trawl yang memiliki ciriciri yaitu : mempunyai tallpenarik jaring, papan layang (otter board), besi segitiga (triangular), pelampungbulat dari plastik, pemberat rantai, taliris atas dan bawah, sayap jaring, badanjaring, kantong jaring yang dilengkapi tali kolor, berangkat dari perairan PemangkatKecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas menuju perairan Sungai Jawai,Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas, dengan tujuan untuk mencari udang danatau ikan sebagaimana maksud dari Pasal 1 ayat (4) dari UndangUndang Nomor31

wilayahperairan Sungai Jawai, Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas dengan sengaja diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, memiliki, menguasai,membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantupenangkapan ikan yang berada di kapal penangkap ikan, dengan ukuran yangditetapkan, alat penangkap ikan yang tidak sesuai sesuai dengan persyaratan,atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu dan/atau alat penangkapikan yang dilarang sebagaimana maksud dalam Pasal 9 UndangUndang Nomor31

Pertimbangan hukum Majelis Hakim pada tingkat Banding dalamPutusanPengadilan Tinggi Bandung Nomor31/PDT/2014/PT.BDGhalaman12 alineaterakhir bersambung ke halaman 13 menyebutkan:Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum bersifat yuridis formal(tidakmenyangkut pokok perkara) Pengadilan Tinggi menilai bahwapertimbanganhukum dalam eksepsi, Hakim Tingkat Pertama yang telahmenolak eksepsiPembanding, semula Terlawan, dipandang telah tepatkarena eksepsinya tidakberalasan menurut hukum dan dikarenakan

Pertimbangan hukum Majelis Hakim pada tingkat Banding dalamPutusanPengadilan Tinggi Bandung Nomor31/PDT/2014/PT.BDG halaman13 alinea 2menyebutkan:Menimbang, bahwa berdasarkan dari dalil perlawanan Terbanding,semulaPelawan, yang mendalilkan tanah objek sengketa sebagaimanatercantumdalam sertifikat HGB Nomor 1097, 1098, 1099, 1100 1101,1102, 1103, dan sertifikat HGB Nomor 1170, 1171, 1172, 1173, 1174,1175 , 1176, 1177, dani178dengan batasbatas:Sebelah Barat berbatasan dengan Kali Cisadane (Jalan Darul

Pertimbangan hukum Majelis Hakim pada tingkat Banding dalamPutusanPengadilan Tinggi Bandung Nomor31/PDT/2014/PT.BDG halaman13 alinea terakhir bersambung ke halaman 14 menyebutkan:Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Banding dapat menerima danmembenarkanputusan Hakim Tingkat Pertamayang telah mengabulkanperlawanan Terlawandan karena telah dipertimbangkan dengan tepat danbenar, maka pertimbangantersebut diambil alin menjadi pertimbanganPengadilan Tinggi dalammemutus perkara a quo dengan menambahkanpertimbangan

Pertimbangan hukum Majelis Hakim pada tingkat Banding dalamPutusanPengadilan Tinggi Bandung Nomor31/PDT/2014/PT.BDG halaman14 alinea pertama menyebutkan:Bahwa perkara yang akan dieksekusi Pengadilan Negeri Bogor adalahperkaraNomor02/Pdt.G/2003/PN.Bgr tanggal 9 Oktober 2003 junctoputusanPengadilan Tinggi Bandung Nomor101/Pdt/2004/PT.

Apabila dicermati dari pertimbangan Majelis Hakim Tingkat BandingdalamPutusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor31/PDT/2014/PT.BDGpada: halaman 32 alinea terakhir yang bersambung sampai halaman33menyebutkan:Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa SHGB Nomor 743tahun1993 seluas 234.710 m (dua ratus tiga puluh empat ribu tujuhratussepuluh meter persegi), berupa Sertifikat Induk dan bukti P. 2Hal. 13 dari 17 hal. Put.

Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor31/G/ 2018/PTUN.SBY. tanggal 30 Mei 2018 ; 3 Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor157/PEN.HS/2018/PT.TUN.SBY. tanggal 11 Oktober 2018 tentangPenetapan Hari Sidang 54.

Memori Bandingtersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding / Tergugatoleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan suratpemberitahuan dan penyerahan memori banding tanggal 23 Juli 2018, yangpada pokoknya berkeberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Surabaya Nomor : 31/G/2018/PTUN.SBY. tanggal 30 Mei 2018 danmemohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untukmemutus sebagai berikut ;1.Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor31

Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan NegeriSamarinda Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Smr tanggal 12 Agustus 2021 dansuratsurat lain yang berkaitan dengan perkara ini;TENTANG DUDUK PERKARAMenerima dan mengutip keadaankeadaan mengenai duduk perkaraseperti tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor31/Pdt.G/2021/PN Smr tanggal 12 Agustus 2021 yang amarnya sebagaiberikut:1. Mengabulkan eksepsi Kuasa Tergugat;2.

atau RBg, Undangundang RI Nomor2 tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah diubah dengan Undangundang RI Nomor 8 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangundangRI Nomor 49 tahun 2009, UndangUndang RI Nomor 48 tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman dan ketentuan peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILI Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding semulaKuasa Penggugat;Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 199/PDT/2021/PT SMR Membatalkan putusan sela Pengadilan Negeri Samarinda Nomor31

Pasal 18Undang undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undangundang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentangPerubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo. Pasal 65 KUHP, sebagaimana kami dakwakandalam Surat Dakwaan Primair;. Menyatakan membebaskan oleh karena itu Terdakwatersebut dari Dakwaan Primair;.

Undang undangRepublik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentangPerubahan Atas Undang undang Republik Indonesia Nomor31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo. Pasal 65 KUHP, sebagaimana kami dakwakandalam Surat Dakwaan Subsidiair; . Menyatakan membebaskan oleh karena itu Terdakwatersebut dari Dakwaan Subsidiair;.

Kota Ternate Selatan, Kota Ternat, selanjutnya disebutTermohon;Pengadilan Agama tersebut.Telanh membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.Telan mendengar keterangan Pemohon.DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dalam surat gugatannya bertanggal 11Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate padahari Senin tanggal 18 Januari 2021 dengan register perkara Nomor31/Pdt.G/2021/PA.Tte telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagaiberikut :1.

Mengabulkan Permohonan Pencabutan perkara nomor31/Pdt.G/2021/PA.Tte dari Pemohon ;2. Memerintahkan panitera untuk mencatat Pencabutan Perkara tersebutdalam Register Perkara ;3. Membebankan Kepada Pemohon untuk membayar biaya Perkarasejumlah Rp.419.000 (empat ratus sembilan belas ribu rupiah).Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yangdilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 03 Februari 2021 Masehi, bertepatandengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami Drs.

Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesarRp1.886.000,00 (satu juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah);Kemudian putusan tersebut oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasindengan Putusan Nomor 48/PDT/2017/PT BJM tanggal 13 September 2017dikuatkan dengan amar sebagai berikut:Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat:Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor31

kasasi a quo beserta alasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama,diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalamundangundang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formaldapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal26 Oktober 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini,Pemohon Kasasi meminta agar:Menerima permohonan Kasasi Pemohon Kasasi ;Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor31

tahun/28 Juni 1959;: Lakilaki:: Indonesia;: Komplek Liga Mas Blok F/6 RT 008/RW004 Kelurahan Duren Tiga, KecamatanPancoran, Jakarta Selatan;: Islam;: Pegawai Negeri Sipil (Mantan KepalaDinas Perhubungan Provinsi DKIJakarta);Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa dengandakwaan sebagai berikut:KESATU:Primair: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor31

No.287 PK/Pid.Sus/2017Subsidiair:KEDUA:Primair:Subsidair:KETIGA:Primair:Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 3 juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yangdiubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 junctoPasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1)KUHP; DANPerbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 12B Ayat (1) dan Ayat (2) UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

UDAR PRISTONO, M.T. terbukti bersalahmelakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancampidana Dakwaan Kesatu Primair Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junctoPasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP; danDakwaan Kedua Primair Pasal 12 B Ayat

(1) Undangundang Nomor20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junctoPasal 64 Ayat (1) KUHP, dan Dakwaan Ketiga Pasal 3 UndangUndangNomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TindakPidana Pencucian Uang juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir.

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor31/PDT/2020/PT.DKI., tanggal 2 Maret 2020 juncto Putusan PengadilanNegeri Jakarta Selatan Nomor 769/Pdt.G.Plw/2016/PN.JKT.Sel., tanggal14 Juni 2017;MENGADILI SENDIRI1. Menerima perlawanan eksekusi dari Pemohon Kasasi (dahuluPembanding dahulu Pelawan 1) dan Pemohon Kasasi II (dahuluPembanding II dahulu Pelawan Il) untuk seluruhnya atau sebagian;2.

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor31/PDT/2020/PT DKI, tanggal 2 Maret 2020 yang membatalkan PutusanPengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 769/Pdt.G.Plw/2016/PN Jkt.Sel.,tanggal 14 Juni 2017;MENGADILI SENDIRI:Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Terlawan untuk seluruhnya;Dalam Pokok Pekara: Menolak perlawanan dari Para Para Pelawan untuk seluruhnya;3.

., Advokat pada Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) PengadilanHalaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 66/PID/2021/PT JAPNegeri Serui berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor31/Pid.B/2021/PN Sru tertanggal 18 Maret 2021;Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut;Telah membaca dan mempelajari Penetapan Wakil Ketua PengadilanTinggi Jayapura Nomor 66/PID/2021/PT JAP tanggal 3 Juni 2021, berikutputusan dan berkas perkara Pidana pada Pengadilan Negeri Serui Nomor31/Pid.B/2021/PN Sru tanggal 10 Mei 2021

Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00(dua ribu Rupiah);Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Serui Nomor31/Pid.B/2021/PN Sru. tanggal 10 Mei 2021, amarnya adalah sebagai berikut:MENGADILI:1. Menyatakan Terdakwa Anton Tonci Owai alias Anton tersebut diatas,terbukti secara sah dan meyakinkan bersalan melakukan tindak pidanapenganiayaan mengakibatkan mati sebagaimana dalam dakwaan alternatifkedua Penuntut Umum;2.

Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlahRp.2.000,00 (dua ribu rupiah);Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Serui tersebutPenuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 10 Mel2021, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor31/Akta.Pid.B/2021/PN Sru, dan selanjutnya permintaan banding tersebut telahdiberitahukan secara seksama dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 11 Mel2021;Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 66/PID/2021/PT JAPMenimbang

telah didengar keterangannyadibawah sumpah menurut agamanya masingmasing yang pada pokoknya sebagaiberikut :1SAKS , MADE YUDANA; Bahwa Pemohon menikah secara agama Hindhu dengan MADEWANAYASA; Bahwa perkawinan tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak masingmasingbernama GEDE AGUS TRESNA ADI STHYAWAN dan KADEK WANASATHYA SASKARA ; Bahwa Pemohon saat ini telah bercerai dengan MADE WANAYASAberdasarkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor183/Pdt.G/2011/PN.Dps, tanggal 1 Juni 2011 dan Akta Perceraian Nomor31

tersebut diperlukan penetapan daripengadilan ;Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar ;2 SAKSI KOMANG WIJAYA: Bahwa Pemohon menlkah secara agama Hindhu dengan MADEWANAYASA; Bahwa perkawinan tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak masingmasingbernama GEDE AGUS TRESNA ADI STHYAWAN dan KADEK WANASATHYA SASKARA ; Bahwa Pemohon saat ini telah bercerai dengan MADE WANAYASAberdasarkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor183/Pdt.G/2011/PN.Dps, tanggal 1 Juni 2011 dan Akta Perceraian Nomor31

P4 dandihubungkan dengan keterangan saksisaksi, diperoleh faktafakta hukum sebagaiberikut: Bahwa Pemohon menlkah secara agama Hindhu dengan MADEWANAYASA yang melahirkan 2 (dua) orang anak masingmasing bernamaGEDE AGUS TRESNA ADI STHYAWAN dan KADEK WANA SATHYASASKARA ; Bahwa Pemohon saat ini telah bercerai dengan MADE WANAYASAberdasarkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar NomorHal 8 dari 13 halaman penetapan nomor 648/Pdt.P/2017/PN.Dps183/Pdt.G/2011/PN.Dps, tanggal 1 Juni 2011 dan Akta Perceraian Nomor31

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire, tanggal 19 Mei 2016 Nomor31/Pen.Pid/2016/PN Nab sejak tanggal 19 Mei 2016 sampai dengan tanggal 17Juni 2016;5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nabire, tanggal 9 Juni 2016Nomor 31/Pen.Pid/2016/PN Nab, sejak tanggal 18 Juni 2016 sampai dengantanggal 16 Agustus 2016;6. Perintah Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, tanggal 27 Juni2016 sampail 26 Juli 2016 ;7.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire, tanggal 19 Mei 2016 Nomor31/Pen.Pid/2016/PN Nab sejak tanggal 19 Mei 2016 sampai dengan tanggal 17Juni 2016;5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nabire, tanggal 9 Juni 2016Nomor 31/Pen.Pid/2016/PN Nab, sejak tanggal 18 Juni 2016 sampai dengantanggal 16 Agustus 2016;6. Penetapan Penahanan oleh Hakim Tinggi Jayapura. Tanggal 27 Juni 2016sampai tanggal 26 Juli 2016 ;7.

;Menimbang, karena terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayarbeaya perkara dalam kedua tingkat peradilan untuk beaya perkara tingkat bandingditetapkan sebesar Rp.3.000, ( tiga ribu rupiah );Mengingat, pasal 363 ayat (1) ke3,Ke4 dan Ke5 KUHP dan pasal21.27.193,241,242 KUHAP dan ketentuanketentuan hukum lain yangbersangkutan;MENGADILI: Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriNabire tersebut ; Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Nabire tanggal 21 Juni 2016 Nomor31

permohonan) pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapansebagai berikut sehubungan dengan Permohonan yang di ajukan oleh:Melanus Deni L, jenis kelamin Lakilaki, lahir di Menjalin, umur 36 Tahun /4 Mei 1981, kewarganegaraan Indonesia, agama Katholik, tempattinggal Komplek Griya Husada Blok L No. 1 RT.005/RW.005,Kel/Desa Sungai Raya Dalam, Kecamatan Sungai Raya,Kabupaten Kubu Raya, selanjutnya di sebut Pemohon.PENGADILAN NEGERI tersebut ;Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor31

/Pen.Pdt.P/2018/PN Mpw, tentang Penunjukan Hakim;Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Mempawah Nomor31/Pen.Pdt.P/2018/PN Mpw, tentang penetapan hari sidang;Telah mempelajari suratsurat yang berkenaan dengan permohonan ini;Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksisaksi di persidangan;Telanh membaca surat permohonan Pemohon yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 26 Maret 2018, dibawah register nomor 31/Pdt.P/2018/PN Mpw, yang pada pokoknya pemohonmengajukan

Bahwa menurut hukum mengenai sengketa perdata Nomor31/PDT.G/2011/PN Btm di Pengadilan Negeri Batam antara TerlawanPenyita sebagai Penggugat lawan Terlawan Tersita sebagai Tergugat danTurut Terlawan Tersita sebagai Turut Tergugat adalah persoalan merekasendiri dan tidak boleh membawa akibat kerugian kepada Pelawan selakupihak ketiga;6.

Nomor 629 PK/Pdt/2016 Untuk sebagian menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang beralasan; Menyatakan Pelawan adalah pemilik Ruko 3 Lantai di Komplek Palm SpringBlok A1 Nomor 11, Batam Centre Kota Batam; Memerintahkan Sita Jaminan tanggal 27 Maret 2012, Nomor31/BA.Padt.G/SJ/2011/PN Btm. atas Ruko di Komplek Palm Spring Blok A1Nomor 11, Batam Centre Kota Batam untuk diangkat; Menghukum Terlawan Penyita, Terlawan Tersita dan Turut Terlawan Tersitauntuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar

Nomor 629 PK/Pdt/2016 Memerintahkan Sita Jaminan tanggal 27 Maret 2012, Nomor31/BA.PDT.G/SJ/2011/PN Btm atas Ruko di Kompleks Palm Spring BlokAl Nomor 11 Batam Center, Kota Batam untuk diangkat;Namun terlinat dan terbaca dengan jelas dalam putusan Pengadilan TinggiRiau Nomor 113/PDT/2013/PTR, tanggal 18 November 2013, Majelis HakimTingkat Banding dalam dalam hal mengadili sendiri sama sekali tidakmemperbaiki dan atau menganulir/ merubah ataupun memberikan putusanlain terhadap kepemilikan (Ruko) 3

Bahwa, selain halhal yang telah diuraikan di atas, menurut pendapatPemohon (PK) Sita Jaminan yang dilakukan oleh Termohon (PK) /TerlawanPenyita/Pembanding/Pemohon Kasasi terhadap obyek berupa Rukosebagaimana dimaksud di atas jelas cacat hukum karena Termohon (PK)selaku Pemilik sah atas obyek Ruko dimaksud di atas, tidak duduk "sebagaiTergugat dalam perkara Perdata Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor31/PDT.G/2011/PN Btm, tanggal 03 April 2012, antara:Halaman 10 dari 13 Hal. Put.

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor31/PEN/2020/PT.TUN.SBY, tanggal 29 Januari 2020 tentang penunjukanMajelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara banding Nomor31/B/2020/PT.TUN.SBY dan Penetapan Penunjukan Panitera PenggantiNomor 31/PEN/2020/PT.TUN.SBY, tanggal 29 Januari 2020 ; 2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :72/G/2019/PTUN.SBY, tanggal 11 November 2019 ; 3.

Ketua Pengadilan TinggiSemarang, Nomor 541/Pdt/2021/PT SMG tanggal 13 Desember 2021serta berkas perkara Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor31/Pdt.G/2021/PN Krg dan suratsurat yang bersangkutan dengan perkaratersebut;TENTANG DUDUK PERKARASetelah membaca:Surat gugatan Para Penggugat Konvensi/Para TergugatRekonvensi dengan surat gugatan tanggal 10 Mei 2021 yang diterima dandidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggalHalaman 3 dari 30 Putusan Nomor 541/Pdt/2021/PT SMG11 Mei

Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;Membaca putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor31/Pdt.G/2021/PN Krg tanggal 21 Oktober 2021 yang amarnya sebagaiberikut:. Dalam Provisi1. Menolak Tuntutan Provisi Tergugat Konvensi/PenggugatRekonvensiIl. Dalam Konvensi1. Dalam Eksepsia. Menolak eksepsi para Tergugat Konvensi dan para TurutTergugat Konvensi;Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 541/Pdt/2021/PT SMG2. Dalam Pokok Perkaraa.

Menghukum para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensiuntuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksirsebesar Rp. 1.583.000,(satu juta lima ratus delapan puluh tigaribu rupiah) secara tanggung renteng;Bahwa putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor31/Pdt.G/2021/PN Krg tersebut diucapkan pada tanggal 21 Oktober 2021dan telah diberitahukan secara elektronik melalui Sistem InformasiPengadilan Negeri Karanganyar kepada para pihak berperkara padatanggal 21 Oktober 2021;Menimbang, bahwa

atas putusan a quo Para PenggugatKonvensi/Para Tergugat Rekonvensi melalui kuasanya menyatakanbanding sebagaimana Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor31/Pdt.G/2021/PN Krg Jo.

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor31/Pdt.G/2021/PN Krg tanggal 21 Oktober 2021 yang dimohonkanbanding tersebut;3.

Tanggal Lahir : 58 tahun/28Juni 1957;Jenis Kelamin : Lakilaki;Kewarganegaraan : Indonesia;Tempat Tinggal : Jalan Rimbo Tarok Nomor 4RT.03/RW.09 Kelurahan Kuranji,Kecamatan Kuranji,Kota Padang;Agama : Islam;Pekerjaan : Wiraswasta;Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan NegeriPadang karena didakwa dengan dakwaansebagai berikut:PrimairSubsidair :Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor31

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijuncto Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHPidana;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 3 juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan Atas

Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkarasebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan NegeriPadang Nomor 38/Pid.SusTPK/2015/PN Pdgtanggal20Mei 2016yang amar lengkapnya sebagai berikut:1.Menyatakan TerdakwaSyahrial Pgl.Yal bin Agus tersebut diatas, tidakterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindakpidanasebagaimana didakwakan dalam dakwaan primairyaknimelanggar Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor31

KUHAP), maka dengan demikianHalaman15 dari 17 halaman Putusan Nomor 201 PK/Pid.Sus/2018berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) Huruf a Kitab UndangUndang Hukum AcaraPidana(KUHAP),permohonan peninjauan kembali tersebut dinyatakan ditolakdan Mahkamah Agung menetapkan putusan yang dimohonkan peninjauankembali tersebut tetap berlaku;Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkarapada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;Mengingat Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor31

Pokok Perkara: Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;Dalam Rekonvensi: Menyatakan gugatan Penggugat II Rekonvensi tidak dapat diterima(niet ontvankelijke verklaard);Dalam Konvensi dan Rekonvensi: Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensiuntuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesarRp4.140.000,00 (empat juta seratus empat puluh ribu rupiah);Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Kalianda dibatalkanoleh Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dengan Putusan Nomor31

sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 441K/Pdt/2018, tanggal 18 Januari 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukumtetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali padatanggal 24 Mei 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon PeninjauanKembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 9 November 2018 diajukan permohonan Peninjauan Kembali padatanggal 19 November 2018 sebagaimana ternyata dari Akta PernyataanPermohonan Peninjauan Kembali Nomor 15/Pdt.G/2011/PN Kid juncto Nomor31

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor31/PDT/ 2014/PT TJK tanggal 25 November 2014;6. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor15/Pdt.G/2011/ PN Kld tanggal 11 November 2013;7. Menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonKasasi/ Terbanding/Tergugat Il) tidak melakukan perbuatan melawanhukum;8.

Pada Tanggal 11 April 1984 Pemohon dengan Termohonmelangsungkan perkawinan yang dicatat Pegawai PencatatNikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Kediri sesuaidengan Kutipan Akta Nikah Nomor31/31/IV/1984 Tanggal11 April 1984;. Setelah perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohonbertempat tinggal rumah orangtua Termohon selama 2bulan kemudian pindah kerumah Kontrakan bersama 15tahun di Surabaya telah hidup rukun sebagaimanalayaknya suami istri ( ba'da dukhul ) namun belumdikaruniai keturunan ;.

tidakhadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagaiwakilnya meskipun telah dipanggil secara patut sertatidak ternyata bahwa ketidak hadiranya disebabkan suatualas an yang sah;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusahamendamaikan dengan cara menasehati Pemohon namun tidakberhasil, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohonyang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonan,Pemohon telah diajukan bukti surat berupa foto copyKutipan Akta Nikah Nomor31

Lagi pula perkara Nomor31/Pdt.G/2014/PN.PLG jo. putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor6/PDT/2015/PT.PLG jo. putusan Mahkamah Agung Rl. Nomor1654/K/PDT/2016 telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukumtetap dengan amar putusan yang bersifat positif, yaitu menolak gugatanPenggugat untuk seluruhnnya.

Lagi pula perkara Nomor31/Pdt.G/2014/PN.PLG jo. putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor6/PDT/2015/PT.PLG jo. putusan Mahkamah Agung RI Nomor1654/K/PDT/2016 telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetapdengan amar putusan yang bersifat positif, yaitu menolak gugatan Penggugatuntuk seluruhnya.

Nomor 1654 K/PDT/2016 adalah hanya Pembanding dahulu Penggugat melawan Terbanding , Il, Ill dan NM dahulu Tergugat , Il,ll dan IV; Pembanding Il dahulu Penggugat I/Para Penggugat Intervensiadalah masyarakat yang menikmati dan atau menggunakan objek wakafuntuk kepentingan umum bukanlah pihak atau tidak masuk sebagai pihakdalam perkara putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor31/Pdt.G/2014/PN.PLG jo. Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor6/PDT/2015/PT.PLG jo.

Putusan Mahkaman Agung Rl Nomor 1654K/PDT/2016;Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi gugatan nebis in idem yangdidalilkan oleh Terbanding , Il, Ill dan IV beserta alasanalasannya, maupundalildalil bantahan Pembanding mengenai eksepsi gugatan nebis in idemtersebut beserta alasanalasannya, telah dipertimbangkan oleh majelis hakimtingkat pertama dalam putusannya (him. 31 alinea ketiga s.d. ketujuh) yangmenyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor31/Pdt.G/2014/PN.PLG jo.

,tanggal 25 Oktober 2016 adalah tidak persis sama dengan para pihak yangmenjadi pihak dalam putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor31/Pdt.G/2014/PN.PLG jo. Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor6/PDT/2015/PT.PLG jo.