peninggalan dari Pan Sari/Nengah Keluping/Sari Keluping (orang tua dari Tergugat);Bahwa dengan demikian Para Penggugat tidak memiliki hak atasobjek sengketa, tanah objek sengketa dan II telah bersertifikat yang terbitpada tahun 2001 atas nama orang tua Tergugat, dan selama ini dikuasaloleh Tergugat tanpa ada keberatan dari siapapun;Bahwa sesuai ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan PemerintahNomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, maka Para Penggugattidak dapat lagi menuntut haknya setelah lewat

waktu 5 tahun sejakditerbitkan sertifikat yang dimaksud;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyataputusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Denpasar yang menguatkan putusanPengadilan Negeri Singaraja dalam perkara ini tidak bertentangan denganhukum dan/atau undangundang, maka permohonan kasasi yang diajukan olehPara Pemohon Kasasi: 1.

serta peraturan perundangundangan lainnya yang berkenaan dengan perkara 1ni;MENGADILI 1 Menyatakan Terdakwa A HAI telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PenyalahgunaanNarkotika golongan I bagi diri sendiri ;2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itudengan pidana penjara selama 6 (enam)3 Menetapkan hukuman penjara tersebut tidak perlu Terdakwa jalankankecuali kalau di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakimkarena Terdakwa sebelum lewat

waktu percobaan selama 1 (satu)tahun berakhir melakukan perbuatan yang dapatdihukum;Putusan perkara pidana No: 13/Pid.B/2011/PN.TBK. halaman 9 dari 10 halaman.104 Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,(lima ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim PengadilanNegeri Tanjung Balai Karimun pada Hari SELASA, tanggal 08 MARET 2011 olehKami, SUWARNO, SH., MH.

tersebut.Bahwa atas pengajuan memori banding yang diajukan olehpenggugat/ pembanding pada tanggal 10 september 2015 adalahsudah sangat terlambat (Daluarsa) tidak sesuai dengan tenggangwaktu menurut hukum secara perdata yang sudah ditentukan sejaktanggal penggugat/pembanding menyatakan banding waktu lamanyaharus mengajukan memori banding hanya satu bulan setelahmenyatakan banding akan tetapi ternyata penggugat/ pembandingHalaman 5 dari 9 Putusan Nomor 66/PDT/2015/PT PALmengajukan memori bandingnya telah lewat

waktu untuk itu mohonkepada bapak ketua pengadilan tinggi palu agar dapat menolakmemori banding dari penggugat/ pembanding MAUN TANGABALAINA untuk seluruhnya karena hanya meng ada ada tidak sesuaidengan pakta yang terjadi di persidangan..

Agustus 2009 yang ditandatanganioleh Camat Bontomarannu dan objek tanah tersebut telahterhisap masuk secara keseluruhan di dalam Sertifikattersebut yang diterbitkan Tergugat tanpa hak dan tidak seizindari Penggugat sehingga perbuatan Tergugat adalahperbuatan melawan hukum ;Bahwa Penggugat baru mengetahui kalau ternyata telahmenerbitkan Sertifikat tersebut dan mengakui berada di atastanah milik Penggugat yakni pada tanggal 19 Agustus 2009yang mana tenggang waktu untuk mengajukan Gugatan inibelum lewat

waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55UndangUndang Nomor 5 tahunBahwa sejak Penggugat mengetahui adanya sertifikatditerbitkan di atas objek tanah sengketa tersebut Penggugatberulang kali menemui Kepala Desa setempat denganmaksud mempertanyakan dengan dasar apakah?

Rukinem (bukti T.II.5).Semua bukti tersebut saling berkaitan dan berhubungan sehingga pada tanahobjek sengketa telah terjadi peralinan kepemilikan dari Ponidin kepada Ny.Hadirejo alias Rukinem;Bahwa Tergugat telah menguasai dengan iktikat baik objek sengketasejak tahun 1972 berdasarkan Sertifikat Hak Milik Tahun 1991 dan sesuai Pasal32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang PendaftaranTanah, dan setelah lewat waktu 5 (lima) tahun Penggugat tidak dapat menuntuthaknya, sehingga objek

Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawanhukum dalam mengajukan keberatan atas luasan tanah milik Tergugatkonvensi/Penggugat Rekonvensi karena telah lewat waktu;C. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebin dahulu walaupun adabantahan, banding atau kasasi;Dalam Konvensi dan Rekonvensi1. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untukmembayar seluruh biaya perkara;2.

. 04/Men/1994 tentang Hari Raya Keagamaan adalahjelas keliru dan tidak benar ;Oleh karena Hubungan Kerja antara para Penggugat asal/ sekarangTermohon Kasasi dengan Tergugat Asal/Pemohon Kasasi telah berakhirpada tanggal 31 Agustus 2006 sebelum memasuki Hari Raya termaksud;Pertimbangan hakim Majelis termaksud sangat jauh dari rasa keadilandan ketentuan hukum ;Karena gugatan yang diajukan oleh para Penggugat yang manaberdasarkan ketentuan Pasal 82 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004telah kadaluarsa / lewat

waktu dengan tegas dan jelas menentukanbahwa :" Gugatan oleh pekerja/buruh atas pemutusan hubungan kerjasebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 dan Pasal 171 UndangUndang nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dapat diajukanhanya dalam tenggang waktu 71 (satu) tahun sejak diterimanya atauHal. 7 dari 9 Hal.

apakah gugatankeberatan yang diajukan tersebut masih dalam tenggang waktu yang ditentukandalam pasal 5 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung No. 01 tahun 1999 sebagaiaturan dasarnya;Menimbang, Peraturan Daerah Kabupaten Madiun No. 4 tahun 2001 tanggal2 April 2001 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa yang dijadikan ObyekGugatan keberatan Hak Uji Materiil tersebut ditetapkan tanggal 2 April 2001,sedangkan gugatan diajukan pada tanggal 27 September 2001, dengan demikiangugatan tersebut masih belum lewat

waktu 180 (Seratus delapan puluh) hari sesuaipasal 5 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung No: 01 tahun 1999;Menimbang, akan dipertimbangkan dalildalil Para Penggugat yang padapokoknya menyatakan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Madiun No. 4 tahun2001 bertentangtan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi yaituKeputusan Menteri Dalam Negeri No: 64 tahun 1999;Hal. 9 dari 11 hal.

oleh Penuntuttersebut Kuasa Hukum Terdakwa mengajukan Kontra memoribanding dengan dalildalil nya sebagai berikut ;1.Bahwa putusan Majelis Hakim terhadap saya adalah sudah sangat adildan bijaksana berdasarkan faktafakta yang muncul dalam persidangan.Bahwa putusan tersebut saya menerimanya dengan pertimbanganselurun dokumen kaiml yang saya miliki semuamya terungkap, danmasa berlakunya dokumen tersebut seluruh nya belum mati atauPutusan Nomor : 9/Pid/2018/PT KPG halaman 7 dari 10 halamandaluarea atau lewat

waktu.

Telah lewat waktu 5 (lima) tahun tanpaada yang mengajukan gugutan kePengadilan mengenai data yangdibukukan. ;Ayat (3): Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf c dihapus apabila :a. Telah dicapai penyelesaian secara damaiantara pihakpihak yang bersengketa;ataub. Diperoleh putusan Pengadilan mengenaisengketa yang bersangkutan yang telahmemperoleh kekuatan hukum tetap;atau:c.

Tentang Gugatan Diajukan Lewat Waktu / Daluwarsa (ExceptioTemporis)1.Bahwa pengajuan gugatan telah lewat waktu sebagaimanadimaksud dalam pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986,sebab Penggugat baru tanggal 23 Pebruari 2021 mengajukangugatan setelah objek gugatan:a.

Dengan demikian Gugatan yang diajukan ParaPenggugat telah lewat waktu;2.

Eksepsi tentang Gugatan diajukan lewat waktu/daluwarsa (exceptiontemporis);Bahwa pada pokoknya pengajuan gugatan telah lewat waktu sebagaimanadimaksud dalam Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986, sebabPenggugat baru tanggal 23 Februari 2021 mengajukan gugatan sementaraobjek sengketa terbit pada tanggal 28 Juli 2010 dan objek sengketa Ilterbit pada tanggal 30 Juli 2010;Eksepsi tentang gugatan kabur, tidak jelas (obscuur libel);Bahwa pada pokoknya antara posita dan petitum gugatan tidak jelasbegitupula

waktu/daluwarsa haruslah puladinyatakan untuk tidak diterima;Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan EksepsiTergugat II Intervensi mengenai gugatan para Penggugat kabur, tidak jelas(obscuur libel) sebagai berikut :Menimbang, bahwa Pasal 56 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan :(1) Gugatan harus memuat :a.

Nomor: 170/G/2020/PTUNJkt.b. tanggal 22 Oktober 2019 apabila menggunakan hari kerja,hal ini sesuai dengan batas waktu yang ditetnukan dalam Objek Sengketa,dan menurut hukum batas waktu banding adminsitratif yang dilakukanPenggugat tidak dapat melebihi tanggal tersebut.Bahwa Penggugat dalam Gugatannya mendalilkan telah melakukanbanding adminsitrasi kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian(BAPEK) pada tanggal 28 Oktober 2019, dengan demikian upayaadministrasi tersebut tidak relevan lagi karena telah lewat

waktu, upaya tersebut jugatidak dapat dikatakan sebagai upaya administrasi sebagaimana diaturHalaman 18 dari 53 halaman Putusan Nomor: 170/G/2020/PTUNJkt.dalam Pasal 78 UU Administrasi Pemerintahan, dan sepatutnya daliltersebut dikesampingkan oleh Majelis Hakim.9.

waktu (daluarsa), sehingga sudah sepatutnyaMajelis Hakim PTUN Jakarta, yang memeriksa, mengadili, dan memutusperkara menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijkeverklaard).B.

PP 24/2011 maupun UU AdministrasiPemerintahan, dilihat dari jangka waktu pengajuan keberatan maupunHalaman 19 dari 53 halaman Putusan Nomor: 170/G/2020/PTUNJkt.banding admistratif sebagaimana telah dijelaskan pada huruf A di atas,adalah telah lewat waktu, sehingga Penggugat tidak dapat dikatakan telahmenempuh upaya administrastif apapun.Dengan demikian terhadap Penggugat dapat disimpulkan tidak menggunakanseluruh upaya administratif menurut hukum, sehingga seharusnya PTUN tidakdapat mengadili perkara

Bahwa apabila yang menjadi titik perhitungan waktu Penggugat adalahdiawali dengan surat penolakan BAPEK dalam menangani permasalahanPenggugat tertanggal 22 Juni 2020, maka seharusnya Surat PenolakanBAPEK kepada Penggugat tersebutlah yang dijadikan objek sengketa, bukanObjek Sengketa dalam perkara a quo yang telah jelas lewat waktu karenadiakui sendiri oleh Penggugat diterima pada tanggal 2 Oktober 2019.Dengan demikian, dengan ditariknya Objek Sengketa dan Menteri Komunikasidan Informatika sebagai

Putusan No. 7/G/2019/PTUN.Mtr> Pasal 1963 KUHPerdata :Seseorang yang dengan itikad baik memperoleh suatu barang takbergerak, suatu bunga, atau suatu piutang lain yang tidak harusdibayar atas tunjuk dengan suatu besit selama 20 (dua puluh)tahun, memperoleh hak milik atasnya dengan jalan lewat waktu;Seseorang yang dengan itikad baik menguasai sesuatu selama30 (tiga puluh) tahun memperoleh hak milik tanpa dapat dipaksauntuk menunjukkan alas haknya;> Menduduki tanah selama 20 (dua puluh) tahun tanpagangguan

Padapokok kaedah hukumnya adalah Seseorang yang dengan itikadbaik memperoleh suatu barang tak bergerak, suatu bunga, atausuatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk dengansuatu besit selama 20 (dua puluh) tahun, memperoleh hak milikatasnya dengan jalan lewat waktu;Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Ayat (1), Pasal 4Keputusan Presiden RI No 32 Tahun 1979, Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 5 Tahun 1973, Undangundang Dasar 1945 Pasal 33ayat (3), Yurisfrudensi RvJ atau HR maupun MA

Menyatakan bahwa Gugatan Penggugat telah lewat waktu/daluarsa;ll. DALAM POKOK PERKARA1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atausetidak tidaknya tidak dapat diterima;2. Menyatakan Hukum bahwa penerbitan Sertipikat HakPakai Nomor 35/ Labuhan Lombok Gambar Situasi Nomor 2061/1997tanggal 18 Juni 1997 luas 10.000 m* atas nama Pemerintah DaerahKabupaten Lombok Timur adalah sah;3.

DALAM EKSEPSIGugatan Para Penggugat telah lewat waktu (daluarsa);1. Bahwa dalam Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986tentangPeradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan bahwa "gugatan hanyadapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitungsejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau PejabatTata Usaha Negara;2.

DALAM EKSEPSIMenimbang, bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat adalah berkenaandengan Para Penggugat tidak memiliki kapasitas selaku Penggugat;Menimbang, bahwa selanjutnya eksepsi yang diajukan Tergugat Ilberkenaan dengan Kompetensi Absolut (Kewenangan Peradilan) dan GugatanPenggugat daluwarsa;Menimbang, bahwa eksepsi dari Tergugat II Intervensi berkenaandengan gugatan Para Penggugat telah lewat waktu (daluwarsa);Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akanmempertimbangkan eksepsi

Bahwa Gugatan Penggugat diajukan telah Lewat Waktu/Daluwarsa; berdasarkan pengakuan dari Para Penggugat sendirisebagaimana disebutkan pada posita gugatan hal 5 poin 5 yangmenyatakan bahwa sekitar bulan Maret 2019 baru mengetahuiHalaman 19 dari 56 halaman Putusan Nomor: 37/G/2019/PTUN.Mks.bahwa di atas objek sengketa telah terbit Sertipikat No.1/DesaRumpia dan Sertipikat Hak Milik No. 317/Desa Rumpia, sementaraPenggugat mengajukan gugatan di bulan Juli sehingga tenggangwaktu gugatan telah lewat waktu

nyata menguasainya,maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidakdapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalamwaktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidakmengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikatdan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidakmengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanahatau penerbitan sertipikat tersebut.Dengan demikian jelas bahwa gugatan yang diajukan oleh ParaPenggugat telah lewat

waktu (daluwarsa);3.

Eksepsi Tergugat:Bahwa Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengenai:1) Gugatan Para Penggugat lewat waktu/daluarsa;2) Kompetensi Absolut;3) Gugatan error in persona;b.

Eksepsi Para Tergugat II Intervensi:Bahwa Para Tergugat Il Intervensi mengajukan eksepsi yang padapokoknya mengenai:1) Gugatan Para Penggugat lewat waktu/daluarsa;2) Para Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum;Halaman 46 dari 56 halaman Putusan Nomor: 37/G/2019/PTUN.Mks.Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mengkaji eksepsieksepsi,baik yang diajukan Tergugat maupun Para Tergugat II Intervensi, terdapat jeniseksepsi yang berkaitan dengan kompetensi absolut Pengadilan sebagaimanadimaksud Pasal

Pemerintahan yangmenetapkan KeputuSan; "=(3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajibmenetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan;(4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatanpaling lama 10 (sepuluh) hari kerja;Dari Pasal tersebut sudah secara jelas menyebutkan keberatan dapatdiajukan paling lama 21 (dua puluh satu) hari sejak diumumkan,namun Keberatan yang disampaikan sebagaimana dimaksud olehPenggugat telah lewat

waktu, yang mana keberatan pertamatertanggal 26 Maret 2019 padahal Keputusan yang disampaikantertanggal 31 Desember 2018 sedangkan keberatan kedua Putusan Perkara Nomor: 22/G/2019/PTUN.PTK Hal. 45tertanggal 10 Juni 2019 padahal objek sengketa a quo tertanggal 26April 2019, sehingga jelas bahwa Penggugat dalam menyampaikankeberatannya telah lewat waktu dan tidak sejalan sebagaimanayang diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 ;b.

waktu ;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan eksepsi yangdiajukan oleh Tergugat dan pokok sengketanya, Majelis Hakim terlebihdahulu akan mempertimbangkan syarat formal pengajuan gugatan yaituSebagal DELiKUl~ ~~ nnn nnn nnn nnn nnn nnn nminPutusan Perkara Nomor: 22/G/2019/PTUN.PTK Hal. 62Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan ditemukanfaktafakta hukum yang diakui atau setidaktidaknya tidak teroantahkan olehPenggugat maupun Tergugat, sebagai berikut:1.

tanggal31 Desember 2018, telah disampaikan kepada Penggugat yaitu pada tanggal31 Desember 2018, berdasarkan Berita Acara Penyerahan KeputusanWalikota Nomor : 888/1239/PSDMC, tanggal 31 Desember 2018 (vide buktiP.16), sedangkan keberatan terhadap Surat Keputusan pertama diajukanoleh Penggugat kepada Tergugat yaitu pada tanggal 26 Maret 2019,sehingga apabila dihitung dari Penggugat menerima Surat KeputusanTergugat, yaitu pada tanggal 31 Desember 2018, maka keberatan yangdiajukan oleh Penggugat telah lewat

waktu, yaitu 21 (dua puluh satu) harikerja sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) UndangUndang Nomor 30Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;Menimbang, bahwa oleh karena keberatan yang diajukan olehPenggugat telah lewat waktu, sehingga syarat formal pengajuan upayaadministrasi tidak teroenuhi, sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) UUNo. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;Menimbang, bahwa demikian halnya dengan tenggang waktupengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha

Bahwa benar objek sengketa Surat Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor05.3 1222 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan TindakPidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang AdaHubungannya Dengan Jabatan, tanggal 28 Desember 2018 dan menurutPenggugat mengajukan keberatan pada tanggal 24 Januari 2019, danternyata gugatan Penggugat Nomor: 115/G/2019/PTUNMDN di PengadilanTata Usaha Negara Medan didaftarkan pada tanggal 16 April 2019, makagugatan Penggugat lewat waktu (kadaluarsa),

Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 7, sudah lewat waktu,sebagaimana ketentuan Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 joUndangUndang Nomor 9 Tahun 2009 jo UndangUndang Nomor 51 Tahun2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dikutip gugatannya dapatdiajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitungsejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau PejabatTata Usaha Negara ;4.

TataUshaa Negara dengan Register Perkara Nomor : 115/G/2019/PTUN.MDN padatanggal 16 April 2019 dan telah melalui perbaikan formal pada tanggal 9 Mei 2019,pada pokoknya Penggugat memohon untuk dinyatakan batal dan tidak sah objeksengketa a quo ;Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telahmengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 11 Juni 2019 pada Persidangantanggal 11 Juni 2019 yang mana dalam Jawabannya tersebut, Tergugatmengajukan eksepsi mengenai :Gugatan Penggugat lewat

waktu (daluwarsa) ;Gugatan Penggugat kurang pihak (Plurium litis consortium) ;Gugatan Penggugat error in persona ;Gugatan Penggugat sudah pernah diperiksa di Pengadilan Tata Usaha NegaraPWNPMedan (Nebis in Idem) ;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Eksepsi Tergugat danPokok Perkaranya, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakahPenggugat sebelum mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha NegaraMedan sudah terlebih dahulu menempuh Upaya Administratif, karena Pengadilanmerupakan

waktu (daluwarsa) danNebis in Idem yang diajukan oleh Tergugat harus dinyatakan ditolak ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim karena jabatannya, terlebihdahulu akan mempertimbangkan tentang syarat formil pengajuan gugatan sebagaiberikut :1.

Pasal 1 UndangUndang Nomor 1/1974 juncto Pasal3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga)sakinah mawaddah wa rahmah (bahagia dan sejahtera), sudah tidak dapatdiwujudkan lagi ;Menimbang, bahwa hukum Islam membolehkan suami isteri melakukanperceraian jika rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi, sebagaimanaditegaskan dalam alQuran surat alBagarah ayat 226 dan 227 yang artinyaSeorang suami yang mengila istrinya harus menunggu sampai batas waktuempat bulan, jika sudah lewat

waktu empat bulan suami kembali denganistrinya, niscaya Allah akan mengampuni mereka, akan tetapi jika telah lewatempat bulan suami tetap berkehendak untuk bercerai, maka Allahmemperkenankan kehendak suami tersebut;Menimbang, bahwa dari dua ayat tersebut diatas, Allan SWT.membolehkan seorang suami untuk menceraikan istrinya setelah empat bulan,karena istri berperilaku yang menyebabkan rumah tangga tidak harmonis.

Membebankan biaya perkara menurut hukum;SUBSIDAIRAtau menjatuhkan penetapan lain yang seadiladilnya;Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon datangmenghadap di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulaidengan membacakan surat permohonan pemohon yang telah didaftarkandi Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa tanggal 28 Agustus 2015 yangisi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon;Bahwa berdasarkan pengumuman permohonan Itsbat Nikah Nomor0162/Pdt.P/2015/PA.Msadan setelah lewat

waktu 14 hari pengumumantersebut, ternyata tidak ada perlawanan dari pihak lain.Bahwa untuk menguatkan dalildalil permohonannya, makapemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :A.

No. 730/Lubuk Pakam Pekan ;2 Bahwa oleh karena secara substansial dalil gugatan Penggugat mengenai halhalyang berkenaan dengan kepemilikan atas tanah yang termuat/termaktub dalamSertipikat Hak Milik No. 730 Tahun 2002/Lubuk Pakam, tentu jelas pula adanyabahwa gugatan Penggugat tidak termasuk dalam ruang lingkup kewenangan dariBadan Peradilan Tata Usaha Negara (vide Pasal 77 Undang Undang No. 5Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) :Eksepsi Tergugat II Intervensi1 Tentang gugatan telah lewat

waktu (Verjaring).e Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat tidak selayaknya diterimamelainkan demi hukum harus ditolak, karena batas waktu yangditentukan untuk itu telah lewat ;e Bahwa penegasan ini tercantum dalam Pasal 55 UndangUndang No. 5Tahun 1986 yang secara jelas menyebutkan tenggang waktu pengajuangugatan perkara Tata Usaha Negara adalah 90 (sembilan puluh) hari ;e Bahwa dengan menghitung sejak tanggal surat keputusan penerbitansertipikat a quo dengan tanggal diterimanya gugatan perkara a

Lewat waktu;3. Kompetensi Pengadilan Negeri;Eksepsi Tergugat II Intervensi 1:1. Kewenangan mengadili/kompetensi pengadilan;2. Tenggang waktu;3. Kepentingan Penggugat;Eksepsi Tergugat II Intervensi 2:1. Kewenangan peradilan;2. Tenggang waktu pengajuan gugatan;Eksepsi Tergugat II Intervensi 3:1. Kewenangan mengadili/kompetensi pengadilan;2. Tenggang waktu;3. Kepentingan Penggugat;Eksepsi Tergugat II Intervensi 4:1. Kewenangan mengadili/kompetensi pengadilan;2. Tenggang waktu;3.

kV JalurGI LabuhanGI Empang terletak di Desa Moyo, Kecamatan Moyo Hilir, KabupatenSumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat;Menimbang, bahwa berdasarkan buktibukti yang diajukan oleh Pemohon, terdapatcukup alasan untuk melakukan, penitipan dan penyimpanan tersebut diatas, telah jelasbahwa antara pihak termohon yang akan menerima ganti kerugian/Kompensasi namunmenolak penawaran pembayaran tersebut karena nilainya lebih kecil dari pada nilai/nargayang harus dibayar Dan untuk mengajukan keberatan telah lewat

waktu 14 (empat belas)hari sejak hasil musyawarah penetapan bentuk dan besarnya ganti kerugian;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di ataspermohonan Pemohon cukup beralasan, karena itu dapat dikabulkan;Memperhatikan Pasal 29 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 3 Tahun2016 Joncto Pasal 1404 sampai dengan pasal 1412 KUH Perdata, dan Peraturan PresidenNo. 71 tahun 2012 dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan.MENETAPKAN1.