Ditemukan 18430 data
178 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BARITO UTARA., 2. YAYASAN RUMAH CERDAS AL-FALAH BARITO UTARA;;
174 — 97 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PEMERINTAH KOTA MEDAN vs 1. MARGARET GINTING MUNTHE., 2. Turut Termohon : KEPALA KELURAHAN TANJUNG REJO KECAMATAN MEDAN SUNGGAL;;
179 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA., II. TINEKE VITA AGUSTINE RIANY, SE;;
230 — 112 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KABUPATEN PELALAWAN., 2. PT. PERSADA KARYA SEJATI;;
105 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
MENTERI INVESTASI / KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL (BKPM) REPUBLIK INDONESIA., II. PT. ARTHA BUMI MINING., Turut Termohon : PT. AKA BUANA ARTHA;;
132 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT VS PT. PANCAPUTRA MARGASEJAHTERA (Disingkat PT. PAPUMAS);
110 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BANGKA DAN PT. BABEL CITRA MANDIRI VS PT. SUMBER MAS PRATAMA;;
688 — 247 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA BARAT., II. PT. CIREBON ENERGI PRASARANA;
., dan kawankawan, semuanya kewarganegaraanIndonesia, Para Advokat pada Tim Advokat Hak atasKeadilan Iklim, beralamat di Jalan Bekalivron, Nomor 15,Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juli2019:Para Pemohon Peninjauan Kembali;LawanKEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DANPERIZINAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWABARAT, tempat kedudukan di Jalan Sumatera, Nomor 50,Kota Bandung;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. Eni Rohyani, S.H.
Putusan Nomor 162 PK/TUN/LH/2019Dalam Pokok Perkara:1.2.Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupaSurat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor660/08/19.1.05.0/DPMPTSP/2017 tentang Izin Lingkungan KegiatanPembangunan dan Operasional Pembangkit Listrik Tenaga UapKapasitas 1x1000MW Cirebon Kecamatan Astanajapura danKecamatan Mundu Daerah Kabupaten Cirebon
oleh PT Cirebon EnergiPrasarana tertanggal 17 Juli 2017;Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negaraberupa Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa BaratNomor 660/08/19.1.05.0/DPMPTSP/2017 tentang Izin LingkunganKegiatan Pembangunan dan Operasional Pembangkit Listrik TenagaUap Kapasitas 1x 1000MW Cirebon Kecamatan Astanajapura danKecamatan Mundu Daerah Kabupaten Cirebon oleh PT Cirebon EnergiPrasarana tertanggal
Putusan Nomor 162 PK/TUN/LH/2019Dalam Pokok Perkara:1.Menerima dan mengabulkan gugatan yang diajukan oleh Para PemohonPeninjauan Kembali/semula Para Pemohon Kasasi/semula ParaPembanding/semula Para Penggugat untuk keseluruhan;Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa:Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu Pemerintan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor660/08/19.1.05.0/DPMPTSP/2017, tentang Izin Lingkungan KegiatanPembangunan dan Operasional
Pembangkit Listrik Tenaga UapKapasitas 1x1000MW Cirebon, Kecamatan Astanajapura danKecamatan Mundu, Daerah Kabupaten Cirebon oleh PT Cirebon EnergiPrasarana, tertanggal 17 Juli 2017;Mewajibkan Termohon untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negaraberupa Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintan Daerah Provinsi Jawa BaratNomor 660/08/19.1.05.0/DPMPTSP/2017, tentang Izin LingkunganKegiatan Pembangunan dan Operasional Pembangkit Listrik TenagaUap Kapasitas
460 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH KABUPATEN MINAHASA., IV. BUPATI MINAHASA., V. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA., VI. PT. BANGUN MINANGA LESTARI;;
105 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
ARTHA SINAR GEMILANG VS Direktur Jendral Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah;;
146 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
CV.LATORA MULIA vs DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGAH;;
104 — 84 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH;;
141 — 82 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH;;
52 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
direktur jenderal mineral dan batubara pada kementerian energi dan sumber daya mineral Republik indonesia VS Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu provinsi Sulawesi Tengah (Turut Termohon), PT Hotlandtua;;
86 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA VS KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGAH (Turut Termohon), PT.PELASAKTI;;
66 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
., DAN Turut Termohon : KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGAH;;
307 — 237
MENTERI INVESTASI / KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA., II. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA., III. PT ANEKA TAMBANG, TBK vs PT ANDALAN KARUNIA PERSADA;;
133 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PROVINSI KALIMANTAN TENGAH;;
31 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAM PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGAH., II. DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA;;
55 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA VS CV.RIZQAH, KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGAH (Turut Termohon);;