Ditemukan 11932 data
107 — 54
., dalam bukunya HukumPerjanjian, PT Intermas, Jakarta 2008, cetakan ke 22, halaman 45,disebutkan bahwa yang dimaksud wanprestasi adalah :Halaman 15 dari 35 Halaman Putusan Nomor : 336/PDT/2016/PT SMGApabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang diperjanjikannya,maka dikatakan ia melakukan wanprestasi, yang dapat berupa empatmacam :a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya:b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimanadijanjikan;c.
136 — 32
Bahwa menurut ketentuan pasal 1238 KUHPerdata menyatakan bahwa Siberutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuahakta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatan sendiri, ialah jikaini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnyawaktu yang ditentukan.
588 — 240
Oleh karena itu, negaraberkepentingan agar suatu perusahaan yang berutang tidak dengan mudahbegitu saja dapat dinyatakan pailit.Bukan hanya negara yang berkepentingan terhadap eksistensi danberkembangnya perusahaanperusahaan, tetapi juga masyarakat luas.Perusahaanperusahaan memberikan kesempatan kerja kepada kepadamasyarakat. Sudah tentu kepailitan sebuah perusahaan mengakibatkanterjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap para buruh danpegawai perusahaan tersebut.
146 — 83 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tahun 1960, juga berwenang mengeluarkan suratsurat paksaapabila ternyata yang berutang tanpa alasan yang sah tidak mau memenuhipanggilan yang berulangulang seperti yang terjadi dalam perkara ini".23 Berdasarkan ketentuan Yurisprudensi di atas, Mahkamah Agung tidak membenarkanadanya campur tangan peradilan untuk menilai Surat Paksa yang dilakukan olehPUPN.
Terbanding/Penggugat : ISTIKOMAH
75 — 48
Teguh Sutanto in casu Suami PENGGUGAT adalah nasabahTERGUGAT dimana TERGUGAT memberikan 2 (dua) fasilitaspembiayaan yang digunakan oleh Teguh Sutanto in casu SuamiPENGGUGAT untuk pembelian rumah dan pembelian barang (renovasi)dan Teguh Sutanto in casu suami PENGGUGAT berjanji danmengikatkan diri untuk menerima pembiayaan tersebut dan karenanyatelah berutang kepada TERGUGAT dengan perincian sebagai berikut: Fasilitas 1 untuk pembelian Rumah (AKAD AL MURABAHAHNOMOR 13):Harga Beli Rp.430.000.000,00Margin
YOHENES LEDO
Tergugat:
YOHANES KIA LEREK
71 — 22
(seratus lima juta rupiah);Bahwa untuk membeli bidang tanah milik Tergugat, Penggugatberhutang di Koperasi sebesar Rp. 150.000.000 dengan bunga 2 %perbulan selama 48 bulan adalah kerugian immateril yang dialamiPenggugat karena tujuan dari Pengugat berutang di Koperasiadalah untuk membeli bidang tanah sebagai investasi dimasa yangakan datang;Halaman 5 dari Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PN Lbt19.
Terbanding/Tergugat I : PT. BPR UNIVERSAL KALBAR
Terbanding/Tergugat II : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Pontianak
150 — 74
Menurut ketentuanPasal 6 Undangundang Hak Tanggungan tersebut dinyatakan:Apabila debitur wanprestasi (cidera janji), maka pemegang haktanggungan mempunyai hak untuk menjual obyek hak tanggungan ataskekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasanpiutangnya dari hasil penjualan tersebut.Menurut pendapat dari Prof.R.Subekti, dalam bukunya HukumPerjanjian, PT.Intermas, Jakarta 2008, cetakan ke 22, halaman 45,disebutkan bahwa yang dimaksud wanprestasi adalah:Apabila si berutang (debitur
125 — 75
Bahwa berdasarkan faktafakta yang telah diuraikan diatas membuktikandengan jelas dan terang benderang bahwa TERGUGAT telah melakukanperbuatan Wanprestasi atau Ingkar Janji sebagaimana dimaksud dalamKetentuan Pasal 1238 KUHPerdata karena tidak memenuhi kewajibansebagaimana diperjanjikan dalam Pasal 13 Akta Perjanjian Sewa MenyewaNomor 40;Pasal 1238 KUHPdt:Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengansebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannyasendiri
, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalaidengan lewaitnya waktu yang ditentukan ; E.
23 — 14
Bahwa tidak benar jika Tergugat Rekonvensi selalumenghindar dari kewajiban hutang, yang benar adalah penggugatRekonvensi mengambil uang di bank (berutang) tanpa sepengetahuan danpersetujuan Tergugat Rekonvensi, dan sampai permohonan perceraian inidiajukan Pemohon/Tergugat Rekonvensi tidak pernah mengetahui utangapa yang dimaksud oleh Penggugat Rekonvensi, berapa nilainya sertadimana dia berutang karena hal tersebut Penggugat Rekonvensi tidakpernah dibicarakan dengan Tergugat Rekonvensi, dan tidak
AZWAR HAMID
Terdakwa:
DARMAN BIN ADANG
189 — 115
Setelah dirasakan penis kemaluan terdakwaDARMAN Bin ADANG masuk dalam lubang vagina kemaluan Sdr.i.RAHMAYATI Binti SUKMAN, kemudian secara berutang ulang terdakwaDARMAN Bin ADANG menggerak gerakan tubuhnya dengan menaik turunkanpantatnya secara berulang ulang. Disasat terdakwa DARMAN Bin ADANGmenaik turunkan mantatnya, Sdr.i. RAHMAYATI Binti SUKMAN berusahaberontak dan menolak dengan menendang terdakwa DARMAN Bin ADANG,namun Sdr.i.
RAHMAYATI Binti SUKMAN sebatas lutut, lalu terdakwaDARMAN Bin ADANG pun secara berutang ulang menciumi dan menjilatilubang vagina kemaluan Sdr.i. RAHMAYATI Binti SUKMAN serta memasukanjari tengahnya kedalalam lubang Vagina kemaluan Sdr.i. RAHMAYATI BintiSUKMAN, sehingga Sdr.i. RAHMAYATI Binti SUKMAN merasakan lubangvagina kemaluannya terasa sakit. Disaat terdakwa DARMAN Bin ADANG sedangmemasukan jari tengahnya kedalalam lubang Vagina kemaluan Sdr.i.PAHMAYATI Binti SUKMAN, kemudian Sdr.i.
49 — 19
., dalam bukunya HukumPerjanjian, PT Intermasa, Jakarta, 2008, cetakan ke 22, halaman 45, yangmenyebutkan bahwa yang dimaksud Wanprestasi adalah:Apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang diperjanjikannya,maka dikatakan ia melakukan wanprestasi. la alpa atau lalai atau ingkarBahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan pada Pasal 6 UndangUndangNo.4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan (selanjutnya disebut sebagaiUU HT), ditegaskan bahwa:"Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertamamempunyai
R.Subekti, S.H., dalam bukunya Hukum Perjanjian, PT Intermasa, Jakarta, 2008,cetakan ke 22, halaman 45, yang menyebutkan bahwa yang dimaksudWanprestasi adalah :Apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang diperjanjikannya, makadikatakan ia melakukan wanprestasi. la alpa atau lalai atau ingkarBahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan pada Pasal 6 UndangUndang No.4Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan (selanjutnya disebut sebagai UU HT),ditegaskan bahwa:Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak
110 — 76
pemegangsaham utama Turut Tergugatl yang menguasai 99,80 % saham di TurutTergugat kemudian mengikatkan dirinya kepada Pengugat sebagaipenanggung bagi Turut Tergugat , yaitu sebagai penjamin perusahaan(corporate guarantee) dengan menandatangani Perjanjian JaminanvideBukti P1.Ketentuan Pasal 1820 Kitab UndangUndang Hukum Perdata(KUHPerdata) (Bukti P5) menyatakan :Penanggungan adalah suatu perfanjian dengan mana seorang pihakketiga, guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untukmemenuhi perikatan si berutang
(Bukti P31a s/d c)sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1238 KUHPerdata vide BuktiP5 yang menyatakan :Si berutang adalah lalai apabila ia dengan surat perintah ataudengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demiperikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahvwa si berutangharus dianggap lalai dengan lewetnya waktu yang ditentukan.
Terbanding/Penggugat : HARLAN HUTABARAT Diwakili Oleh : Andrison , SH
Turut Terbanding/Tergugat II : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU
61 — 33
Pertama untukmelakukan penjualan dan memperhitungkannya dengan seluruh atausisa Hutang Pembiayaan yang masih ada, dan/atau, dSt....Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada butir 15 gugatannya, sebabPenggugat mengakui mempunyai tunggakan untuk angsuran ke17 sampalke20 adalah dengan jelas membuktikan Penggugat telah melakukanperbuatan lalai/wanprestasi dan/atau melanggar kesepakatankesepakatanyang tertuang dan/atau diatur dalam Perjanjian, hal mana didasarkan Pasal1238 KUHPerdata yang menyatakan :Si Berutang
adalah lalai apabila ia dengan surat perintah atau dengansebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendirialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai denganlewatnya waktu yang ditentukanHalaman 53 dari 33 halaman Putusan Nomor 181/PDT/2019/PT.PBR16.17.18.dan diperkuat dengan pendapat hukum sebagaimana dikemukakan oleh MunirFuadi, S.H., M.H., L.L.M, dalam buku yang berjudul Hukum Kontrak (DariSudut Pandang Hukum Bisnis) pada halaman 88 disebutkan
MERIAH NINGSIH
Tergugat:
1.DIREKTUR PT BANK PERKREDITAN RAKYAT TRIHASTA PRASODJO
2.KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNL SURAKARTA
3.KEPALA KANTOR OTORITAS JASA KEUANGAN NEGARA
4.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARANGANYAR
5.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUKOHARJO
38 — 12
Tidakdipenuhinya kewajiban oleh debitur disebabkan oleh dua kemungkinan alasan,yaitu: karena kesalahan debitur, baik dengan sengaja tidak dipenuhi kewajibanmaupun karena kelalaian dan karena keadaan memaksa (overmacht atau forcemajeure);Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1238 KUHPerdata yangmenyatakan bahwa , Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintahatau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demiperikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa
si berutang harusdianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.
79 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dengan demikian, Pemohon Kasasi tidakmenggunakan uang setoran pajak, melainkan sebaliknya, TermohonKasasilah yang berutang kepada Pemohon Kasasi akibat setoranpajak tersebut;Pemohon Kasasi membuat Surat Pernyataan dalam keadaan tidakbebas;Fakta ini sebagaimana dalil dalam gugatan Pemohon Kasasi yang tidakdibantah oleh Termohon Kasasi dan pengakuan saksi Agus Mardionoserta bukti Termohon Kasasi 1.24.3, sebagai berikut :Halaman 33 dari 72 Put. Nomor 500 K/Padt.SusPHI/201736.37.38.
Nomor 500 K/Padt.SusPHI/2017uang setoran pajak, melainkan sebaliknya,Termohon Kasasilah yang berutang kepadaPemohon Kasasi akibat setoran pajak yangmenggunakan uang Pemohon Kasasi tersebut;e. Berdasarkan bukti dan alasan tersebut di atas,jelas dan terang Pemohon Kasasi telahmenyetorkan uang pajak dan mengembalikansisa uang pajak.
89 — 42
Patotori) yang timbulselama dirawat berkisar 1 Milyar rupiah lebih uang mana sebagianbesarnya Penggugat rekonvensi dapatkan dari berutang kepada pihakketiga. Penggugat rekonvensi kini masih berutang Rp.750.000.000,00(tujuh ratus limapuluh juta rupiah).
Terbanding/Tergugat I : PT.bank mandiri (persero) Tbk, cabang pematang siantar
Terbanding/Tergugat II : KPKNL Padang Sidimpuan
Terbanding/Tergugat III : Lasti Romauli Silaban
Terbanding/Turut Tergugat : Badan Pertanahan Nasional Tarutung
130 — 121
Pasal 20 ayat (1) adapun persyaratan yang diharuskanHalaman 8 dari 67 halaman Perkara Nomor 449/Pdt/2021/PT Mdn23.24.25.26.untuk penjualan objek hak tanggungan dapat dilakukan Apabila debiturcidera janji dan untuk menyatakan Penggugat telah lalai/wanprestasi/ciderajanji sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdata Si berutangadalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah aktasejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika inimenetapkan, bahwa si berutang
Bahwa atas adanya tindakan Tergugat II yang telah melakukanpelelangan/penjualan objek hak tanggungan atas permintaan Tergugat Iltanpa didahului dengan adanya surat peringatan (SP) , Il dan Ill dan suratpernyataan wanprestasi kepada Penggugat telah melanggar ketentuanperaturan perundangundangan Pasal 1238 KUHPerdata S/ berutangadalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah aktasejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika inimenetapkan, bahwa si berutang
1263 — 562
Halaman 16 Putusan No.08/Pdt.Sus.GLL/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst10.11.12.13.Lebih lanjut lagi, lembaga kepailitan yang diatur melalui UU Kepailitan danPKPU merupakan perwujudan dari Pasal 1131 Kitab UndangUndangHukum Perdata ("KUH Perdata") yang menentukan sebagai berikut:"Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupunyang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baruakan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segalaperikatan perseorangan."
Halaman 48 Putusan No.08/Pdt.Sus.GLL/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst60.61.62.63.64.Lebih lanjut lagi, lembaga kepailitan yang diatur melalui UU Kepailitan danPKPU merupakan perwujudan dari Pasal 1131 Kitab UndangUndangHukum Perdata ("KUH Perdata") yang menentukan sebagai berikut:"Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupunyang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baruakan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segalaperikatan perseorangan."
ERWIN JOSEPH C ORTIZ
Tergugat:
IBAR BRAHMANTYO
29 — 20
point 2, 3, 4, dan 5;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangakanpetitum gugatan Penggugat point 6, yang menuntut agar Tergugat dihukum untukmembayar ganti rugi materil dan immaterial kepada Penggugat secara tunai dansekaligus, menurut pendapat Majelis Hakim tuntutan Materiil tersebut berdasarkanhukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata yang menyatakan bahwaPenggantian biaya, rugi dan bunga karena tak terpenuhinya suatu perikatan, barulahmulai diwajibkan, apabila si berutang
56 — 21
permohonan sita jaminantersebut tidak dapat dikabulkan;Dalam RekonpensiMenimbang, bahwa maksud gugatan rekonpensi PenggugatRekonpensi adalah sebagaimana diuraikan di atas;Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi telah berhutangkepada Nunuk Rias Irma sebanyak Rp. 100.000.000, (Seratus JutaRupiah) untuk menambahi usaha bengkel ;Menimbang, bahwa terhadap rekonpensi tersebut, TergugatRekonpensi menyatakan tidak mengetahui adanya hutang tersebut,dan tidak pernah memberikan izin kepada Penggugat Rekonpensiuntuk berutang