Ditemukan 11261 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Cg 620/2010 620/pdt.g/2012/pa.sbs 620/pdt.g/2015/pa.prg. 620/pdt.g/2014/pa.prg.
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 12-05-2014 — Upload : 19-11-2014
Putusan PN SAMARINDA Nomor 35/Pid.Tipikor/2013/PN.Smda
Tanggal 12 Mei 2014 — Dharyono bin Karso Sirin
75 — 12
  • . : B.320/LB.620/E.8/PPKS/VI/2009 , tanggal 17 Juni 2009;29. 5 (Lima) lembar tanda bukti/Slip Setoran modaldari Desa Bumi Harapan, Desa Suka raja, Desa SukoMulyo, Desa Argo Mulyo, Desa Semoi Dua ke No. Rek.0131506121, PT. Sepaku Sarana Mandiri pada tanggal03 Desember 2007 dengan nominal masingmasingsebesar Rp. 6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah);30. 1 (Satu) Bendel Laporan Realisasi PenggunaanDana PT.
    K.A 03345, tanggal 17 Juni 2009;27) 1 (Satu) Bendel Surat perintah penyerahan barang (DO) dariPusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) kepada Perusdes SesamaNo. :01861/MED/KS/VI/2009, tanggal 04 Juni 2009;28) 1 (Satu) (Surat keterangan pemeriksaan ulang) dariDepartemen Pertanian Direktorat Jenderal Perkebunan Balai BesarPerbenihan Dan Proteksi Tanaman Perkebunan MedanNo. : B.320/LB.620/E.8/PPKS/V1/2009 , tanggal 17 Juni 2009;29) 5 (Lima) lembar tanda bukti/Slip Setoran modal dari DesaBumi Harapan, Desa
    K.A 03345, tanggal 17 Juni 2009;26. 1 (Satu) Bendel Surat perintah penyerahan barang (DO) dariPusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) kepada Perusdes Sesama No. :01861/MED/KS/VI/2009, tanggal 04 Juni 2009;27. 1 (Satu) (Surat keterangan pemeriksaan ulang) dariDepartemen Pertanian Direktorat Jenderal Perkebunan Balai BesarPerbenihan Dan Proteksi Tanaman Perkebunan Medan No. : B.320/LB.620/E.8/PPKS/VI/2009 , tanggal 17 Juni 2009;28. 5 (Lima) lembar tanda bukti/Slip Setoran modal dari Desa BumiHarapan,
Pengadilan PN Cikarang Perdata
Register : 04-05-2021 — Putus : 19-01-2022 — Upload : 07-02-2022
Putusan PN Cikarang Nomor 116/Pdt.G/2021/PN Ckr
Tanggal 19 Januari 2022 — Penggugat:
PT. INDAH CEMANI RAYA
Tergugat:
1.Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi
2.Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat c.q Direktorat Jendral Bina Marga Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat cq. PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol Cibitung – Cilincing
3.Bupati Kabupaten Bekasi
Turut Tergugat:
Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Pemerintahan Kabupaten Bekasi
126 — 70
  • Bahwa dalam rangka realisasi rencana pengadaan tanah untuk PembangunanTrase Jalan Toll Cibitung Cilincing, perlu penetapan Keputusan Gubernur JawaHalaman 9 dari 34 Putusan Nomor 116/Pdt.G/2021/PN.Ckr.Barat tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan TollCibitung Cilincing, dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nornor 620/Kep.170Pem ksm/2019, tanggal 05 Maret 2019.
Pengadilan PT SEMARANG Perdata
Register : 23-02-2021 — Putus : 26-03-2021 — Upload : 06-04-2021
Putusan PT SEMARANG Nomor 75/Pdt/2021/PT SMG
Tanggal 26 Maret 2021 — Pembanding/Penggugat : Drs. Hery Setiawan Diwakili Oleh : SURAMIN,S.H.
Terbanding/Tergugat I : Ponari
Terbanding/Tergugat II : FX Lily Ani, S.H
Terbanding/Turut Tergugat I : Kantor Kepala Desa Kembangsawit
Terbanding/Turut Tergugat II : Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Darul Amwaal Barokatul Adzkia
Terbanding/Turut Tergugat III : Kantor Badan Pertanahan Nasional Kebumen
45 — 28
  • Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RIputusan Nomor : 620 K/PDT/1999 tanggal 29 Desember 1999menyatakan : Bila yang digugat adalah badan atau PejabatTata Usaha Negara dan Obyek gugatan menyangkutperbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut, makayang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalahPengadilan Tata Usaha Negara bukan pengadilan negeri.
Pengadilan PN BATANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 18-11-2016 — Putus : 01-08-2017 — Upload : 13-09-2017
Putusan PN BATANG Nomor 37/Pdt.G/2016/PN Btg
Tanggal 1 Agustus 2017 — SUKIYEM ; CASTORO ; PT. BANK BTPN Tbk Cabang Batang, Dkk
202 — 64
  • Dandalam hal gugatan yang berisi permintaan menghukum / memerintahkan institusi /Pejabat Tata Usaha Negara in casu KPKNL Pekalongan untuk merubah ataumembatalkan Risalah Lelang, berdasar ketentuan hukum acara yang berlakuharus diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan di Pengadilan Negeri.Karena itu sudah sepantasnya dan berdasar hukum apabila melalui putusan selaPengadilan Negeri Batang menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadiliperkara a quo;Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 620
Pengadilan PA SALATIGA Perdata Agama Perceraian
Register : 22-07-2014 — Putus : 15-12-2014 — Upload : 12-01-2015
Putusan PA SALATIGA Nomor 686/Pdt.G/2014/PA.Sal
Tanggal 15 Desember 2014 — Penggugat dan Tergugat
27 — 10
  • namun setelah menerima raskin tersebut atas perintah terdakwa saksi DominggusOrde membagikan raskin tersebut kepada rumah tangga sasaran penerima manfaat yangberada di wilayah dusun I II dan III sebanyak 77 kepala keluarga (KK) rumah tanggaSasaran penerima manfaat saja, sedangkan rumah tangga sasaran penerima manfaat yangjumlahnya sebanyak 31 kepala keluarga (KK) rumah tangga sasaran penerima manfaat tidakdibagikan jatah mereka dan atas perintah terdakwa saksi Dominggus Orde menjual raskin sebanyak 620
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Perdata
Putus : 14-02-2019 — Upload : 03-09-2019
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 121/Pdt.G/2018/PN.TJK.
Tanggal 14 Februari 2019 — -TONNY CAKRADINATA Lawan BANK PEMBANGUNAN DAERAH ATAU BANK LAMPUNG, Dkk
88 — 28
  • Jakarta/25011955,Umur 63 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan PagarAlam No.98 Lk Kelurahan Segalamider KecamatanTanjungkarang Barat Kota Bandar Lampung, dalam hal inidiwakili oleh Kuasa Hukumnya AHMAD BASUKI, SHAdvokat/Pengacara yang berdomisili pada KANTORADVOKAT/PENGACARA AHMAD BASUKI,SH & PARTNERSberalamat Jl.P.Antasari No.115 Kota Bandar Lampung,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juli 2018, dantelah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriTanjungkarang dibawah register Nomor : 620
Pengadilan PN MAUMERE Perdata Tanah
Register : 06-11-2014 — Putus : 07-07-2015 — Upload : 23-10-2015
Putusan PN MAUMERE Nomor 34/Pdt.G/2014/PN Mme
Tanggal 7 Juli 2015 — - WA ABO SALEH LA BUDU MELAWAN PEMERINTAH R.I. C.Q MENTERI DALAM NEGERI R.I. C.Q. GUBERNUR NTT, C.Q. BUPATI SIKKA, DKK
71 — 30
  • dengan demikian pengujian terhadap keabsahan keputusan in litismerupakan kewenangan absolute Lembaga Peradilan Tata Usaha Negara ( Hakim TUN)buklan Lembaga Peradilan Umum (Hakim Perdata);Bahwa karena yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo adanya keputusan(Besechking) dari Badan atau Pejabat TUN yang berwujud sertifikat tanah seperti termaktubdiatas sehingga sengketa ini menjadi kompetensi absolute Badan Peradilan TUN bukanlembaga Peradilan Umum, maka merujuk pada Yurisprudensi MARI No. 620
Pengadilan PN KOTAMOBAGU Perdata
Register : 19-11-2018 — Putus : 25-09-2019 — Upload : 26-09-2019
Putusan PN KOTAMOBAGU Nomor 123/Pdt.G/2018/PN Ktg
Tanggal 25 September 2019 — Penggugat:
YAYASAN PERGURUAN TINGGI KOTAMOBAGU YPTK
Tergugat:
1.DIREKTORAT JENDERAL LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI KEMENRISTEK RI
2.KETUA LEMBAGA LAYANAN DIKTI WILAYAH IX SULAWESI
3.YAYASAN PENDIDIKAN TINGGI KOTAMOBAG MANDIRI
4.YAYASAN PENDIDIKAN BOLAANG MONGONDO
5.Ny. Hj. SALSIA ULFA SAHABI MANOPPO
6.Hi. WILLY ABDULLAH FUJIWARA
7.ERNA MANOPPO, SE, M. Si
8.Prof. DR. Ir. UMAR PAPUTUNGAN, M. Sc
65 — 10
  • Dalam pertimbangan Putusan MA No. 620 K/Pdt/1999 tertanggal29 Desember 1999Bila yang digugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara danobyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang Pejabattersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalahPengadilan Tata Usaha Negara bukan wewenang Pengadilan Negeri.Berdasarkan uraianuraian hukum sebagaimana dijelaskan dalam EksepsiAbsolut di atas, maka berdasarkan Pasal 134 HIR jo. 160 Rbg, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Perkara
Pengadilan PN SELAYAR Perdata
Register : 09-06-2021 — Putus : 23-11-2021 — Upload : 03-12-2021
Putusan PN SELAYAR Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Slr
Tanggal 23 Nopember 2021 — Penggugat:
MUHAMMAD TAHIR
Tergugat:
1.ABDUL RAJAB
2.ABDUL GANI
80 — 28
  • Pasal 1458 Kitab UndangUndang HukumPerdata, jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelahkedua belah pihak tersebut mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut danharganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan maupun harganya belumdibayar;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 616 Kitab UndangUndang HukumPerdata, penyerahan benda tidak bergerak dalam hal ini yaitu tanah, dilakukanmelalui pengumuman akta yang bersangkutan dengan cara seperti yang ditentukandalam Pasal 620
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-12-2013 — Putus : 24-04-2014 — Upload : 17-06-2014
Putusan PN PADANG Nomor 27/Pid.B/TPK/2013/PN.PDG
Tanggal 24 April 2014 — SYAIFUL MASBAR Pgl. SI IMPUN
46 — 14
  • BadanKetahanan Pangan Provinsi Sumatera Barat TA. 2012 Nomor :520/579/BKPSB/2012 Tentang Penetapan Honor Kuasa26.2/.28.2u.30.31.32.Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, PejabatPenguji Tagihan/Penandatanganan Surat Perintah Membayar(SPM) Bendaharawan Pengeluaran Staf Pengelola KeuanganDana Dekonsenitrasi Pada Badan Ketahanan Pangan ProvinsiSumatera Barat dan Kabupaten/Kota TA. 2012.1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kuasa Pengguna AnggaranSatker Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera BaratNomor : 521/620
    Provinsi Sumatera Barat TA. 2012 Nomor : 520/579/BKPSB/2012 Tentang Penetapan Honor Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat26.2/.28.29.30.31.32.33.34.35.36.Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/Penandatanganan SuratPerintah Membayar (SPM) Bendaharawan Pengeluaran Staf PengelolaKeuangan Dana Dekonsentrasi Pada Badan Ketahanan Pangan ProvinsiSumatera Barat dan Kabupaten/Kota TA. 2012.1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran SatkerBadan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Barat Nomor : 521/620
    Keputusan Kepala BadanKetahanan Pangan Provinsi Sumatera Barat TA. 2012 Nomor :520/579/BKPSB/2012 Tentang Penetapan Honor KuasaPengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, PejabatPenguji Tagihan/Penandatanganan Surat Perintah Membayar(SPM) Bendaharawan Pengeluaran Staf Pengelola KeuanganDana Dekonsenitrasi Pada Badan Ketahanan Pangan ProvinsiSumatera Barat dan Kabupaten/Kota TA. 2012.1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kuasa Pengguna AnggaranSatker Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera BaratNomor : 521/620
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 11-05-2015 — Upload : 02-08-2017
Putusan PN SERANG Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2014/PN. Srg
Tanggal 11 Mei 2015 — MUCHTAR SUTANTO. ST MSi
192 — 56
  • CUCU SUHARA, Msi selaku PejabatPembuat Komitmen (PPK) melakukan penunjukan penyedia pekerjaan JalanTerate Banten Lama sebagaimana surat Nomor: 620/SPPPK.027.8/PJTBL/DBT/IV/2011 tanggal 14 April 2011Bahwa sebagai tindak lanjut dari penerbitan Surat Penunjukan PenyediaJasa, Ir. CUCU SUHARA, MSi bersamasama Ir. M SUJASMAN S NONGKEmenandatangani Surat Perjanjian Kerja/Kontrak Nomor: 761/KTRK/PJTBL/DBT/072.8/IV/2011 tanggal 15 April 2011 dengan nilai Kontraksebesar Rp.3.055.577.000.
    SrgJalan Terate Banten Lama sebagaimana tertuang dalam surat Nomor :620/SPPPK.027.8/PUTBL/DBT/IV/2011 tanggal 14 April 2011, kemudiansebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Jasa tersebut, Ir.CUCU SUHARA, MSi bersamasama Ir. M SUJASMAN S NONGKEmenandatangani Surat Perjanjian Kerja/Kontrak Nomor761/KTRK/PJTBL/DBT/072.8/IV/2011 tanggal 15 April 2011 dengan nilaikontrak sebesar Rp.3.055.577.000.
    WUAYANDARU UTAMA selaku pemenang perusahaanpenyedia jasa atas dasar surat Dinas Bina Marga dan Tata RuangPemerintahProvinsi Banten No. 620/SPPPK.072.8/PUTBL/DBT/IN/201 1tanggal 14 April 2011 perihal Penunjukan Penyedia PekerjaanPelebaran Jalan TerateBanten Lama.
Pengadilan PT SEMARANG Pidana Khusus
Register : 11-03-2013 — Putus : 17-04-2013 — Upload : 04-07-2019
Putusan PT SEMARANG Nomor 15/PID.TPK/2013/PT SMG
Tanggal 17 April 2013 — Pembanding/Jaksa Penuntut : Ridho Setiawan, SH, MH
Terbanding/Terdakwa : IR. BUDI SASAMA Bin SLAMET (Alm)
42 — 25
  • Asuransi Harta Aman Pratama Tbk tertanggal 1 Nopember 2005 ; --------------
  • Berita Acara Pembayaran Nomor (tanpa nomor dan tanpa tanggal) mengenai pembayaran Termin I sebesar Rp 198.065.200,- ; ------------------------------------------------------------
  • Berita Acara Pernyataan Prestasi Pekerjaan Nomor : 620/528/05 tanggal 30 Nopember 2005 yang dibuat oleh Panitia Pengawas Kegiatan dengan Prestasi Pekerjaan mencapai 54,366% ; -----------------------------------------------
    SPP-PK Nomor : 444 tertanggal 23 Desember 2005
  • Lampiran Formulir SPP-BT atau SPP-PK Daftar Rincian Penggunaan Anggaran Belanja tertanggal 23 Desember 2005 ; ------------------------------------------------------------------------
  • Berita Acara Pembayaran Nomor (tanpa nomor dan tanpa tanggal) mengenai pembayaran termin II sebesar Rp 198.065.200,- ; ------------------------------------------------------------
  • Berita Acara Pernyataan Prestasi Pekerjaan Nomor : 620
    : 445 tertanggal 23 Desember 2005
  • Lampiran Formulir SPP-BT atau SPP-PK Daftar Rincian Penggunaan Anggaran Belanja tertanggal 23 Desember 2005 untuk pembayaran Termin III ; ---------------------------------
  • Berita Acara Pembayaran Nomor (tanpa nomor dan tanpa tanggal) mengenai pembayaran 100% sebesar Rp. 396.130.400,- ; ------------------------------------------------------------
  • Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ke I (Pertama) Nomor : 620
    Kencana yang menyatakan bahwa pekerjaan telah selesai 100 % ; ---------
  • Berita Acara Pernyataan Prestasi Pekerjaan Nomor : 620/530 tanggal 15 Desember 2005 yang dibuat oleh Panitia Pengawas Kegiatan dengan Prestasi Pekerjaan mencapai 100% ; -----------------------------------------------------------------------
  • Laporan Teknis/Progress Report Minggu ke : 8 tertanggal 15 Desember 2005 yang dibuat oleh CV.
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 20-01-2020 — Putus : 30-06-2020 — Upload : 02-07-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 41/Pdt/2020/PT MDN
Tanggal 30 Juni 2020 — Pembanding/Tergugat III : Badan Pertanahan Nasinal Kota Pematangsiantar
Terbanding/Penggugat : Jannes Sianipar
Turut Terbanding/Tergugat I : Parulian Simatupang
Turut Terbanding/Tergugat II : Mangido Manullang
51 — 36
  • dalam sistem peradilan di Indonesia yaitu bertugasdan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tatausaha negara;Halaman 17 dari 35 halaman Putusan Nomor 41/Pdt/2020/PT MDN Bahwa menurut hukum acara dan Yurisprudensi Mahkamah AgungRI adalah jika tuntutan (petitum) mengandung unsur sengketa tatausaha negara maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebutadalah Peradilan Tata Usaha Negara bukan wewenang PengadilanNegeri; Sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :620
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 24-03-2011 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3186 K/Pdt/2010
Tanggal 24 Maret 2011 — NIKOLAUS NAWA, dkk vs PAULINA NGULA DIWI, dkk
29 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No.620 K/Pdt/1999 tanggal 21 Desember 1999 yang menyatakan :Bila yang digugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan objek gugatanmenyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut, maka yangberwenang mengadili perkara tersebut adalah Pengadilan Tata Usaha Negara bukanPengadilan Negeri ;Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi Kupang yang telah mengambil alinpertimbangan hukum Pengadilan Negeri Bajawa telah keliru dan tidak cermat dalammeneliti tentang objek sengketa yang mana Majelis
Pengadilan PA WATAN SOPPENG Perdata Agama Perceraian
Register : 21-11-2011 — Putus : 08-08-2012 — Upload : 16-11-2012
Putusan PA WATAN SOPPENG Nomor 530 / Pdt.G / 2011 / PA Wsp
Tanggal 8 Agustus 2012 — Penggugat dan Tergugat
15 — 5
  • dan pasal 80 ayat(4) Kompilasi Hukum Islam tersebut, suami wajib memberikan nafkah kepada istrinyaditentukan sebatas kemampuan suami.Menimbang, bahwa kewajiban suami memberi nafkah kepada istri tidaklahgugur dengan lewatnya waktu, melainkan tetap menjadi hutang suami hingga nafkahtersebut telah dilunasi, sebagaimana pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Muhazzabjuz IT halaman 175 dan pendapat tersebut diambil alih majelis hakim menjadi pendapatmajelis sebagai berikut :Vo aiods 99 Lu anal wy bo 620
Pengadilan PN CALANG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 15-01-2008 — Putus : 28-05-2008 — Upload : 02-09-2013
Putusan PN CALANG Nomor 02/Pid.B/2008/PN.CAG
Tanggal 28 Mei 2008 — -Muhammad Syawalid, ST Bin Ilyas Ahmad
195 — 28
  • catatan rekanan yang membayar dan yang tidak membayar juga ditulisdibelakang kertas yang sudah disediakan olehPanitia;e Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima uang kutipan dari panitiae Bahwa uang yang terkumpul dari rekanan adalah sebesar Rp.121.000.000,(seratus duae Bahwa jumlah dokumen ~ yang digandakan sebanyak 1064e Bahwa Terdakwa menggandakan dokumen di Banda Aceh karena pada saatitu listrik di Calang belume Bahwa biaya penggandaan dokumen yang dicetak di Banda Aceh adalahsebesar Rp.112.558 620
Pengadilan PN BANDA ACEH Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 27-01-2017 — Putus : 31-10-2017 — Upload : 03-02-2017
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 7/Pdt.G/2016/PN Bna
Tanggal 31 Oktober 2017 — Dra. MUTIA A DJALIL Lawan: 1.Ir. TEUKU FIRDAUS 2.Dr. Ir. AHMAD SYUHADA 3.PT. BANK BUKOPIN CQ. KEPALA BANK BUKOPIN BANDA ACEH 4.TEUKU IRWANSYAH,SH.Sp.N/Notaris/PPAT 5.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. KEPALA BADAN PERTANA HAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA CQ. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN ACEH CQ. KEPALA BADAN PERTANAHAN KOTA BANDA ACEH
40 — 13
  • Firdaus, bukti surat tandaP9, foto copy Kwitansi Tanda terima No: 620/PF/0308 tanggal10 Maret 2008 dari Dra. Meutia A. Jalil uang sebanyak Rp. 60.000.000, (enam puluhjuta rupiah) yang ditandatangani oleh Ir. T. Firdaus, bukti surat tanda P15a tentangfoto copy Kwitansi Tanda terima No : 641/PF/0408 tanggal 10 April 2008 dari Dra.Meutia A.
Pengadilan PT BANJARMASIN Pidana Khusus
Register : 01-12-2014 — Putus : 12-01-2015 — Upload : 03-07-2019
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 19/PID.TPK/2014/PT BJM
Tanggal 12 Januari 2015 — Pembanding/Jaksa Penuntut : Syaiful Bahri, SH, MH
Terbanding/Terdakwa : TUGINO,ST.,MT BIN HADI WIHARJO
71 — 33
  • BJM31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.41.42.Berita acara serah terima barang pengadaan mobil PKPPK type II 1Unit No GSA/A.1/1.5/619/2009 tanggal 09 Desember 2009 ;Berita acara pembayaran No GSA/A.1/1.5/620/2009 tanggal 14Desember 2009 ;Surat perintah pencairan dana No. 00005/SPM/BU.GSA/2009 tanggal16 Desember 2009 ;Dokumen harga perkiraan sendiri pekerjaan pengadaan kendaraanPKPPK Type II 1 Unit Bandar Udara Gusti Sjamsir Alam Kotabarutahun 2009 (Fotocopy) ;Dokumen penawaran pekerjaan pengadaan kendaraan
Pengadilan PN SUMBER Perdata
Register : 25-09-2018 — Putus : 10-04-2019 — Upload : 29-04-2019
Putusan PN SUMBER Nomor 44/Pdt.G/2018/PN Sbr
Tanggal 10 April 2019 — Penggugat:
1.ISKAK
2.KARNITA
3.RASINI
4.SAYIDI
5.MINI
6.CASMI
Tergugat:
1.Sdri. KARINI
2.Sdri. MUNIRI
Turut Tergugat:
1.Pemerintah Kecamatan Jamblang Kabupaten Cirebon
2.Pemerintah Desa Bakung Lor Kecamatan Jamblang Kabupaten Ciebon
3.Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Cirebon
4.Sdr MAKSUM
90 — 11
  • Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimuatdalam Pasal 1 ayat 10 UU Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu :Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbuldalam bidang tata usaha negara antara orang atau badanghukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara,baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibatdikeluarkannyakeputusan tata usaha negara, termasuksengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.Bahwa sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah AgungNomor 620
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 01-03-2017 — Putus : 08-06-2017 — Upload : 19-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 168 K/TUN/2017
Tanggal 8 Juni 2017 — Dr. DARWIN DAHSYAT TJAKRADIDJAJA, DKK VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR., II. PT. SENTUL CITY, TBK;
190 — 135 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal tersebut sesuai dengan Putusan Nomor 620 K/Pdt/1999 tanggal 29 Desember 1999 yang berbunyi :Apabila yang digugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara danobyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabattersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalahperadilan Tata Usaha Negara bukan wewenang Pengadilan Negeri;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi tersebut MahkamahAgung berpendapat:Bahwa alasanalasan Para Pemohon Kasasi dapat