pajak;Pasal 2 Kepdirjen 218 Tahun 2003, mengatur : Kriteria penanggung pajak yang akan disandera adalaha.

Telah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggalsurat paksa diberitahukan kepada penanggung pajak, dand.

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 16PP 137 Tahun 2000 yang menyatakan :Pasal 16:(1) Dalam hal gugatan penanggung pajak dikabulkan olehpengadilan dan putusan pengadilan tersebut telahmemperoleh kekuatan hukum tetap, penanggung pajak dapatmengajukan permohonan rehabilitasi nama baik dan ganti rugi(2) Permohonan penanggung pajak sebagaimana dimaksuddalam ayat (1) diajukan kepada pejabat yang menerbitkansurat perintah penyanderaan(3) Rehabilitasi nama baik dilaksanakan oleh pejabat dalambentuk satu

Karena sebagaimanaditegaskan dalam Pasal 2 PP Nomor 137 Tahun 2000, penyanderaan hanyadapat dilakukan terhadap penanggung pajak yang tidak melunasi utangpajaknya setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal suratpaksa diberitahukan kepada penanggung pajak. Artinya penyanderaan terjadikarena adanya surat paksa.

penanggung pajaknya?

kekuasaannya untuk memperkeciltingkat kerugian kehancuran atau kerusakan ;Menjaga bagian yang terkena dampak dan membuatnya tersedia untuk diinspeksi olehwakil atau surveyor Penanggung ;Menyerahkan semua informasi dan bukti dokumen yang dimintaPenanggurg ;Segera memberitahu polisi yang berwenang dalam hal kehilangan atau kerusakankarena pencurian atau pembongkaran atau kerusakan akibat perbuatan jahat ; Setelahpemberitahuan diberikan kepada Penanggung sesuai kondisi ini, wakil Penanggung mempunyaikesempatan

Aspek Utmost menekankan pada inisiatiftertanggung untuk mengungkapkan faktafakta penting yang tidakditanyakan atau diminta oleh penanggung (underwriter), sedangkan AspekGood Faith menekankan pada itikad baik tertanggung untuk selalumenjawab atau mengungkapkan secara jujur setiap pertanyaan yangdisampaikan oleh penanggung.

Oleh karena itu, tertanggung harusmengungkapkan semua fakta material terkait dengan obyek pertanggungantersebut secara jujur, akurat, dan lengkap kepada penanggung, baik dimintaatau tidak diminta oleh penanggung ; Bahwa apabila semua keterangan dan faktamaterial yang diberikan oleh tertanggung tidak benar atau keliru atau tertanggung tidakmemberikan semua keterangan dan fakta material yang diketahuinya, maka penanggung dapatmembatalkan polis pertanggungan dan menolak semua tuntutan klaim pertanggungan

,kepada Tergugat sebagai dasar hukum Tergugat memberikan pembayaranklaim ganti kerugian kepada Penggugat Rp.2.291.091.618, (dua milyar duaratus sembilan puluh satu juta sembilan puluh satu ribu enam ratus delapan16belas rupiah);Bahwa tidak ada perbuatan wanprestasi (ingkar janji) yang dilakukan olehTergugat sebagai penanggung kepada penggugat sebagai tertanggung ;Bahwa Tergugat I sebagai Penanggung dengan tegas menolak semua dalil GugatanPenggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I sebagai Penanggung

Subyek hukum yaitu pihak penanggung dan Tertanggung, 2. Subtansi hukum berupapengalihan resiko, 3. Obyek pertanggungan berupa benda atau kepentingan yang melekatpadanya yang bisa dinilai dengan uang, 4.

SAHABAT ABADI HOTELINDO, selaku Pengusaha / Pemilik / Pengelola /Penanggung jawab karaoke, diskotik, berkedudukan di Jalan A.Yani Km, 4,5Banjarmasin ; Sebagai Terbanding IV semula Tergugat IV ; . PT. KHARISMA INTI PERKASA, selaku Pengusaha / Pemilik / Pengelola /Penanggung jawab karaoke, diskotik, berkedudukan di Jalan Pangeran AntasariNo.1 (Plaza Mitra Lantai 4) Banjarmasin ;Sebagai Terbanding V semula Tergugat V ; PT.

KHARISMA INTI SERASI, selaku Pengusaha / Pemilik / Pengelola /Penanggung jawab karaoke, diskotik, berkedudukan di Jalan Nagasari, KelurahanKertak Baru Hilir, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin ;Sebagai Terbanding VI semula Tergugat VI ; 7. HOTEL BLUE ATLANTIC, selaku pengusaha / pemilik / pengelola /penanggung jawab karaoke/diskotik, berkedudukan di Jalan PangeranAntasari No. 18, Kelurahan Pekapuran Raya, Banjarmasin ; Sebagai Terbanding VII semula Tergugat VII ; 8.

BOLD LCC & ENTERTAINMENT, selaku pengusaha / pemilik / pengelola /penanggung jawab karaoke/diskotik berkedudukan di Jalan Lambung MangkuratNo. 19 (Plaza D'Poste Junction) Banjarmasin ;Sebagai Terbanding VIII semula Tergugat VIII ; 9.

HOKKY 89, selaku pengusaha / pemilik / pengelola / penanggung jawab karaoke/diskotik, berkedudukan di Jalan Lambung Mangkurat No. 32 Banjarmasin ;Sebagai Terbanding IX semula Tergugat IX ; 10.HAPPY PUPPY, selaku pengusaha / pemilik / pengelola / penanggung jawabkaraoke / diskotik, berkedudukan di Jalan A.

Periksa Hasil Pemeriksaan Laboratorium diduga palsu dimulaidari tahun, tanggal, bulan kemudian nomor registrasi;(3) Nama Dokter Penanggung Jawab Hasil PemeriksaanLaboratorium yang asli yaitu dr. Raehanul Bahraen, M.Sc., Sp.PK,sedangkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang diduga palsunama Dokter Penanggung Jawab dr. Raehul Bahraen, M.Sc.

Raehanul Bahraen, M.Sc., Sp.PK,sedangkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang palsu NamaDokter Penanggung Jawab dr.

Raehanul Bahraen, M.Sc., Sp.PK, sedangkan HasilPemeriksaan Laboratorium yang palsu Nama Dokter Penanggung Jawabdr.

Lingkar Selatan Blok H No.3 Serang.Pemilik/Penanggung Jawab Bp.

Bahwa Tergugat harus dapat membuktikan surat outentik atau asli, bahwaPenggugat sebagai Direktur/ Pemilik / Penanggung Jawab / PenanggungPajak CV. Bina Niaga, tetapi nyatanya tidak ada satu buktipun yangditunjukkan Tergugat yang menyatakan Penggugat benarbenar Direktur/Pemilik, Penanggung Jawab / Penanggung Pajak CV. Bina Niaga.

Olehkarena itu sangatlah berdasar hukum apabila Tergugat menetapkanPenggugat sebagai Penanggung Pajak CV. Bina Niaga;C.

dan Penanggung Pajak CV.

Selanjutnya apabila telah diterbitkan Surat Teguranatau SuratPeringatan atau surat lain yang sejenis,Penanggung Pajak tetap tidakmelunasi utang pajaknya, maka terhadap Penanggung Pajak tersebutakan diterbitkan Surat Paksa sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1)huruf a UU PPSP sebagai berikut:Surat Paksa diterbitkan apabila :a. Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telahditerbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yangsejenis...b.

Bahwa penyitaan yang dilakukan oleh Turut Tergugat Il atas hartakekayaan berupa barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunanmaupun harta kekayaan yang tersimpan pada bank milik TurutHal 28 Puts.No. 161/PDT/2016/PT.SMGTergugat Ill merupakan bagian dari serangkaian tindakan penagihanpajak agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak, yang apabilatidak dilakukan pelunasan maka akan dilanjutkan dengan tindakanpenyitaan atas barang/aset milik penanggung pajak..

, melaksanakan penyitaan, melaksanakanpenyanderaan, menjual barang yang telah disita. "2) Pasal 1 anqka14 UU PPSP"Penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk menguasaibarang Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasiutang pajak menurut peraturan perundangundangan. "3) Pasal12UU PPSP(3) Setiap melaksanakan penyitaan, Jurusita Pajak membuatBerita Acara Pelaksanaan Sita yang ditandatangani olehJurusita Pajak, Penanggung Pajak dan saksisaksi.(38a) Dalam hal Penanggung Pajak adalah Badan

Bahwa ketentuan lebih lanjut yang mengatur mengenai tatacara penyitaan harta kekayaan penanggung pajak dalamrangka penagihan pajak dengan surat paksa juga diaturdalam Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000Tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka PenagihanPajak dengan Surat Paksa.3) Pasal 3 ayat 1 dan 3(3) Barang milik Penanggung Pajak yang dapat disitaadalah barang yang berada di tempat tinggal, tempat usaha,tempat kedudukan, atau di tempat lain termasuk yangpenguasaannya berada di tangan pihak

Gunung Pati,Kota Semarang hanya dapat dicabut apabila Penanggung Pajak telahmelunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak;7.

Berdasarkan ketentuan di atas, jelas terbukti bahwa Turut Tergugat Ilmelaksanakan penagihan pajak kepada Penanggung Pajak /n casuTurut Tergugat Il dengan serangkaian tindakan agar Penanggung Pajakin casu Turut Tergugat Il melunasi utang pajak dan biaya penagihanpajak berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku.Bahwa berdasarkan uraianuraian di atas, sangat jelas bahwa dalilPenggugat yang mengaitkan Turut Tergugat Il dalam gugatan perkara a quoadalah dalil yang tidak benar, tidak

Walikotanomor : 901/140 A/2003 tanggal 22 Oktober 2003tentang penunjukan penanggung jawab proyek,pemimpin proyek dan bendahara proyek AnggaranBiaya Tambahan (ABT) tahun 2003 bidangperumahan dan permukiman serta bidang sumberdaya air yang ditanda tangani WalikotaSurakarta, sebagai lampiran tertulis23e Penanggung Jawab Proyek adalah WalikotaSurakarta, SLAMET SURYANTIO.e Pemimpin proyek adalah AGUNG HASTHO BANENDRO, ST.e Bendaharawan proyek adalah MUSTOFA, SE.Bahwa tugas penanggung jawab proyek sesuai

Walikotanomor : 901/140 A/2003 tanggal 22 Oktober 2003tentang penunjukan penanggung jawab proyek,pemimpin proyek dan bendahara proyek AnggaranBiaya Tambahan (ABT) tahun 2003 bidangperumahan dan permukiman serta bidang sumberdaya air yang ditanda tangani Walikota41Surakarta, sebagai lampiran tertulise Penanggung Jawab Proyek adalah WalikotaSurakarta, SLAMET SURYANIO.e Pemimpin proyek adalah AGUNG HASTHO BANENDRO, ST.e Bendaharawan proyek adalah MUSTOFA, SE.Bahwa tugas penanggung jawab proyek sesuai

Proyek : MUSTOFA, SE.Bahwa tugas penanggung jawab proyek Bertanggung jawab atas kelancaran dankeberhasilan proyek, baik dalam pencapaiantarget fisik dan keuangan.

Bahwa saat penanda tanganan kontrak yangdiserahkan oleh pimpro, saksi melihat kalau Bp.SLAMET SURYANTO sebagai penanggung jawab proyek. Bahwa selama saksi menjabat sebagai. direktur,dalam suatu proyek belum pernah melihat kalaukepala daerah ikut sebagai penanggung jawab proyek.Menimbang, bahwa dipersidangan telah puladibacakan keterangan saksi saksi Ir.

Proyek : MUSTOFA, SE.benar tugas penanggung jawab proyek, pimpinanproyek, serta bendaharawan proyek Adalah:* Penanggung jawab Proyek Bertanggung jawab atas kelancaran dankeberhasilan proyek, baik dalam pencapaiantarget fisik dan keuangan.

(la) Penyitaan terhadap Penanggung Pajak Badan dapat dilaksanakanterhadap barang milik perusahaan, pengurus, kepala perwakilan, kepalacabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik di tempat kedudukanyang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain.5) Pasal 17 UUPPSP(1) Penyitaan terhadap deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran,giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dilaksanakandengan pemblokiran terlebih dahulu."

atasbarang milik perusahaan, pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang,penanggung jawab, pemilik modal, baik di tempat kedudukan yangbersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain.2) Pasal 4 avat 3, 5 dan 6" (3) Setiap melaksanakan penyitaan Jurusita Pajak harus membuat BeritaAcara Pelaksanaan Sita yang ditandatangani oleh Jurusita Pajak,Penanggung Pajak dan saksisaksi"." (5) Penyitaan tetap dapat dilaksanakan walaupun Penanggung Pajak tidakhadir, sepanjang salah seorang saksi sebagaimana

b bank wajib) memblokir seketika setelah menerima permintaanpemblokiran dari Pejabat dan membuat berita acara pemblokiran sertamenyampaikan salinannya kepada Pejabat dan Penanggung Pajak;f) Selain itu.

g) Berdasarkan ketentuan di atas, jelas terbukti bahwa Tergugat I melaksanakanpenagihan pajak kepada Penanggung Pajak in casu Penggugat dengan serangkaiantindakan agar Penanggung Pajak in casu Penggugat melunasi utang pajak danbiayapenagihan pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundangundanganyang berlaku.h) Selanjutnya, dalam melaksanakan penagihan pajak dengan Surat Paksa, JurusitaPajak berwenang melaksanakan penyitaan atas harta kekayaan Penanggung Pajakyang berupa barang tidak bergerak termasuk

tanah, bangunan maupunhartakekayaan penanggung pajak yang tersimpan pada bank dengan melakukanpemblokiran terlebih dahulu.3.

Menetapkan/menunjuk Penggugat (Veranita Tri Agustina binti Hadi Sukirman) sebagai penanggung jawab hdlonah atas anah yang bernama Anugerah Nur Saputra, umur 7 tahun ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ( Irawan bin Bohan ), terhadap Penggugat ( Ratna Yulita binti Mulyono );
4. Menetapkan,menunjuk Penggugat sebagai penanggung jawab pemeliharaan (hadhanah) atas anak bernama Naufal Rafa Febiawan, lahir di Samarinda tanggal 16 Februari 2012;
<

Menetapkan, menunjuk Penggugat sebagai penanggung jawabpemeliharaan (hadhanah) atas anak bernama Anak kel, lahir di Samarindatanggal 16 Februari 2012;5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlan Rp.460.000, (empat ratus enam puluh ribu rupiah).Demikian putusan ini dijatunkan dalam rapat permusyawaratan MajelisHakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 Masehi,bertepatan dengan tanggal 18 Syaban 1440 Hijriah, oleh kami H. Ali Akbar,S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, H.

Bahwa Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap sengketaperpajakan telah diatur dalam:Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 675/Pdt/2019/PT SMG.a.

Penagihan pajak dengan Surat Paksatersebut dilaksanakan terhadap Penanggung Pajak..

jawab, pemilik modal atau ketua untukYayasan;Dalam hal boedel pailit tidak mencukupi untuk melunasi tunggakanpajak, Penanggung Pajak PT.

Demikian halnya, tindakan penyanderaan yang dilakukan olehTergugat terhadap Penanggung Pajak PT. Andaman Delmar telahmemenuhi syarat kualitatif diragukan itikad baiknya: karenameskipun telah dilakukan rangkaian proses tindakan penagihanpajak dari penerbitan Surat Teguran, Surat Paksa, Surat PerintahMelaksanakan Penyitaan, dan tindakan pencegahan bepergiankeluar negeri, namun Penanggung Pajak PT. Andaman Delmartetap tidak melunasi utang pajaknya.

Hal tersebut telahmenunjukkan secara nyata bahwa Penanggung Pajak PT.Andaman Delmar telah memenuhi = syarat dilakukannyapenyanderaan yaitu diragukan itikad baiknya untuk melunasi utangpajaknya;3. Bahwa tindakan penyanderaan yang dilakukan oleh Tergugatterhadap Penanggung Pajak PT.

e) Merujuk pada uraian ketentuan di atas, maka Penggugatbertanggung jawab secara pribadi dan/atau secara renteng ataspembayaran pajak yang terutang (utang pajak) PT Insumo PrimaNusantara in casu Turut Tergugat;f) Dengan demikian, maka yang menjadi Penanggung Pajak PTInsumo Prima Nusantara in casu Turut Tergugat salah satunya adalahPenggugat. Oleh karena itu sangatlah berdasar hukum apabilaTergugat menetapkan Penggugat sebagai Penanggung Pajak PTInsumo Prima Nusantara in casu Turut Tergugat;2.

Nomor 1200 K/Pdt/2015e)3)4)5)Pasal 12 UU PPSP:"(3) Setiap melaksanakan penyitaan, Jurusita Pajak membuat BeritaAcara Pelaksanaan Sita yang ditandatangani oleh Jurusita(3a)Pajak, Penanggung Pajak dan saksisaksi;(4) Walaupun Penanggung Pajak tidak hadir, penyitaan tetapdapat dilaksanakan dengan syarat salah seorang saksisebagaimana dimaksud dalam ayat (2), berasal dari PemerintahDaerah setempat;(5) Dalam hal penyitaan dilaksanakan tidak dihadiri olehPenanggung Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat

penanggung pajak dalam rangka penagihan pajak denganHalaman 12 dari 33 hal.

pajak kepada Penanggung Pajak in casuPenggugat dengan serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak in casuPenggugat melunasi utang pajak dan biayapenagihan pajak berdasarkanketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;h) Selanjutnya, dalam melaksanakan penagihan pajak dengan Surat Paksa,Jurusita Pajak berwenang melaksanakan penyitaan atas harta kekayaanPenanggung Pajak yang berupa barang tidak bergerak termasuk tanah,bangunan maupun harta kekayaan penanggung pajak yang tersimpanpada bank dengan

Nomor 1200 K/Pdt/2015Pasal 2:"Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakankekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau penanggung pajak yangmencari keadilan terhadap sengketa pajak."

PermohonanBerdasarkan alasanalasan dan halhal tersebut di atas, makaPENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia pada PengadilanNegeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo,agar berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:1.2.Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;Menyatakan PARA PENGGUGAT adalah Penanggung Pajak yangberitikad baik;Menyatakan TERGUGAT sebagai Penanggung Pajak yang tidakberitikad baik;MenyatakanTERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan

Adapun yang menjadi lingkup Gugatan a quo adalah sebagaimanayang terdapat dalam Petitum Gugatan PARA PENGGUGAT yaknisebagai berikut :hal10 Put Nomor 372/PDT/2018/PT.DKIPada Butir 2 Halaman 11 GugatanMenyatakan PARA PENGGUGAT adalah Penanggung Pajak yangberitikad baikBahwa dalam Butir 2 Halaman 11 Petitum PARA PENGGUGATmenuntut agar Pengadilan menyatakan PARA PENGGUGAT dinyatakansebagai Penanggung Pajak yang beritikad baik;Pada Butir 3 Halaman 11 GugatanMenyatakan TERGUGAT sebagai Penanggung Pajak

Bahwa selanjutnya dapat Tergugat sampaikan penjelasan hukumbahwa materi gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat padaintinya adalah mengenai utang pajak, penanggung pajak danpelaksanaan penagihan pajak yang masuk dalam kategori sengketapajak, dengan penjelasan hukum sebagai berikut:hal12 Put Nomor 372/PDT/2018/PT.DKIa) Bahwaperaturanperaturan di bidang perpajakan telahmemberikan definisi terhadap Wajib Pajak, Utang Pajak,Penanggung Pajak dan Penagihan Pajak serta Sengketa Pajak,yaitu sebagai berikut

Demikian halnya, Pasal 37 ayat (1) UU PPSP yang menyatakan:Gugatan Penanggung Pajak terhadap pelaksanaan Surat Paksa,Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau PengumumanLelang hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak.Penjelasan Pasal 37 ayat (1)Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan hak kepadaPenanggung Pajak untuk mengajukan gugatan kepada badanperadilan pajak dalam hal Penanggung Pajak tidak setujudengan pelaksanaan penagihan pajak yang meliputipelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah

Pasal 15 Ayat (1) PeraturanPemerintah Nomor 137 Tahun 2000 tentang Tempat dan Tata CaraPenyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak danPemberian Ganti Rugi dalam rangka Penagihan Pajak dengan SuratPaksa (selanjutnya disebut PP Nomor 137 Tahun 2000), dinyatakanbahwa:Penanggung Pajak yang disandera dapat mengajukan gugatanterhadap pelaksanaan penyanderaan hanya kepada PengadilanNegeri.Dalam ketentuan di atas, telah disebutkan secara tegas bahwa objekgugatan yang dapat diajukan Penanggung Pajak

./2001 tidak dapat diakui sebagai pajak masukanyang dapat dikreditkan oleh Pemohon Banding karena menunjukkan bahwa PKPPenjual tidak pernah melakukan penyerahan BKP/JKP kepada Pemohon Banding;bahwa konsep pemungutan Pajak Pertambahan Nilai adalahmemisahkan hak dan kewajiban terhadap dua entitas yang berbeda,yaitu antara penanggung jawab beban ( PKP Pembeli)/ (Pasal 16FUndangUndang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telahbeberapa

kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 42 Tahun2009 tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 8 Tahun 1983tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas BarangMewah/UU PPN) dan penanggung jawab pembayaran ( PKP penjual)/(Pasal 3A (1) UU PPN), jika Penanggung jawab beban sudahdipungut, atau bahkan belum dipungut dan si penanggung jawabpembayaran tidak melaporkannya, maka yang harus bertanggungjawab adalah penanggung jawab pembayaran.

pajak adalah orang pribadi atau badan yangbertanggung jawab atas pembayaran pajak termasuk wakilyang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajakmenurut peraturan perundang undangan perpajakan;Pasal 14 ayat (1 a)Penyitaan terhadap penanggung pajak badan dapatdilaksanakan terhadap barang milik perusahaan, pengurus,kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung' jawab,pemilik modal, baik di tempat kedudukan yangbersangkutan di tempat tinggal mereka maupun di tempatlain;Pasal 37 ayat (1)Gugatan

penanggung pajak terhadap pelaksanaan suratpaksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, ataupengumuman lelang dapat diajukan kepada badan peradilanHal. 6 dari 16 hal.

Bahwa berdasarkan dalil Penggugat dalam gugatannya, yangmenjadi sengketa dalam perkara a quo adalah penyitaanatas mobil penanggung pajak berdasarkan Berita Acarapelaksanaan penyitaan No. S06.

Penyitaan dilaksanakan terhadapbarang milik Penanggung Pajak yangberada di tempat tinggal, tempatusaha, tempat kedudukan, atau ditempat lain termasuk yangpenguasaannya berada di tanganpihak lain atau yang dijaminkansebagai pelunasan utang tertentuyang dapat berupa :a.

;Dengan demikian Termohon Peninjauan Kembali dahuluPenggugat/ Terbanding sebagai Komisaris Turut TermohonPeninjauan Kembali dahulu Tergugat II/ Turut Terbandingadalah merupakan Penanggung Pajak dari utang pajak atasHal. 15 dari 16 hal.

Surat paksa diberitahukan oleh juru sita pajak dengan pernyataan danpenyerahan surat paksa kepada penanggung pajak2.

Penanggung payjak tidak menjelaskan/tidak bersedia melunasiutang pajak baik sekaligus maupun angsuran3. Penanggung pajak tidak bersedia menyerahkan hartanya untukmelunasi utang pajak4. Penanggung pajak akan meninggalkan indonesia untuk selamalamanya atau berniat untuk itu5.

Bahwa uraian mengenai diragukan iktikad lebih jelas diatur didalam Pasal 3ayat (1) huruf d Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP218/PJ/2003 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyanderaan Dan PemberianRehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak Yang Disandera, yaitu:Halaman 19 dari 68 Putusan Nomor 52/PDT/2018/PT BNAUraian tentang adanya petunjuk bahwa penanggung pajak diragukan iktikadbaiknya dalam pelunasan utang pajak meliputi:1.Penanggung pajak tidak merespon himbauan untuk melunasi utangpajak;Penanggung

pajak tidak menjelaskan/tidak bersedia melunasi utangpajak baik sekaligus maupun angsuran;Penanggung pajak tidak bersedia menyerahkan hartanya untukmelunasi utang pajak;Penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selamalamanya atau berniat untuk itu;Penanggung pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yangdikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatanperusahaan, atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;Penanggung pajak akan membubarkan badan usahanya ataumenggabungkan

Penanggung Pajak tidak merespon himbauan untuk melunasi utangpajak;Halaman 57 dari 68 Putusan Nomor 52/PDT/2018/PT BNA2. Penanggung Pajak tidak menjelaskan atau tidak bersedia melunasiutang pajak baik sekaligus maupun dengan cara mengangsur;3. Penanggung Pajak tidak bersedia menyerahkan hartanya untukmelunasi utang pajak;4. Dst.6.

Metro Batavia (dalam pailit).Bahwa Direktur, pemegang saham atau pemilik modalmerupakan pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban ataudisebut Penanggung Pajak, atas hutang pajak Wajib Pajak Badansebagaimana diatur dalam peraturan perundangundanganperpajakan sebagai berikut:Pasal 1 angka28 UndangUndang Nomor6 Tahun 1983 tentangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telahdiubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 16Tahun 2009 (selanjutnya disebut UU KUP)Penanggung Pajak

Metro Batavia(dalam pailit) termasuk Penanggung Pajak PT. Metro Batavia(dalam pailit) bersamasama dengan pengurus dan pemegangsaham lainnya bertanggungjawab secara pribadi dan/atau secararenteng atas pembayaran pajak yang terutang. Oleh karena itusangatlah berdasar hukum apabila Tergugat menetapkanPenggugat sebagai Penanggung Pajak PT.

Metro Batavia(dalam pailit), Penggugat merupakan Penanggung Pajak yangbertanggung jawab atas kewajiban perpajakan PT.

Bahwa tindakan penagihan berupa pemblokiran rekening milikPenggugatselaku penanggung pajak adalah benar dan tidak error inpersona serta bukanlah perbuatan melawan hukum. Hal iniHal. 35 dari 62 hal Putusan No. 731/PDT /2016/PT.DKIdikarenakan Penggugat selaku Direktur, pemegang saham ataupemilik modal merupakan Penanggung Pajak yang bertanggungjawab atas pembayaran utang pajak Wajib Pajak Badan.

Terhadap Penanggung Pajak Badan penyitaan dapatdilaksanakan atas barang milik perusahaan, pengurus, kepalaperwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilikmodal, baik di tempat kedudukan yang bersangkutan, ditempat tinggal mereka maupun di tempat lain.Berdasarkan halhal tersebut di atas, maka sudah jelas dan terangbahwa Penggugatselaku Penanggung Pajak PT.

Menyatakan Penggugat bukan sebagai Penanggung Pajak atas seluruhtunggakan hutang pajak PT.

Penanggung Pajak Bepergian KeLuar Negeri atas nama Widi Amanasto, Poltak Pandapotan LumbanTobing, Soelaksono Tedjo Pawoko, Sukohardjo Wirdjoatmojo dan DinaArifani terhadap diri/nama Penggugat.Halaman 2 dari 10 halaman.

Menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Penggugat bukansebagai Penanggung Pajak atas seluruh tunggakan hutang pajak PT.Citra Sari Makmur;3.

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Menteri Keuangan RI No.768/KMK.03/2018 tertanggal 14 November 2018 tentang PenetapanPencegahan Penanggung Pajak Bepergian Ke Luar Negeri atas namaWidi Amanasto, Poltak Pandapotan Lumban Tobing, Soelaksono TedjoPawoko, Sukohardjo Wirdjoatmojo dan Dina Arifani terhadap diri/namaPemohon Peninjauan Kembali/dahulu Penggugat;4.

Tampubolon di Jakartabahwa Penggugat sekarang Pemohon Peninjauan Kembali adalah bukansebagai Penanggung Pajak dari PT. Citra Sari Makmur dengan alasansebagai berikut:a. Setelah tanggal 12 Oktober 2018, Penggugat sekarang PemohonPeninjauan Kembali secara hukum adalah bukan kedudukannyasebagai Wakil Direktur Utama pada PT. Citra Sari Makmur.b. Pada saat Penggugat sekarang Pemohon Peninjauan Kembalimenjabat sebagai Wakil Direktur Utama PT.

Menyatakan hukum bahwa jumlah kerugian tersebut di atas adalah tanggungjawab dan kewajiban Tergugat sebagai penanggung untuk membayar kepada Penggugat sebagai tertanggung; 8. Menyatakan tindakan Tergugat yang tidak bersedia memenuhi klaim gantirugi dari Penggugat untuk kerusakan Gedung Sekolah CHIS akibat gempa bumi yang terjadi pada 13 Oktober 2011, pukul 11:16:27 Wita dengan kekuatan 6,8 Skala Richter (SR) adalah perbuatan wanprestasi; 9.

Sepanjangsi Tertanggung tidak memberitahukan secara lengkap mengenai kondisi objek pertanggungan yangsebenarnya, yang jika diberitahukan kepada Penanggung akan membuat Penanggung tidak bersediamemberikan pertanggungan, maka hal tersebut berdasarkan klausul Pasal 251 KUHD, dapatmengakibatkan batalnya pertanggungan;16. Adapun tujuan dari Pasal 251 KUHD tersebut adalah untuk melindungi Penanggung dariperbuatan Tertanggung yang akan merugikannya.

Dengan adanya pemberitahuan yang benar tentangbenda yang diasuransikan terhadap resiko yang dihadapi, Penanggung dapat menentukan sikap, apakahakan mengadakan asuransi atau tidak;17.

kepadaTertanggung dengan pertimbangan bahwa Tertanggung yang akan mengalihkan resiko kepadaperusahaan Asuransi atau kepada Penanggung, yang lebih banyak mengetahui segala sesuatunyatentang objek yang akan di asuransikan sedangkan Penanggung tidak mengetahui apapun ;Bahwa dalam praktek Industri Asuransi sangat lazim suatu objek tidak di survey terlebih dahulu, karenapertimbangan biaya premi sangat kecil, disamping itu Tertanggung di anggap telah beritikad baikmenyampaikan keterangan yang lengkap

Sepanjangsi Tertanggung tidak memberitahukan secara lengkap mengenai kondisi objek pertanggungan yangsebenarnya, yang jika diberitahukan kepada Penanggung akan membuat Penanggung tidak bersediamemberikan pertanggungan, maka hal tersebut berdasarkan klausul Pasal 251 KUHD, dapatmengakibatkan batalnya pertanggungan;Adapun tujuan dari Pasal 251 KUHD tersebut adalah untuk melindungi Penanggung dari perbuatanTertanggung yang akan merugikannya.

Menyatakan hukum bahwa jumlah kerugian tersebut di atas adalah tanggungjawab dan kewajiban Tergugat sebagai penanggung untuk membayar kepada Penggugat sebagaitertangQung=2nnnnn nena nn en nnn e nnn nnn cnc c cc nnnnnn cnn cc cee8.

Easwood TimberIndustries.Sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, TurutTergugat II memiliki kewenangan untuk melakukan penyitaan atas harta kekayaanJap Fernando Yapiter selaku penanggung pajak PT.

, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentukHalaman 20 Putusan Nomor 1204/Padt.G/2018/PN SBYlainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi saham, atau suratberharga lainnya, piutang, dan penyertaan modal pada perusahaanlain;(1a) Penyitaan terhadap Penanggung Pajak Badan dapat dilaksanakanterhadap barang milik perusahaan, pengurus, kepala perwakilan,kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik di tempatkedudukan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun ditempat lain.Penjelasan

Oleh karena itu, penyitaan dapat dilaksanakan terhadapsemua barang Penanggung Pajak, baik yang berada di tempat tinggal, tempatusaha, tempat kedudukan Penanggung Pajak, atau di tempat lain maupunyang penguasaannya berada di tangan pihak lain.d) Pasal 17ayat (1) UU PPSP(1) Penyitaan terhadap deposito berjangka, tabungan, saldo rekeningkoran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itudilaksanakan dengan pemblokiran terlebith dahulu.10)Dalam perkara a quo, Turut Tergugat II menerbitkan Surat

PermintaanPemblokiran Kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan pada Bank CentralAsia Nomor S7783/WPJ.24/KP.04/2017 tanggal 25 Agustus 2017 dimana atassurat tersebut Jap Fernando Yapiter (Penggugat) mengajukan PermohononPencabutan Status Penanggung Pajak dan Cabut Blokir Rekening Bank Nomor01/JFY/Penagihan/X/2017 tanggal 4 Oktober 2017 dan selanjutnya mengajukangugatan ke pengadilan Pajak yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor117621.99/2017/PP.11) Atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Pengadilan

Undangundang telah mengatur bahwa penyitaan yang dilakukan oleh TurutTergugat Il akan dicabut salah satunya apabila Penanggung Pajak in casuPenggugat telah melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak.5.