Ditemukan 44860 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Surat keputusan menteri negara agraria Surat keputusan kepala inspeksi agraria jawa timur Konsorsium pembaruan agraria (kpa) vs presiden republik indonesia;; Konsorsium pembaruan agraria (kpa). Dkk vs presiden republik indonesia;; Ahmadi Sh vs menteri agraria dan tata ruang/kepala badan pertanahan nasional; Menteri agraria dan tata ruang / kepala badan pertanahan nasional vs indrarini sawitri Sh;; Jaya Sh. Mm vs menteri agraria dan tata ruang / kepala badan pertanahan nasional; Robert sudjasmin vs kementerian agraria dan tata ruang / badan pertanahan nasional ri; Kementerian agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional ri vs annie sri cahyani; Menteri agraria dan tata ruang / kepala badan pertanahan nasional vs ahmadi S.h;
Pengadilan PN SELONG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 15-08-2017 — Putus : 30-05-2018 — Upload : 17-10-2018
Putusan PN SELONG Nomor 94/Pdt.G/2017/PN Sel
Tanggal 30 Mei 2018 — MENTRI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI DI JAKARTA cq. KEPALA KANTOR WILAYAH AGRARIA DAN TATA RUANG/KAKANWIL BPN PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT DI MATARAM cq. KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN LOMBOK TIMUR DI SELONG, dkk
161 — 89
  • MENTRI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI DI JAKARTA cq. KEPALA KANTOR WILAYAH AGRARIA DAN TATA RUANG/KAKANWIL BPN PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT DI MATARAM cq. KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN LOMBOK TIMUR DI SELONG, dkk
    MENTRI AGRARIA DANTATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHANNASIONAL RI DI JAKARTA cq. KEPALA KANTORWILAYAH AGRARIA DAN TATA RUANG/KAKANWILBPN PROPINS NUSA TENGGARA BARAT DIMATARAM cg. KEPALA KANTOR AGRARIA DANTATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHANNASIONAL KABUPATEN LOMBOK TIMUR DISELONG, berkedudukan Kantor di Jalan MT. HaryonoNo. 3 Selong, Kabupaten Lombok Timur, Nusa TenggaraBarat, selanjutnya disebut sebagai: TERGUGAT I;2.
Pengadilan PN SAMPIT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 23-07-2015 — Putus : 03-03-2016 — Upload : 16-05-2016
Putusan PN SAMPIT Nomor 80/Pdt.G/2015/PN Spt
Tanggal 3 Maret 2016 — Negara RI Cq Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional RI Cq Kepala Kanwil Agraria Dan Tata Ruang/Bpn Provinsi Kalimantan Tengah Cq KEPALA AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR, yang berkantor di Jalan Jenderal Sudirman KM 5,5 Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur;
219 — 17
  • Negara RI Cq Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional RI Cq Kepala Kanwil Agraria Dan Tata Ruang/Bpn Provinsi Kalimantan Tengah Cq KEPALA AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR, yang berkantor di Jalan Jenderal Sudirman KM 5,5 Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur;
Pengadilan PN MALANG Perdata
Register : 26-04-2024 — Putus : 19-09-2024 — Upload : 25-09-2024
Putusan PN MALANG Nomor 96/Pdt.G/2024/PN Mlg
Tanggal 19 September 2024 — Penggugat:
AULADE RISMADARA ARIFIN
Tergugat:
1.ANY KUSRINI
2.ADAM MALIK
Turut Tergugat:
Kementrian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Di Jakarta Cq Kantor Wilayah Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Jawa Timur Cq Kantor Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Malang
12 — 11
  • Penggugat:
    AULADE RISMADARA ARIFIN
    Tergugat:
    1.ANY KUSRINI
    2.ADAM MALIK
    Turut Tergugat:
    Kementrian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Di Jakarta Cq Kantor Wilayah Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Jawa Timur Cq Kantor Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Malang
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 16-02-2017 — Putus : 16-03-2017 — Upload : 12-04-2017
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 002/P/FP/2017/PTUN-SMG
Tanggal 16 Maret 2017 — UUT SRI RAHAYU dan SILVIA HAQIATI Melawan KEPALA KANTOR PERTANAHAN/ AGRARIA DAN TATA RUANG KOTA SEMARANG
187 — 168
  • UUT SRI RAHAYU dan SILVIA HAQIATI Melawan KEPALA KANTOR PERTANAHAN/ AGRARIA DAN TATA RUANG KOTA SEMARANG
    RPI/17dan Nomor 411/RPIJ/17 , masing masing tertanggal 01 Februari 2017, telahmemberi kuasa kepada : AHMAD RIZAL, SH, KewarganegaraanIndonesia,PekerjaanAdvokat, beralamat di Jalan Kertanegara 3/3 PleburanHalaman 1 dari halaman 35 Putusan No.002/P/FP/2017/PT UN.SMG.Semarang Jawa Tengah, Pemohon I dan Pemonohon II secara bersamasama,Untukselanjutnya disebut sebagaiPARA PEMOHON:Dengan ini bermaksud mengajukan Permohonan terhadap : Nama Pejabat Pemerintahan :Tempat KedudukanKEPALA KANTOR PERTANAHAN/AGRARIA
    Memerintahkan kepada Kepala Kantor Kepala Kantor Pertanahan /Agraria dan Tata Ruang Kota Semarang (Termohon) untuk membatalkandan menarik kembali semua alashak atas tanah yang diterbitkan Termohondiatas tanah Sertipikat Hak Milk (SHM) Nomor 368/KelurahanTambakrejo, Kecamatan Genuk (sekarang Kecamatan Gayamsari), KotaSemarang atas nama Maskon bin Haji Masykur dengan ukuran luas tanahberdasarkan Surat Ukur tanggal 2311981 Nomor 515/1981 adalah seluas+ 22.699 m2 (kurang lebih dua puluh dua ribu enam
    Bahwa perlu diketahui oleh Para Pemohon, hasil akhir pekerjaan dariPermohonan Pengukuran ulang (rekonstruksi batas) dalam SistemKomputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) yang ada pada Termohon, adalahBerita Acara, BUKAN Peta Bidang; Didalam Pasal 1 ayat (6) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan PelaksanaanPeraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanahsecara tegas dan jelas disebutkan :6.
    Uut Sri Rahayu dan Silvia Hadgiati(fotokopi sesuai dengan aslinya);Surat dari Ahmad Rizal, SH selaku Kuasa dari Uut.SriRahayu dan Silvia Haqiati yang ditujukan KepadaKepala Kantor Badan Pertanahan Nasional/Agraria danTata Ruang Kota Semarang , tanggal 17 Januari 2017,perihal permohonan penjelasan (fotokopi darifotok Opi); #2 n= 2 nn one nnn ene ene en eee eeSurat Tanda Terima Setoran (STTS) dari PemerintahKota Semarang Dinas Pengelolaan Keuangan dan AsetDaerah Nomor Object Pajak 33.74.130.012.0070014.0atas
    atauPejabat Pemerintahan, dimana dalam konsideran Menimbang huruf amenyebutkan : Bahwa ketentuan Pasal 53 UndangUndang Nomor : 30 Tahun2014 tentang Administrasi Pemerintahan, mengatur kewenangan Pengadilanuntuk memeriksa dan memutus penerimaan permohonan untuk mendapatkanKeputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan ;Menimbang, bahwa memperhatikan Surat Para Pemohon tertanggal 17Januari 2017 Perihal : Permohonan Penjelasan yang ditujukan kepada KepalaKantor Badan Pertanahan Nasional / Agraria
Pengadilan PN MENGGALA Perdata
Register : 07-11-2023 — Putus : 25-04-2024 — Upload : 25-04-2024
Putusan PN MENGGALA Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Mgl
Tanggal 25 April 2024 — Penggugat:
SUHUIMAN
Tergugat:
1.AGUSTINUS JONI
2.ANASTASYA HARTINI
Turut Tergugat:
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq Kantor Wilayah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung Cq Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tulang Bawang
57 — 33
  • Penggugat:
    SUHUIMAN
    Tergugat:
    1.AGUSTINUS JONI
    2.ANASTASYA HARTINI
    Turut Tergugat:
    Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq Kantor Wilayah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung Cq Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tulang Bawang
Pengadilan PN CIBINONG Perdata
Putus : 29-03-2017 — Upload : 03-06-2018
Putusan PN CIBINONG Nomor 49/Pdt.G/2016/PN.Cbi
Tanggal 29 Maret 2017 — Dinar Rumia Pandjaitan, SH X Kepala Kementrian Agraria dan Tata Ruang Kabupaten Bogor, Dkk
74 — 49
  • Dinar Rumia Pandjaitan, SH X Kepala Kementrian Agraria dan Tata Ruang Kabupaten Bogor, Dkk
    Peraturan MenteriPertanian dan Agraria No. 2 tahun 1962 Jo.
    Pasal 19 s/d. 23 Peraturan Menteri Negara Agraria/KepalaBadan Pertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun 1997. Kemudian sebelumpenerbitan Sertipikatnya untuk memenuhi Pasal 59 Peraturan PemerintahNomor : 24 Tahun 1997, Jo.
    Peraturan Menteri Pertaniandan Agraria No.2 Tahun 1962 Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/KepalaBadan Pertanahan Nasional No.3 Tahun 1997 sehingga: Telah sesuai dengan azas legalitas;> Tidak berbuat sewenangwenang ( De tornement de pouvoir); Tidak berbuat sekehendak hati (Willekeur);> Sesuai dengan AzasAzas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);> Tidak melanggar hukum;Atas dasar uraian tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yangmengadili perkara ini berkenan memutus:1.
    Nydia Sumarno.2.2.Bahwa tentang susunan organisasi Kementerian Agraria dan Tata Ruangtelah diatur di dalam Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentangKementerian Agraria dan Tata Ruang (selanjutnya disebut PerpresNo.17/2015).
    Di dalam Perpres No.17/2015 tersebut secara jelas dapatHalaman 41 dari 84 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2016/PN CbiForm02/SOP/06. 8/2016diketahui bahwa Kementerian Agraria dan Tata Ruang tidak memilikistruktur organisasi di tingkat daerah, baik di tingkat provinsi maupunkabupaten/kota.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 21-11-2018 — Upload : 28-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2604 K/Pdt/2018
Tanggal 21 Nopember 2018 — ., VS KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG KABUPATEN BOGOR, dkk.
57 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., VS KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG KABUPATEN BOGOR, dkk.
    KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGRARIA dan TATARUANG KABUPATEN BOGOR, berkedudukan di Jalan TegarBerimanCibinong, Kabupaten Bogor;2. KEPALA DESA HAMBALANG, berkedudukan di Jalan RayaHambalang Nomor 1, HambalangKabupaten Bogor;3. NYDIA SUMARNO, bertempat tinggal di Delima Timur III2425, RT 014/03, Lebak Bulus, Jakarta Selatan, diwakili olehpara ahli warisnya: Tonny Marwati, Sydharama Rudianto, DidyMahendra R. Soemarno, Ny. Syafitri R.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 28-09-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2404 K/Pdt/2017
Tanggal 28 September 2017 — MARYANE C.I LUNTUNGAN VS KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL, Cq KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SULAWESI UTARA Cq PANITIA PELAKSANA PENGADAAN TANAH JALAN TOL MANADO-BITUNG DK
113 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MARYANE C.I LUNTUNGAN VS KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADANPERTANAHAN NASIONAL, Cq KEMENTRIAN AGRARIADAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONALPROPINSI SULAWESI UTARA Cq PANITIA PELAKSANAPENGADAAN TANAH JALAN TOL MANADO-BITUNG DK
    KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADANPERTANAHAN NASIONAL, Cq KEMENTRIAN AGRARIADAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONALPROPINSI SULAWESI UTARA Cq PANITIA PELAKSANAPENGADAAN TANAH JALAN TOL MANADOBITUNG ,diwakili oleh Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Provinsi Sulawesi Utara, Ir. Rowland P.
Pengadilan PN TERNATE Perdata
Register : 03-02-2023 — Putus : 27-03-2023 — Upload : 29-03-2023
Putusan PN TERNATE Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Tte
Tanggal 27 Maret 2023 — Penggugat:
1.SUHARTO SYAM HAU
2.SURYA HAU
Tergugat:
2.SALEH HAN
3.KEMENTRIA AGRARIA DAN TATA RUANG RI CQ KANWIL BADAN PERTANAHAN AGRARIA DAN TATA RUANG PROV.MALUKU UTARA
139 — 57
  • Penggugat:
    1.SUHARTO SYAM HAU
    2.SURYA HAU
    Tergugat:
    2.SALEH HAN
    3.KEMENTRIA AGRARIA DAN TATA RUANG RI CQ KANWIL BADAN PERTANAHAN AGRARIA DAN TATA RUANG PROV.MALUKU UTARA
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 11-12-2019 — Putus : 03-02-2020 — Upload : 04-02-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 242/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 3 Februari 2020 —
Tergugat:
MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
117 — 9

  • Tergugat:
    MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 20-10-2009 — Putus : 09-03-2010 — Upload : 08-05-2014
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 135/G/2009/PTUN.SBY
Tanggal 9 Maret 2010 — THE BUDI TEDJO PRAWIRO alias THE SWIE HOK melawan MENTERI NEGARA AGRARIA / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
168 — 93
  • THE BUDI TEDJO PRAWIRO alias THE SWIE HOK melawan MENTERI NEGARA AGRARIA / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
    KepalaDirektorat Agraria tanggal 12 September 1987 No. 593.51 / 1593 / SK / 320/ 1987.
    Sedangkan hak menguasai dari negara tersebut dapat17didasarkan pada ketentuan Pasal 2 UndangUndang No. 5 Tahun 1960 tentangPeraturan Dasar PokokPokok Agraria.
    Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional pada Tahun 1997 telahmenerbitkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor : 54/HPL/BPN/97 tentang Pemberian HakPengelolaan Atas Nama Pemerintah Kotamadya Tingkat II Surabaya tanggal 8 AprilBahwa Tergugat IT kemudian menerbitkan Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 3 / KelurahanPerak Timur, atas nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, terbit tangal 22September 1997, gambar situasi 21 Agustus Nomor
    Departemen Dalam Negeri dialihkan kepada Badan Pertanahan (videpasal 37 Kepres Nomor 26 Tahun 1988) ; Menimbang, bahwa Menteri Negara Agraria disingkat Menagraria, mempunyai tugaspokok mengenai halhal yang berhubungan dengan keagrariaan vide pasal 3 ayat (6) KepresNomor 44 Tahun 1993 dan dalam menjalankan fungsinya diatur dalam Pasal 4 angka 6yaitu berbunyi MENAGRARIA a.
    Kepala Direktorat Agraria tanggal 12 september 1987 No.593.51/1593/SK/320/1987. atas nama Penggugat, berasal dari Sertifikat Hak Guna BangunanNomor 161/Krembangan Utara seluas 1.550 M2 yang diuraikan dalam surat ukurnomor 488 tanggal 3 Desember 1968 atas nama Penggugat setempat dikenal Jl.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 06-10-2015 — Putus : 08-12-2015 — Upload : 16-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 56 P/HUM/2015
Tanggal 8 Desember 2015 — MENTERI NEGARA AGRARIA / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL;
81 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MENTERI NEGARA AGRARIA / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL;
    No. 24 Tahun 1997 (Bukti P26);27.Fotokopi Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala BPN No. 3 Tahun 1997(Bukti P27);28.Fotokopi UndangUndang No.5 Tahun 1960 (Bukti P28);29.Fotokopi UndangUndang R.I.
    Bahwa dengan alasan sebagaimana dimaksud poin 1 dan 2 pemohonmendalilkan Pasal 45 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan Pasal 126 ayat (1)Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor 3 Tahun 1997 bertentangan dengan Pasal 19 ayat (1) dan ayat(2) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan DasarPokokPokok Agraria, dan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan Pasal 6 ayat (1)huruf
    Putusan Nomor 56 P/HUM/2015Dalam perkara ini, Pemohon dalam permohonannya tidak menyebutkandengan tegas kedudukan hukum Presiden sebagai Termohon yangmenerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BadanPertanahan Nasional sebagai Termohon yang menerbitkan PeraturanMenteri Negara Agraria/ Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentangKetentuan Pelaksanaan Peraturan Pelaksana Peraturan PemerintahNomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran
    Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 45 ayat (1) huruf e, danPeraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan PertanahanNasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan PelaksanaanPeraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang PendaftaranTanah Pasal 126 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 19 ayat (1)dan ayat (2) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 TentangPeraturan Dasar PokokPokok Agraria, dan Pasal 6 ayat (1) huruf iUndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
    Pasal 126 Ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan PelaksanaanPeraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;(vide bukti P26., P27);Menimbang, bahwa UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentangPeraturan Dasar Pokokpokok Agraria dan UndangUndang Nomor 12 Tahun2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan yang menjadidasar pengujian dalam perkara ini sedang diuji olen Mahkamah Konstitusi(perkara Nomor 62/PUUXIII
Pengadilan PN POLEWALI Perdata
Register : 25-05-2022 — Putus : 23-06-2022 — Upload : 11-07-2022
Putusan PN POLEWALI Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Pol
Tanggal 23 Juni 2022 — Penggugat:
1.MARIATI
2.MARLINA
Tergugat:
RANISAH
Turut Tergugat:
Pemerintah republik Indonesia C.q kementerian Agraria & Tata ruang/Badan Pertanahan Nasional di Jakarta C.q Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di Mamuju c.q Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Polewali mandar
52 — 11
  • Penggugat:
    1.MARIATI
    2.MARLINA
    Tergugat:
    RANISAH
    Turut Tergugat:
    Pemerintah republik Indonesia C.q kementerian Agraria & Tata ruang/Badan Pertanahan Nasional di Jakarta C.q Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di Mamuju c.q Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Polewali mandar
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 04-11-2019 — Putus : 16-12-2019 — Upload : 20-06-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 294/B/2019/PT.TUN.JKT
Tanggal 16 Desember 2019 — Pembanding/Tergugat : Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional
Terbanding/Penggugat : Ahmadi, SH
58 — 12
  • Pembanding/Tergugat : Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional
    Terbanding/Penggugat : Ahmadi, SH
Pengadilan PN SURAKARTA Perdata
Register : 05-04-2024 — Putus : 01-08-2024 — Upload : 02-08-2024
Putusan PN SURAKARTA Nomor 63/Pdt.G/2024/PN Skt
Tanggal 1 Agustus 2024 — Penggugat:
YUSUF HARDIYANTO, SE
Tergugat:
1.ARYA HIDAYAT ADISENA
2.KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KLATEN CQ. KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KLATEN
22 — 13
  • Penggugat:
    YUSUF HARDIYANTO, SE
    Tergugat:
    1.ARYA HIDAYAT ADISENA
    2.KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KLATEN CQ. KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KLATEN
Pengadilan PN SUKOHARJO Perdata
Register : 12-12-2017 — Putus : 26-04-2018 — Upload : 08-11-2021
Putusan PN SUKOHARJO Nomor 103/Pdt.G/2017/PN Skh
Tanggal 26 April 2018 — BANK NEGARA INDONESIA
2.Kepala Kantor Kementrian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional di Jakarta Cq. Kepala Kantor Wilayah Kementrian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Jawa Tengah di Semarang Cq. Kepala Kantor Kementrian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sukoharjo
99 — 8
  • BANK NEGARA INDONESIA
    2.Kepala Kantor Kementrian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional di Jakarta Cq. Kepala Kantor Wilayah Kementrian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Jawa Tengah di Semarang Cq. Kepala Kantor Kementrian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sukoharjo
Pengadilan PTUN PALU TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 21-09-2022 — Putus : 19-10-2022 — Upload : 17-11-2022
Putusan PTUN PALU Nomor 103/G/TF/2022/PTUN.PL
Tanggal 19 Oktober 2022 — - DIANA LIZA MUSTAQIM VS Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia DKK
77 — 37
  • - DIANA LIZA MUSTAQIM VS Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia DKK
Pengadilan PT SEMARANG Perdata
Register : 05-03-2024 — Putus : 19-03-2024 — Upload : 19-03-2024
Putusan PT SEMARANG Nomor 122/PDT/2024/PT SMG
Tanggal 19 Maret 2024 — BANK CENTRAL ASIA Tbk KANWIL II SEMARANG
Terbanding/Turut Tergugat I : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq DIREKTORAT JENDRAL KEKAYAAN NEGARA Cq KANWIL DJKN JAWA TENGAH & DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Cq KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KOTA SEMARANG
Terbanding/Turut Tergugat II : KEMENTERIAN AGRARIA dan TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL (ATR/BPN) PUSAT Cq KANTOR AGRARIA dan TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL (ATR/BPN) KANWIL PROVINSI
49 — 40

  • M E N G A D I L I :

    1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
    2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 234/Pdt.G/2023/PN Smg tanggal 18 Januari sekedar mengenai penambahan pihak Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Pusat Cq Kantor Agraria dan Tata Ruang /Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kanwil Provinsi Jawa Tengah Cq Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kota Semarang sebagai
    BANK CENTRAL ASIA Tbk KANWIL II SEMARANG
    Terbanding/Turut Tergugat I : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq DIREKTORAT JENDRAL KEKAYAAN NEGARA Cq KANWIL DJKN JAWA TENGAH & DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Cq KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KOTA SEMARANG
    Terbanding/Turut Tergugat II : KEMENTERIAN AGRARIA dan TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL (ATR/BPN) PUSAT Cq KANTOR AGRARIA dan TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL (ATR/BPN) KANWIL PROVINSI
    JAWA TENGAH Cq KANTOR AGRARIA dan TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL (ATR/BPN) KOTA SEMARANG
Pengadilan PN DEPOK Perdata Tanah
Putus : 08-03-2013 — Upload : 07-05-2014
Putusan PN DEPOK Nomor 185/Pdt.G/2012/PN.DPK
Tanggal 8 Maret 2013 — SOEDARTO ; DJUNED AGENG PRABANDHONO VS JUSUF GUNAWAN ; TJHOEA KE MOI, Dkk
1296 — 112
  • Sertifikat Hak Milik Nomor : 659 Desa Cinangka, Gambar Situasi Nomor : 156/1978, luas tanah 2280 M2, yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Bogor tanggal 23 November 1978, atas nama pemegang hak Jusuf Gunawan ; ---------------------------------------b.
    Sertifikat Hak Milik Nomor : 660 Desa Cinangka, Gambar Situasi Nomor : 154/1978, luas tanah 2200 M2, yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Bogor tanggal 23 November 1978, atas nama pemegang hak Tjhoea Ke Moi ; ----------------------------------------c.
    Sertifikat Hak Milik Nomor : 661 Desa Cinangka, Gambar Situasi Nomor : 155/1978, luas tanah 2200 M2, yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Bogor tanggal 23 November 1978, atas nama pemegang hak Abang Gunawan ; -------------------------------------d.
    Sertifikat Hak Milik Nomor : 659 Desa Cinangka, gambar situasiNomor : 156/1978, Luas tanah 2280 M2 yang dikeluarkan olehKantor Agraria Kabupaten Bogor tanggal 23 Nopember 1978,atas nama Pemegang Hak Jusuf Gunawan ;b. Sertifikat Hak Milik Nomor : 660 Desa Cinangka, gambar situasiNomor : 154/1978, Luas tanah 2200 M2 yang dikeluarkan olehKantor Agraria Kabupaten Bogor tanggal 23 Nopember 1978,atas nama Pemegang Hak Tjhoea Ke Moi ;c.
    Sertifikat Hak Milik Nomor : 661 Desa Cinangka, gambar situasiNomor : 155/1978, Luas tanah 2200 M2 yang dikeluarkan olehKantor Agraria Kabupaten Bogor tanggal 23 Nopember 1978,atas nama Pemegang Hak Aban Gunawan ;d. Sertifikat Hak Milik Nomor : 885 Desa Cinangka, gambar situasiNomor : 2365/1975, Luas tanah 300 M2 yang dikeluarkan olehKantor Agraria Kabupaten Bogor tanggal 26 Pebruari 1980 atasnama Pemegang Hak Irwan Mulyadi Gunawan ;e.
    Sertifikat Hak Milik Nomor : 659 Desa Cinangka, gambar situasiNomor : 156/1978, Luas tanah 2280 M2 yang dikeluarkan olehKantor Agraria Kabupaten Bogor tanggal 23 Nopember 1978,7atas nama Pemegang Hak Jusuf Gunawan ;b. Sertifikat Hak Milik Nomor : 660 Desa Cinangka, gambar situasiNomor : 154/1978, Luas tanah 2200 M2 yang dikeluarkan olehKantor Agraria Kabupaten Bogor tanggal 23 Nopember 1978,atas nama Pemegang Hak Tjhoea Ke Moi ;c.
    Sertifikat Hak Milik Nomor : 661 Desa Cinangka, gambar situasiNomor : 155/1978, Luas tanah 2200 M2 yang dikeluarkan olehKantor Agraria Kabupaten Bogor tanggal 23 Nopember 1978,atas nama Pemegang Hak Aban Gunawan =;d. Sertifikat Hak Milik Nomor : 885 Desa Cinangka, gambar situasiNomor : 2365/1975, Luas tanah 300 M2 yang dikeluarkan olehKantor Agraria Kabupaten Bogor tanggal 26 Pebruari 1980 atasnama Pemegang Hak Irwan Mulyadi Gunawan ;e.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 14-07-2022 — Upload : 18-08-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1846 K/Pdt/2022
Tanggal 14 Juli 2022 — PT TANGGUH SENTRA BUMI Lawan NURDJENAH Dan KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG KOTA BALIKPAPAN
77 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PT TANGGUH SENTRA BUMILawanNURDJENAHDanKEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATARUANG KOTA BALIKPAPAN