diperbolehkan ada kerumunan ; Bahwa terdakwa sudah mengetahu tidak boleh ada kerumunan di pasar tumpah tersebut,akan tetapi tadinya terdakwa sebagai penanggung jawab hanya

jawab pasar tumpahkarena telah melanggar protokol Kesehatan, dengan cara tidak mengingatkan pengunjunguntuk memakai masker dan menjaga jarak ; Bahwa benar saya sebagai mewakili para pedagang dan sebagai penanggung jawab pasartumpah dengan memberikan jarak kios sekitar 1 meter akan tetapi bagi para pengunjungnyabanyak yang bergerombol ; Bahwa benar saya sebagai penanggung jawab pasar tumpah tersebut mengakui bahwapasar tumpah digelar pada saat PPKM Darurat, dan tidak diperbolehkan ada kerumunan ;

Menyatakan hukum bahwa jumlah kerugian tersebut di atas adalah tanggungjawab dan kewajiban Tergugat sebagai penanggung untuk membayar kepada Penggugat sebagai tertanggung; 8. Menyatakan tindakan Tergugat yang tidak bersedia memenuhi klaim gantirugi dari Penggugat untuk kerusakan Gedung Sekolah CHIS akibat gempa bumi yang terjadi pada 13 Oktober 2011, pukul 11:16:27 Wita dengan kekuatan 6,8 Skala Richter (SR) adalah perbuatan wanprestasi; 9.

Sepanjangsi Tertanggung tidak memberitahukan secara lengkap mengenai kondisi objek pertanggungan yangsebenarnya, yang jika diberitahukan kepada Penanggung akan membuat Penanggung tidak bersediamemberikan pertanggungan, maka hal tersebut berdasarkan klausul Pasal 251 KUHD, dapatmengakibatkan batalnya pertanggungan;16. Adapun tujuan dari Pasal 251 KUHD tersebut adalah untuk melindungi Penanggung dariperbuatan Tertanggung yang akan merugikannya.

Dengan adanya pemberitahuan yang benar tentangbenda yang diasuransikan terhadap resiko yang dihadapi, Penanggung dapat menentukan sikap, apakahakan mengadakan asuransi atau tidak;17.

kepadaTertanggung dengan pertimbangan bahwa Tertanggung yang akan mengalihkan resiko kepadaperusahaan Asuransi atau kepada Penanggung, yang lebih banyak mengetahui segala sesuatunyatentang objek yang akan di asuransikan sedangkan Penanggung tidak mengetahui apapun ;Bahwa dalam praktek Industri Asuransi sangat lazim suatu objek tidak di survey terlebih dahulu, karenapertimbangan biaya premi sangat kecil, disamping itu Tertanggung di anggap telah beritikad baikmenyampaikan keterangan yang lengkap

Sepanjangsi Tertanggung tidak memberitahukan secara lengkap mengenai kondisi objek pertanggungan yangsebenarnya, yang jika diberitahukan kepada Penanggung akan membuat Penanggung tidak bersediamemberikan pertanggungan, maka hal tersebut berdasarkan klausul Pasal 251 KUHD, dapatmengakibatkan batalnya pertanggungan;Adapun tujuan dari Pasal 251 KUHD tersebut adalah untuk melindungi Penanggung dari perbuatanTertanggung yang akan merugikannya.

Menyatakan hukum bahwa jumlah kerugian tersebut di atas adalah tanggungjawab dan kewajiban Tergugat sebagai penanggung untuk membayar kepada Penggugat sebagaitertangQung=2nnnnn nena nn en nnn e nnn nnn cnc c cc nnnnnn cnn cc cee8.

Surya Mustika Lampung area Kotabumi, dengan carasaksi Sofyan Ravai, SE Bin Lukman Jaya dan Saksi Uuk Haryantro Bin CongAnam memanggil atau mengumpulkan penanggung jawab pemasaran posposbesar/kecil diantaranya Sdr. Amirudin (Penanggung jawab Pos Kecil Dente),terdakwa Joko Mulyono (Supervisor Pos Besar Tulang Bawang) bersamadengan Saksi Retno Apriyani (admin Pos Besar Unit Il Tulang Bawang) , Sdr.Antoni (Penanggung jawab Pos Kecil Mesuji), Sdr.

Beni Kurniawan(penanggung jawab pos Gedung Aji ), Sdr.

SuryaMustika Lampung area Kotabumi, dengan cara saksi SofyanRavai, SE Bin Lukman Jaya dan Saksi Uuk Haryantro Bin CongAnam memanggil atau mengumpulkan penanggung jawabpemasaran pospos besar/kecil diantaranya Sdr. Amirudin(Penanggung jawab Pos Kecil Dente), terdakwa Joko Mulyono(Supervisor Pos Besar Tulang Bawang) bersama dengan SaksiRetno Apriyani (admin Pos Besar Unit Il Tulang Bawang) , Sdr.Antoni (Penanggung jawab Pos Kecil Mesuji), Sdr. BeniKurniawan (penanggung jawab pos Gedung Aji ), Sdr.

Surya Mustika Lampung area Kotabumi, dengan cara saksiSofyan Ravai, SE Bin Lukman Jaya dan Saksi Uuk Haryantro Bin Cong Anammemanggil atau mengumpulkan penanggung jawab pemasaran pospos besar/kecil diantaranya Sdr. Amirudin (Penanggung jawab Pos Kecil Dente), terdakwaJoko Mulyono (Supervisor Pos Besar Tulang Bawang) bersama dengan SaksiRetno Apriyani (admin Pos Besar Unit Il Tulang Bawang) , Sdr. Antoni(Penanggung jawab Pos Kecil Mesuji), Sdr.

tahun 2010 Nomor: KEP299/WPUJ.19/2013tanggal 28 Februari 2013 sebagai produk hukum Hasil Pemeriksaan KeberatanKantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar Nomor Lap219/WPJ.19/2013 tanggal 28Februari 2013;: bahwa substansi Pokok sengketa sebesar Rp13.608.500,00 terdiri dari 2 (dua)lembar faktur pajak yang dalam proses konfirmasi menyatakan tidak ada dan belumdijawab konfirmasinya;bahwa konsep pemungutan Pajak Pertambahan Nilai adalahmemisahkan hak dan kewajiban terhadap dua entitas yang berbeda,yaitu antara penanggung

jawab beban ( PKP Pembeli)/ (Pasal 16FUndangUndang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telahbeberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 42 Tahun2009 tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 8 Tahun 1983tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas BarangMewah/UU PPN) dan penanggung jawab pembayaran ( PKP penjual)/(Pasal 3A (1) UU PPN), jika Penanggung jawab beban sudahdipungut

, atau bahkan belum dipungut dan si penanggung jawabpembayaran tidak melaporkannya, maka yang harus bertanggungjawab adalah penanggung jawab pembayaran.

Bahwa sebelum Polis Asuransi Jiwa disetujui dan diterbitkan serta ditandatanganioleh pihak Penanggung pada tanggal 13 Juli 2011, pihak Tertanggung sudahmembayar Premi per Semesteran sebesar Rp. 3.600.000, (tiga juta enam ratus riburupiah) kepada Penanggung pada tanggal 12 Juli 2011 berdasarkan tanda Bukti SetorNo. 484702 (Bukti P.1,2 2) ;4.

Commonwealth Life (selanjutnya disebut Penanggung)berhak membatalkan pertanggungan sesuai dengan ketentuan yangberlaku dalam Polis."Cetak tebal dilakulcan oleh Tergugat untak penegasan saja.

Namun demikian, hasil pemeriksaan tersebuttidak diungkapkan/diinformasikan kepada Tergugat (Penanggung), padahaldalam Data Kesehatan dalam butir 54 SPAJ No. 586046 Daniel Adam(Tertanggung) diwajibkan menyampaikan informasi tersebut.Bahwa pengungkapan/penyampaian informasi tersebut sangat krusial terhadapTergugat (Penanggung) dimana hal ini akan mempengaruhi keputusan Tergugat(Penanggung) apakah akan menyetujui atau tidak pertanggungan asuransi yangdiajukan Daniel Adam (Tertanggung) ataupun guna menentukan

ditutup atau tidakditutup dengan syaratsyarat yang sama, mengakibatkan batalnya pertanggungan.Cetak tebal dilakukan oleh Tergugat untuk penegasan saja.Bahwa oleh karenanya, menyebabkan Polis Asuransi Daniel Adam (Tertanggung)batal berdasarkan ketentuan Pasal 251 KUH Dagang dan Tergugat (Penanggung)sebagai penanggung yang beritikad baik harus tetap dilindungi hukum.241.

klaim tersebut daripihak Tergugat selaku Penanggung berdasarkan Surat No 269/NBC/XI2011tanggal 18 November 2011 periha!

putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap, ataud) Berdasarkan pertimbangan tertentu dari Menteri Keuangan.Ayat 4:Persyaratan huruf (d) berupa Surat Rekomendasi/Surat PemberitahuanMenteri Keuangan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan pertimbangan:a) Penanggung Pajak sudah membayar utang pajak 50% atau lebih darijumlah utang pajak/sisa utang pajak, dan sisanya akan dilunasi denganangsuran;b) Penanggung Pajak sanggup melunasi utang pajak denganmenyerahkan bank garansi;C) Penanggung

nama baik penanggung pajak diajukan secaratertulis dalam bahasa Indonesia dan dilengkapi dengan persyaratan sebagaiberikut:a. Putusan Pengadilan;b. Surat perintah penyanderaan, danc. Surat Pemberitahuan pelepasan penanggung pajak yang disandera;Pasal 19 ayat 2 Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.

Penanggung Pajak yang disandera dapat mengajukan gugatanterhadap pelaksanaan penyanderaan hanya kepada PengadilanNegeri.(7).Penanggung Pajak tidak dapat mengajukan gugatan terhadappelaksanaan penyanderaan setelah masa penyanderaan berakhir.".

bepergian keluar negeri;3) Meski demikian Penanggung Pajak PT DBL belum juga melunasiutang pajaknya sehingga diusulkan untuk dilakukan penyanderaankarena telah sangat jelas terbukti Penanggung Pajak PT DBL telahmemenuhi syarat dilakukannya penyanderaan yaitu diragukanitikad baiknya untuk melunasi utang pajaknya;2.

Mengenai kompensasi/ganti rugi dan rehabilitasi, dapat Tergugat IVtanggapi:1) Bahwa Pasal 16 PP Nomor 137 Tahun 2000, menyatakan bahwa:(1)Dalam hal gugatan Penanggung Pajak dikabulkan olehpengadilan dan putusan pengadilan tersebut telah memperolehkekuatan hukum tetap, Penanggung Pajak dapat mengajukanpermohonan rehabilitasi nama baik dan ganti rugi;Halaman 57 dari 63 halaman Putusan Perdata No. 320/Pdt/2017/PT.BDG.2)3)(2) Permohonan Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud dalamayat (1) diajukan kepada