Ditemukan 12282 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pasukan patanan patonah petikan panekan patokah patekan patokaan padokan patikan
Pengadilan PA GORONTALO Perdata Agama
Register : 22-01-2021 — Putus : 11-05-2021 — Upload : 11-05-2021
Putusan PA GORONTALO Nomor 71/Pdt.G/2021/PA.Gtlo
Tanggal 11 Mei 2021 — Penggugat melawan Tergugat
15 — 9
  • Bahwa tergugat rekonvensi memilki usaha tambang sekaligus sebagaipenambang dan bukan buruh penambang justru tergugat rekonvensisebagai manajer dalam usaha tambang dengan memiliki orang kerja yangdigajinya, usaha tersebut meskipun tidak ada alat ukur dasar penghasilanyang pasti, namun dapat dijadikan patokan bahwa selama berumah tanggadengan penggugat rekonvensi halmana penghasilan tergugat rekonvesnipaling sedikit bersih setiap bulan Rp. 50.000.000. (lima puluh juta rupiah);.
Pengadilan PN MANADO
Register : 05-01-2015 — Putus : 14-04-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan PN MANADO Nomor 1/Pdt.G/2015/PN.Mnd
Tanggal 14 April 2016 —
55 — 22
  • dari objek sengketa.Dalam logika hukumnya Turut Terbanding IVsemula Turut Tergugat tidak mungkin menguasai objek sengketa, sebab mereka menyadariatas objek sengketa sudah bersertifikat dan memiliki pemilik, hal iniberkaitan dengan pertanyaan dasar yang utama, yaitu. kenapapencegahan baru terjadi pada saat sekarang ini, harusnya quadnonTurut Terbanding Il atau pun koleganya ada menguasai objek sengketa,sudah beralasan apabila pencegahan terjadi pada saat penguasaan ituterjadi, hal lain yang menjadi patokan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 29-11-2016 — Upload : 21-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1380 K/Pdt/2016
Tanggal 29 Nopember 2016 — ROBBY VS 1. HADI JULIONO, DKK
68 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 1380 K/Pdt/2016Bahwa Judex Facti (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Baratyang dikuatkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta), dalampertimbangannya dengan menerapkan hukum pembuktian, hanyamengambil patokan bukti Termohon Kasasi yaitu Bukti T15a danmengabaikan bukti Pemohon Kasasi yaitu Bukti P21, adalah sangatkeliru dalam melakukan penerapan hukum pembuktiannya, karena buktiPemohon Kasasi yaitu Bukti P21, walaupun fotokopi dari fotokopi, tetapitidak berdiri sendiri, karena keadaan
Pengadilan PT SEMARANG Perdata
Register : 08-07-2021 — Putus : 05-08-2021 — Upload : 05-08-2021
Putusan PT SEMARANG Nomor 275/Pdt/2021/PT SMG
Tanggal 5 Agustus 2021 — Pembanding/Penggugat : PURWANTO Diwakili Oleh : Agus Triatmoko, SE, SH, MH
Terbanding/Tergugat : PT. MPm finance Kancab Yogyakarta
64 — 37
  • Kami berpendapat demikian, karena yang menjadi patokan / pedomanadalah pasal 45 Undangundang Nomor 8 tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumen, tentang penyelesaian sengketa secara tegas menyebutkan : Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melaluiLembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen danpelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilanumum Oleh karena itu kami berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Purworejo berwenangmemeriksa dan mengadili
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 26-12-2012 — Putus : 15-07-2012 — Upload : 14-10-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 762/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel
Tanggal 15 Juli 2012 — PT. MODACO ENERSYS sebagai Penggugat Lawan 1. PT. PLN (PERSERO) sebagai Tergugat 2. PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG CABANG PALEMBANG sebagai Turut Tergugat I 3. PT. ASURANSI UMUM BUMIPUTERA MUDA 1967 CABANG KELAPA GADING sebagai Turut Tergugat II 4. PT. KELSRI sebagai Turut Tergugat III 5. PT. ANGKASA BUANA CIPTA sebagai Turut Tergugat IV 6. GUANGDONG MACHINERY IMPORT & EXPORT. CO. LTD. sebagai Turut Tergugat V
182 — 102
  • existing.Namun sangat disaksingkan, ternyata hal tersebut tidak mendapattanggapan dari TERGUGAT, karena sesungguhnya dari tanggapantersebut dapat menjadi acuan tentang kelanjutan proyekpembangunan PLTU 1 Riau (2 x 10 MW) Bengkalis tersebut.Selain daripada itu, terkait dengan batasbatas lahan untuk proyekpembangunan PLTU 1 Riau (2 x 10 MW) Bengkalis, KONSORSIUMbaru) menerima kepastian mengenai batasbatas lahan dariTERGUGAT pada tanggal 25 November 2010, yaitu denganditunjukkan 12 (dua belas) titik benchmark (patokan
Pengadilan PN MANDAILING NATAL Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Register : 02-04-2013 — Putus : 23-10-2013 — Upload : 07-03-2014
Putusan PN MANDAILING NATAL Nomor 67/PID.B/2013/PN.MDL
Tanggal 23 Oktober 2013 — -WASHINGTON MARPAUNG
378 — 32
  • RMP yang menjadi patokan untuk melakukanpemeriksaan/mengecek batas HGU PT.RMP dengan izinlokasi PT.DIS.=" Bahwasaksi bekerjasejak tahun 2006 dengan pemilik lama PT. RMP adalah bapak H.Ramli, dantelah dialihakan/take over padatahun 2008 kepada bapak Maslin Batubara.=" Bahwa saksi mengetahui bahwa PT. RMP memiliki lahan pagopago kepada masyarakat desasale baru.=" Bahwasaksi mengetahui bahwa SAHIRMAN sebagai humas PT.RMP=" Bahwa HGU PT.RMP berada di desa teluk bale kec.
Pengadilan PT MANADO Perdata
Register : 18-05-2020 — Putus : 14-07-2020 — Upload : 14-07-2020
Putusan PT MANADO Nomor 79/PDT/2020/PT MND
Tanggal 14 Juli 2020 — Pembanding/Terbanding/Tergugat I : HENOCH ANDRIES REPI
Pembanding/Terbanding/Tergugat II : NOVA PANEKENAN
Terbanding/Pembanding/Turut Tergugat II : PT BANK NEGARA INDONESIA TBK KANTOR CABANG AMURANG
Terbanding/Penggugat I : LYDIA SUPIT LELENGBOTO
Terbanding/Penggugat II : ADRIENNE ANNA PINATIJ LELENGBOTO
Terbanding/Turut Tergugat I : BADAN PERTANAHAN NASIONAL AGRARIA DAN TATA RUANG AMURANG MINAHASA SELATAN
Terbanding/Turut Tergugat III : GEIBY ANGRAWIDJAJA, SH
116 — 68
  • sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahanyang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilanmengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut(4) Bahwa terdapat sejumlah putusan Mahkamah Agung yangmengugatkan argumen Tergugat sebagai berikut :Menduduki tanah dalam jangka lama tanpa gangguan, sedangkanyang menduduki tanah bertindak sebagai pemilik yang jujurmendapatkanperlindunganhukum Putusan RV Jakarta 12 Januari1940, T 154 hal 269Putusan MA No.408 K/Sip/1973, yang dijadikan patokan
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 05-09-2014 — Putus : 24-09-2014 — Upload : 02-08-2015
Putusan PT JAKARTA Nomor 50/PID/TPK/2014/PT.DKI
Tanggal 24 September 2014 — Ir.LUBIS LATIEF, M.Si
53 — 32
  • EKOBHARUNA, MT dengan mengirimkan surat No.280/2009 tanggal 9 Oktober2009 perihal Patokan Harga Satuan Barang/Jasa Kebutuhan Dinas Kebersihankepada Kepala Badan Pengelolaan Kekayaan Daerah DKI Jakarta. Pada hariitu juga saksi Ir.
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Register : 04-01-2021 — Putus : 28-07-2021 — Upload : 02-08-2021
Putusan PN SURABAYA Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Sby
Tanggal 28 Juli 2021 — Penggugat:
SANTOSO
Tergugat:
1.TAN JANY
2.KURIONO
Turut Tergugat:
HERU HANDOKO
69 — 35
  • Yahya Harahap dalam bukunya Hukum AcaraPerdata (Hal. 192202), setidaknya ada 7 patokan dalam menentukankewenangan relatif Pengadilan berdasarkan Pasal 118 HIR/Pasal 142 RBgdiantaranya : pada angka 2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 14-05-2014 — Upload : 14-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 259 PK/Pid.Sus/2012
Tanggal 14 Mei 2014 — SELAMAT DJAJA TUMBAL, ST , Dkk
39 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa para Pemohon Kasasi tidak sependapat denganJaksa Penuntut Umum oleh karena SuratSurat Hasil UjiKeausan / Abrasi Agregat dari Politeknik Manado tertanggal 20Juli 2006 telah dijadikan patokan material pemeliharaan jalanmenggunakan batu balang di wilayah Salibabu Bitunuris yangtelah diuji memenuhi klasifikasi untuk menggantikan batu kali.Bahwa oleh karena batu balang telah diuji oleh laboratorium dimana kwalitasnya sama dengan batu kali, karena tingkatkeausannya di bawah 40 %, maka para Pemohon
Pengadilan PTUN BANDAR LAMPUNG TUN Pertanahan
Putus : 05-05-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN BANDAR LAMPUNG Nomor 23/G/2010/PTUN - BL
Tanggal 5 Mei 2011 — TERGUGAT Y O N G K Y TERGUGAT KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDAR LAMPUNG TERGUGAT INTERPENSI Hi.KOSASIH BASTARI
93 — 31
  • Putusan Nomor : 23/G/2010/PTUN BLPenggugat dan Tergugat II Intervensi yang sama samapula dipergunakan dan menjadi dasarterbitnyaKeputusan Tata Usaha Negara yang dimohonkan bataloleh Penggugat maka berdasarkan asas hokum danperaturan perundang undangan~ khususnya berkaitandengan Tata Usaha Negara seyogyanya terlebih dahuluharus diuji dahulu ke peradilan umum alat buktiyang menjadi dasar kepemilikan siapa yang sahsecara hukum dan alat bukti siapa yang cacat secarahokum karena alat bukti a quo menjadi patokan
Pengadilan PA TALIWANG Perdata Agama
Register : 12-10-2015 — Putus : 03-08-2016 — Upload : 07-11-2019
Putusan PA TALIWANG Nomor 0202/Pdt.G/2015/PA.TLG
Tanggal 3 Agustus 2016 — Penggugat melawan Tergugat
66 — 23
  • atas nama siapapun diantarasuami isteri tersebut menjadi harta bersama:Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 1448 K/Sip/1974 tanggal 9 Nopember 1976 abstrak hukumnyamenyatakan bahwa Harta benda yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinanmenjadi harta bersama.Menimbang, bahwa mengacu peraturan yang tersebut di atas dan Yurisprudensitelah menentukan segala harta yang diperoleh selama perkawinan dengan sendirinyamenurut hukum menjadi harta bersama, maka patokan
Pengadilan PA Suwawa Perdata Agama
Register : 20-01-2020 — Putus : 28-09-2020 — Upload : 29-09-2020
Putusan PA Suwawa Nomor 38/Pdt.G/2020/PA.Sww
Tanggal 28 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
46 — 32
  • (tiga juta lima ratus ribu rupiah) makakebiasaan itu menjadi patokan sehingga penggugat rekonvensimenghitung nafkah lalai selama 6 (enam) bulan yang setiap bulannyasejumlah Rp. 3.500.000. (tiga juta lima ratus ribu rupiah) selurunnyaberjumlah Rp. 21.000.000.
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 03-12-2010 — Upload : 18-10-2011
Putusan PN SAMARINDA Nomor 613/PID.B/2010/PN.SMDA
Tanggal 3 Desember 2010 — DRS. H. DIDI PURWITO, M.Si
85 — 11
  • ruang wilayah atau kota yangtelah ada, Sarana dan Prasarana yangtersedia,dan lain lain juga mengacu terhadapStandar Pernilaian Indonesia 2007 yangdibuat oleh Gabungan Perusahaan PenilaiIndonesia dan Masyarakat Profesi PenilaiIndonesia ;Bahwa penilaian suatu properti dapatdilakukan mundur terhadap waktu yang lampauakan tetapi tidak dapat dilakukan penilaian672.SaksiAhlimaju ke waktu yang akan datang ;Bahwa NJOP hanya salah satu faktor untukmenentukan harga tanah tetapi tidak dapatdigunakan sebagai patokan
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Umum Penghinaan
Putus : 02-04-2014 — Upload : 16-07-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 44/Pid.B/2014/PN Smg
Tanggal 2 April 2014 — 1. ADI HANDOYO Bin ISMANTO
83 — 14
  • bakar nabati sebagai bahan bakar lain dengan jenis,standar dan mutu, harga, volume dan konsumen pengguna tertentusebagai mana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Perpres RI nomor 45Tahun 2009 tentng perubahan atas Perpres Nomor 71 Tahun 2005tentang penyediaan dan pendistribusian jnis BBM tertentu;Bahwa subsidi BBM tertentu per liter adalah pengeluaran Negara yangdihitung dari selisih antara biaya penyediaan dan pendistribusian BBMbersubsidi dengan harga jual eceran netto yang dihitung berdasarkanharga patokan
Pengadilan PTUN TANJUNG PINANG
Register : 28-11-2016 — Putus : 26-04-2017 — Upload : 23-07-2018
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 26/G/2016/PTUN.TPI
Tanggal 26 April 2017 —
123 — 145
  • 2 on nn nnn nnn nnn non non ron non een nnn nn nee ene nee nen nnnDengan memakai patokan tanggal diketahui keputusan TUN yangmerugikan Penggugat yaitu pada tanggal 28 Oktober 2016, makagugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukanoleh Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 yang telahdirevisi oleh UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 dan UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 yaitu 90 (sembilan Puluh) hari ;Halaman 5Putusan No.26/G/2016/PTUNTP Adapun Yang Menjadi Dasar Gugatan Penggugat Sebagai
Pengadilan PN TANAH GROGOT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 12-11-2018 — Upload : 14-08-2019
Putusan PN TANAH GROGOT Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Tgt
Tanggal 12 Nopember 2018 — -MARTONO BADAT -Junaidi -PT. Perkebunan Nusantara XIII
201 — 64
  • Bahwa dengan demikian Para Penggugat telah salahmemilih kKedudukan hukum Tergugat dalam gugatannya, bahwa Tergugatberdomisili dan bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan NegeriPontianak;Menimbang, bahwa telah digariskan cara menentukan kewenanganrelatif Pengadilan Negeri berdasarkan patokan asas actor sequitur forum rei.Patokan ini digariskan Pasal 142 Ayat (1) RBg yang menegaskan bahwayang berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan Negeri didaerah hukum tempat Tergugat bertempat
Pengadilan PA SUMENEP Perdata Agama
Register : 18-06-2020 — Putus : 01-10-2020 — Upload : 02-10-2020
Putusan PA SUMENEP Nomor 848/Pdt.G/2020/PA.Smp
Tanggal 1 Oktober 2020 — Penggugat melawan Tergugat
19 — 3
  • adalah asas kepatutandan asas sesuai kKemampuan;Menimbang, bahwa dilihat dari sisi nilai jumlah mutah harus patut mempunyalhubungan yang erat dengan asas sesuai kemampuan yang bisa diketahui menurutsyariat, adat dan akal, akan tetapi penekanan dalam pertimbangan hukum ini adalahdari sisi Syariat atau hukum Islam karena menyangkut segi pembebanan hukum;Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan hukum sebelumnya, dasarpembebanan pemberian sesuatu harus berpegang pada prinsip sesuai kemampuan,dan patokan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 14-06-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 391 K/Pdt/2016
Tanggal 14 Juni 2016 — PURNAMASARI SETYAWAN vs ADMADHARMA DJOEPRIADI, dkk
86 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tahun 1960tentang Peraturan Dasar Pokokpokok Agraria dengan demikian gugatanPenggugat dalam Perkara a quo yang baik dalam pertimbanganhukumnya maupun petitumnya memohonkan kepada majelis agarmenjamin gugatannya diletakkan sita jaminan atas milik Tergugat Vadalah merupakan gugatan yang salah sasaran orangnya atau (error inpersona) dan salah sasaran mengenai objeknya (error in objecto) karenajelas hubungan hukum yang terjadi yang menjadi dasar gugatanPenggugat tidak ada alasan hukum yang menjadi patokan
Pengadilan PN LUMAJANG Pidana Khusus Pertambangan
Register : 06-12-2016 — Putus : 23-02-2017 — Upload : 13-03-2017
Putusan PN LUMAJANG Nomor 386/Pid.Sus/2016/PN Lmj
Tanggal 23 Februari 2017 — ARIF Bin HARI HARI NURALIM Bin RUSLAN
370 — 12
  • pernah mengeluarkan surat ijinuntuk penambangan pasir dan dulu banyak masyarakat yangmelakukan penambang pasir, namun setelah kejadian perkara di DesaHalaman 28 dari 43 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2016/PN Lmj16)17)18)19)20)21)22)Selok Awarawar penambang pasir secara illegal ditutup olehPemerintah Daerah Kabupaten Lumajang;Bahwa dari telah diukur pinggir sungai ke palung sekitar 100 (seratus)meter oleh saksi Samsul Arifin yang bertugas di Pengairan bagianpelaksana pengawasan dan pengendalian;Bahwa patokan