Ditemukan 17951 data
912 — 870 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pebruari 2009, Surat Perjanjian Investasi Dana Untuk Jual Beli Intan,Halaman 6 dari 61 Hal.
Terhadap Surat Perjanjian Investasi Dana Untuk Jual Beli Intan, tanggal 30Juni 2009 sejumlah Re570.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh juta rupiah);6. Menghukum Tergugat untuk membayar jasa bunga atas dana investasi jualbeli intan kepada Penggugat:a.
Dana Untuk Jual Beli Intan tanggal 14Oktober 2008, Surat Perjanjian Investasi Dana Untuk Jual Beli Intan tanggal19 Pebruari 2009, Surat Perjanjian Investasi Dana Untuk Jual Beli Intantanggal 30 Juni 2009 adalah sah menurut hukum;4.
dan SuratPenyelesaian Investasi Dana untuk Perdagangan Intan,tanggal 21 Februari 2010 adalah sah menurutHukum...
Bahwa karena saksi mengetahui pada saat itu bisnis investasi jual beli intanitu bagus sekali maka saksi berani memperkenalkan bisnis itu kepadaPenggugat dengan keuntungankeuntungan yang pernah sakssi terimadidalam menjalankan bisnis investasi jual beli intan tersebut;.
224 — 156 — Berkekuatan Hukum Tetap
462 — 94
OSO MANAJEMEN INVESTASI
155 — 124 — Berkekuatan Hukum Tetap
256 — 240 — Berkekuatan Hukum Tetap
Notaris di Jakarta telah ditanda langaniPerjanjian Kerjasama antara Pengeugal, turut Tergugat dengan lergugat :Bahwa di dalam Perjanjian Kerjasama tersebut telah dijelaskan bahwapara pihak (Penggugat, Tergugat dan turut Tergugat) telah sepakat untukbekerjasama melaksanakan proyekproyek dari pihak ketiza yang berkaitandengan pekerjaanpekerjaan investasi pemasangan pipa tekanan tinggi dantekanan rendah untuk minyak, gas alam dan cair, pengembangan gas alam danpemanfaatan gas alam, serta melakukan kerjasama
dengan sistim investasi (B.O.T) dan hanya mendapatkan pekerjaan sematamata sebagai Kontraktor bukan sebagai investor ;Bahwa putusan Mahkamah Agung sangat bertentangan dengan hukum danrasa keadilan dan sama sekali tidak didukung oleh bukti dan dengan begitusaja membenarkan alasan kasasi dari Termohon Peninjauankembali yangmenyatakan judex. factie telah salah dalam menatsirkan PerjanjianKerjasama karena telah menentukan syaral sendiri untuk melakukanketentuan Pasal 6 2, padahal Pasal 6 itu sendiri
tersebutMemuat dengan jelas tujuan perjanjian kerjasama serta memuat denganlegas prestasi dan kontra prestasi yang harus dilakukan para pibiak avermaksud yang disepakati dalam perjanjian tersebut tereapai :Bahwa maksud para pihak membuat bukti P1 tersebut adalah kerjasaniadalam rangka meleksanakan proyekproyek dari pihak keliga yang berkuitandengan pekerjaan investasi (B.O.T) dan agar Pemohon Peninjauankembalimendupatkan proyek, maka harus ada prestas!
yang harus dilakukanTermohon dan turut Termohon Peninjauankembali seperti disebutkan dalamPasal 4 bukti P1 tersebut, dan bila Pemohon Peninjauankembali mendapatkan pekerjaan investasi (B.0.T) maka Pemohon Peninjauankembali akanmemberikan imbalan, hal inilah yang seharusnya dipertimbangkan olehMahkamah Agung, apakah TermohonPeninjauankembali telah, melaksansakan prestasi/peranannya sebagaimana diatur dalam Pasal 4 bukti P1 tersebut, dan apakah Pemohon Peninjauankembali telah mendapatkan proyekyang
berkaitan dengan pekerjaan investasi (B.0.T) sebagaimana yang disepakati kedua belah pihak dalam bukti P1 tersebut 5Menimbang, bahwa atas alasanalasan peninjauankembali tersebut.Mahkamah Agung berp Sodapatmengenai alasanalasan ad, dan al2 :Bahwa alasanalasan Peninjauankembali tersebut dapat dibenarkan,oleh karena Mahkamah Agung dalam putusannya telah melakukan kekhilafannyata atau kekeliruan akim, dengan alasanalasan sebagai berikut :iBahwa Termohon Peninjauankembali mendasarkan gugatannya pada
110 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
49 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
135 — 113 — Berkekuatan Hukum Tetap
ALU SENTOSA VS MENTERI INVESTASI / KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL (MENTERI INVESTASI / KEPALA BKPM);;
266 — 1 — Berkekuatan Hukum Tetap
MANDIRI MANAJEMEN INVESTASI ;
227 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
MENTERI INVESTASI / KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL VS PT. MELAPI TIMBER;;
120 — 125 — Berkekuatan Hukum Tetap
WARISAN PUSAKA BANGSA VS MENTERI INVESTASI / KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL;;
146 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
PRIMA SUMBER DAYA INVESTASI., 2. WILLIAM NYO (TJI HUI NJOMAN JAUW) VS MENTERI INVESTASI / KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL;;
107 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
MENTERI INVESTASI / KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA VS PT DEWI RINJANI;;
362 — 253 — Berkekuatan Hukum Tetap
MENTERI INVESTASI / KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL RI VS PT. TOSHIBA INDONESIA;
133 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
MENTERI INVESTASI / KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA VS PT. SHENNIU MINNING INDONESIA;;
3 — 1 — Berkekuatan Hukum Tetap
MENTERI INVESTASI / KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL VS PT. INDOBARA BAGAS JAYA;;
107 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
MENTERI INVESTASI / KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA VS PT. PERISAI PRIMA UTAMA;;
90 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
MENTERI INVESTASI REPUBLIK INDONESIA / KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL VS PT SWARA KALTIM ABADI;;
94 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
MENTERI INVESTASI / KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA VS PT KEMILAU NUSANTARA KHATULISTIWA;;
138 — 125 — Berkekuatan Hukum Tetap
MENTERI INVESTASI / KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA vs PT. KALLA AREBAMMA;;