Surat Keputusan Keberatan,3. bahwa terdapat perbedaan dasar perhitungan penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan;4. bahwa pada pokok sengketa terdapat ketidakbenaran yang sangatmendasar atau FUNDAMENTAL bukan alpa tetapi culva sehingga tidak adakepastian hukum antara pemeriksa dengan peneliti baik terhadap dasarpenetapan maupun dasar perhitungan,5. pemeriksa atau fungsional dalam melakukan koreksi menghitung

PPN yangmasih harus dibayar pada Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah atasmargin usaha Pemohon Banding, karena pemeriksa / fungsionalmengkoreksi tidak berdasarkan buktibukti autentik serta dasar hukum yangdigunakan tidak sesuai dengan kewenangan sebagai pemeriksa dalammenghitung PPN yang masih harus dibayar,6. peneliti / penelaah dalam melakukan penelitian menghitung PPN yang masihharus dibayar pada surat keputusan keberatan adalah atas pajak masukanSPT PPN Pemohon Banding karena peneliti /

penelaah mengoreksi tidaksesuai dengan dasar hukum dalam menghitung PPN yang masih harusdibayar,7. sehingga dasar penetapan (dasar hukum) dan dasar perhitungan (tata caramenghitung) antara pemeriksa / fungsional dengan peneliti / penelaahterdapat perbedaan / tidak konsisten dalam menghitung PPN yang harusdibayar.

Pasal 37A UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umumdan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir denganUndangUndang Nomor 28 Tahun 2007 (sunset policy),. dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf d UndangUndang KUP, Terbanding (pada saat pemeriksaan) menghitung DPP PPNsecara jabatan dengan cara menjadikan margin usaha sebesar 20% sebagaikoreksi DPP PPN sesuai dengan.

Perbedaandasar penetapan dan dasar perhitungan antara SKPKB dengan KeputusanKeberatan masih pada wilayah koreksi yang sama yaitu dasar pengenaanpajak yang berdasarkan keterbatasan data yang ada, penetapan suratkeputusan keberatan dipandang lebih tepat dalam menghitung DPP tanpamemunculkan item koreksi diluar DPP,. berdasarkan perhitungan Terbanding (penelaah keberatan), perhitungan PPNMasa Mei 2007 sesuai Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 252/KMK.03/2002 adalah sebagai berikut :

Surat Keputusan Keberatan,3. bahwa terdapat perbedaan dasar perhitungan penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan;4. bahwa pada pokok sengketa terdapat ketidakbenaran yang sangatmendasar atau FUNDAMENTAL bukan alpa tetapi culva sehingga tidak adakepastian hukum antara pemeriksa dengan peneliti baik terhadap dasarpenetapan maupun dasar perhitungan,5. pemeriksa atau fungsional dalam melakukan koreksi menghitung

PPN yangmasih harus dibayar pada Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah atasmargin usaha Pemohon Banding, karena pemeriksa / fungsionalmengkoreksi tidak berdasarkan buktibukti autentik serta dasar hukum yangdigunakan tidak sesuai dengan kewenangan sebagai pemeriksa dalammenghitung PPN yang masih harus dibayar,6. peneliti / penelaah dalam melakukan penelitian menghitung PPN yang masihharus dibayar pada surat keputusan keberatan adalah atas pajak masukanSPT PPN Pemohon Banding karena peneliti /

penelaah mengoreksi tidaksesuai dengan dasar hukum dalam menghitung PPN yang masih harusdibayar,7. sehingga dasar penetapan (dasar hukum) dan dasar perhitungan (tata caramenghitung) antara pemeriksa / fungsional dengan peneliti / penelaahterdapat perbedaan / tidak konsisten dalam menghitung PPN yang harusdibayar.

Pasal 37A UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umumdan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir denganUndangUndang Nomor 28 Tahun 2007 (sunset policy),. dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf d UndangUndang KUP, Terbanding (pada saat pemeriksaan) menghitung DPP PPNsecara jabatan dengan cara menjadikan margin usaha sebesar 20% sebagaikoreksi DPP PPN sesuai dengan.

Perbedaandasar penetapan dan dasar perhitungan antara SKPKB dengan KeputusanKeberatan masih pada wilayah koreksi yang sama yaitu dasar pengenaanpajak yang berdasarkan keterbatasan data yang ada, penetapan suratkeputusan keberatan dipandang lebih tepat dalam menghitung DPP tanpamemunculkan item koreksi diluar DPP,. berdasarkan perhitungan Terbanding (penelaah keberatan), perhitungan PPNMasa Agustus 2005 sesuai Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 252/KMK.03/2002 adalah sebagai berikut :Rp 1RpRp

terdapat perbedaan dasarperhitunganpenyerahan PPN pemeriksa hingga penerbitan SuratDPP PKDPP (80/100 x DPP PK)SelisihKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat KeputusanKeberatan;. bahwa pada pokok sengketa terdapat ketidakbenaranyang sangat mendasar atau FUNDAMENTALbukan alpa tetapi culva sehingga tidak ada kepastianhukum antara pemeriksa dengan peneliti baikterhadap dasar penetapan maupun dasar perhitungan;. bahwa Pemeriksa atau fungsional dalam melakukankoreksi menghitung

PPN yang masih harus dibayarpada Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalahatas margin usaha Pemohon Banding, karenapemeriksa/fungsional mengkoreksi tidak berdasarkanbuktibukti otentik serta dasar hukum yangdigunakan tidak sesuai dengan kewenangan sebagaipemeriksa dalam menghitung PPN yang masih harusdibayar;. bahwa Peneliti/Penelaah dalam melakukan penelitianmenghitung PPN yang masih harus dibayar padasurat keputusan keberatan adalah atas pajak masukanSPT PPN Pemohon Banding adalah karena peneliti

/penelaah mengoreksi tidak sesuai dengan dasarhukum dalam menghitung PPN yang masih harusdibayar;bahwa dasar penetapan (dasar hukum) dan dasarperhitungan (tata cara menghitung) antarapemeriksa /fungsional dengan peneliti/penelaahterdapat perbedaan/tidak konsisten dalammenghitung PPN yang harus dibayar.

Perbedaan dasarpenetapan dan dasarperhitungan antaraSKPKB denganKeputusan Keberatanmasih pada wilayahkoreksi yang sama yaitudasar pengenaan pajakyang berdasarkanketerbatasan data yangada, penetapan suratkeputusan keberatandipandang lebih tepatdalam menghitung DPPtanpa memunculkanitem koreksi diluar DPP;4. bahwa berdasarkanperhitungan Terbanding(penelaah keberatan),perhitungan PPN MasaPajak Agustus 2007sesuai Pasal 3 KMKNomor 252/KMK.03/2002 adalahsebagai berikut: Pajak Masukan = Rp 105.540.210Pajak

Untuk penyerahan Jasa KenaPajak, sebesar 40% (empatpuluh persen) dikalikandengan Pajak Keluaransebagaimana dimaksud dalamhuruf a;e Keputusan Dirjen Pajak Nomor 536/PJ/2000 tentang Norma PerhitunganPenghasilan Neto bagi Wajib pajak yang dapat menghitung penghasilan neto denganmenggunakan norma perhitungan;e Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER19/PJ/2008 tentang Petunjuk PelaksanaanPemeriksaan Lapangan;bahwa dalam persidangan Pemohon Banding tidak menyerahkan data pendukungpernyataannya yang menyatakan

Surat Keputusan Keberatan,3. bahwa terdapat perbedaan dasar perhitungan penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan;4. bahwa pada pokok sengketa terdapat ketidakbenaran yang sangatmendasar atau FUNDAMENTAL bukan alpa tetapi culva sehingga tidak adakepastian hukum antara pemeriksa dengan peneliti baik terhadap dasarpenetapan maupun dasar perhitungan,5. pemeriksa atau fungsional dalam melakukan koreksi menghitung

PPN yangmasih harus dibayar pada Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah atasmargin usaha Pemohon Banding, karena pemeriksa / fungsionalmengkoreksi tidak berdasarkan buktibukti autentik serta dasar hukum yangdigunakan tidak sesuai dengan kewenangan sebagai pemeriksa dalammenghitung PPN yang masih harus dibayar,6. peneliti / penelaah dalam melakukan penelitian menghitung PPN yang masihharus dibayar pada surat keputusan keberatan adalah atas pajak masukanSPT PPN Pemohon Banding karena peneliti /

penelaah mengoreksi tidaksesuai dengan dasar hukum dalam menghitung PPN yang masih harusdibayar,7. sehingga dasar penetapan (dasar hukum) dan dasar perhitungan (tata caramenghitung) antara pemeriksa / fungsional dengan peneliti / penelaahterdapat perbedaan / tidak konsisten dalam menghitung PPN yang harusdibayar.

Pasal 37A UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umumdan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir denganUndangUndang Nomor 28 Tahun 2007 (sunset policy),. dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf d UndangUndang KUP, Terbanding (pada saat pemeriksaan) menghitung DPP PPNsecara jabatan dengan cara menjadikan margin usaha sebesar 20% sebagaikoreksi DPP PPN sesuai dengan.

Perbedaandasar penetapan dan dasar perhitungan antara SKPKB dengan KeputusanKeberatan masih pada wilayah koreksi yang sama yaitu dasar pengenaanpajak yang berdasarkan keterbatasan data yang ada, penetapan suratkeputusan keberatan dipandang lebih tepat dalam menghitung DPP tanpamemunculkan item koreksi diluar DPP,. berdasarkan perhitungan Terbanding (penelaah keberatan), perhitungan PPNMasa September 2006 sesuai Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor252/KMK.03/2002 adalah sebagai berikut :

Surat Keputusan Keberatan,3. bahwa terdapat perbedaan dasar perhitungan penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan;4. bahwa pada pokok sengketa terdapat ketidakbenaran yang sangatmendasar atau FUNDAMENTAL bukan alpa tetapi culva sehingga tidak adakepastian hukum antara pemeriksa dengan peneliti baik terhadap dasarpenetapan maupun dasar perhitungan,5. pemeriksa atau fungsional dalam melakukan koreksi menghitung

PPN yangmasih harus dibayar pada Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah atasmargin usaha Pemohon Banding, karena pemeriksa / fungsionalmengkoreksi tidak berdasarkan buktibukti autentik serta dasar hukum yangdigunakan tidak sesuai dengan kewenangan sebagai pemeriksa dalammenghitung PPN yang masih harus dibayar,6. peneliti / penelaah dalam melakukan penelitian menghitung PPN yang masihharus dibayar pada surat keputusan keberatan adalah atas pajak masukanSPT PPN Pemohon Banding karena peneliti /

penelaah mengoreksi tidaksesuai dengan dasar hukum dalam menghitung PPN yang masih harusdibayar,7. sehingga dasar penetapan (dasar hukum) dan dasar perhitungan (tata caramenghitung) antara pemeriksa / fungsional dengan peneliti / penelaahterdapat perbedaan / tidak konsisten dalam menghitung PPN yang harusdibayar.

Pasal 37A UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umumdan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir denganUndangUndang Nomor 28 Tahun 2007 (sunset policy),. dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf d UndangUndang KUP, Terbanding (pada saat pemeriksaan) menghitung DPP PPNsecara jabatan dengan cara menjadikan margin usaha sebesar 20% sebagaikoreksi DPP PPN sesuai dengan.

Perbedaandasar penetapan dan dasar perhitungan antara SKPKB dengan KeputusanKeberatan masih pada wilayah koreksi yang sama yaitu dasar pengenaanpajak yang berdasarkan keterbatasan data yang ada, penetapan suratkeputusan keberatan dipandang lebih tepat dalam menghitung DPP tanpamemunculkan item koreksi diluar DPP,. berdasarkan perhitungan Terbanding (penelaah keberatan), perhitungan PPNMasa Januari 2005 sesuai Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 252/KMK.03/2002 adalah sebagai berikut :

jumlahkayu yang akan diterima dan Sdr MIRIN, Sdr SUWONDO, Sdr TARNO dan SadrELIMAN menghitung total keleluruhan biaya yang sudah dikeluarkan lalu terdakwaakan menghitung harga kayu atau jumlah kayu yang diserahkan kemudian dari hargayang dibayarkan kepada Sdr MIRIn, Sdr SUWONDO, Sdr TASNO dan Sdr ELIMANterdakwa akan mengurangi dengan jumlah uang yang sudah dipinjamkan.

jumlah kayu yang akan diterima dan Sdr MIRIN, SdrSUWONDO, Sdr TARNO dan Sdr ELIMAN menghitung total keleluruhan biayayang sudah dikeluarkan lalu terdakwa akan menghitung harga kayu atau jumlahkayu yang diserahkan kemudian dari harga yang dibayarkan kepada Sdr MIRIn,Sdr SUWONDO, Sdr TASNO dan Sdr ELIMAN terdakwa akan mengurangidengan jumlah uang yang sudah dipinjamkan.

Surat KeputusanKeberatan;. bahwa terdapat perbedaan dasarperhitunganpenyerahan PPN pemeriksa hingga penerbitan SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat KeputusanKeberatan;. bahwa pada pokok sengketa terdapat ketidakbenaranyang sangat mendasar atau FUNDAMENTALbukan alpa tetapi culva sehingga tidak ada kepastianhukum antara pemeriksa dengan peneliti baikterhadap dasar penetapan maupun dasarperhitungan;. bahwa Pemeriksa atau fungsional dalam melakukankoreksi menghitung

PPN yang masih harus dibayarpada Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalahatas margin usaha Pemohon Banding, karenapemeriksa / fungsional mengkoreksi tidakberdasarkan buktibukti otentik serta dasar hukumyang digunakan tidak sesuai dengan kewenangansebagai pemeriksa dalam menghitung PPN yangmasih harus dibayar;. bahwa Peneliti/Penelaah dalam melakukansehiPenDPP PKDPP (80/100 x DPP PK)SelisihPPNpenelitian menghitung PPN yang masihharusdibayar pada surat keputusan keberatan adalah ataspajak masukan

SPT PPN Pemohon Banding adalahkarena peneliti / penelaah mengoreksi tidak sesuaidengan dasar hukum dalam menghitung PPN yangmasih harus dibayar;. bahwa dasar penetapan (dasar hukum) dan dasarperhitungan (tata cara menghitung) antara pemeriksa/ fungsional dengan peneliti / penelaah terdapatperbedaan / tidak konsisten dalam menghitung PPNyang harus dibayar.

Perbedaan dasarpenetapan dan dasarperhitungan antaraSKPKB denganKeputusan Keberatanmasih pada wilayahkoreksi yang sama yaitudasar pengenaan pajakyang berdasarkanketerbatasan data yangada, penetapan suratkeputusan keberatandipandang lebih tepatdalam menghitung DPPtanpa memunculkanitem koreksi diluarDPP;4. bahwa berdasarkanperhitungan Terbanding(penelaah keberatan),perhitungan PPN MasaPajak Juni 2004 sesuaiPasal 3 KMK Nomor 252/KMK.03/2002adalah sebagai berikut :Pajak Masukan = Rp 60.302.945,00Pajak

Untuk penyerahan Jasa KenaPajak, sebesar 40% (empatpuluh persen) dikalikandengan Pajak Keluaransebagaimana dimaksud dalamhuruf a;e Keputusan Dirjen Pajak Nomor 536/PJ/2000 tentang Norma PerhitunganPenghasilan Neto bagi Wajib pajak yang dapat menghitung penghasilan netodengan menggunakan norma perhitungan;e Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER19/PJ/2008 tentang Petunjuk PelaksanaanPemeriksaan Lapangan;bahwa dalam persidangan Pemohon Banding tidak menyerahkan data pendukungpernyataannya yang menyatakan

Surat Keputusan Keberatan,3. bahwa terdapat perbedaan dasar perhitungan penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan;4. bahwa pada pokok sengketa terdapat ketidakbenaran yang sangatmendasar atau FUNDAMENTAL bukan alpa tetapi culva sehingga tidak adakepastian hukum antara pemeriksa dengan peneliti baik terhadap dasarpenetapan maupun dasar perhitungan,5. pemeriksa atau fungsional dalam melakukan koreksi menghitung

PPN yangmasih harus dibayar pada Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah atasmargin usaha Pemohon Banding, karena pemeriksa / fungsionalmengkoreksi tidak berdasarkan buktibukti autentik serta dasar hukum yangdigunakan tidak sesuai dengan kewenangan sebagai pemeriksa dalammenghitung PPN yang masih harus dibayar,6. peneliti / penelaah dalam melakukan penelitian menghitung PPN yang masihharus dibayar pada surat keputusan keberatan adalah atas pajak masukanSPT PPN Pemohon Banding karena peneliti /

penelaah mengoreksi tidaksesuai dengan dasar hukum dalam menghitung PPN yang masih harusdibayar,7. sehingga dasar penetapan (dasar hukum) dan dasar perhitungan (tata caramenghitung) antara pemeriksa / fungsional dengan peneliti / penelaahterdapat perbedaan / tidak konsisten dalam menghitung PPN yang harusdibayar.

Pasal 37A UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umumdan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir denganUndangUndang Nomor 28 Tahun 2007 (sunset policy),. dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf d UndangUndang KUP, Terbanding (pada saat pemeriksaan) menghitung DPP PPNsecara jabatan dengan cara menjadikan margin usaha sebesar 20% sebagaikoreksi DPP PPN sesuai dengan.

Perbedaandasar penetapan dan dasar perhitungan antara SKPKB dengan KeputusanKeberatan masih pada wilayah koreksi yang sama yaitu dasar pengenaanpajak yang berdasarkan keterbatasan data yang ada, penetapan suratkeputusan keberatan dipandang lebih tepat dalam menghitung DPP tanpamemunculkan item koreksi diluar DPP,. berdasarkan perhitungan Terbanding (penelaah keberatan), perhitungan PPNMasa Agustus 2004 sesuai Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 252/KMK.03/2002 adalah sebagai berikut :

Pengadilan Pajak Nomor : PUT.45353/PP/M.II/27/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TerbandingMenurut PemohonMenurut Majelis: Pajak Penghasilan Pasal 15 Final: 2009: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadapPerbedaan pengenaan tarif PPh Pasal 15 yang mengakibatkan koreksi positif atasPajak Penghasilan Pasal 15 Final yang terutang Masa Pajak September 2009sebesar Rp91.459.415,00;: bahwa menurut Terbanding berdasarkan Pasal 15 UU PPh, maka NormaPenghitungan Khusus untuk menghitung

atas Objek Pajak (DPP) PPh Pasal 15;bahwa Terbanding melakukan koreksi atas PPh Pasal 15 terhutang karena tarif PPhPasal 15 menurut Terbanding tarifnya adalah sebesar 0,370% sedangkan menurutPemohon Banding sebesar 0,352% sehingga terdapat selisih sebesar 0,018%;bahwa sesuai dengan Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor : Lap169/WPUJ.07/KP.0700/2011 tanggal 22 Juni 2011 dan keterangan Pemohon Banding dalampersidangan, tahun buku Pemohon Banding adalah April 2009 sampai dengan Maret2010;bahwa Terbanding menghitung

tarif PPh Pasal 15 sebesar 0,370% karena menurutTerbanding telah sesuai dengan Pasal 15 UU PPh, yaitu Norma PenghitunganKhusus untuk menghitung penghasilan netto dari Wajib Pajak tertentu yangditetapbkan Menteri Keuangan adalah Keputusan Menteri Keuangan Nomor 634/KMK.04/1994 tanggal 29 Desember 1994 tentang Norma Penghitungan KhususPenghasilan Neto Bagi Wajib Pajak Luar Negeri Yang Mempunyai Kantor PerwakilanDagang Di Indonesia dan peraturan pelaksanaan di bawahnya, yaitu KeputusanDirektur Jenderal

Pajak Nomor: KEP667/PJ./2001 dan Surat Edaran DirekturJenderal Pajak Nomor SE2/PJ.03/2008;bahwa sesuai dengan contoh pada pada angka 3 huruf a Surat Edaran DirekturJenderal Pajak nomor SE2/PJ.03/2008 tentang Penegasan Atas Penerapan NormaPenghitungan Khusus Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak Luar Negeri YangMempunyai Kantor Perwakilan Dagang (Representative Office/Liason Office) DiIndonesia, Terbanding menghitung tarif PPh Pasal 15 untuk Kantor PerwakilanDagang Jepang di Indonesia adalah sebagai

berikut: PPh atas penghasilan kena pajak (30% x 1%) 0,300%terhutangBUT (branch profit tax) 10% x 0,070%(10,30)%Total 0,370% bahwa dalam persidangan Pemohon Banding mengemukakan setuju denganformula yang digunakan Terbanding dalam menghitung PPh Pasal 15, namun olehkarena salah satu unsur formula di dalam perhitungan PPh Pasal 15 adalah TarifPPh Badan untuk perhitungan PPh Pasal 15 tahun 2009, dimana tarif PPh Badantelah berubah menjadi 28% (sesuai dengan UU PPh No. 36 tahun 2008) yangberlaku sejak

;3. bahwa terdapat perbedaan r rhitunganpenyerahan PPN pemeriksa hingga penerbitan SuratDPP PKDPP (80/100 x DPP PK)Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat KeputusanKeberatan;. bahwa pada pokok sengketa terdapat ketidakbenaranyang sangat mendasar atau FUNDAMENTALbukan alpa tetapi culva sehingga tidak ada kepastianhukum antara pemeriksa dengan peneliti baikterhadap dasar penetapan maupun dasar perhitungan;. bahwa Pemeriksa atau fungsional dalam melakukankoreksi menghitung

PPN yang masih harus dibayarpada Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalahatas margin usaha Pemohon Banding, karenapemeriksa/fungsional mengkoreksi tidak berdasarkanbuktibukti otentik serta dasar hukum = yangdigunakan tidak sesuai dengan kewenangan sebagaipemeriksa dalam menghitung PPN yang masih harusdibayar;. bahwa Peneliti/Penelaah dalam melakukan penelitianmenghitung PPN yang masih harus dibayar padasurat keputusan keberatan adalah atas pajak masukanSPT PPN Pemohon Banding adalah karena peneliti

/penelaah mengoreksi tidak sesuai dengan dasarhukum dalam menghitung PPN yang masih harusdibayar;bahwa dasar penetapan (dasar hukum) dan dasarperhitungan (tata cara menghitung) antarapemeriksa /fungsional dengan peneliti/penelaahterdapat perbedaan/tidak konsisten dalammenghitung PPN yang harus dibayar.

Perbedaan dasarpenetapan dan dasarperhitungan antaraSKPKB denganKeputusan Keberatanmasih pada wilayahkoreksi yang sama yaitudasar pengenaan pajakyang berdasarkanketerbatasan data yangada, penetapan suratkeputusan keberatandipandang lebih tepatdalam menghitung DPPtanpa memunculkanitem koreksi diluar DPP;bahwa berdasarkanperhitungan Terbanding(penelaah keberatan),perhitungan PPN MasaPajak Juli 2006 sesuaiPasal 3 KMK Nomor252/KMK.03/2002adalah sebagai berikut: Pajak Masukan Rp 75.942.442Pajak Masukan

Untuk penyerahan Jasa KenaPajak, sebesar 40% (empatpuluh persen) dikalikandengan Pajak Keluaransebagaimana dimaksud dalamhuruf a;e Keputusan Dirjen Pajak Nomor 536/PJ/2000 tentang Norma PerhitunganPenghasilan Neto bagi Wajib pajak yang dapat menghitung penghasilan neto denganmenggunakan norma perhitungan;e Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER19/PJ/2008 tentang Petunjuk PelaksanaanPemeriksaan Lapangan;bahwa dalam persidangan Pemohon Banding tidak menyerahkan data pendukungpernyataannya yang menyatakan

jumlah kredit pada papan layar mesin Doraemon denganjumlah 750 poin yang dimainkan pemain sambil menggunakan kalkulator,kemudian wasit saksi ANNA menghitung jumlah uang dan berjalan kearah saksiLIM TIE SENG kemudian menyerahkan uang tersebut sebesar Rp. 1.500.000.

(satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi LIM TIE SENG menghitung uangyang diterimanya tersebut dan pada saat menghitung uang, saksi AFRIYONbersama saksi YOKI NEDI langsung melakukan penangkapan terhadap saksiLIM TIE SENG dan saksi ANNA pada saat itu berdiri disampingnya, sambilmemperlihatkan surat perintah tugas sambil mnegatakan Polisi dari Polda dan Hal. 3 dari 20 hal. Put.

jumlah kredit pada papan layar mesin Doraemon denganjumlah 750 poin yang dimainkan pemain sambil menggunakan kalkulator,kemudian wasit saksi ANNA menghitung jumlah uang dan berjalan kearah saksi Hal. 5 dari 20 hal.

(satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi LIM TIE SENG menghitung uangyang diterimanya tersebut dan pada saat menghitung uang, saksi AFRIYONbersama saksi YOKI NEDI langsung melakukan penangkapan terhadap saksiLIM TIE SENG dan saksi ANNA pada saat itu berdiri disampingnya, sambilmemperlihatkan surat perintah tugas sambil mnegatakan Polisi dari Polda dankemudian saksi AFRIYON menghubungi team yang berada diluar arena Gelpermasuk kelokasi Gelper dan langsung melakukan penangkapan, selanjutnyaberdasarkan

No: 607/Pid.B/2014/PN.BTMBahwa sekitar jam 23.00 Wib, saksi Lim Tie Seng (Terdakwa dalamperkara terpisah) yang duduk dibelakang saksi yang jaraknya hanyasekitar 1 Meter, saksi melihanya lagi bermain mesin Doraemon tibatibamengatakan cancel dan tidak lama kemudian datang petugas Gelperlainnya yaitu saksi Anna yang kemudian saksi tahu jika orang tersebutadalah wasit yang bertugas untuk menghitung poin yang diperolehpemain;Bahwa setelah saksi Anna selesai menghitung poin yang diperoleh olehsaksi Lim

dengan Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum; Memerintah kepada Tergugat I baik sendiri maupun bersama-sama dengan Tergugat II dan Tergugat III untuk segera membuat laporan pertanggung-jawaban atas penggunaan uang sebesar Rp. 3.304.441.200,00 (Tiga Milyar Tiga Ratus Empat Juta Empat Ratus Empat Puluh Satu Ribu Dua Ratus Rupiah), dengan dilengkapi bukti pendukung yang dapat dipertanggung-jawabkan kepada Penggugat, selanjutnya dilakukan perhitungan untuk menghitung

tentu ada hitungannya;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas,maka sudah selayaknya apabila Tergugat baik sendiri maupun bersamasama dengan Tergugat Il dan Tergugat Ill dihukum untuk segera membuatlaporan pertanggungjawaban atas penggunaan uang Rp. 3.304.441.200,00(Tiga Milyar Tiga Ratus Empat Juta Empat Ratus Empat Puluh Satu RibuDua Ratus Rupiah), dengan dilengkapi bukti pendukung yang dapatdipertanggungjawabkan kepada Penggugat, selanjutnya dilakukanperhitungan untuk menghitung

sendiri maupun bersamasama denganTergugat Il dan Tergugat Ill telan melakukan perbuatan melawan hukum;e Memerintah kepada Tergugat baik sendiri maupun bersamasamadengan Tergugat Il dan Tergugat Ill untuk segera membuat laporanpertanggungjawaban atas penggunaan uang sebesar Rp.3.304.441.200,00 (Tiga Milyar Tiga Ratus Empat Juta Empat RatusEmpat Puluh Satu Ribu Dua Ratus Rupiah), dengan dilengkapi buktipendukung yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Penggugat,selanjutnya dilakukan perhitungan untuk menghitung

Uang Pengganti Hak 15% (a + b);Sesuai ketentuan untuk menghitung Pesangon adalah Uang PokokRp1.765.178,00a. Jadi Pesangon 18 bulan Upah = 18 x Rp1./765.178,00Rp31.773.204,00b. Uang Penghargaan Masa Kerja 4 bulan = 4 x Rp1.765.178,00Rp7.060.712,00c.

Uang Pengganti Hak 15% (a + b);Sesuai ketentuan untuk menghitung Pesangon adalah uang pokokRp1.765.178,00a. Jadi Pesangon 18 bulan Upah = 18 x Rp1./765.178,00Rp31.773.204,00b. Uang Penghargaan Masa Kerja 4 bulan = 4 x Rp1.765.178,00Rp7.060.712,00c.

Uang Pengganti Hak 15% (a + b);Sesuai ketentuan untuk menghitung Pesangon adalah uang pokokRp1.765.178,00a. Jadi Pesangon 18 bulan upah = 18 x Rp1./65.178,00Rp31.773.204,00b. Uang Penghargaan Masa Kerja 4 bulan 4x Rp1./765.178,00Rp7.060.712,00c.

Uang Pengganti Hak 15% (a + b);Sesuai ketentuan untuk menghitung Pesangon adalah uang pokokRp1.765.178,00a. Jadi Pesangon 18 bulan Upah = 18 x Rp1./765.178,00Rp31.773.204,00b. Uang Penghargaan Masa Kerja 4 bulan = 4 x Rp1.765.178,00Rp7.060.712c.

Uang Pengganti Hak 15% (a + b);Sesuai ketentuan untuk menghitung Pesangon adalah uang pokokRp1.765.178a. Jadi Pesangon 18 bulan Upah = 18 x Rp1./765.178,00Rp31.773.204,00b. Uang Penghargaan Masa Kerja 4 bulan = 4 x Rp1.765.178,00Rp7.060.712,00c.

kartunya yang telah jadi, untuk kartu2 sampai dengan kartu 10 dihitung 5 (lima), kartu J (jack), Q (quenn), K (king) dihiting 10dan As dihitung 15 sehingga para pemain menghitung kartunya yang jadi dan ditulis dikertas.

Dan setelah kartu habis maka setiappemain menghitung kartunya yang telah jadi, untuk kartu 2 sampai dengan kartu 10dihitung 5 (lima), kartu J Gack), Q (quenn), K (king) dihiting 10 dan As dihitung 15sehingga para pemain menghitung kartunya yang jadi dan ditulis di kertas.Selanjutnya untuk menentukan pemenangnnya bergantung kepada untunguntungansaja, yakni jika salah satu pemain kartu jadinya mencapai 250 (dua ratus lima puluh)maka pemain tersebut dikatakan pemenang dan pemain lainnya harus membayarRp

Dan setelah kartu habis maka setiappemain menghitung kartunya yang telah jadi, untuk kartu 2 sampai dengan kartu 10dihitung 5 (ima), kartu J Gack), Q (quenn), K (king) dihiting 10 dan As dihitung 15sehingga para pemain menghitung kartunya yang jadi dan ditulis di kertas.Selanjutnya untuk menentukan pemenangnnya bergantung kepada untunguntungansaja, yakni jika salah satu pemain kartu jadinya mencapai 250 (dua ratus lima puluh)maka pemain tersebut dikatakan pemenang dan pemain lainnya harus membayarRp

menanyakan apakah diperbolehkan terdakwa menukar uang, padasaat Saksi SANDI sedang menelpon, tibatiba terdakwa merebut handphonetersebut dan berbicara dengan Saksi HADE mengatakan saya AZIZ dari PTAngkasa Pura II, Saya mau tukar uang klo ada Rp. 20.000.000, (dua puluh jutarupiah) untuk pencairan atau pembebasan tanah lalu terdakwa mematikansaluran telpon dan memberikan handphone tersebut kepada saksi HEIGAsambil mengatakan bahwa Saksi HADE menyetujui, Kemudian terdakwamengajak Saksi HEIGA untuk menghitung

Kemudian terdakwa menyuruh saksiHEIGA untuk menghitung uang yang ia bawa dan meletakkan uang di dalamdashboard mobil, Lalu saksi HEIGA menghitung uang dan menyimpan uangsejumlah Rp. 13.000.000, (tiga belas juta rupiah) di dalam dashboard mobil,sesampainya di kawasan Soewarna, terdakwa memutar balik mobilnya danmenyuruh saksi HEIGA membeli materai untuk membuat surat perjanjian danHalaman 3 dari 16 Putusan Nomor 1009/Pid.B/2019/PN Tngsaksi mengatakan bahwa di Central Office ada materai, namun terdakwa

Kemudian terdakwa menyuruh saksiHEIGA untuk menghitung uang yang ia bawa dan meletakkan uang di dalamdashboard mobil, Lalu saksi HEIGA menghitung uang dan atas perintahterdakwa, saksi HEIGA menyimpan uang sejumlah Rp. 13.000.000, (tiga belasjuta rupiah) di dalam dashboard mobil, sesampainya di kawasan Soewarna,terdakwa memutar balik mobilnya dan menyuruh saksi HEIGA membeli materaiuntuk membuat surat perjanjian dan saksi mengatakan bahwa di Central Officeada materai, namun terdakwa tetap menyuruh

Kemudian terdakwa menyuruh saksiHEIGA untuk menghitung uang yang ia bawa dan meletakkan uang di dalamdashboard mobil, sesampainya di kKawasan Soewarna, terdakwa memutar balikmobilnya dan menyuruh saksi HEIGA membeli materai untuk membuat suratperjanjian dan saksi mengatakan bahwa di Central Office ada materai, namunterdakwa tetap menyuruh saksi HEIGA untuk turun membeli materai.

Kemudianterdakwa menyuruh saksi HEIGA untuk menghitung uang yang ia bawa danmeletakkan uang di dalam dashboard mobil, sesampainya di kawasanSoewarna, terdakwa memutar balik mobilnya dan menyuruh saksi HEIGAmembeli materai untuk membuat surat perjanjian dan saksi mengatakan bahwadi Central Office ada materai, namun terdakwa tetap menyuruh saksi HEIGAuntuk turun membeli materai.

Putusehl D 8 SAB/MMOPyaKISatbtJeRryfapPdrtambahan NilaiTanapPajakPdkahinSeyake tmenjadi pokok sengketa dalam sengketa banding ini adalah koreksi atas Dasar PengenaanPajak Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa atas Impor BKP sebesar (Rp47.771.885,00);Mbahyut PenbahdmBanding tidak konsisten dalam menghitung Pajak Pertambahan Nilai Impor yang harusdipungut sendiri berdasarkan surat banding, Pemohon Banding menghitung nilai impor adalah harga jual+ bea masuk, sedangkan dalam surat keberatan berdasarkan

Tambahan Banding Nomor: 023/MMC/XI/2013 tanggal 29 November 2013;bahwa setelah Majelis mempelajari data dan dan keterangan serta dokumendokumen baik yang adadalam Surat Banding, Surat Uraian Banding, Surat Bantahan serta yang diserahkan dalam persidangandapat diperoleh halhal sebagai berikut:bahwa perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Impor yang harus dibayar kembali oleh Pemohon Bandingberbeda pada saat pengajuan keberatan dan pengajuan bandingnya;bahwa dalam Surat Keberatannya, Pemohon Banding menghitung

harga satuan bahan baku imporberdasarkan nilai ratarata dan menghitung Pajak Pertambahan Nilai Impor yang dipungut kembaliberdasarkan jumlah sisa hasil produksi atau bahan baku yang rusak yang dijual di daerah pabeandikalikan dengan harga ratarata satuan pada saat impor dengan perhitungan sebagai berikut:Penjualanlimbah/scrapeks fasiltasimpor:Jumlah = RpRatarata = Rpharga satuanDPP = RpPPN (PK) = RpPajak atas = Rpimpor:Jumlah = RpRatarata = Rpharga satuanDPP = RpPPN (PM) = RpPajak yang = Rpmasih

bakutetap sebesar Rp3.866,86 sebagaimana perhitungan dalam Surat Bandingnya;bahwa selanjutnya Majelis memberikan kesempatan kepada Terbanding untuk menyampaikanpenjelasan dan detil perhitungan lebih lanjut atas pernyataannya dalam persidangan tersebut;bahwa kemudian dalam persidangan pada tanggal 2 Desember 2013, Pemohon Banding menyampaikanpenjelasan tertulis tambahan dengan Surat Nomor: 023/MMC/XI/2013 tanggal 29 Nopember 2013,dimana dalam penjelasan tambahan tersebut Pemohon Banding kembali menghitung

bahwa demikian juga dengan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Impor yang harus dibayar kembalijuga sama dengan perhitungan dalam Surat Bandingnya;bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis berpendapat bahwa tidak terdapat kekonsistenan perhitungandari Pemohon Banding sehingga Majelis tidak dapat meyakini kebenaran argumentasi serta dasarperhitungan Pemohon Banding berikut dengan buktibukti pendukung yang disampaikannya;bahwa selain itu Majelis juga berpendapat bahwa perhitungan Terbanding dalam menghitung

Surat Keputusan Keberatan,3. bahwa terdapat perbedaan dasar perhitungan penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan;4. bahwa pada pokok sengketa terdapat ketidakbenaran yang sangatmendasar atau FUNDAMENTAL bukan alpa tetapi culva sehingga tidak adakepastian hukum antara pemeriksa dengan peneliti baik terhadap dasarpenetapan maupun dasar perhitungan,5. pemeriksa atau fungsional dalam melakukan koreksi menghitung

PPN yangmasih harus dibayar pada Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah atasmargin usaha Pemohon Banding, karena pemeriksa / fungsionalmengkoreksi tidak berdasarkan buktibukti autentik serta dasar hukum yangdigunakan tidak sesuai dengan kewenangan sebagai pemeriksa dalammenghitung PPN yang masih harus dibayar,6. peneliti / penelaah dalam melakukan penelitian menghitung PPN yang masihharus dibayar pada surat keputusan keberatan adalah atas pajak masukanSPT PPN Pemohon Banding karena peneliti /

penelaah mengoreksi tidaksesuai dengan dasar hukum dalam menghitung PPN yang masih harusdibayar,7. sehingga dasar penetapan (dasar hukum) dan dasar perhitungan (tata caramenghitung) antara pemeriksa / fungsional dengan peneliti / penelaahterdapat perbedaan / tidak konsisten dalam menghitung PPN yang harusdibayar.

Pasal 37A UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umumdan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir denganUndangUndang Nomor 28 Tahun 2007 (sunset policy),. dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf d UndangUndang KUP, Terbanding (pada saat pemeriksaan) menghitung DPP PPNsecara jabatan dengan cara menjadikan margin usaha sebesar 20% sebagaikoreksi DPP PPN sesuai dengan.

Perbedaandasar penetapan dan dasar perhitungan antara SKPKB dengan KeputusanKeberatan masih pada wilayah koreksi yang sama yaitu dasar pengenaanpajak yang berdasarkan keterbatasan data yang ada, penetapan suratkeputusan keberatan dipandang lebih tepat dalam menghitung DPP tanpamemunculkan item koreksi diluar DPP,. berdasarkan perhitungan Terbanding (penelaah keberatan), perhitungan PPNMasa Juni 2004 sesuai Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 252/KMK.03/2002 adalah sebagai berikut :

terdapat perbedaan dasarperhitunganpenyerahan PPN pemeriksa hingga penerbitan SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat KeputusanKeberatan;DPP PKDPP (80/100 x DPP PK)SelisihPPN. bahwa pada pokok sengketa terdapat ketidakbenaranyang sangat mendasar atau FUNDAMENTALbukan alpa tetapi culva sehingga tidak ada kepastianhukum antara pemeriksa dengan peneliti baikterhadap dasar penetapan maupun dasarperhitungan;. bahwa Pemeriksa atau fungsional dalam melakukankoreksi menghitung

PPN yang masih harus dibayarpada Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalahatas margin usaha Pemohon Banding, karenapemeriksa/fungsional mengkoreksi tidakberdasarkan buktibukti otentik serta dasar hukumyang digunakan tidak sesuai dengan kewenangansebagai pemeriksa dalam menghitung PPN yangmasih harus dibayar;. bahwa Peneliti/Penelaah dalam melakukanpenelitian menghitung PPN yang masihharusdibayar pada surat keputusan keberatan adalah ataspajak masukan SPT PPN Pemohon Banding adalahkarena peneliti

/penelaah mengoreksi tidak sesuaidengan dasar hukum dalam menghitung PPN yangmasih harus dibayar;bahwa dasar penetapan (dasar hukum) dan dasarperhitungan (tata cara menghitung) antara pemeriksa/fungsional dengan peneliti/penelaah terdapatperbedaan/tidak konsisten dalam menghitung PPNyang harus dibayar.

Perbedaan dasarpenetapan dan dasarperhitungan antaraSKPKB denganKeputusan Keberatanmasih pada wilayahkoreksi yang sama yaitudasar pengenaan pajakyang berdasarkanketerbatasan data yangada, penetapan suratkeputusan keberatandipandang lebih tepatdalam menghitung DPPtanpa memunculkanitem koreksi diluarDPP;4. bahwa berdasarkanperhitungan Terbanding(penelaah keberatan),perhitungan PPN MasaPajak Maret 2005 sesuaiPasal 3 KMK Nomor252/KMK.03/2002adalah sebagai berikut: Pajak Masukan = Rp 69.898.297Pajak Masukan

Untuk penyerahan Jasa KenaPajak, sebesar 40% (empatpuluh persen) dikalikandengan Pajak Keluaransebagaimana dimaksud dalamhuruf a;e Keputusan Dirjen Pajak Nomor 536/PJ/2000 tentang Norma PerhitunganPenghasilan Neto bagi Wajib pajak yang dapat menghitung penghasilan netodengan menggunakan norma perhitungan;e Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER19/PJ/2008 tentang Petunjuk PelaksanaanPemeriksaan Lapangan;bahwa dalam persidangan Pemohon Banding tidak menyerahkan data pendukungpernyataannya yang menyatakan

Surat KeputusanKeberatan;. bahwa terdapat perbedaan dasarperhitunganpenyerahan PPN pemeriksa hingga penerbitan SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat KeputusanKeberatan;. bahwa pada pokok sengketa terdapat ketidakbenaranyang sangat mendasar atau FUNDAMENTALbukan alpa tetapi culva sehingga tidak ada kepastianhukum antara pemeriksa dengan peneliti baikterhadap dasar penetapan maupun dasarperhitungan;. bahwa Pemeriksa atau fungsional dalam melakukankoreksi menghitung

PPN yang masih harus dibayarpada Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalahatas margin usaha Pemohon Banding, karenapemeriksa / fungsional mengkoreksi tidakberdasarkan buktibukti otentik serta dasar hukumyang digunakan tidak sesuai dengan kewenangansebagai pemeriksa dalam menghitung PPN yangmasih harus dibayar;sehiPenDPP PKDPP (80/100 x DPP PK)SelisihPPN. bahwa Peneliti/Penelaah dalam melakukanpenelitian menghitung PPN yang masihharusdibayar pada surat keputusan keberatan adalah ataspajak masukan

SPT PPN Pemohon Banding adalahkarena peneliti / penelaah mengoreksi tidak sesuaidengan dasar hukum dalam menghitung PPN yangmasih harus dibayar;. bahwa dasar penetapan (dasar hukum) dan dasarperhitungan (tata cara menghitung) antara pemeriksa/ fungsional dengan peneliti / penelaah terdapatperbedaan / tidak konsisten dalam menghitung PPNyang harus dibayar.

Perbedaan dasarpenetapan dan dasarperhitungan antaraSKPKB denganKeputusan Keberatanmasih pada wilayahkoreksi yang sama yaitudasar pengenaan pajakyang berdasarkanketerbatasan data yangada, penetapan suratkeputusan keberatandipandang lebih tepatdalam menghitung DPPtanpa memunculkanitem koreksi diluarDPP;4. bahwa berdasarkanperhitungan Terbanding(penelaah keberatan),perhitungan PPN MasaPajak November 2003sesuai Pasal 3 KMKNomor 252/KMK.03/2002 = adalahsebagai berikut: = RPajak Masukan 1.054.877,00Pajak

Untuk penyerahan Jasa KenaPajak, sebesar 40% (empatpuluh persen) dikalikandengan Pajak Keluaransebagaimana dimaksud dalamhuruf a;e Keputusan Dirjen Pajak Nomor 536/PJ/2000 tentang Norma PerhitunganPenghasilan Neto bagi Wajib pajak yang dapat menghitung penghasilan netodengan menggunakan norma perhitungan;e Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER19/PJ/2008 tentang Petunjuk PelaksanaanPemeriksaan Lapangan;bahwa dalam persidangan Pemohon Banding tidak menyerahkan data pendukungpernyataannya yang menyatakan

perbedaan dasarperhitunganpenyerahan PPN pemeriksa hingga penerbitan SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat KeputusanKeberatan;bahNorDPP PKDPP (80/100 x DPP PK)SelisihPPN. bahwa pada pokok sengketa terdapat ketidakbenaranyang sangat mendasar atau FUNDAMENTALbukan alpa tetapi culva sehingga tidak ada kepastianhukum antara pemeriksa dengan peneliti baikterhadap dasar penetapan maupun dasarperhitungan;. bahwa Pemeriksa atau fungsional dalam melakukankoreksi menghitung

PPN yang masih harus dibayarpada Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalahatas margin usaha Pemohon Banding, karenapemeriksa/fungsional mengkoreksi tidakberdasarkan buktibukti otentik serta dasar hukumyang digunakan tidak sesuai dengan kewenangansebagai pemeriksa dalam menghitung PPN yangmasih harus dibayar;. bahwa Peneliti/Penelaah dalam melakukanpenelitian menghitung PPN yang masihharusdibayar pada surat keputusan keberatan adalah ataspajak masukan SPT PPN Pemohon Banding adalahkarena peneliti

/penelaah mengoreksi tidak sesuaidengan dasar hukum dalam menghitung PPN yangmasih harus dibayar;bahwa dasar penetapan (dasar hukum) dan dasarperhitungan (tata cara menghitung) antara pemeriksa/fungsional dengan peneliti/penelaah terdapatperbedaan/tidak konsisten dalam menghitung PPNyang harus dibayar.

Perbedaan dasarpenetapan dan dasarperhitungan antaraSKPKB denganKeputusan Keberatanmasih pada wilayahkoreksi yang sama yaitudasar pengenaan pajakyang berdasarkanketerbatasan data yangada, penetapan suratkeputusan keberatandipandang lebih tepatdalam menghitung DPPtanpa memunculkanitem koreksi diluarDPP;bahwa berdasarkanperhitungan Terbanding(penelaah keberatan),perhitungan PPN MasaPajak Juni 2005 sesuaiPasal 3 KMK Nomor252/KMK.03/2002adalah sebagai berikut: Pajak Masukan= Rp 81.763.384 Pajak Masukan

Untuk penyerahan Jasa KenaPajak, sebesar 40% (empatpuluh persen) dikalikandengan Pajak Keluaransebagaimana dimaksud dalamhuruf a;e Keputusan Dirjen Pajak Nomor 536/PJ/2000 tentang Norma PerhitunganPenghasilan Neto bagi Wajib pajak yang dapat menghitung penghasilan netodengan menggunakan norma perhitungan;e Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER19/PJ/2008 tentang Petunjuk PelaksanaanPemeriksaan Lapangan;bahwa dalam persidangan Pemohon Banding tidak menyerahkan data pendukungpernyataannya yang menyatakan