Ditemukan 44769 data
Als. Go Bie Hiang
556 — 447
M E N E T A P K A N :
- Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
- Menyatakan bahwa pemblokiran atas Objek Tanah SHM (SHM) Nomor 259/Kedoya Utara; telah hapus dengan sendirinya/demi hukum dalam jangka waktu tiga puluh hari sejak tanggal pencatatan blokir yaitu tanggal 17 Juni 2001 berdasarkan Pasal 126 Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 3 tahun 1997 jo Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Turut Tergugat:
Kepala Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang Kota Balikpapan
122 — 46
Tangguh Sentra Bumi
Turut Tergugat:
Kepala Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang Kota Balikpapan
NURLINDA
Tergugat:
Kepala Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Kabupaten bandung
Intervensi:
PT. TORSINA REDIKON
210 — 125
Penggugat:
NURLINDA
Tergugat:
Kepala Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Kabupaten bandung
Intervensi:
PT. TORSINA REDIKON/Kepala BadanPertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Peraturan PelaksanaanHalaman 39 dari 87 Putusan Perkara Nomor: 2/G/2021/PTUNBDGPP No. 24 Tahun 1997, Peraturan Menteri Negara Agraria/KepalaBadan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 tentang Tata CaraPemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan HakPengelolaan, dimana sesuai :Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999, menyatakan : Sebelum mengajukan permohonan hak, pemohon harus
Tanah atau Petugas yang ditunjuk Tergugat telah melaksanakan Pemeriksaan Tanah sebagaimanadiuraikan dalam Risalah Pemeriksaan Tanah (Konstatering Rapport)tanggal 28 Mei 2014 No. 1720/2014.Pasal 32 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan PertanahanNasional No. 9 Tahun 1999, menyatakan :Hak Guna Bangunan dapat diberikan kepada :a.
TORSINA REDIKON ditujukan secara tertulis padatanggal 10 April 2014 yang memuat keterangan mengenai pemohon danketerangan mengenai tanahnya.Pasal 34 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan PertanahanNasional No. 9 Tahun 1999, mengatur mengenai SyaratSyaratPermohonan Hak Guna Bangunan.Permohonan Hak Guna Bangunan obyek perkara aquo dilampiri dengan:1. Mengenai Pemohon :a. Foto copy KTPb. Foto copy Akta Pendirian2. Mengenai tanahnya :a.
JERRY DANIEL KULAU selaku kuasa dari PT.TORSINA REDIKON telah sesuai dengan syaratsyarat yang diatur dalamPasal 34 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan PertanahanNasional No. 9 Tahun 1999. Tata Cara Pemberian Hak Guna Bangunan obyek perkara aquo telahsesuai dengan Pasal 35 sampai dengan 37 Peraturan Menteri NegaraAgraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999, yaitu :a. Permohonan diajukan kepada Bapak Kepala Kantor PertanahanKabupaten Bandung pada tanggal 10 April 2014.b.
Persil Kohir Atas Nama1. 12a.D.1V.seb 1409.seb Awat2. 12a.D.1V.seb 895.seb H.Rusmandar3. 20.D.IV.seb 570.seb Muksin4. 12a.D.1V.seb 1410.seb Ewun5. 12a.D.IV 1411.seb Idah6. 20.s.II 1359 Djamah7. 12.a.D.IV 1486 Abidin Pendaftaran Pertama di Kantor Agraria Kab. Bandung: TglNo.
1.BASRIAL
2.MISNAR
3.YENI WATI
Tergugat:
1.ROSMIDA YANTI Pgl EMI
2.MIRNA WATI Pgl SIWAT
Turut Tergugat:
Badan Pertanahan Nasional Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia Cq. Kantor Badan Pertanahan Nasional Agraria dan Tata Ruang Kabupaten Pasaman
90 — 11
Penggugat:
1.BASRIAL
2.MISNAR
3.YENI WATI
Tergugat:
1.ROSMIDA YANTI Pgl EMI
2.MIRNA WATI Pgl SIWAT
Turut Tergugat:
Badan Pertanahan Nasional Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia Cq. Kantor Badan Pertanahan Nasional Agraria dan Tata Ruang Kabupaten PasamanBADAN PERTANAHAN NASIONAL AGRARIA DAN TATARUANG REPUBLIK INDONESIA CQ. KANTOR BADANPERTANAHAN NASIONAL AGRARIA DAN TATA RUANGKABUPATEN PASAMAN, berkedudukan di JI. Jenderal SudirmanNomor 54 Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Provinsi SumateraBarat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada HAMDANI, S.H.
Bahwa didalam gugatan juga mengajukan gugatan terhadapBadan Pertanahan Nasional Agraria dan Tata Ruang RepubuklikIndonesia Cq Kantor Badan Pertanahan Nasional Agraria dan TataRuang Kabupaten Pasaman yang beralamat dan berkedudukan diHalaman 11 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN LbsJalan Jendral Sudirman nomor 54 Nagari Pauh, Kecamatan LubukSikaping, Kabupaten Pasaman . Bahwa data Yuridis berkaitanpermasalahan yang diadukan Penggugat Kepada Tergugat dan TurutTergugat.
dan Tata Ruang Republik Indonesia CQ Kantor BadanPertanahan Nasional Agraria dan Tata Ruang Kabupaten Pasaman.
Proses penerbitan sertipikat atas nama Amiruddin sudahsesuai dengan UndangUndang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 TentangPeraturan Dasar PokokPokok Agraria Pasal 19 Tentang Pendaftaran Tanah,dengan tahaptahap:1) Pengukuran, Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan PertanahanNasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 1977 Tentang Pendaftaran TanahHalaman 19 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Lbs2) Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis
Dengan demikianjelas gugatan dari Penggugat error in persona; Bahwa dalam gugatan para Penggugat juga mengajukan gugatanterhadap Badan Pertanahan Nasional Agraria dan Tata RuangRepubuklik Indonesia Cq Kantor Badan Pertanahan Nasional Agraria danTata Ruang Kabupaten Pasaman.
Turut Tergugat:
1.Pemerintah RI cq Menteri Agraria/Kepala BPN RI cq Kepala Kantor Wilayah Agraria/BPN Aceh cq Kepala Agraria/Badan Pertanahan Nasional Kab. Pidie.
2.Pemerintah RI cq Mentri Dalan Negeri cq Gubernur Aceh cq Bupati Pidie cq Camat Kec. Titeu cq Keuchik Gampong Alue Tumpudeng
35 — 26
Gani bin Ali
Turut Tergugat:
1.Pemerintah RI cq Menteri Agraria/Kepala BPN RI cq Kepala Kantor Wilayah Agraria/BPN Aceh cq Kepala Agraria/Badan Pertanahan Nasional Kab. Pidie.
2.Pemerintah RI cq Mentri Dalan Negeri cq Gubernur Aceh cq Bupati Pidie cq Camat Kec. Titeu cq Keuchik Gampong Alue Tumpudeng
Bambang Sugiarto, SH
Tergugat:
Menteri ATR/BPN
113 — 0
MENGADILI:
DALAM EKSEPSI:
- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;
DALAM POKOK PERKARA:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1830/SK-KP.02.08/XI/2023 tanggal 7 November 2023 tentang Pemberhentian Dari Jabatan Administrator atas nama
NIP.196606211991031001;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1830/SK-KP.02.08/XI/2023 tanggal 7 November 2023 tentang Pemberhentian Dari Jabatan Administrator atas nama Bambang Sugiarto, S.H.
Terbanding/Tergugat I : TRI ENDAH WAHYUNINGSIH
Terbanding/Tergugat II : SUGENG SUSANTO
Terbanding/Turut Tergugat : KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN KABUPATEN SUKOHARJO CQ. KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG / KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUKOHARJO
58 — 36
Terbanding/Tergugat I : TRI ENDAH WAHYUNINGSIH
Terbanding/Tergugat II : SUGENG SUSANTO
Terbanding/Turut Tergugat : KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN KABUPATEN SUKOHARJO CQ. KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG / KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUKOHARJO
83 — 7
- Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;- Memberi ijin kepada pemohon TATRA JAYA sebagai ayah kandung (wali secara hukum) yang sah dari anak yang masih dibawah umur bernama Muhammad Akbar Habibie serta Rizka Rahmawati untuk menjaminkan atas sebidang tanah dengan sertifikat Hak Milik nomor:668 dikeluarkan oleh kantor Sub Direktorat Agraria Kabupaten/Kotamadya Tabalong; - Membebankan ongkos permohonan ini seluruhnya kepada Pemohon sebesar Rp.141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu
48 Tahun 2009,Kitab Undangundang Hukum Perdata, serta Kitab UndangundangHukum Acara Perdata (RBg), serta peraturan Perundangundanganlain yang berkaitan;MENETAPKAN:e Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;e Memberi ijin kepada pemohon TATRA JAYA sebagai ayahkandung (wali secara hukum) yang sah dari anak yangmasih dibawah umur bernama Muhammad Akbar Habibie sertaRizka Rahmawati untuk menjaminkan atas sebidang tanahdengan sertifikat Hak Milik nomor:668 dikeluarkan olehkantor Sub Direktorat Agraria
RAHMAD MARYONO
Tergugat:
HAMBALI
Turut Tergugat:
KEMENTERIAN AGRARIA dan TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN NABIRE
82 — 44
Penggugat:
RAHMAD MARYONO
Tergugat:
HAMBALI
Turut Tergugat:
KEMENTERIAN AGRARIA dan TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN NABIREBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Nabire yang mengadili Perkara Perdata padatingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaragugatan antara:Rahmad Maryono, bertempat tinggal di Jalan Suci RT 15/ RW 03,Kelurahan Siriwini, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire,Provinsi Papua, sebagai Penggugat ;Lawan:Hambali, dahulu bertempat tinggal di Kampung Sriwini, Distrik Nabire,Kabupaten Nabire, sekarang tidak diketahui alamatdan keberadaannya, sebagai Tergugat;Kementerian Agraria
Bahwa karena jual beli tersebut diatas hanya tertuang dalam kuitansi,dan tidak dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)sehingga tidak ada Akta Jual Belinya, maka Penggugat tidak dapatmelakukan sendiri pengurusan balik nama sertipikat tersebut ke KantorTurut Tergugat (Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan PertanahanNasional Kabupaten Nabire ;9.
SUTOMO
Tergugat:
MARTU
Turut Tergugat:
Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kota Samarinda
70 — 20
Penggugat:
SUTOMO
Tergugat:
MARTU
Turut Tergugat:
Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kota Samarinda
116 — 42
Menjatuhkan pidana terhadap anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Martapura di Jalan Pintu Air Martapura dan Pelatihan Kerja yang diselenggarakan oleh YAYASAN RUMAH KREATIF DAN PINTAR KOTA BANJARBARU di Jalan Cempaka Raya Komplek Agraria 2 Gang 1 RT.24 No.12 Kelurahan Basirih Kecamatan Banjarmasin Barat, Kalimantan Selatan selama 3 (tiga) bulan
Menjatuhkan pidana terhadap anak oleh karena itu dengan pidana penjaraselama 1 (Satu) Tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas Martapura di Jalan Pintu Air Martapura dan Pelatihan Kerja yangdiselenggarakan oleh YAYASAN RUMAH KREATIF DAN PINTAR KOTABANJARBARU di Jalan Cempaka Raya Komplek Agraria 2 Gang 1RT.24 No.12 Kelurahan Basirih Kecamatan Banjarmasin Barat,Kalimantan Selatan selama 3 (tiga) bulan;3.
Fransisca Galuh Ajeng Widaningrum ST
Tergugat:
1.Veronika Setyawati
2.Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang / BPN Bantul
119 — 74
Penggugat:
Fransisca Galuh Ajeng Widaningrum ST
Tergugat:
1.Veronika Setyawati
2.Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang / BPN Bantul
1.BASRIAL
2.MISNAR
3.YENI WATI
Tergugat:
1.ROSMIDA YANTI Pgl EMI
2.MIRNA WATI Pgl SIWAT
Turut Tergugat:
Badan Pertanahan Nasional Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia Cq. Kantor Badan Pertanahan Nasional Agraria dan Tata Ruang Kabupaten Pasaman
70 — 15
Penggugat:
1.BASRIAL
2.MISNAR
3.YENI WATI
Tergugat:
1.ROSMIDA YANTI Pgl EMI
2.MIRNA WATI Pgl SIWAT
Turut Tergugat:
Badan Pertanahan Nasional Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia Cq. Kantor Badan Pertanahan Nasional Agraria dan Tata Ruang Kabupaten Pasaman
IGUN KAWIT DIAN PRASANGKA
Tergugat:
ADANG
Turut Tergugat:
Kantor Agraria Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional (ATR BPN)
81 — 24
Penggugat:
IGUN KAWIT DIAN PRASANGKA
Tergugat:
ADANG
Turut Tergugat:
Kantor Agraria Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional (ATR BPN)
ABDILLAH DALIMUNTHE
Tergugat:
SUKARJI
Turut Tergugat:
Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kota Samarinda
24 — 0
Penggugat:
ABDILLAH DALIMUNTHE
Tergugat:
SUKARJI
Turut Tergugat:
Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kota Samarinda
THAMRIN
Tergugat:
1.ANDI WIJAYA
2.KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG atau BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BALIKPAPAN,
81 — 13
Penggugat:
THAMRIN
Tergugat:
1.ANDI WIJAYA
2.KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG atau BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BALIKPAPAN,Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan ProvinsiKalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG ATAU BADANPERTANAHAN NASIONAL KOTA BALIKPAPAN, tempatkedudukan Alamat Jalan Manuntung No.03 Rt.27, KelurahanSepinggan Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, KotaBalikpapan, Sepinggan Baru, Balikpapan Selatan, KotaBalikpapan, Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT II;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapantanggal
Terbanding/Tergugat I : SITI AWALIYAH
Terbanding/Tergugat II : IWAN SURAWAN
Terbanding/Tergugat III : SITI MARYAM
Terbanding/Turut Tergugat I : CAMAT CARINGIN
Terbanding/Turut Tergugat III : Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (ATR-BPN) Cq Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kanwil Provinsi Jawa Barat Cq Kementrian Agraria dan Tata Ruang
43 — 37
Pembanding/Penggugat : HUSNI THAMRIN ACHMAD Diwakili Oleh : ANDRI YULES.SH.Dkk
Terbanding/Tergugat I : SITI AWALIYAH
Terbanding/Tergugat II : IWAN SURAWAN
Terbanding/Tergugat III : SITI MARYAM
Terbanding/Turut Tergugat I : CAMAT CARINGIN
Terbanding/Turut Tergugat III : Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (ATR-BPN) Cq Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kanwil Provinsi Jawa Barat Cq Kementrian Agraria dan Tata RuangKementrian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan NasionalRepublik Indonesia (ATRBPN) Cq Kementrian Agraria danTata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kantor WilayahProvinsi Jawa Barat Cq Kementrian Agraria dan TataRuang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor, yangberalamat di JI.
Dasar Hukum yang dipakai Kantor Pertanahanadalah Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 1997 tentang PendaftaranTanah jo Peraturan Menteri Negara (Permen) Agraria No. 3 Tahun 1997tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah.
Sedangkan PP dan Permen Agraria tersebutmerupakan amanah dari Undangundang No. 5 Tahun 1960 tentangPeraturan Pokokpokok Agraria yang kemudian disingkat dengan UUPA.Selain itu terdapat Surat Edaran dari Departemen Dalam Negeri DirektoratJenderal Agraria Direktorat Pendaftaran Tanah (Kadaster Tanggal 13 Juli1977 Nomor : Dpt.7/539/7/77 tentang Dewasa Hukum, yang ditujukankepada semua Gubernur Kepala Daerah Propinsi dan semuaBupati/Walikota Kepala Daerah Up.
Kepala Sub Direktorat Agraria di seluruhIndonesia yang pada Angka 4 Surat Edaran tersebut menyebutkan bagiGolongan Penduduk Pribumi batas Umur 21 (Dua Puluh Satu) Tahun ataumenikah lebih dahulu. Dengan demikian, apabila Penghadap Umurnya dibawah dari 21 (Dua Puluh Satu) Tahun, maka Notaris / PPAT akanmenolaknya dengan belum dewasa sehingga harus diwakili olehOrangtuanya / Walinya.
Tergugat:
1.ERNA SUGIARTI
2.NUR FAIZIN
3.ASIH SUMAYA
4.Kementrian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertahanan Nasional kab. Grobogan
Turut Tergugat:
Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional BPN Kabupaten Grobogan
91 — 15
Tergugat:
1.ERNA SUGIARTI
2.NUR FAIZIN
3.ASIH SUMAYA
4.Kementrian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertahanan Nasional kab. Grobogan
Turut Tergugat:
Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional BPN Kabupaten Grobogan
KANDIK ROHMAN
Tergugat:
OTTOPIANUS ULLO
Turut Tergugat:
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nabire
64 — 12
Penggugat:
KANDIK ROHMAN
Tergugat:
OTTOPIANUS ULLO
Turut Tergugat:
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nabire
HADI HARTONO
Tergugat:
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI
Intervensi:
Tan Lukas Tanamal
91 — 0
Penggugat:
HADI HARTONO
Tergugat:
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI
Intervensi:
Tan Lukas Tanamal