PENETAPANNomor: 259/Pdt.P/2021/PN.Kpn DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkaraperkara perdata padaperadilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan atas permohonan yang diajukanoleh:Sayyidah Muamala, Perempuan, lahir di Malang, tanggal 30 Oktober 1997, umur 24tahun, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, agama Islam, warga negara Indonesia,bertempat tinggal di Lowokgempol, RT.003 RW.014, Kelurahan/Desa Ngajum,Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang, selanjutnya

;Menimbang, bahwa dari fakta hukum maupun pertimbangan yang telahdiuraikan diatas Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan Pemohonberalasan menurut hukum dan patut dikabulkan ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biayayang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;Memperhatikan Pasalpasal dalam UndangUndang No. 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 24Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UndangUndang

Bahwa objek perkara aquo ternyata telah dijadikan Sertifikat atas namaTergugat berdasarkan Sertifikat No. 1363 yang dibukukan pada tanggal271996 ; won Bahwa dalam proses penerbitan Sertifikat Hak Milik berdasarkan pasal 32(2) PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NO. 24TAHUN 1997TENTANG PENDAFTARAN TANAH, berbunyi : "Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secarasah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanahtersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka

No. 24Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 32 ayat (2) dinyatakanbahwa pihak lain merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagimenuntut pelaksanaan hak tersebutapabila dalam waktu 5 (lima) tahunsejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secaratertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yangbersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilanmengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut ; Dengan baru diajukannya gugatan Terbanding

kekurangan pihak, makasudah tepat dan benar Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 336/Pdt.G/2011/PN.Dps tanggal 13 Desember 2011 yang mengabulkangugatan Penggugat untuk sebagian dan mempertimbangkan ParaTergugat berada dipihak yang dikalahkan ; Bahwa demikian pula salah dan keliru keberatan angka 7, angka 8, angka9 memori banding yang dikemukakan oleh Tergugat III/Pembandingsebab dalil gugatan Penggugat/Terbanding sama sekali tidakbertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24Tahun

Bahwa jels sudah gugatan Penggugat/Terbanding sama sekali tidakbertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah khususnya Pasal 32 ayat 2 halmana dikarenakan isi dari pasal 32 ayat 2 tersebut di atas yang padaintinya berbunyi : "Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkansertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yangmemperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan. . . dst. . .

dari namaSuyanna menjadi Suyanna Ang tersebut dikarenakan Pemohon inginmenggunakan nama marga dari keluarga Pemohon dan untuk keperluanadministrasi (pembuatan pasport), dimana nama Suyanna Ang tersebuttelah Pemohon gunakan di KTP dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon;Bahwa untuk menyesuaikan nama Suyanna menjadi Suyanna Angtersebut, Pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan NegeriPekanbaru, hal ini didasarkan pada Pasal 52 UndangUndang No. 23Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang No. 24Tahun

pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden No.25 Tahun2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatansipil menentukan: pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat antara lain berupa Salinanpenetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan pasal 52 UndangundangNomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatansebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 24Tahun

yang mengeluarkan Akta KelahiranPemohon, diperintahkan untuk mencatatkan penyesuaian nama Pemohondalam catatan pinggir Register yang diperuntukkan untuk itu dan pada catatanpinggir Akta Kelahiran Pemohon, setelah menerima salinan penetapan ini;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan,maka segala biayabiaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepadaPemohon;Mengingat ketentuan Undangundang Nomor 23 Tahun 2006sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 24Tahun

Bahwa, para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suamiistri dan sudah dikarunia anak yang bernama Ernawati (P) umur 24tahun, Ariyadi (L) umur 14 tahun;. Bahwa, antara Pemohon dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dansesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untukmelaksanakan perkawinan menurut ketentuan hukum Islam;.

keluarga dan tetangga lainnya;Bahwa, maskawinnya adalah berupa uang sebesar Rp. 100.000(seratus ribu rupiah) dibayar tunai;Bahwa, pada waktu akad ada ijab kabulnya;Bahwa, status Pemohon sewaktu menikah dengan Pemohon Iladalah Jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;Bahwa, Pemohon dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluargabaik dari segi nasab, perkawinan dan sepersusuan;Bahwa, Pemohon dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis, dansudah dikaruniai keturunan yang bernama Ernawati (P) umur 24tahun

dan tetangga lainnya;e Bahwa, maskawinnya adalah berupa uang sebesar Rp. 100.000(seratus ribu rupiah) dibayar tunai;e Bahwa, pada waktu akad ada ijab kabulnya;e Bahwa, status Pemohon sewaktu menikah dengan Pemohon Iladalah Jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;e Bahwa, Pemohon dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluargabaik dari segi nasab, perkawinan dan sepersusuan;e Bahwa, Pemohon dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis, dansudah dikaruniai keturunan yang bernama Ernawati (P) umur 24tahun

Bahwa menurut Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang dimaksud denganSertifikat adalah Surat Tanda Bukti Hak sebagaimana dimaksuddalam Pasal 19 ayat 2 huruf c UUPA untuk hak atas tanah atau hakpengelolaan dan mengenai pemilikan hak milik atau satuan rumahsusun oleh orang atau perorangan atau Badan Hukum tertentu,selanjutnya dalam Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24Tahun 1997 Sertifikat merupakan Surat tanda bukti hak yang berlakusebagai alat

KADALUARSABahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dinyatakan Bahwa atas suatubidang tanah yang sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas namaorang atau Badan Hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikadbaik secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasamempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menurut pelaksanaan haktersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikattelah tidak mengajukan keberatan

dahulu petitum petitum selanjutnya apakah dikabulkan seluruhnya atauhanya sebagian saja;Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2018/PN Btl.Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum permohonan Pemohonangka 2 yang berbunyi: memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubahtempat kelahiran anak Pemohon dari Purworejo menjadi Bantul , Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (1) UndangUndangNomor 23 Tahun 2006 yang telah dirubah menjadi UndangUndang Nomor 24Tahun

2013 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan Pembetulan aktaPencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulisredaksional;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70 Ayat (1) UndangUndangNomor 23 Tahun 2006 yang telah dirubah menjadi UndangUndang Nomor 24Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan yang dimaksuddengan kesalahan tulis redaksional, misalnya kesalahan penulisan hurufdan/atau angka;Menimbang, bahwa jika suatu akta dibuat oleh seorang Pegawai CatatanSipil

ketentuan Pasal 52 ayat (2) tersebutdan berdasarkan bukti surat bertanda P6, berupa fotocopy Akta Kelahiran atasnama RIZAL AJI SYAHPUTRA dikeluarkan di Purworejo tanggal 2 Juni 2012,bahwa Akta Kelahiran tersebut telah diterbitkan oleh Kepala DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo, oleh karenanyaHalaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2018/PN Btl.Pemohon wajib melaporkannya sebagaimana ketentuan Pasal 52 ayat (2)sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UndangUndang No. 24Tahun

pengakuananak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahanstatus kewarganegaraan;Menimbang, bahwa oleh karena nama dan tahun lahir anak Pemohonsesual Akta Kelahiran telah dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan danCatatan Sipil Kabupaten Lamongan sebagaimana Bukti P5 Kutipan Aktakelahiran anak Pemohon Nomor: 474.1/10811/2006 tanggal 1 Juni 2006 atasnama Fidiya Nur Alami bin Muttagin maka sejalan dengan perintah Undangundang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UndangUndang Nomor 24Tahun

2013 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan Setiap Penduduk wayjibmelaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminyakepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukandalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;Menimbang, bahwa terhadap perubahan nama dan tahun lahirsebagaimana disebutkan dalam Pasal 52 Ayat (2) UndangUndang Nomor 24Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun

kewajiban Hakim yang bersesuaiandengan petitum yang diminta oleh Pemohon untuk memerintahkan kepada pihakyang bersangkutan dalam hal ini Pemohon untuk melaporkan peristiwaperubahan bulan lahir tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitanHalaman 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor:239/Pdt.P/2019/PN LmgKutipan Akta Kelahiran yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan SipilKabupaten Lamongan, sehingga terhadap petitum tersebut Hakimmenyesuaikan dengan ketentuan pasal 52 ayat (1) UndangUndang No 24tahun

pasangan suami istriROSNIATY dan ABDULLAH TALIBE (Alm), maka diperoleh fakta hukum bahwaPemohon yang tinggal di wilayanh hukum Pengadilan Negeri Mempawah yaituKabupaten Kubu Raya, merupakan anak kandung dari ABDULLAH TALIBE(Alm), oleh karena itu Hakim menilai Pemohon berhak mengajukan permohonana quo dan Pengadilan Negeri Mempawah berwenang untuk memeriksa danmemutus perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 dan angka 17UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 juncto UndangUndang Nomor 24Tahun

Saksi LAGINEM, yang menyatakan ayah Pemohon yaitu ABDULLAHTALIBE telah meninggal dunia dikarenakan sakit pada tanggal 29 Maret 1990,namun belum dicatatkan Akta Kematiannya;Menimbang, bahwa berkenaan dengan maksud dan tujuan dari Pemohonyang ingin melaporkan peristiwa kematian ayah Pemohon yang bernamaABDULLAH TALIBE di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilKabupaten Kubu Raya, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 11 dan angka17 Undang undang Nomor 23 Tahun 2006 juncto Undang undang Nomor 24Tahun

2013 Tentang Administrasi Kependudukan, dan Pencatatan Sipil, Hakimberpendapat pelaporan peristiwa kematian seseorang termasuk peristiwapenting yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap datakependudukan yang meliputi penerbitan Akta Kematian dan/atau perubahanKartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk;Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat(1) Undang undang Nomor 23 Tahun 2006 juncto Undang undang Nomor 24Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan

berdomisili, sehinggakeinginan Para Pemohon untuk menambah nama Para Pemohon tidakbertentangan dengan peraturan perundangundangan serta dengan normanorma yang berlaku dalam masyarakat, oleh karena itu cukup beralasan untukmengabulkan permohonan Para Pemohon;Halaman 4 Penetapan No. 645//Pdt.P/2021/PN.Jkt.SelMenimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohonuntuk menambah nama tersebut,maka sesuai ketentuan pasal 52 ayat 2Undang Undang NO 23 Tahun 2006 jo pasal 102 ayat 1 Undang Undang NO 24Tahun

2013 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Para Pemohon wajibmelaporkan perubahan nama tersebut paling lambat 30 hari sejak diterimanyasalinan Penetapan Pengadilan Negeri, ke instansi pelaksana tempat ParaPemohon berdomisili;Menimbang, bahwa dengan demikian, maka permohonan ParaPemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya sehingga Para Pemohon harusdibebani untuk membayar biaya perkara;Mengingat Undang Undang NO 23 Tahun 2006, Undang Undang NO 24Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan dan semua

permohonan perkara a quo telah menjadi kewenangan relatifPengadilan Agama Ngawi;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, berupa Fotokopi KutipanAkta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang merupakan aktaotentik sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, telah bermeterai cukup serta telahdinachtzegelen pada Kantor Pos, hal mana sesuai Pasal 2 ayat (1) huruf (a)dan ayat (3) UndangUndang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai jo.Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun

Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, berupa penolakanPernikahan, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang merupakan aktaotentik sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, telah bermeterai cukup serta telahdinachtzegelen pada Kantor Pos, hal mana sesuai Pasal 2 ayat (1) huruf (a)dan ayat (8) UndangUndang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai jo.Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 2000 dan bukti tersebut juga telah dicocokkan

hukumbahwa anak Para Pemohon berstatus sebagai jejaka dan calon istri perawan;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa Fotokopi KutipanAkta Kelahiran yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang merupakan aktaotentik sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, telah bermeterai cukup serta telahdinachtzegelen pada Kantor Pos, hal mana sesuai Pasal 2 ayat (1) huruf (a)dan ayat (8) UndangUndang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai jo.Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun

Nomor 82/Padt.P/2018/PA.Ngw.Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 2000 dan bukti tersebut juga telah dicocokkan sesuai aslinya sesuaiPasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formildan meteriil;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi ParaPemohon didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaranlangsung serta keterangan mana dipandang telah saling bersesuaian antarasatu dengan lainnya, dan 2 orang saksi

No. 0221/Pdt.P/2016/PA Dal. seperangkat alat shalat dan yang bertindak sebagai saksi dalampernikahan tersebut adalah Husaini dan Aspar: Bahwa pada saat akad Nikah, Pemohon berstatus perjaka berumur 24tahun, sedangkan Pemohon ll perawan berumur 19 tahun, keduanyatidak ada hubungan darah atau pun sesusuan dan pertalian semenda,dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut;> Bahwa selama menikah, Pemohon dan Pemohon Il tidak pernahbercerai dan tetap beragama Islam dan telah dikaruniai 4 (satu

bernama Udin, dengan mas kawin berupaSeperangkat alat shalat dan yang bertindak sebagai saksi dalampernikahan tersebut adalah Husaini dan Aspar: Bahwa pada saat akad Nikah, Pemohon berstatus perjaka berumur 24tahun, sedangkan Pemohon ! perawan berumur 19 tahun, keduanyatidak ada hubungan darah atau pun sesusuan dan pertalian semenda,dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut,;Halaman. 4 dari 12 Hal. Pen.

faktahukum sebagai berikut: Bahwa Pemohon dan Pemohon II adalah suami istri sah menikah padatanggal 12 Maret 2011 dalam wilayah hukum Kantor Urusan AgamaKecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala, di rumah orang tuaPemohon I, dengan wali nikah dan yang menikahkan adalah ayahkandung Pemohon I yang bernama Udin dengan mas kawin berupaseperangkat alat shalat, dan yang bertindak sebagai saksi dalampernikahan tersebut adalah Husaini dan ASpar;> Bahwa pada saat akad Nikah, Pemohon berstatus perjaka berumur 24tahun

Sedang yang mengakadnikahkan adalah Mbah Buhari, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.20.000, (dua puluh ribu rupiah).Bahwa saksi mengetahui pelaksanaan akad nikah tersebut karena menjadisaksi pada waktu itu.Bahwa status Pemohon pada waktu menikah adalah jejaka dalam usia 24tahun, sedang Pemohon II perawan dalam usia 22 tahun.Bahwa selain para Pemohon, wali, saksisaksi dan yang mengakadnikahkan,yang ikut hadir pada acara tersebut adalah para tetangga dan saudarasaudara para Pemohon.Bahwa setelah

Sedang yangmengakadnikahkan adalah Mbah Buhari, dengan mas kawin berupa uangsebesar Rp. 20.000, (dua puluh ribu rupiah).e Bahwa saksi mengetahui pelaksanaan akad nikah tersebut karena menjadisaksi pada waktu pernikahan itu.e Bahwa status Pemohon pada waktu menikah adalah jejaka dalam usia 24tahun, sedang Pemohon II perawan dalam usia 22 tahun.Hal 5 dari 12 Pen.Nomor 0125/Pdt.P.2016/PA.Bdwe Bahwa selain para saksi, Para Pemohon, wali dan yang mengakadkan, yangikut hadir pada acara tersebut adalah

Bahwa pada saat pernikahan tersebut status pemohon jejaka dalam usia 24tahun, sedang Pemohon II perawan dalam usia 22 tahun, keduanya tidak adahubungan darah dan bukan sesusuan;4. Bahwa Pemohon dan Pemohon II sangat berkepentingan dengan terbitnya BukuAkta Nikah guna kepastian hukum ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi HukumIslam : itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenaihalhal yang berkenaan dengan ...

Pemohon Yusi Septa Prasetia sehingga demi keseragaman dan menghindarikesimpangsiuran datadata pemohon dalam semua dokumendokumennya, makaPemohon berkeinginan merubah nama pemohon menjadi Yusi Septa Prasetiasebagaimana termuat dalam ijazah pemohon;wonn Menimbang, bahwa oleh karena itu, pertama kali harus dipertimbangkanapakah Pengadilan Negeri berwenang ataukah tidak untuk memeriksa dan mengadilipermohonan Pemohon tersebut;wnnn nnn Menimbang, Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) UndangUndang Nomor 24Tahun

dihadapan hukum (Pasal 28 D)*dan ........ hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum ... adalah hakasasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (Pasal 28 ayat1);w Menimbang, bahwa disamping itu, nama yang akan dirubah dari Kutipan AktaKelahiran Pemohon, adalah nama biasa yang bukan merupakan nama keluarga ataumarga atau nama keturunan sehingga tidak ada pantangan ataupun larangan untuktidak mempergunakannya;wonn Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat 2 Undangundang No. 24tahun

2014 tentang perubahan Undangundang No. 23 tahun 2006 tentangadministrasi kependudukan menegaskan pencatatan perubahan nama wajibdilaporkan kepada Instansi pelaksana setelah menerima salinan penetapan dariPengadilan Negeri;won Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat 1 Undangundang No. 24tahun 2014 tentang perubahan Undangundang No. 23 tahun 2006 yaitu pencatatanperistiwa penting dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil atas permintaan pendudukyang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan

dari bukti P1, P2 dan P3 ternyata Para PemohonMOHAMMAD DIUL, dan ARLINDA SEPTIA MILASARI, beralamat tempattinggal di jalan Muso Salim GG. 8 No. 38 B Rt. 023 Kelurahan Karang Mumus,Kecamatan Samarinda Kota, KalTim alamat tersebut masuk dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Samarinda dan permohonan yang diajukan oleh paraPemohon merupakan perkara perdata maka Pengadilan Negeri Samarindaberwenang memeriksa dan mengadili perkara para Pemohon;Menimbang, bahwa pasal 8 ayat 1 huruf a Undang undang Nomor 24Tahun

2013, Instansi Pelaksana melaksanakan urusan AdministrasiKependudukan dengan kewajiban mendaftar Peristiwa kependudukan danmencatat Peristiwa Penting;Menimbang, bahwa pasal 1 angka 17 Undang undang Nomor 24Tahun 2013 yang dimaksud dengan Peristiwa Penting yaitu kejadian yangdialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan,perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak,perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;Halaman 5 dari 9 Penetapan Perkara

Undangundang Nomor 23 Tahun 2006, yang telah dirubah dengan Undang undangNomor 24 Tahun 2013 diperintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkankepada Instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten KutaiKartanegara tentang penetapan ini untuk dicatat pada Register yangdiperuntukan untuk itu;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohondikabulkan, maka Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbuldalam perkara ini ;Mengingat, pasal 1 angka 17, pasal 52 Undang undang Nomor 24Tahun

Pencatatanperubahannamasebagaimanadimaksudpadaayat (1)wajibdilaporkanolehPendudukkepadalnstansiPelaksana yangrnenerbitkanaktaPencatatanSipil paling lambat 30 (tigapuluh)harisejakditerimany asalinanpenetapanpengadilannegeriolehPenduduk.(3) Berdasarkanlaporans ebagaimanadimaksudpadaayat (2),PejabatPencatatanSipilmembuatcatatanpinggirpada registeraktaPencatatanSipildankutipanaktaPencatatan Sipil.Menimbang,bahwakarenapemohonadalahpendudukKabupatenW onosobo,makaberdasarkanketentuanPasal 52 ayat (1) UU No. 24Tahun

pemohonterlebindahuluharusmengajukanpermohonanpenetapanpengesahantentangperubahannamanyaitukepadaPengadilanNegeri W onosobo,danselanjutnyadalamwaktupaling lambat 30 (tigapuluh)harisejakditerim anyasalinanpenetapandimaksud,pemohonwajibmelaporkannyakepadadiDinasKependudukandanC atatanSipilK abupatenWonosobo;Menimbang, bahwadengandemikian, telahterbuktiadanyaurgensi yangmemadai yang menjadidasarhukumpermohonanpemohon,yakniuntukmendapatkanperlindunganhukumatas penggantiannamatersebut,sebagaimanadimaksudkandalamPasal 52 UU Nomor 24Tahun

Saksi I, umur 24tahun, agama Islam,pekerjaan tidak adabertempat tinggal diDusun Semanggi DesaSamangki, KecamatanSimbang, KabupatenMaros. memberikankesaksian di bawahsumpah sebagaiberikut: Bahwa saksi kenal penggugat karena sepupu dankenal tergugat karena suami penggugat Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugatrukuna sebagai suami istriselama kurang lebih 24tahun dan telah dikaruniai 4 orang anak, anakpertama sudah menikah dan tinggal di Asrama Linudsedangkan kedua, ketiga dan keempat dalampemeliharaan

Saksi Il, umur 36tahun, agama Islam,pekerjaan tidak ada,bertempat tinggal diKecamatan Simbang,Kabupaten Marosmemberikan kesaksiandi bawah sumpahsebagai berikut Bahwa saksi kenal penggugat karena sepupu dan kenaltergugat karena tergugat suami penggugat Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugatrukun sebagai suami istri selama kurang lebih 24tahun dan telah dikaruniai 4 orang anak, anakpertama sudah menikah tinggal di asrama linudsedangkan anak kedua, ketiga dan keempat dalampemeliharaan penggugat

bahwa dari bukti P1 dan P2 serta P3 ternyata ParaPemohon ANDI ABDUL HAKIM dan HERAWATI, beralamat tempat tinggal diJalan Bengkuring Raya 1 Blok D No. 393, Kelurahan Sempaja Timur,Kecamatan Samarinda, Kota Samarinda, alamat tersebut masuk dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Samarinda dan permohonan yang diajukan olehpara Pemohon merupakan perkara perdata maka Pengadilan NegeriSamarinda berwenang memeriksa dan mengadili perkara para Pemohon;Menimbang, bahwa pasal 8 ayat 1 huruf a Undang undang Nomor 24Tahun

2013, Instansi Pelaksana melaksanakan urusan AdministrasiKependudukan dengan kewajiban mendaftar Peristiwa kependudukan danmencatat Peristiwa Penting;Menimbang, bahwa pasal 1 angka 17 Undang undang Nomor 24Tahun 2013 yang dimaksud dengan Peristiwa Penting yaitu kejadian yangdialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan,perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak,perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;Halaman 5 dari 9 Penetapan Perkara

tersebut kepada Pejabat PencatatanSipil pada Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana,Kabupaten Kutai Barat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanyaSalinan penetapan, ini untuk dicatat pada Register yang diperuntukan untukitu;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohondikabulkan, maka Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbuldalam perkara ini sejumlah Rp. 116.000, (Seratus enam belas ribu rupiah);Mengingat, pasal 1 angka 17, pasal 52 Undang undang Nomor 24Tahun

7 dari 11 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2021/PN PlwPemohon yang sebenarnya dan supaya tidak terjadi kesalahan dikemudianhari;Menimbang, bahwa dalam hukum perdata Indonesia perubahan ataupenggantian tanggal lahir dimungkinkan sepanjang tidak bertentangandengan hukum dan tidak bertentangan dengan adat masyarakat setempat;Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Undangundang RepublikIndonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukansebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 24Tahun

namaAQILAH RANIYA MARBUN pada Kutipan Akta Kelahiran anak PemohonNomor : 1405LT300420190001 yang semula lahir tahun 2015 menjadi2014, oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas makapenggantian tahun lahir tersebut adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2021/PN PlwMenimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) dan (3) UndangUndangNomor 23 Tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukansebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 24Tahun

segalabiaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepadaPemohon, yang besarannya akan disebutkan dalam amar penetapan ini,dengan demikian petitum tersebut dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkanseluruhnya;Memperhatikan ketentuan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukansebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 24Tahun

Pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejaka dalam usia 24tahun, Pemohon II bersatus perawan dalam usia 20 tahun ;4, Bahwa, antara Pemohon dan Pemohon Il tidak ada hubungan darah dantidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untukmelakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupunketentuan perundangundangan yang berlaku;9.

Tahang dan Muse; Bahwa mahar/maskawin pada pernikahan Pemohon dan Pemohon iladalah Seperangkat alat Shalat dibayar tunai; Bahwa terjadi ijab qabul pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon Il ; Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus jejaka dalam usia 24tahun, Pemohon II bersatus perawan dalam usia 20 tahun; Bahwa antara Pemohon dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darahdan tidak sesusuan dan atau tidak memiliki hubungan yang dapat menjacipenghalang/arangan menikah ; Bahwa pada saat menikah, Pemohon

Tahang dan Muse; Bahwa mahar/maskawin pada pernikahan Pemohon dan Pemohon Iladalah Seperangkat alat Shalat dibayar tunai; Bahwa terjadi ijab qabul pada pernikahan Pemohon dan Pemohon II ; Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus jejaka dalam usia 24tahun, Pemohon II bersatus perawan dalam usia 20 tahun;Him 4 dari 10 him Penetapan Nomor 0192 /Pdt.P/2016/PA.Bb Scanned by CamScanner Bahwa antara Pemohon dandan tidak se Pemohon II tidak memiliki hubungan darahSusuan dan atau tidak iliki jadimemiliki

Bahawa, perubahan/perbaikan jenis kelamin anak Ke1 (Satu) Pemohonpada akta Kelahiran anak pemohon sangat diperlukan saat ini.Menimbang, bahwa untuk memertimbangkan tentang permohonanPemohon tersebut, Hakim akan mengacu pada UndangUndang Nomor 24Tahun 2013 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Presiden RepublikIndonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata CaraPendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;Menimbang, bahwa berdasarkan

Muara Bangkahulu KotaBengkulu ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) UndangUndangNomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 24Tahun 2013 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 53 Peraturan Presiden RepublikIndonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata CaraPendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, perubahan namaharusdidahulukan melalui adanya penetapan Pengadilan yang dikeluarkan olehPengadilan

Negeri tempat Pemohon berdomisili, dengan demikian PengadilanNegeri Bengkulu mempunyai wewenang untuk memeriksa dan mengadilipermohonan Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 UndangUndangNomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 24Tahun 2013 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan disebutkan Peristiwa Penting adalahkejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati,Halaman 5 Penetapan