Ditemukan 11932 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 27-09-2016 — Upload : 16-01-2017
Putusan PT SEMARANG Nomor 336/Pdt/2016/PT SMG
Tanggal 27 September 2016 — JUMAHERI melawan 1. PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk. Pusat di Jakarta, cq. PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk, Mitra Usaha Rakyat (MUR) Cabang Temanggung dll
10754
  • ., dalam bukunya HukumPerjanjian, PT Intermas, Jakarta 2008, cetakan ke 22, halaman 45,disebutkan bahwa yang dimaksud wanprestasi adalah :Halaman 15 dari 35 Halaman Putusan Nomor : 336/PDT/2016/PT SMGApabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang diperjanjikannya,maka dikatakan ia melakukan wanprestasi, yang dapat berupa empatmacam :a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya:b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimanadijanjikan;c.
Register : 25-07-2017 — Putus : 04-12-2017 — Upload : 27-01-2018
Putusan PN GIANYAR Nomor 120/Pdt.G/2017/PN Gin
Tanggal 4 Desember 2017 — Penggugat : 1.I Made Ramia 2.I Ketut Asta 3.I Wayan Suka Tergugat : 1.I Wayan Ruruh 2.I Ketut Awan Sianta
13632
  • Bahwa menurut ketentuan pasal 1238 KUHPerdata menyatakan bahwa Siberutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuahakta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatan sendiri, ialah jikaini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnyawaktu yang ditentukan.
Register : 09-10-2014 — Putus : 17-11-2014 — Upload : 12-12-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 36/PDT.SUS-PAILIT/2014/PN.NIAGA.JKT.PST
Tanggal 17 Nopember 2014 — ECOM AGROINDUSTRIAL CORP. LTD., CS >< PT. GOLDEN TATEX INDONESIA
588240
  • Oleh karena itu, negaraberkepentingan agar suatu perusahaan yang berutang tidak dengan mudahbegitu saja dapat dinyatakan pailit.Bukan hanya negara yang berkepentingan terhadap eksistensi danberkembangnya perusahaanperusahaan, tetapi juga masyarakat luas.Perusahaanperusahaan memberikan kesempatan kerja kepada kepadamasyarakat. Sudah tentu kepailitan sebuah perusahaan mengakibatkanterjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap para buruh danpegawai perusahaan tersebut.
Putus : 05-03-2012 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 356 K/TUN/2009
Tanggal 5 Maret 2012 — KETUA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA (PUPN) CABANG DKI JAKARTA VS PT. SUPRAWIRA FINANCE
14683 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tahun 1960, juga berwenang mengeluarkan suratsurat paksaapabila ternyata yang berutang tanpa alasan yang sah tidak mau memenuhipanggilan yang berulangulang seperti yang terjadi dalam perkara ini".23 Berdasarkan ketentuan Yurisprudensi di atas, Mahkamah Agung tidak membenarkanadanya campur tangan peradilan untuk menilai Surat Paksa yang dilakukan olehPUPN.
Register : 03-09-2019 — Putus : 22-10-2019 — Upload : 30-10-2019
Putusan PT SEMARANG Nomor 481/PDT/2019/PT SMG
Tanggal 22 Oktober 2019 — Pembanding/Tergugat : PT Bank Syariah Mandiri Jakarta Pusat Cq PT Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Brebes Diwakili Oleh : PT Bank Syariah Mandiri Jakarta Pusat Cq PT Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Brebes
Terbanding/Penggugat : ISTIKOMAH
7548
  • Teguh Sutanto in casu Suami PENGGUGAT adalah nasabahTERGUGAT dimana TERGUGAT memberikan 2 (dua) fasilitaspembiayaan yang digunakan oleh Teguh Sutanto in casu SuamiPENGGUGAT untuk pembelian rumah dan pembelian barang (renovasi)dan Teguh Sutanto in casu suami PENGGUGAT berjanji danmengikatkan diri untuk menerima pembiayaan tersebut dan karenanyatelah berutang kepada TERGUGAT dengan perincian sebagai berikut: Fasilitas 1 untuk pembelian Rumah (AKAD AL MURABAHAHNOMOR 13):Harga Beli Rp.430.000.000,00Margin
Register : 07-05-2019 — Putus : 19-06-2019 — Upload : 24-06-2019
Putusan PN LEMBATA Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PN Lbt
Tanggal 19 Juni 2019 — Penggugat:
YOHENES LEDO
Tergugat:
YOHANES KIA LEREK
7122
  • (seratus lima juta rupiah);Bahwa untuk membeli bidang tanah milik Tergugat, Penggugatberhutang di Koperasi sebesar Rp. 150.000.000 dengan bunga 2 %perbulan selama 48 bulan adalah kerugian immateril yang dialamiPenggugat karena tujuan dari Pengugat berutang di Koperasiadalah untuk membeli bidang tanah sebagai investasi dimasa yangakan datang;Halaman 5 dari Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PN Lbt19.
Register : 15-12-2020 — Putus : 29-12-2020 — Upload : 29-12-2020
Putusan PT PONTIANAK Nomor 109/PDT/2020/PT PTK
Tanggal 29 Desember 2020 — Pembanding/Penggugat : VICTORIUS FIILUS AGUSTINUS Diwakili Oleh : EFFENDY Y., SH
Terbanding/Tergugat I : PT. BPR UNIVERSAL KALBAR
Terbanding/Tergugat II : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Pontianak
15074
  • Menurut ketentuanPasal 6 Undangundang Hak Tanggungan tersebut dinyatakan:Apabila debitur wanprestasi (cidera janji), maka pemegang haktanggungan mempunyai hak untuk menjual obyek hak tanggungan ataskekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasanpiutangnya dari hasil penjualan tersebut.Menurut pendapat dari Prof.R.Subekti, dalam bukunya HukumPerjanjian, PT.Intermas, Jakarta 2008, cetakan ke 22, halaman 45,disebutkan bahwa yang dimaksud wanprestasi adalah:Apabila si berutang (debitur
Putus : 14-01-2020 — Upload : 22-10-2020
Putusan PN CIBINONG Nomor 129/Pdt.G/2019/PN.Cbi
Tanggal 14 Januari 2020 — * Perdata - Ny VONNY ISKANDAR X TENDY IRIANTO, SE
12575
  • Bahwa berdasarkan faktafakta yang telah diuraikan diatas membuktikandengan jelas dan terang benderang bahwa TERGUGAT telah melakukanperbuatan Wanprestasi atau Ingkar Janji sebagaimana dimaksud dalamKetentuan Pasal 1238 KUHPerdata karena tidak memenuhi kewajibansebagaimana diperjanjikan dalam Pasal 13 Akta Perjanjian Sewa MenyewaNomor 40;Pasal 1238 KUHPdt:Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengansebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannyasendiri
    , ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalaidengan lewaitnya waktu yang ditentukan ; E.
Register : 09-03-2020 — Putus : 15-06-2020 — Upload : 15-06-2020
Putusan PA TOLITOLI Nomor 121/Pdt.G/2020/PA.Tli
Tanggal 15 Juni 2020 — Penggugat melawan Tergugat
2314
  • Bahwa tidak benar jika Tergugat Rekonvensi selalumenghindar dari kewajiban hutang, yang benar adalah penggugatRekonvensi mengambil uang di bank (berutang) tanpa sepengetahuan danpersetujuan Tergugat Rekonvensi, dan sampai permohonan perceraian inidiajukan Pemohon/Tergugat Rekonvensi tidak pernah mengetahui utangapa yang dimaksud oleh Penggugat Rekonvensi, berapa nilainya sertadimana dia berutang karena hal tersebut Penggugat Rekonvensi tidakpernah dibicarakan dengan Tergugat Rekonvensi, dan tidak
Register : 07-09-2016 — Putus : 19-10-2016 — Upload : 07-11-2018
Putusan PN PUWAKARTA Nomor 210/Pid.Sus/2016/PN PWK
Tanggal 19 Oktober 2016 — Penuntut Umum:
AZWAR HAMID
Terdakwa:
DARMAN BIN ADANG
189115
  • Setelah dirasakan penis kemaluan terdakwaDARMAN Bin ADANG masuk dalam lubang vagina kemaluan Sdr.i.RAHMAYATI Binti SUKMAN, kemudian secara berutang ulang terdakwaDARMAN Bin ADANG menggerak gerakan tubuhnya dengan menaik turunkanpantatnya secara berulang ulang. Disasat terdakwa DARMAN Bin ADANGmenaik turunkan mantatnya, Sdr.i. RAHMAYATI Binti SUKMAN berusahaberontak dan menolak dengan menendang terdakwa DARMAN Bin ADANG,namun Sdr.i.
    RAHMAYATI Binti SUKMAN sebatas lutut, lalu terdakwaDARMAN Bin ADANG pun secara berutang ulang menciumi dan menjilatilubang vagina kemaluan Sdr.i. RAHMAYATI Binti SUKMAN serta memasukanjari tengahnya kedalalam lubang Vagina kemaluan Sdr.i. RAHMAYATI BintiSUKMAN, sehingga Sdr.i. RAHMAYATI Binti SUKMAN merasakan lubangvagina kemaluannya terasa sakit. Disaat terdakwa DARMAN Bin ADANG sedangmemasukan jari tengahnya kedalalam lubang Vagina kemaluan Sdr.i.PAHMAYATI Binti SUKMAN, kemudian Sdr.i.
Register : 07-11-2018 — Putus : 29-01-2019 — Upload : 01-02-2019
Putusan PT MEDAN Nomor 407/PDT/2018/PT MDN
Tanggal 29 Januari 2019 — KAMARUDDIN SINAGA VS PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)
4919
  • ., dalam bukunya HukumPerjanjian, PT Intermasa, Jakarta, 2008, cetakan ke 22, halaman 45, yangmenyebutkan bahwa yang dimaksud Wanprestasi adalah:Apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang diperjanjikannya,maka dikatakan ia melakukan wanprestasi. la alpa atau lalai atau ingkarBahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan pada Pasal 6 UndangUndangNo.4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan (selanjutnya disebut sebagaiUU HT), ditegaskan bahwa:"Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertamamempunyai
    R.Subekti, S.H., dalam bukunya Hukum Perjanjian, PT Intermasa, Jakarta, 2008,cetakan ke 22, halaman 45, yang menyebutkan bahwa yang dimaksudWanprestasi adalah :Apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang diperjanjikannya, makadikatakan ia melakukan wanprestasi. la alpa atau lalai atau ingkarBahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan pada Pasal 6 UndangUndang No.4Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan (selanjutnya disebut sebagai UU HT),ditegaskan bahwa:Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak
Register : 21-11-2016 — Putus : 06-03-2017 — Upload : 07-03-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 711/PDT/2016/PT.DKI
Tanggal 6 Maret 2017 — PT.CIPTA KRIDATAMA >< PT. ARTHA SUMATERA ENERGI CS
11076
  • pemegangsaham utama Turut Tergugatl yang menguasai 99,80 % saham di TurutTergugat kemudian mengikatkan dirinya kepada Pengugat sebagaipenanggung bagi Turut Tergugat , yaitu sebagai penjamin perusahaan(corporate guarantee) dengan menandatangani Perjanjian JaminanvideBukti P1.Ketentuan Pasal 1820 Kitab UndangUndang Hukum Perdata(KUHPerdata) (Bukti P5) menyatakan :Penanggungan adalah suatu perfanjian dengan mana seorang pihakketiga, guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untukmemenuhi perikatan si berutang
    (Bukti P31a s/d c)sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1238 KUHPerdata vide BuktiP5 yang menyatakan :Si berutang adalah lalai apabila ia dengan surat perintah ataudengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demiperikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahvwa si berutangharus dianggap lalai dengan lewetnya waktu yang ditentukan.
Register : 04-09-2019 — Putus : 03-10-2019 — Upload : 03-10-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 181/PDT/2019/PT PBR
Tanggal 3 Oktober 2019 — Pembanding/Tergugat I : ALIK Diwakili Oleh : HARYONO, SH
Terbanding/Penggugat : HARLAN HUTABARAT Diwakili Oleh : Andrison , SH
Turut Terbanding/Tergugat II : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU
6133
  • Pertama untukmelakukan penjualan dan memperhitungkannya dengan seluruh atausisa Hutang Pembiayaan yang masih ada, dan/atau, dSt....Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada butir 15 gugatannya, sebabPenggugat mengakui mempunyai tunggakan untuk angsuran ke17 sampalke20 adalah dengan jelas membuktikan Penggugat telah melakukanperbuatan lalai/wanprestasi dan/atau melanggar kesepakatankesepakatanyang tertuang dan/atau diatur dalam Perjanjian, hal mana didasarkan Pasal1238 KUHPerdata yang menyatakan :Si Berutang
    adalah lalai apabila ia dengan surat perintah atau dengansebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendirialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai denganlewatnya waktu yang ditentukanHalaman 53 dari 33 halaman Putusan Nomor 181/PDT/2019/PT.PBR16.17.18.dan diperkuat dengan pendapat hukum sebagaimana dikemukakan oleh MunirFuadi, S.H., M.H., L.L.M, dalam buku yang berjudul Hukum Kontrak (DariSudut Pandang Hukum Bisnis) pada halaman 88 disebutkan
Register : 28-08-2018 — Putus : 13-03-2019 — Upload : 05-04-2019
Putusan PN SURAKARTA Nomor 199/Pdt.G/2018/PN Skt
Tanggal 13 Maret 2019 — Penggugat:
MERIAH NINGSIH
Tergugat:
1.DIREKTUR PT BANK PERKREDITAN RAKYAT TRIHASTA PRASODJO
2.KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNL SURAKARTA
3.KEPALA KANTOR OTORITAS JASA KEUANGAN NEGARA
4.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARANGANYAR
5.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUKOHARJO
3812
  • Tidakdipenuhinya kewajiban oleh debitur disebabkan oleh dua kemungkinan alasan,yaitu: karena kesalahan debitur, baik dengan sengaja tidak dipenuhi kewajibanmaupun karena kelalaian dan karena keadaan memaksa (overmacht atau forcemajeure);Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1238 KUHPerdata yangmenyatakan bahwa , Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintahatau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demiperikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa
    si berutang harusdianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.
Putus : 31-05-2017 — Upload : 18-01-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 500 K/Pdt.Sus-PHI/2017
Tanggal 31 Mei 2017 — RADEN EDIYANA DEVITA, A.Md VS ASURANSI JIWA BERSAMA BUMIPUTERA 1912
7956 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dengan demikian, Pemohon Kasasi tidakmenggunakan uang setoran pajak, melainkan sebaliknya, TermohonKasasilah yang berutang kepada Pemohon Kasasi akibat setoranpajak tersebut;Pemohon Kasasi membuat Surat Pernyataan dalam keadaan tidakbebas;Fakta ini sebagaimana dalil dalam gugatan Pemohon Kasasi yang tidakdibantah oleh Termohon Kasasi dan pengakuan saksi Agus Mardionoserta bukti Termohon Kasasi 1.24.3, sebagai berikut :Halaman 33 dari 72 Put. Nomor 500 K/Padt.SusPHI/201736.37.38.
    Nomor 500 K/Padt.SusPHI/2017uang setoran pajak, melainkan sebaliknya,Termohon Kasasilah yang berutang kepadaPemohon Kasasi akibat setoran pajak yangmenggunakan uang Pemohon Kasasi tersebut;e. Berdasarkan bukti dan alasan tersebut di atas,jelas dan terang Pemohon Kasasi telahmenyetorkan uang pajak dan mengembalikansisa uang pajak.
Register : 23-10-2017 — Putus : 08-01-2019 — Upload : 22-01-2019
Putusan PA WATAN SOPPENG Nomor 0544/Pdt.G/2017/PA.Wsp
Tanggal 8 Januari 2019 — Penggugat melawan Tergugat
8942
  • Patotori) yang timbulselama dirawat berkisar 1 Milyar rupiah lebih uang mana sebagianbesarnya Penggugat rekonvensi dapatkan dari berutang kepada pihakketiga. Penggugat rekonvensi kini masih berutang Rp.750.000.000,00(tujuh ratus limapuluh juta rupiah).
Register : 14-10-2021 — Putus : 30-12-2021 — Upload : 06-01-2022
Putusan PT MEDAN Nomor 449/Pdt/2021/PT MDN
Tanggal 30 Desember 2021 — Pembanding/Penggugat : CERMANTO SILABAN
Terbanding/Tergugat I : PT.bank mandiri (persero) Tbk, cabang pematang siantar
Terbanding/Tergugat II : KPKNL Padang Sidimpuan
Terbanding/Tergugat III : Lasti Romauli Silaban
Terbanding/Turut Tergugat : Badan Pertanahan Nasional Tarutung
130121
  • Pasal 20 ayat (1) adapun persyaratan yang diharuskanHalaman 8 dari 67 halaman Perkara Nomor 449/Pdt/2021/PT Mdn23.24.25.26.untuk penjualan objek hak tanggungan dapat dilakukan Apabila debiturcidera janji dan untuk menyatakan Penggugat telah lalai/wanprestasi/ciderajanji sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdata Si berutangadalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah aktasejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika inimenetapkan, bahwa si berutang
    Bahwa atas adanya tindakan Tergugat II yang telah melakukanpelelangan/penjualan objek hak tanggungan atas permintaan Tergugat Iltanpa didahului dengan adanya surat peringatan (SP) , Il dan Ill dan suratpernyataan wanprestasi kepada Penggugat telah melanggar ketentuanperaturan perundangundangan Pasal 1238 KUHPerdata S/ berutangadalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah aktasejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika inimenetapkan, bahwa si berutang
Register : 21-02-2019 — Putus : 16-05-2019 — Upload : 11-07-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 8/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst
Tanggal 16 Mei 2019 — TIM KURATOR PT SINARLESTARI ULTRINDO >< PT. BANK HSBC INDONESIA ; HALIM WIJAYA
1263562
  • Halaman 16 Putusan No.08/Pdt.Sus.GLL/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst10.11.12.13.Lebih lanjut lagi, lembaga kepailitan yang diatur melalui UU Kepailitan danPKPU merupakan perwujudan dari Pasal 1131 Kitab UndangUndangHukum Perdata ("KUH Perdata") yang menentukan sebagai berikut:"Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupunyang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baruakan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segalaperikatan perseorangan."
    Halaman 48 Putusan No.08/Pdt.Sus.GLL/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst60.61.62.63.64.Lebih lanjut lagi, lembaga kepailitan yang diatur melalui UU Kepailitan danPKPU merupakan perwujudan dari Pasal 1131 Kitab UndangUndangHukum Perdata ("KUH Perdata") yang menentukan sebagai berikut:"Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupunyang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baruakan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segalaperikatan perseorangan."
Register : 05-07-2018 — Putus : 27-11-2018 — Upload : 30-11-2018
Putusan PN BITUNG Nomor 107/Pdt.G/2018/PN Bit
Tanggal 27 Nopember 2018 — Penggugat:
ERWIN JOSEPH C ORTIZ
Tergugat:
IBAR BRAHMANTYO
2920
  • point 2, 3, 4, dan 5;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangakanpetitum gugatan Penggugat point 6, yang menuntut agar Tergugat dihukum untukmembayar ganti rugi materil dan immaterial kepada Penggugat secara tunai dansekaligus, menurut pendapat Majelis Hakim tuntutan Materiil tersebut berdasarkanhukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata yang menyatakan bahwaPenggantian biaya, rugi dan bunga karena tak terpenuhinya suatu perikatan, barulahmulai diwajibkan, apabila si berutang
Register : 02-04-2018 — Putus : 26-11-2018 — Upload : 04-12-2018
Putusan PA LAMONGAN Nomor 0767/Pdt.G/2018/PA.Lmg
Tanggal 26 Nopember 2018 — Penggugat melawan Tergugat
5621
  • permohonan sita jaminantersebut tidak dapat dikabulkan;Dalam RekonpensiMenimbang, bahwa maksud gugatan rekonpensi PenggugatRekonpensi adalah sebagaimana diuraikan di atas;Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi telah berhutangkepada Nunuk Rias Irma sebanyak Rp. 100.000.000, (Seratus JutaRupiah) untuk menambahi usaha bengkel ;Menimbang, bahwa terhadap rekonpensi tersebut, TergugatRekonpensi menyatakan tidak mengetahui adanya hutang tersebut,dan tidak pernah memberikan izin kepada Penggugat Rekonpensiuntuk berutang