., yang jadi subjek hukumnya adalah anakanak keturunandari Sakino yaitu: Suparti, Nyamirah, Ida Sulistiana, Yahni sebagai ParaPenggugat dan yang menjadi objek hukumnya adalah harta peninggalan Sakino;Jadi dengan demikian jelas perkara ini tidak sama dengan perkara Nomor31/Pdt.G/2015/PN.Njk;Dan perlu kami jelaskan perkara ini diajukan guna mendapatkan kepastianhukum karena Putusan Perkara Nomor 31/Pdt.G/2015/PN.Njk., masihmengambang, tidak jelas dan tidak ada kepastian hukum;Dalam Pokok Perkara: Bahwa

gugatan yang tercatat dalam register perkara Nomor49/Pdt.G/2015/PN.Njk., ini diajukan untuk mendapatkan kepastian hukumyang jelas dan tegas, tidak seperti putusan dalam perkara Nomor31/Pdt.G/2015/PN.Njk., yang tidak jelas pemenangnya dan tidak adakepastian hukumnya, karena dalam putusan perkara Nomor31/Pdt.G/2015/PN.Njk., halaman 27 dalam konvensi menolak gugatanPenggugat seluruhnya, dan dalam Rekonvensi juga menolak gugatanPenggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi seluruhnya;Dengan demikian sampai

Nomor 1518 K/Pdt/2017 Bahwa dari fakta persidangan ternyata bahwa telah ada perkara sebelumnyayang subjek dan objek dan materi gugatannya adalah sama dengan perkaraa quo, yaitu perkara perdata di Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor31/Pdt.G/2015/PN.Ngjk., tanggal 26 Februari 2015, yang mana putusan atasperkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga sudahtepat gugatan a quo adalah nebis in idem; Bahwa lagi pula alasanalasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktianyang bersifat penghargaan

Kelurahan Buol Kecamatan BiauKabupaten Buol berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Mei 2016 ;Pengadilan Tinggi tersebut ;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi TengahNomor 89/PID/2016/PT PAL tanggal 28 Juni 2016 tentang Penunjukan MajelisHakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 89/PID/2016/PT PALTelah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Buol Nomor31/Pid.B/2016/PN Bul dan semua suratsurat yang berhubungan denganperkara

Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlahRp.2.000,00 (dua ribu rupiah);Membaca, putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor31/Pid.B/2016/PN Bul tanggal 31 Mei 2016 yang amarnya berbunyi sebagaiberikut :1. Menyatakan Terdakwa Lukman Dj. Van Gobel Alias Luk tersebut diatas,terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanapenganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 3 (tiga) bulan;3.

Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlahRp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);Membaca, Akta Permintaan banding Nomor18/02/Akta.Pid/2016/PN.Bul tanggal 2 Juni 2016 yang dibuat oleh PaniteraPengadilan Negeri Buol, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukanPermintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor31/Pid.B/2016/PN Bul tanggal 31 Mei 2016, Permintaan banding mana telahdiberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 3 Juni

Putusan Nomor 2906 K/Pid.Sus/2019Membaca Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor31/Pid.Sus/2019/PN Krg, tanggal 2 Mei 2019 yang amar selengkapnyasebagai berikut :1. Menyatakan Terdakwa HENDRIX SUMARNA alias HENDRIX binSUSILO WIYONO tersebut di atas, tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalamdakwaan Primair:2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut:3.

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor31/Pid.Sus/2019/PN Krg tanggal 2 Mei 2019 sekedar mengenai pidanayang dijatunkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnya berbunyisebagai berikut :1. Menyatakan Terdakwa HENDRIX SUMARNA alias HENDRIX binSUSILO WIYONO tersebut di atas, tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalamdakwaan Primair:2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut:3.

Pengadilantelah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksuddalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusanJudex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atauundangundang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwatersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi JawaTengah Nomor 173/PID.SUS/2019/PT SMG, tanggal 17 Juni 2019 yangmemperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor31

terjadi di persidangan;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, telahdatang dan menghadap ke persidangan, untuk Penggugat hadir kuasanyatersebut di atas yang bernama Ade Ramlan untuk Tergugat dan Tergugat IItidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnyayang sah untuk itu;Menimbang, bahwa pada persidangan sebelumnya telah dibacakan suratgugatan Penggugat dan pada persidangan selanjutnya Kuasa Penggugatmenyatakan secara lisan akan melakukan pencabutan perkara Nomor31

dicabut maka memerintahkan kepadaPanitera Pengadilan Negeri Muara Enim untuk mencatat pada register perkaraNomor: 31/Pdt.G.S/2019/PN Mre dari register perkara Gugatan dalam tahunyang berjalan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim atas pencabutantersebut, dan biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;Memperhatikan, pasal 271 Reglement op de Rechsvordering (Rv) danketentuan perundangundangan yang berkenaan dengan perkara ini ;MENETAPKAN1 Mengabulkan permohonan Pengggugat atas pencabutan perkara Nomor31

diajukan oleh:Andi Yadianto bin Ujang Leman, umur 31 tahun, Pendidikan / Pekerjaan : SLTA/Petani, tempat kediaman di Dusun Il DesaRantau Tenang Kecamatan Tebing Tinggi,Kabupaten Empat Lawang, sebagai Pemohon1;Yanti binti Sinul Aripin, umur 32 tahun, Pendidikan/Pekerjaan : SD / Petani,tempat kediaman di Dusun Il Desa RantauTenang Kecamatan Tebing Tinggi KabupatenEmpat Lawang, sebagai Pemohon I;Pengadilan Agama Lahat;Dalam mengadili perkara tersebut; Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Lahat Nomor31

Membebankan biaya perkara berdasarkan peraturan yang berlaku;SEKUNDER :Apabila Pengadilan Agama Lahat berpendapat lain, maka para Pemohonmohon diputus dengan seadil adilnya;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan ParaPemohon hadir secara pribadi di persidangan;Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Para Pemohon yangterdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Lahat Nomor31/Pdt.P/2019/PA Lt tanggal 7 Mei 2019 tersebut dibacakan, lalu ParaPemohon menyatakan mencabut permohonannya

terletak di Jalan Jenderal Soeharto Nomor31, Kelurahan Naikoten , Kecamatan Oebobo, Kota Kupang ProvinsiNTT, SHM Nomor 265 atas Nama Irwan Marloanto; Rumah Tinggal dan Gudang Seluas 1.230 m? terletak di Jalan SamRatulangi Ill RT. 61 RW. 81 Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima,Kota Kupang Provinsi NTT, SHM Nomor 820 atas Nama IrwanMarloanto;Bahwa pada awalnya Penggugat sebagai Nasabah PT.

terletak di Jalan Jenderal Soeharto Nomor31, Kelurahan Naikoten , Kecamatan Oebobo, Kota Kupang ProvinsiNTT, SHM Nomor 265 atas Nama Irwan Marloanto; Rumah Tinggal dan Gudang Seluas 1.230 m? terletak di Jalan SamRatulangi Ill RT. 61 RW. 81 Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima,Kota Kupang Provinsi NTT, SHM Nomor 820 atas Nama IrwanMarloanto;Hal. 4 dari 15 hal. Put.

terletak di Jalan Jenderal Soeharto Nomor31, Kelurahan Naikoten , Kecamatan Oebobo, Kota Kupang ProvinsiNTT, SHM Nomor 265 atas Nama Irwan Marloanto; Rumah Tinggal dan Gudang Seluas 1.230 m?

terletak di Jalan Jenderal Soeharto Nomor31, Kelurahan Naikoten , Kecamatan Oebobo, Kota Kupang Provinsi NTT,SHM Nomor 265 atas Nama Irwan Marloanto;Rumah Tinggal dan Gudang Seluas 1.230 m?

Tg Manoppo, RT.003,Lingkungan Ill, Kelurahan Motoboi Besar, KecamatanKotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, sebagaiTergugat.Pengadilan Agama tersebut.Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatanyang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu Nomor31/Pdt.G/2020/PA.Lbt. tanggal 16 Januari 2020 mengemukakan halhalsebagai berikut :1.

menghadap ke persidangan dan tidak pulaHal.3 Putusan No 31/Pdt.G/2020/PA.Ktgmenghadirkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah,meskipun telah dipanggil melalui E Summons tanggal 21 Januari 2020, 5Februari 2020 dan tanggal 12 Februari 2020 ketidak hadiran penggugattersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah.Menimbang, bahwa tergugat tidak tidak datang menghadap kepersidangan dan tidak pula menghadirkan orang lain sebagai wakil ataukuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan nomor31

Penetapan Nomor 130/PID.SUS/2021/PT KDI tanggal 31 Agustus 2021tentang Penetapan Hari Sidang;4.Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lasusua Nomor31/Pid.Sus/2021/PN Lss tanggal 5 Agustus 2021 serta berkas perkara Nomor31/Pid.Sus/2021/PN Lss dan suratsurat yang bersangkutan dengan perkaratersebut ;Membaca, surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 3 Mei 2021, NomorRegister Perkara PDM10/RP9/Enz. 2/05/2021, yang berbunyi sebagai berikut :DAKWAAN :PERTAMA:Bahwa Terdakwa ASRIAN Alias ASSE Bin MUHADIR bersamasama

Relaas Pemberitahuan mempelajari berkas banding Nomor31/Pid.Sus/2021/PN Lss, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lasusuatanggal 18 Agustus 2021, yang ditujukan masingmasing kepada Terdakwadan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan PenuntutUmum atas putusan Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Lsstanggal 5 Agustus 2021 telah diajukan pada tanggal

Agustus 2021 sehinggaHalaman 10 dari 12 halaman Putusan Perkara NOMOR 130 /PID.SUS/2021/PT KDIpermohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurutCaracara serta syaratsyarat yang ditentukan dalam Undangundang, oleh karenaitu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Bandingmemeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmiputusan Pengadilan Negeri Lasusua tanggal 5 Agustus 2021 Nomor31

telah cukup membuktikan bahwaperbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah memenuhi semuaunsurunsur dalam dakwaan alternatif kedua yang didakwakan Penuntut Umum, olehkarena itu kesimpulan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yangmenyatakan perbuatan Terdakwa telah terbukti adalah sudah tepat dan benar sertaberalasan hukum, karena itu patut dipertahankan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, makaputusan Pengadilan Negeri Lasusua tanggal 5 Agustus 2021 Nomor31

Lakilaki;: Indonesia;: Jalan Monumen Emmy Saelan Ill BTNAgraria Blok P Nomor 11 KelurahanKarunrung, Kecamatan Rappocini, KotaMakassar dan Jalan Industri KecilRT.001/RW.009 Kelurahan Bukit Indah,Kecamatan Soreang, Kota ParePare;: Islam;: Wiraswasta:depan persidangan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengandakwaan sebagai berikut:PERTAMA;Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor31

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijuncto Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHPidana;Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 294 PK/Pid.

Sus/2018Subsidair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 3 juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijuncto Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHPidana;ATAU;KEDUA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 5 Ayat (1) Huruf a UndangUndang Nomor

Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriPalopo tanggal 7 September 2017 sebagai berikut:ieMenyatakan Terdakwa Andi Johan Arfah tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor31

SK.2/X/2016, tanggal 6 NOVEMBER 2016 ;Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING dahulu PARA PENGGUGAT;PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca:1.Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor106/Pen/2017/PTTUN Mks. tanggal 6 Juni 2017, tentang Penunjukan MajelisHakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk memeriksa,memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini di tingkatbanding;Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor31

/G/2016/PTUN Kdi. pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017;Berkas perkara banding yang di dalamnya berisi kelengkapan suratsuratyang berkaitan sebagaimana tersebut dalam Bundel A dan Bundel B sertasurat surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;TENTANG DUDUK PERKARAMemperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkara sepertiterurai dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor31/G/2016/PTUN Kdi. pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017 dalam perkaraantara kedua belah pihak tersebut

Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor31/G/2016/PTUN Kdi. tanggal 23 Maret 2017 yang dimohonkan bandingtersebut;3.

Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara,sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telanh mempelajari suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03Januari 2018 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Agama Tenggarong dengan Nomor31

Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yangberlaku;SUBSIDAIR:Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusanyang seadiladilnya.Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukanPenggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugattidak datang dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain selaku kuasanyauntuk datang menghadap persidangan, meskipun kepadanya telahdipanggil dengan resmi dan patut, berdasarkan relaas panggilan nomor31/Pdt.G/2018/PA.Tgr.

T Off. == === =Perincian biaya perkara : Biaya PendaftaranBiaya ProsesBiaya PanggilanRp. 30.000,00Rp. 50.000,00Rp. 320.000,00 Redaksi Rp. 5.000,00 Meterai Rp. 6.000,00Jumlah Rp. 411.000,00Putusan Pengadilan Agama Tenggarong Nomor31/Pdt.G/2018/PA. T Off. == === =Disalin sesuai aslinyaTenggarong, 15 Mei 2018Panitera,Rumaidi,S.Ag.10

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkaraini, sejumlah Rp. 4.811.000, (empat juta delapan ratus sebelas ribu rupiah).Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat olehPanitera Pengadilan Negeri Sungguminasa, yang menyatakan bahwa padatanggal 23 Oktober 2017, Pembanding semula Penggugat telah menyatakanmemohon banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor31/ Pdt.G/ 2017/ PN Sgm, Tanggal 12 Oktober 2017, untuk diperiksa dandiputus dalam Pengadilan Tingkat

Desember 2018 ;Membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor 31/ Pdt.G/2017/ PN Sgm, Yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan NegeriSungguminasa, kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 29Desember 2017 dan kepada Terbanding semula Tergugat masingmasingpada tanggal 29 Desember 2017, telan memberi kesempatan kepada masingmasing pihak untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yangbersangkutan ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor31

menyatakanpermohonan banding pada tanggal 23 Oktober 2017 maka pernyataanpermohonan banding dari Penggugat tersebut telah diajukan dalam tenggangwaktu dan dengan cara cara sebagaimana telah ditentukan oleh undangundang, oleh karena itu permohonan pernyataan banding tersebut secaraformal dapat diterima;Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan menelitiserta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta Salinan ResmiPutusan Pengadilan Negeri Sungguminasa, tanggal 12 Oktober 2017, Nomor31

UndangUndang No. 20 tahun 1947 Jo Undangundang DaruratRepublik Indonesia No. 1 taahun 1951 tentang tindakanTindakanSementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan SusunanKekuasaan dan Acara PengadilanPengadilan Sipil ;MENGADILI Menerima pernyataan Permohon banding dari Penggugat/Pembanding; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor31/Pdt.G/2017/PN Sgm. tanggal 12 Oktober 2017 yang dimohonkanbanding tersebut;Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan Nomor 70/PDT/2018/PT MKS.

/19 September 1956;Jenis kelamin > Lakilaki;Kewarganegaraan : Indonesia;Tempat tinggal : Jalan Jaya Mandala Vil Nomor 2 MentengDalam Jakarta Selatan:Agama : Islam;Pekerjaan : Mantan Menteri Agama RI Periode Tahun 20092014Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa dengandakwaan sebagai berikut:PERTAMA:ATAUKEDUAPerbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 Ayat (1) yuncto Pasal 18 UndangUndang Nomor31

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijuncto Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUH Pidana juncto Pasal 65 Ayat(1) KUHPidana;:Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 3 juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiHal. 1 dari 18 hal.

Putusan Nomor 302 PK/Pid.Sus/2018sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijuncto Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPidana juncto Pasal 65 Ayat(1) KUHPidana;Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada KomisiPemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor TUT 42/24/12/2015tanggal 23 Desember 2015 sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa SURYADHARMA ALI telah terbukti secara

Putusan Nomor 302 PK/Pid.Sus/2018Bahwa keberatan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana bahwadalam perkara a quo judex facti menggunakan hasil perhitungankerugian Keuangan negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dariPembangunan (BPKP) sedangkan tidak ada hasil pemeriksaan dariBadan Pengawasan Keuangan (BPK) yang mendeclare adanyakerugian negara tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan:Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor31/PUUX/2012 menyebutkan bahwa Komisi PemberantasanKorupsi (KPK

., tanggal15 Maret 2019, sebagai Pemohon;Pengadilan Agama Tersebut;Telah mempelajari suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;DUDUK PERKARABahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Maret 2019,mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris, yang telah didaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan Nomor31/Pdt.P/2019/PA.Kis., tanggal 18 Maret 2019, dengan dalildalil sebagaiberikut:1.

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor31/Pdt.P/2019/PA.Kis. dari Pemohon;2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebutdalam register perkara;3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlahRp221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);Demikian ditetapbkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hariKamis tanggal 04 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1440Hijriyah, oleh kami Mhd. Ghozali, S.H.I. sebagai Hakim Ketua, Dra. Hj.

. ; TENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20Januari 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriKlas A khusus Bandung pada tanggal 21 Januari 2015 dalam Register Nomor31/Pdt.G/2015/PN Bdg., telah mengajukan gugatan sebagai berikut : 1. Bahwa Penggugat adalah pemilik planet Bumi atau Dunia.

Pengadilan NegeriBandung, Nomor 31/Pdt.G/2015/PN.Bdg, dibuat oleh Dede Sukmara JurusitaPengganti pada Pengadilan Negeri Bandung atas perintah Ketua MajelisPengadilan Negeri tersebut, telah memberitahukan kepada, RUDI RUBIJAYA,S.P., M.Sc., Pekerjaan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung beralamat diJalan Soekarno Hatta Nomor 586 Bandung yang pada pokoknya menerangkanbahwa pada hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2015 telah diberitahukan denganresmi isi putusan Pengadilan Negeri Bandung, tanggal 31 Maret 2015, Nomor31

cermatdan seksama berkas perkara serta salinan resmi putusan Pengadilan NegeriBandung, tanggal 31 Maret 2015, Nomor 31/Pdt.G/2015/PN.Bdg. sertamemori banding dari Pembanding semula Penggugat Pengadilan Tinggiberpendapat bahwa pertimbangan dan putusan hakim Tingkat Pertama telahtepat dan benar menurut hukum, oleh karenanya diambil alin dalam mengadiliperkara a quo dalam ditingkat banding ; Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, maka putusanPengadilan Negeri Bandung tanggal 31 #Maret 2015 Nomor31

ProvinsiKalimantan Timur, sebagai Penggugat;melawanTergugat, NIK , tempat dan tanggal lahir Tanjung Redeb, XX XX XXXX,agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, PendidikanStrata I, tempat kediaman di Kabupaten Berau, ProvinsiKalimantan Timur, sebagai termohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat;DUDUK PERKARANYABahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal, 8 Januari 2021yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb Nomor31

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor31/Pdt.G/2021/PA.TR dari Penggugat;2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebutdalam register perkara;3.

Ngawi, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;Pengadilan Negeri Tersebut;Setelah membaca: Berkas perkara yang bersangkutan; Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 31/Pdt.G/2019/PNNgw tanggal 23 September 2019 tentang Susunan Majelis Hakim untukmengadili perkara tersebut; Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Ngawi Nomor31/Pdt.G/2019/PN Ngw tanggal 23 September 2019 tentang Penetapan HariSidang; Setelah membaca Surat Pernyataan Pencabutan Perkara Nomor31/Pdt.G/2019/PN Ngw yang diajukan Para

Tahun 1999tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1KUHPidana;Dakwaan Subsidair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 juncto Pasal18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor31

Sus/2018jJuncto Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP dan membebaskan Terdakwa dariseluruh dakwaan Penuntut Umum; Bahwa Penuntut Umum berpendapat Terdakwa seharusnya terbuktibersalah melanggar Pasal 2 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junctoPasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP; Bahwa berdasarkan fakta hukum pada tahun 2014 Dinas Pendidikandan Pemuda

pemangku jabatanpemerintahan telah menyalahgunakan kewenangan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 3 juncto Pasal 1 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Bahwa setiap orang yang dimaksud UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor31

2018 Bahwa eksistensi Pasal 3 tersebut dimaksudkan untuk membebankanpertanggungjawaban pidana dan menghukum para pemangku jabatanNegara/pemerintahan yang menyalahgunakan kewenangannya dalammengelola keuangan Negara/daerah baik secara langsung maupun tidaklangsung; Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Terdakwa telah terbuktibersalah melanggar Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor31

Berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;TENTANG DUDUK PERKARA:Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya dengan suratgugatannya tertanggal 22 September 2015 yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere Register Nomor31/Pdt.G/2016/PN Mme, tanggal 25 September 2015, mengemukakan halhalsebagai berikut:1. Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara perdata ini yaitupenyerahan anakanak kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama:1.

(Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah).Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 141/PDT/2016/PT.KPGMembaca Akta Pernyataan Permohonan Banding (diajukan oleh pihakPembanding) Akta Nomor : 5/AKTA/2016, Nomor 31/Pdt.G/2015/PN Mme,yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Maumere, yang menerangkanbahwa pada tanggal 01 Juni 2016, Kuasa Tergugat telah menyatakanbanding terhadap putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor31/Pdt.G/2015/PN Mme, tanggal 27 Mei 2016;Membaca Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding

Nomor31/Pdt.G/2015/PN Mme, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti padaPengadilan Negeri Mataram, yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Juni2016 telah memberitahukan kepada semula Penggugat sekarangTerbanding, bahwa Kuasa Tergugat sekarang Pembanding, telahmenyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor31/Pdt.G/2015/PN Mme, tanggal 27 Mei 2016;Membaca Memori Banding dari Kuasa Pembanding/Tergugattertanggal 03 Oktober 2016, yang diterima oleh Panitera Pengadilan NegeriMaumere

Bahwa gugatan Penggugat Perkara Perdata Nomor31/PDT.G/2015/ PN.Mme, perihal gugatan penyerahan anakanakkandung kepada Penggugat adalah tepat dan benar menurut hukumdengan peristiwa hukum/fundamentum petendi bahwa ternyata telahterjadi antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembandingsebagaimana didalilkan Penggugat/Terbanding di PersidanganTingkat Pertama;2.

Peraturan PerundangUndangan lain yang bersangkutan dengan perkaraini;MENGADILI: Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat; Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor31/Pdt.G/2015/PN Mme, tanggal 27 Mei 2016, yang dimohonkanbanding tersebut;MENGADILI SENDIRI:1. Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat tidak dapatditerima;2.

Eksepsi gugatan kurang pihak;Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh PengadilanTata Usaha Negara Samarinda dengan Putusan Nomor31/G/2017/PTUN.SMD, tanggal 22 Maret 2018, kemudian di tingkat bandingputusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraJakarta dengan Putusan Nomor 161/B/2018/PT.TUN.JKT, tanggal 13Agustus 2018;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 12 September 2018, kemudianterhadapnya oleh Para Pemohon

Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor31/G/2017/PTUN.SMD, tanggal 22 Maret 2018:Atau jika Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohonputusan yang seadiladilnya menurut hukum (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, TermohonKasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 11 OktoberHalaman 3 dari 6 halaman.