Ditemukan 15357 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : perhitungan
Penelusuran terkait : Jonatan Dkk vs menteri perhubungan ri; Soegito Ba Hermansyah roesli Bba Menteri perhubungan republik indonesia Serikat buruh migran indonesia vs menteri perhubungan republik indonesia;; Drs. tiop gomos dongoran M.m. Cv. graha teknik vs kepala dinas perhubungan kabupaten kotawaringin timur; Singgih tomi gumilang S.h. M.h vs i. menteri dalam negeri. Ii. menteri perhubungan ri; Benny hibor elungan Dkk vs kepala kantor pertanahan kota bitung dan kementerian perhubungan republik indonesia;; Tim panel ahli mahkamah pelayaran kementerian perhubungan vs i. yanto dan turut termohon : ii. sui tie;; Siti nurjanah Dkk vs i. kepala kantor pertanahan kota administrasi jakarta pusat. Ii. kementerian perhubungan ri dan 1. bambang budiyono. 2. sigit sunaryo; 18 Pdt G Perdata Gugatan 2018 Tanah Yohanes taolin Lay mau yakobus Mikhael tnano Vincen samara Bupati kepala daerah kabupaten timor tengah utara cq kepala dinas perhubungan kabupaten ttu Kepala kantor badan pertanahan nasional kabupaten ttu
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Perijinan
Register : 21-02-2014 — Putus : 24-06-2014 — Upload : 25-07-2014
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 32/G/2014/PTUN-JKT
Tanggal 24 Juni 2014 — SIHOMBING;1.KEPALA UNIT PENGELOLA PERPARKIRAN DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI DKI JAKARTA,2.PT. INTERKON KEBON JERUK (DALAM PAILIT)
73 — 31
  • SIHOMBING;1.KEPALA UNIT PENGELOLA PERPARKIRAN DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI DKI JAKARTA,2.PT. INTERKON KEBON JERUK (DALAM PAILIT)
    Kepada Kepala UnitPengelola Perparkiran Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus IbukotaJakarta ; Bahwa seminggu kemudian Penggugat menerima Undangan II melalui Telephonedari Sdr.
    Henrico Tampubolon, SH Kasie Pelayanan UnitPengelola Perparkiran Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut :Bahwa Izin Pengelolaan Parkir di Ruko Intercon Plaza yang sudah diterbitkanatas nama Kurator PT.
    Yang dibalasoleh Kepala Unit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakartadengan surat Nomor : 3224/1.758 tanggal 20 November 2013 Hal : JawabanSomasi. Yang diterima oleh Penggugat Tanggal 29 November 2013 jam.10.27Dan saat itulah Penggugat merasa sangat dirugikan kepentingannya sebagaimanayang sudah Penggugat uraikan diatas ; Bahwa Surat Kepala Unit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan Provinsi DKIJakarta No. 3224/1.758 Tanggal 20 November 2013 Hal : Jawaban Somasi.
    Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Unit PengelolaPerparkiran Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Nomor 263/2012 tanggal 11Juni 2012 Tentang; Izin Penyelenggaraan Fasilitas Parkir untuk umum diluarbadan jalan dengan memungut biaya Parkir ; 183.
    Mewajibkan tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Unit PengelolaPerparkiran Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Nomor 263/2012 tanggal 11Juni 2012 Tentang Izin Penyelenggaraan Fasilitas Parkir untuk umum denganmemungut biaya parkir ; 4.
Pengadilan PN SAROLANGUN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 16-01-2020 — Putus : 20-05-2020 — Upload : 30-04-2021
Putusan PN SAROLANGUN Nomor 2/Pdt.G/2020/PN SRL
Tanggal 20 Mei 2020 — Penggugat: SOPYAN ABUSRO Tergugat: 1.PT.KARYA BUMI BARATAMA 2.GUBERNUR JAMBI 3.PT.CARITAS ENERGI INDONESIA Turut Tergugat: DINAS PERHUBUNGAN Kab.Sarolagun
117 — 35
  • Penggugat:SOPYAN ABUSROTergugat:1.PT.KARYA BUMI BARATAMA2.GUBERNUR JAMBI3.PT.CARITAS ENERGI INDONESIATurut Tergugat:DINAS PERHUBUNGAN Kab.Sarolagun
    DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SAROLANGUN, berkedudukandi Jl. Lintas Tengah Sumatera, Bernai, Kec.Sarolangun, Kab. Sarolangun, dalam hal inimemberi kuasa kepada Abdullah, S.Ag Advokatyang beralamat di Jl.
    angkutan batubara yang sudah ditentukan.4) Asosiasi pengusaha batubara (Sarolangun dan Batang Hari) bersediauntuk membangun jalan khusus meliputi Sarolangun Batang Hari danKabupaten Muaro Jambi untuk angkutan batubara dan akan diadakanpertemuan khusus (Minggu kedua Bulan April 2018) terkait Jalan khususbatubara.5) Pengusaha Tambang Batubara Kabupaten Tebo dan Bungo dapatmerencanakan untuk pembangunan jalan khusus.6) Jembatan Timbang Muara Tembesi segala diusulkan oleh GubernurJambi kepada Menteri Perhubungan
    RI agar segala dioperasionalkan,karena sangat dibutuhkan untuk mengukur Tonase angkutan batubara.7) Setelah Timdu terbentuk segera melaksanakan pertemuan untuk rencanaoperasional penertiban angkutan batubara.8) Dinas Perhubungan Provinsi dan Kabupaten segera memasang rambularangan dan papan informasi dilokasi yang diperlukan.9) DPD Organda Provinsi Jambi diminta segera berkoordinasi denganpengusaha batubara guna mendata kendaraan dan pengemudi angkutanbatubara yang beroperasi.10) Instansi yang berwenang
    padat danmengarah pada kemacetan yang menyebabkan hilangnya kenyamanan danketentraman masyarakat dalam menikmati kKegunaan dan fungsi Jalan yangtelah disedikan oleh pemerintah dan yang paling utama dari adanya aktifitaspengangkutan itu adalah adanya pencemaran udara oleh karena adanyapolusi dari asap pembuangan kendaraan milik Tergugat dan Tergugat II.Bahwa perbuatan itu dilakukan oleh Tergugat dan Tergugat II dengan caramemakai/menggunakan jalan umum yang dibuat oleh Pemerintah demikelancaran perhubungan
    KBB ada perusahaan batu bara lain diSarolangun yang mengangkut batu baranya melintasi jalan SarolangunJambi namun saksi tidak hafal namanya; Bahwa setahu saksi Peraturan Bupati yang mengatur tentang jamoprasional angkutan batu bara itu dari jam 16:00 WIB s/d jam 06:00 WIB; Bahwa saksi mengetahui adanya penilangan terhadap pelanggaran yangdilakukan mobil angkutan batu bara baik yang melewati jam yang sudahditentukan dan mobil angkutan yang melebihi tonase sudah ditindak olehDinas Perhubungan Kabupaten
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN
Register : 07-05-2018 — Putus : 07-06-2018 — Upload : 12-07-2018
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 21/G/2018/PTUN.PBR
Tanggal 7 Juni 2018 — Penggugat:
PT MULTI KARYA PRATAMA dalam hal ini diwakili oleh FRANKY HOTLAN ALEXANDER S
Tergugat:
1.KUASA PENGGUNA ANGGARAN KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABHAN LAUT BAGANSIAPIAPI
2.PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
159 — 2237

  • DALAM PENUNDAAN :

    • Menguatkan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 21/G/2018/PTUN.Pbr Tanggal 8 Mei 2018 Tentang Penetapan Penundaan dan/atau Penangguhan Pelaksanaan Kedua Obyek Sengketa;

    DALAM POKOK PERKARA :

    1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Sebagian ;

    2. Menyatakan Batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara Berupa :

    - Surat Kementerian Perhubungan Direktorat Jendral Perhubungan

    Laut Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Laut Bagan Siapiapi Nomor : PR.801/I/12/KSOP-BAA.18 Tanggal 27 Maret 2018 Perihal Pembatalan hasil Pelelangan dalam paket Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagan Siapiapi Tahun Anggaran 2018, yang di terbitkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran ;

    - Surat Kementerian Perhubungan Direktorat Jendral Pehubungan Laut Kantor kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Bagan Siapiapi Nomor : PR.805/I/02/KSOP-BAA.18 tanggal 27 Maret

    Mewajibkan kepada Tergugat I maupun Tergugat II Untuk Mencabut Surat Keputusan Yang Diterbitkan Berupa :

    - Surat Kementerian Perhubungan Direktorat Jendral Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Laut Bagan Siapiapi Nomor : PR.801/I/12/KSOP-BAA.18 Tanggal 27 Maret 2018 Perihal Pembatalan hasil Pelelangan dalam paket Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagan Siapiapi Tahun Anggaran 2018, yang di terbitkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran oleh Tergugat

    I ;

    - Surat Kementerian Perhubungan Direktorat Jendral Pehubungan Laut Kantor kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Bagan Siapiapi Nomor : PR.805/I/02/KSOP-BAA.18 tanggal 27 Maret 2018 perihal Pembatalan Pelelangan yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen oleh Tergugat II;

    4. Menolak Gugatan Penggugat Untuk Selebihnya;

    5.

    Penggugat:
    PT MULTI KARYA PRATAMA dalam hal ini diwakili oleh FRANKY HOTLAN ALEXANDER S
    Tergugat:
    1.KUASA PENGGUNA ANGGARAN KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABHAN LAUT BAGANSIAPIAPI
    2.PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
    Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) PadaKementerian perhubungan Direktorat JendralPerhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran DanOtoritas Pelabuhan Bagan Siapiapi berkedudukan diJalan Syahbandar No. 4B Bagan Siapiapi KabupatenRokan Hilir, selanjutnya disebut. ................:.: eeeteteeeeeeeee TERGUGAT II;Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;e Telan membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraPekanbaru Nomor : 21/PENDIS/2018/PTUN.PBR, tanggal 09 Mei 2018,tentang Penetapan lolos dismissal ; e Telan
    Surat Kementerian Perhubungan Direktorat JendralPerhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas PelabuhanBagan Siapiapi Nomor : PR.801/I/12/KSOPBAA.18, Tanggal, 27 Maret2018 Perihal Pembatalan hasil Pelelangan dalam Paket PekerjaanLanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi TahunAnggaran 2018, yang diterbitkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran ;2.
    Surat Kementerian Perhubungan ~~ Direktorat JendralPerhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas PelabuhanBagan Siapiapi Nomor : PR.805/I/02/KSOPBAA.18, Tanggal, 27 Maret2018, Perihal Pembatalan Pelelangan yang diterbitkan oleh PejabatPembuatKOmMiItMeN)j 7222 n enna nn nnn nnn nn nnn nnn nn nnn nnn cnn ncn nnn.
    Penggugat adalah Pemenang Lelang berdasarkan SuratKementrian Perhubungan Direktorat Jendral Perhubungan LautDistrik Navigasi Kelas Dumai Perihal Penetapan PemenangLelang Nomor : 018/PEMBFASPEL/ULP/DNG.DMI2018 tanggal13 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Bapak ZULKIFLI, SE, Msiselaku Pokja ULP Distrik Navigasi Dumai dan Surat KementerianPerhubungan Direktorat Jendral Perhubungan Laut Distrik NavigasiKelas Dumai Tentang Pengumuman Pemenang Lelang Nomor :019/PEMBFASPEL/ULP/DNG.DMI2018 tanggal 13 Maret
    , H.MAPPEATI, M.Si. dan di terbitkannya Surat KementrianPerhubungan Direktorat Jendral Perhubungan Laut KantorKesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Bagan Siapiapi Nomor :PR.805/l02/KSOPBAA.18, Perihal Pembatalan Lelang Tanggal, 27Maret 2018 yang ditandatangani Pejabat Pembuat Komiten M.
Pengadilan PN TANJUNG SELOR Perdata
Register : 11-11-2020 — Putus : 17-12-2020 — Upload : 28-12-2020
Putusan PN TANJUNG SELOR Nomor 59/Pdt.G/2020/PN Tjs
Tanggal 17 Desember 2020 — Penggugat:
HERRY MEXYGO
Tergugat:
1.Kantor Badan Pertahanan Nasional
2.Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara
131 — 52
  • Penggugat:
    HERRY MEXYGO
    Tergugat:
    1.Kantor Badan Pertahanan Nasional
    2.Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara
    Kantor Dinas Perhubungan Provinsi KalimantanUtara, Alamat Jl.
    Bahwa adapun jawaban Termohon Keberatan Il berkenaandengan apakah Permohonan Keberatan yang diajukan oleh PemohonKeberatan telah sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) Perma 3 Tahun 2016,akan Termohon Keberatan II uraikan bersamaan dengan pokok perkara;KEDUDUKAN HUKUM DINAS PERHUBUNGAN ~ PROVINSIKALIMANTAN UTARA SELAKU TERMOHON KEBERATAN II5.Bahwa Pemohon Keberatan dalam Permohonannyamendudukkan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara sebagaiTermohon Keberatan II;Halaman 11 dari 45 Putusan Perdata Nomor
    Bahwa adanya potensi salah tafsir dari Pasal 6 ayat (1) huruf b diatas, telah menyesatkan Pemohon Keberatan dalam mendudukkanDinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara sebagai TermohonKeberatan II padahal tidak ada satupun uraian tentang kedudukanhukum Termohon Keberatan II dalam Posita Permohonan KeberatanPemohon Keberatan;18.
    Mengenai Kedudukan Hukum Dinas Perhubungan Provinsi KalimantanUtara Selaku Termohon Keberatan Il: Bahwa alasanalasan mengapaTermohon Keberatan II ikut didudukkan sebagai Termohon pada perkara aquo,2.
    Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara; Bahwa mengenai identitas Termohon yaitu Kantor Badan PertanahanNasional telah jelas terurai mengenai nama dan tempat kedudukanberdasarkan gugatan permohonan keberatan tersebut; Bahwa mengenai Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara selakuTermohon Il, menurut Majelis Hakim sebagai instansi yang memerlukantanah milik Pemohon Keberatan; Bahwa Pemohon sudah benar dengan menarik Termohon danTermohon II sebagai pihak dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa
Pengadilan PN SUBANG Perdata
Register : 11-02-2019 — Putus : 20-03-2019 — Upload : 24-04-2019
Putusan PN SUBANG Nomor 6/Pdt.G/2019/PN SNG
Tanggal 20 Maret 2019 — Penggugat:
PT WAHANA MITRA SEMESTA
Tergugat:
1.Kantor Pertanahan Kabupaten Subang
2.Kementerian Perhubungan Republik Indonesia
544 — 132
  • Penggugat:
    PT WAHANA MITRA SEMESTA
    Tergugat:
    1.Kantor Pertanahan Kabupaten Subang
    2.Kementerian Perhubungan Republik Indonesia
    Laut Kantor KesyahbandaranDan Otoritas Pelabuhan Kelas II Patimban, Nagatio berdasarkan Surat PerintahTugas Nomor KP.004/05/J/III/SKOPPMB/2019 tertanggal 18 Maret 2019 dariKementrian Perhubungan Direktorat Jendral Perhubungan Laut KantorKesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Patimban dan Ricardo AlfredS., SH berdasarka Surat Perintah Tugas Nomor KP.004/369/BH/2019 tertanggal18 Maret 2019 dari Kementrian Perhubungan Direktorat Jendral PerhubunganLaut.Menimbang, dengan mempedomani ketentuan
    Pembuat Komitmen Satuan KerjaPembangunan Pelabuhan Patimban , Direktorat Perhubungan Laut,Kementerian Perhubungan No.
    Laut,Kementerian Perhubungan No.
    Foto dari copy Surat dari Kementrian Perhubungan Direktorat JenderalPerhubungan Laut Satuan Kerja Pembangunan Pelabuhan PatimbanKabupaten Subang Provinsi Jawa Barat, Nomor : UM.002/13/IV/SKPPP/2018, tanggal 16 April 2018, perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasauntuk Pelaksanaan Pekerjaan Penilai Publik (Appraisal) Penilai TanahPelabuhan Patimban, diberi tanda TK. 7 ;.
    Sebagai pemenang tenderKantor Jasa Penilai Publik Anas Karim Rivai & Rekan juga telah ditetapkanberdasarkan Surat dari Pejabat Pembuat Komitmen Satuan KerjaPembangunan Pelabuhan Patimban, Direktorat Perhubungan Laut,Kementerian Perhubungan No.
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 13-04-2015 — Putus : 27-05-2015 — Upload : 25-10-2022
Putusan PT MEDAN Nomor 137/PDT/2015/PT MDN
Tanggal 27 Mei 2015 — Kementerian Perhubungan Cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Cq. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN SATUAN KERJA BANDAR UDARA MEDAN BARU Diwakili Oleh : ROBERTH AMMOSIUS
Terbanding/Penggugat : PT. WASKITA KARYA (Persero) Tbk
Terbanding/Penggugat : PT. YASA PATRIA PERKASA
51 — 6
  • Kementerian Perhubungan Cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Cq. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN SATUAN KERJA BANDAR UDARA MEDAN BARU Diwakili Oleh : ROBERTH AMMOSIUS
    Terbanding/Penggugat : PT. WASKITA KARYA (Persero) Tbk
    Terbanding/Penggugat : PT. YASA PATRIA PERKASA
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 28-02-2023 — Putus : 10-04-2023 — Upload : 10-04-2023
Putusan PT JAKARTA Nomor 149/PDT/2023/PT DKI
Tanggal 10 April 2023 — Pembanding/Penggugat I : Gunung Hendrarto
Pembanding/Penggugat II : Ny Sartinah
Pembanding/Penggugat III : Teddy Erwinanto
Pembanding/Penggugat IV : Imam Agnianto
Terbanding/Tergugat : DIREKTORAT JENDRAL PERHUBUNGAN LAUT KEMENTRIAN PERHUBUNGAN
Terbanding/Turut Tergugat : KEPALA PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
70 — 48
  • Pembanding/Penggugat I : Gunung Hendrarto
    Pembanding/Penggugat II : Ny Sartinah
    Pembanding/Penggugat III : Teddy Erwinanto
    Pembanding/Penggugat IV : Imam Agnianto
    Terbanding/Tergugat : DIREKTORAT JENDRAL PERHUBUNGAN LAUT KEMENTRIAN PERHUBUNGAN
    Terbanding/Turut Tergugat : KEPALA PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
Pengadilan PT PALANGKARAYA Perdata
Register : 25-06-2024 — Putus : 10-07-2024 — Upload : 10-07-2024
Putusan PT PALANGKARAYA Nomor 42/PDT/2024/PT PLK
Tanggal 10 Juli 2024 — Pembanding/Tergugat : KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR Diwakili Oleh : PINTAR SIMBOLON, S.H.,M.H.
Terbanding/Penggugat : CV. GRAHA TEHNIK
16 — 11
  • Pembanding/Tergugat : KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR Diwakili Oleh : PINTAR SIMBOLON, S.H.,M.H.
    Terbanding/Penggugat : CV. GRAHA TEHNIK
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN Perijinan
Register : 16-02-2015 — Putus : 04-05-2015 — Upload : 14-09-2015
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 43/B/2015/PT.TUN.JKT.
Tanggal 4 Mei 2015 — KEPALA UNIT PENGELOLA PERPARKIRAN DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.; RICHARD LITYO.;PERHIMPUNAN PENGHUNI RUMAH SUSUN HUNIAN APARTEMEN ROBINSON.;
74 — 32
  • KEPALA UNIT PENGELOLA PERPARKIRAN DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.;RICHARD LITYO.;PERHIMPUNAN PENGHUNI RUMAH SUSUN HUNIAN APARTEMEN ROBINSON.;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 10-05-2022 — Putus : 10-11-2022 — Upload : 04-01-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 111 PK/TUN/2022
Tanggal 10 Nopember 2022 — KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI DAN ANDRI HERMAWAN, DKK;;
236 — 131 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI DAN ANDRI HERMAWAN, DKK;;
Pengadilan PTUN PALU TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 03-02-2017 — Putus : 28-02-2017 — Upload : 05-07-2017
Putusan PTUN PALU Nomor 2/P/FP/2017/PTUN.PL
Tanggal 28 Februari 2017 — MASSUKA PRATAMA vs PENGGUNA ANGGARAN (PA) KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERHUBUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI LAUT
113 — 43
  • MASSUKA PRATAMA vs PENGGUNA ANGGARAN (PA) KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERHUBUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI LAUT
    Jogugu Sophia No.25 Banggai, Sulawesi Tengah;Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama :DONNY HENDRIK SIWY, ST, KewarganegaraanIndonesia, Pekerjaan Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) pada Bidang Perhubungan Dinas PekerjaanUmum dan Perhubungan Kabupaten Banggai LautBeralamat di JIn Jogugu Sophia No.25 Banggai;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor600.550/03/SKBID.HUB/II/2017 Tanggal 7 Februari 2017;Selanjutnya disebut sebagai TERMOHON; Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; Telah membaca Permohonan Pemohon
    Bahwa pada Tahun Anggaran 2015 Dinas Pekerjaan Umum DanPerhubungan Kabupaten Banggai Laut menganggarkan dalam DokumenPelaksanaan Anggaran (DPA) pekerjaan Studi Kelayakan PembangunanDermaga sebesar Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) padaProgram Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan di 5 (lima)lokasi yaitu : Desa Mansalean, Desa Lantibung, Desa Bungin, DesaTimpaus, dan Desa Sonit, dan untuk untuk proses pengadaan danpelaksanaan pekerjaaan dilakukan dalam 5 (lima) paket ;4.
    MASSUKAPRATAMA (Pemohon) dalam Penetapan Sanksi Pencatuman dalam DaftarHitam melalui Surat Keputusan Termohon Nomor :600.550/19/Dis.PUP/2016,tanggal 7 Nopember 2016, Perihal : Keputusan Pengguna Anggaran DinasPekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Banggai Laut TentangPencatuman Dalam Daftar Hitam, Pemohon tidak mendapat tembusannya,Hal. 14 dari 27 Hal.
    (Fotokopi sesuai dengan asli);Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pemeriksaan LanjutanPekerjaan Studi Kelayakan Pembangunan Dermaga pada DinasPekerjaan Umum dan Perhubungan Tahun Anggaran 2015Nomor :R.708/45/LHP/PTDA/2016 Tanggal 15 September 2016..(Fotokopi dari fotokopi); Bukti Setoran PT. Massuka Pratama kepada Bendahara UmumDaerah Banggai, tanggal 06 Oktober 2016.
    Putusan No. 2/P/FP/2017/PTUN.PLPekerjaan Umum dan Perhubungan Tahun Anggaran 2015Nomor :R.708/45/LHP/PTDA/2016 Tanggal 15 September 2016. (Fotokopi sesuai dengan asli);3. Bukti T3 : Bukti Setoran PT. Massuka Pratama kepada Bendahara UmumDaerah Banggai, tanggal 06 Oktober 2016.( Fotokopi sesuaidengan asli); 4.
Pengadilan PN JAYAPURA Perdata
Register : 14-02-2022 — Putus : 23-08-2022 — Upload : 18-04-2023
Putusan PN JAYAPURA Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Jap
Tanggal 23 Agustus 2022 — Penggugat:
OBAJA ONDY
Tergugat:
1.KAREL YOKU
2.MICHAEL YOKU
3.ARNOLD YOKU
Turut Tergugat:
1.Pemerintah Republik Indonesia Cq Pemerintah Provinsi Papua Cq Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura Cq Dinas Pertanahan, Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Jayapura
2.Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementrian Perhubungan Republik Indonesia Cq Pemerintah Provinsi Papua Cq Dinas Perhubungan Provinsi Papua Cq Direktorat Jenderal Perhubungan Darat/ Balai Pengelola
321 — 35
  • Penggugat:
    OBAJA ONDY
    Tergugat:
    1.KAREL YOKU
    2.MICHAEL YOKU
    3.ARNOLD YOKU
    Turut Tergugat:
    1.Pemerintah Republik Indonesia Cq Pemerintah Provinsi Papua Cq Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura Cq Dinas Pertanahan, Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Jayapura
    2.Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementrian Perhubungan Republik Indonesia Cq Pemerintah Provinsi Papua Cq Dinas Perhubungan Provinsi Papua Cq Direktorat Jenderal Perhubungan Darat/ Balai Pengelola
    Transportasi Darat Wilayah XXV Provinsi Papua dan Papua Barat Cq Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura Cq Dinas Perhubungan Kabupaten Jayapura
Pengadilan PTUN PALANGKARAYA TUN
Register : 08-01-2021 — Putus : 28-04-2021 — Upload : 29-04-2021
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 2/G/2021/PTUN.PLK
Tanggal 28 April 2021 — GRAHA TEHNIK (Diwakili oleh ISTI SU'ILAH selaku Direktur)
Tergugat:
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
235 — 202
  • DALAM PENUNDAAN:
- Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur, Nomor 550/887/DISHUB/XI/2020 tentang Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan Rute Lintasan Sampit Mentaya Seberang Kecamatan Seranau (Pergi-Pulang), tertanggal 05 November 2020.
DALAM POKOK PERKARA ;
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
  2. Menyatakan tidak sah Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur, Nomor 550/887/DISHUB/XI/2020 tentang Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan Rute Lintasan Sampit Mentaya Seberang Kecamatan Seranau (Pergi-Pulang), tertanggal 05 November 2020;
  3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten
    GRAHA TEHNIK (Diwakili oleh ISTI SU'ILAH selaku Direktur)
    Tergugat:
    KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
    Bahwa atas hal tersebut di atas (poin 2 dan 3), diadakanlahRapat Evaluasi Terhadap Tugas dan Fungsi Pemerintah Daerahdalam penyelenggaraan dan pelayanan di bidang Perhubungan padatanggal 14 Februari 2020;5.
    BuktiT7 : Telaahan Staf dari KepalaSeksi Lalu Lintas Angkutan Sungai Danau danPenyeberangan Dinas Perhubungan KabupatenKotawaringin Timur, Kepala Seksi Lalu Lintas AngkutanHal. 52 dari 97 hal. Putusan Pkr. No. 2/G/2021/PTUN.PLKJalan Dinas Perhubungan Kabupaten KotawaringinTimur serta Kepala Seksi Lalu Lintas dan MultimodaDinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timurkepada Plt.
    BuktiT8 : Surat dari Kepala UPTDDermaga Dinas Perhubungan Kabupaten KotawaringinTimur kepada Kepala Bidang Lalu Lintas dan AngkutanDinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur,Nomor : 551.3/1943/UPTD/X/2020, tentang LaporanKepadatan Lalu Lintas Angkutan Barang = danPenumpang Kantor UPTD Dermaga, bulan September2020, tanggal 05 Oktober 2020 (fotokopi sesuai dengan9.
    BuktiT9 : Surat dari Kepala UPTDDermaga Dinas Perhubungan Kabupaten KotawaringinTimur kepada Kepala Bidang Lalu Lintas dan AngkutanDinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur,Nomor : 551.3/2018/UPTD/XI/2020, tentang LaporanKepadatan Lalu Lintas Angkutan Barang = danHal. 53 dari 97 hal. Putusan Pkr. No. 2/G/2021/PTUN.PLKPenumpang Kantor UPTD Dermaga, bulan Oktober2020, tanggal 05 Nopember 2020 (fotokopi sesuaidengan asli); 10.
    Pasal 3 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) sebagai berikut :(1) Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok membantu Bupatidalam melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidangperhubungan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud padaayat (1) Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi :a.