tersebut adalah mempunyai kebenaran yang hakiki, dan memohonkepada yang Mulia Majelis Hakim untuk menguatkan Putusan PengadilanNegeri Tanjung Balai Karimun Nomor 8/Pdt.Bth/2020/PN Tbk tanggal 3Desember 2020 dan sita Eksekusi Nomor 02/Pen.Pdt.Eks/2016/PN Tbktanggal 21 Oktober 2016;Halaman 6 Putusan Nomor 27/PDT/2021/PT PBRMenimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksadan meneliti serta mencermati berkas perkara beserta Salinan ResmiPutusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor8

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukumtersebut diatas, olen karena Majelis Hakim Tingkat Banding telah sependapatdengan pertimbanganpertimbangan hukum dan putusan Majelis HakimTingkat Pertama, maka pertimbanganpertimbangan hukum Hakim TingkatPertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan MajelisHalaman 8 Putusan Nomor 27/PDT/2021/PT PBRHakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding,sehingga Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor8

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor8/Pdt.Bth/2020/PN Tbk tanggal 3 Desember 2020, yang dimohonkanbanding tersebut;3.

Paspor lama bagi yang telah memiliki Paspor;Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 24 ayat (1)Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor8 Tahu 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor,Halaman 6 dari 9 penetapan perdata nomor 139/Pdt.P/2019/PN Bin.disebutkan bahwa : Dalam hal terjadi perubahan data pemegang pasporbiasa yang meliputi perubahan nama dan perubahan alamat, Pemohon dapatmengajukan permohonan perubahan data paspor biasa kepada KepalaKantor

6310091703120314, Kutipan Akta Kelahiran Nomor6310LT211020190022 dan Kutipan Akta Nikah Nomor145/30/III/2001;Menimbang, bahwa apabila faktafakta hukum tersebut di atasdikaitkan dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndangNomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 49 Peraturan PemerintahNomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndangNomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2)Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor8

beralasan menuruthukum untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah untukkepentingan Pemohon maka biaya permohonan ini harus dibebankan kepadaPemohon ;Memperhatikan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndangNomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 49 Peraturan PemerintahNomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndangNomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2)Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor8

Surat Penetapan Ganti Nama dari Pejabat yang berwenangbagi yang mengganti nama;f, Paspor lama bagi yang telah memiliki Paspor;Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 24 ayat (1)Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor8 Tahu 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor,disebutkan bahwa : Dalam hal terjadi perubahan data pemegang pasporbiasa yang meliputi perubahan nama dan perubahan alamat, Pemohon dapatmengajukan permohonan perubahan data paspor

Penetapan No. 151/Pdt.P/2018/PN Bin.Menimbang, bahwa apabila faktafakta hukum tersebut di atasdikaitkan dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndangNomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 49 Peraturan PemerintahNomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndangNomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2)Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor8 Tahu 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor

tersebut di atas beralasan menuruthukum untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkanmaka biaya permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon ;Memperhatikan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndangNomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 49 Peraturan PemerintahNomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndangNomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2)Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor8

Membebankan Pelawan untuk membayar biaya perkara yang sampaiputusan ini sebesar Rp. 6.921.000,00 (enam juta sembilan ratus duapuluh satu ribu rupiah);Membaca Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor8/Pdt.G/Plw/2019/PN Witp, yang ditandatangani oleh Wakil Panitera PengadilanNegeri Watampone yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 September 2019Kuasa Para Pembanding semula Para Pelawan telah menyatakan bandingterhadap putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 8/Pdt.G.Plw/2019/PNWip tanggal 5 September

2019;Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor8/Pdt.G/2019/PN Wtp, yang ditandatangani oleh Jurusita Pengganti PengadilanNegeri Watampone yang menerangkan bahwa Pernyataan Banding dari KuasaPara Pembanding semula Para Pelawan tersebut telah diberitahukan secarasah dan seksama kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Terlawan padatanggal 11 September 2019;Membaca surat Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa ParaPembanding semula Para Pelawan tertanggal 14 Oktober 2019, yang diterimaWakil

Panitera Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 14 Oktober 2019sebagaimana ternyata di dalam Tanda Terima Memori Banding Nomor8/Pdt.G/Plw/2019/PN Wp;Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 81/PDT/2020/PT MKSMembaca Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori BandingNomor 8/Pdt.G/2019/PN Witp yang ditandatangani oleh Jurusita PenggantiPengadilan Negeri Watampone yang menerangkan bahwa salinan memoribanding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Pelawan tersebut telahdiberitahukan dan diserahkan secara

sah dan seksama kepada Kuasa ParaTerbanding semula Para Terlawan pada tanggal 14 Oktober 2019;Membaca surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa ParaTerbanding semula Para Terlawan tertanggal 21 Oktober 2019, yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 24 Oktober 2019sebagaimana ternyata dalam Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor8/Pdt.G/Plw/2019/PN Wp;Membaca Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra MemoriBanding Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Wtp yang ditandatangani

Undangundang Republik Indonesia Nomor 2Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah dirubah pertama denganUndangundang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan yangkedua kalinya dengan Undangundang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun2009, pasalpasal dalam RBg, serta pasalpasal dari peraturan perundangundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILI: Menerima permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula ParaPelawan tersebut; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor8

gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet OnvanklijkVerklaard);e Meghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbuldalam perkara ini sebesarRp2.091.000,00(dua juta Sembilan puluh satu ribu rupiah);Telah membaca Akta pernyataan permohoanan banding yangdiabuat oleh Panitera Pengadilan Negei Kendari yang menyatakan bahwapada tanggal 30 Juni 2016 kuasa hukum Pembanding semulaPenggugat telah mengajukan permohoan agar perkaranya yang diputusoleh Pengadilan Negeri Kendari tanggal 16 Juni 2016 Nomor8

Para Tergugat;Surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding semulaPengugat pada tanggal 16 Agustus 2016 dan surat memori bandingtersebut telah diberitahukan dengan sah dan seksama kepada paraTerbanding semula Para Tergugat 18 Agustus 2016;Surat kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat tanggal 24 Agustus 2016 dan surat kontra memoribanding tersebut telah diberitahukandengan sahdan seksama padatanggal 30 September 2016;Risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas (inzage) Nomor8

ABDUL HAKIM ~ sebelah Timurberbatasan dengan JALAN/ LORONG, dan tanahbidang,sebelah Selatan berbatasan dengan tanah JAMAL, MULYATI danRESTIsebelah Barat berbatasan dengantanah SURUNUDDIN;Menimbang, bahwa bukti putusan Nomor8/Pdt.G/2015/PN.Kdi. yang diajukan oledh Terbanding semulaTergugat yaitu. bukti TIl5 yang dalam pertimbangannya denganmengacu hasil pemeriksaan setempat dihalaman 16 disebutkan bahwaantara tanah obyek sengketa bidang dan bidang II adalah satukesatuan atau saling berdampingan :e

batas Timur tanah sengketaBidang Il sebagiannya berbatasan langsung dengan tanahsengketa Bidang ;Menimbang, bahwa dari pertimbangan Majelis Hakim TingkatPertama terhadap Bidang tidak menyebutkan batas sebelah Timurdan Selatan, dari tanah bidang tersebut, demikian pula dengantanah Bidang II hanya menyebutkanbatas Selatan dan Timur, sedangkan batas Barat dan Utara danSelatan tidak disebutkan;Menimbang, bahwa apabila dicermati surat gugatan Penggugatpada perkara Nomor 8/Pdt.G/2015/PN.Kdi. dan perkara Nomor8

sekarang ini batas batasnya sudah berubah, sehingga MajelisHakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara tersebut menyatakanbahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima/Niet Onvanklijk Verklaard,dengan demikian pertimbangan dan putusan Majelis Hakim TingkatPertama tersebut tidak keliru bahkan sudah tepat dan benar denganmencermati hasil Pemeriksaan Setempat tanggal 11 April 2016 tersebut,seharusnya Pembanding semula Penggugat dalam mengajukan gugatanberpedoman pada hasil pemeriksaan setempat perkara Nomor8

Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;Bahwa kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan olehPengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dengan Putusan Nomor8/PDT/2019/PT KDI., tanggal 24 April 2019:Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 15 Mei 2019 kemudianterhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2018 diajukanpermohonan kasasi pada tanggal 29 Mei 2019

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor8/PDT/2019/PT KDI., tanggal 24 April 2019, yang dimohonkan kasasitersebut;Mengadili sendiri:Halaman 6 dari 10 hal. Put.

PALU tersebut; Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kendari Nomor8/Pdt/2019/PT KDI., tanggal 24 April 2019 yang menguatkan PutusanPengadilan Negeri Kendari Nomor 42/Pdt.G/2018/PN Kdi., tanggal5 November 2018:MENGADILI SENDIRI:Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 105 K/Pdt/2020Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi dari Para Tergugat seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.

Akta Kelahiran, Akta Perkawinan atau Buku Nikah, Ijazah atauSurat Baptis;Surat Pewarganegaraan Indonesia bagi orang asing yangmemperoleh kewarganegaraan atau penyampaian pernyataanuntuk memilih kewarganegaraan sesuai ketentuan peraturanperundangundangan;Surat Penetapan Ganti Nama dari Pejabat yang berwenang bagiyang mengganti nama;Paspor lama bagi yang telah memiliki Paspor;Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 24 ayat (1)Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor8

yang di keluarkanKepala Kantor Imigrasi Kotabaru tertanggal 5 September 2014,dengan No Paspor A 8149993 ;Menimbang, bahwa apabila faktafakta hukum tersebut di atasdikaitkan dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndangNomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 49 Peraturan PemerintahNomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndangNomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2)Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor8

beralasan menuruthukum untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah untukkepentingan Pemohon maka biaya permohonan ini harus dibebankan kepadaPemohon ;Memperhatikan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndangNomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 49 Peraturan PemerintahNomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndangNomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2)Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor8

Berkas perkara, serta SuratSurat yang bersangkutan dengan perkara ini;TENTANG DUDUK PERKARA:Menerima dan mengutip keadaankeadaan mengenai duduk perkaraseperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Painan, Nomor8/Pdt.G/2020/PN Pnn, tanggal 10 September 2020 yang amarnya berbunyisebagai berikut:Dalam eksepsiMenyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;Dalam pokok perkara1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari iniditetapkan sejumlah Rp1. 340.000,00 (satu juta tiga ratus empat puluh riburupiah);Menimbang, bahwa Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor12/Akta.Band/2020/PN Pnn, tanggal 18 September 2020 yang dibuat olehPanitera Pengadilan Negeri Painan menerangkan bahwa Kuasa Penggugat telahmenyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Painan, Nomor8/Pdt.G/2020/PN Pnn, tanggal 10 September 2020 dan Pernyataan Bandingtersebut telan diberitahukan

Hal. 3 dari 5 halamanMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana yang telah diuraikan di atas.Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan mengajukanpermohonan untuk mencabut perkaranya yang telah di daftarkan dikepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari dengan Nomor8/Pdt.G/2019/PA.Mw..Menimbang, bahwa pencabutan gugatan oleh Penggugat dilakukansebelum ada jawaban dari Tergugat oleh karena itu Majelis Hakimberpendapat bahwa pencabutan perkara ini telah sesuai dengan pasal

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor8/Pdt.G/2019/PA.Mw. dari Penggugat.2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebutdalam register perkara.3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlahRp1.026.000 (satu juta dua puluh enam ribu rupiah).Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimyang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 2 April 2019 Masehi bertepatandengan tanggal 26 Rajab 1440 Hijriyah, oleh Dra. Farida Hanim, M.H.

Menyatakan gugatan sederhana penggugat tersebut yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro, dalam register perkara Nomor8/Pdt.G.S/2018/PN Bjn, dinyatakan dicabut ;Halaman 3 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 9/Pdt.G.S/2018/PN Bjn2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bojonegoro untuk mencoretperkara Nomor 8/Pdt.G.S/2018/PN Bjn, dari dalam buku register perkarayang sedang berjalan;3.

Hakim pada Pengadilan Negeri Bojonegoro yang ditunjukberdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor8/Pdt.G.S/2018/PN Bjn tanggal 18 September 2018, penetapan tersebut pada hariitu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakimtersebut dengan dihadiri oleh Tarmo, SH., Panitera Pengganti dan KuasaPenggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh para Tergugat.Panitera Pengganti, Hakim,Tarmo, S.H., Nurjamal, S.H. M.H.Perincian biaya: 1.

surat kuasa khusus tanggal 20 Desember 2021 yang telahdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tilamuta dibawah Nomor74/SK/2021/PN.Tmt tanggal 22 Desember 2021, sebagai Penggugat;MelawanSulsilyanty Baderan, bertempat tinggal di Desa Hungayonaa, Kecamatan Tilamuta,Kabupaten Boalemo, sebagai Tergugat ;Ariyanto Yusuf, bertempat tinggal di Desa Hungayonaa, Kecamatan Tilamuta,Kabupaten Boalemo, sebagai Tergugat II;Pengadilan Negeri tersebut,Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor8

Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tilamuta untuk mencoret/mencatatkan pencabutan perkara Gugatan Sederhana Nomor8/Pdt.G.S/2021/PN Tmt tersebut dalam buku register perkara;4.

Mengabulkan eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat II:Dalam Provisi Menyatakan tuntutan provisi tidak dapat diterima;Dalam Pokok Perkara: Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijkeverklaard); Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlahRp1.371.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonanPenggugat, Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan olehPengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor8

dengan cara yang ditentukan dalamundangundang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formaldapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterimatanggal 26 Juni 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dariputusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar: Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat dan Pemohon Kasasi II semula TurutTerbanding II/Turut Tergugat II untuk seluruhnya; Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor8

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor8/PDT/2020/PT.DKI., tanggal 1 April 2020 yang membatalkan PutusanPengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 129/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst.,tanggal 22 Oktober 2019:MENGADILI SENDIRIDalam Eksepsi Mengabulkan eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat II;Dalam provisi Menolak tuntutan provisi Penggugat untuk seluruhnya;Dalam Pokok PerkaraMenyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (nietontvankelijke verklaarad);3.

Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Kota Kediri Nomor8/Pdt.G/2014/PN. Kdr tanggal 1 April 2014 Jo Putusan Pengadilan TinggiJawa Timur di Surabaya Nomor 288/PDT/2014/PT SBY tanggal 27Agustus 2014 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor3184 K/PDT/2014 tanggal 1 April 2015 tidak dapat dilaksanakan (nonexecutable),4.

Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Kota Kediri Nomor8/Pdt.Plw/2014/PN. Kdr tanggal 1 April 2014 Jo Putusan PengadilanTinggi Jawa Timur di Surabaya Nomor 288/PDT/2014/PT SBY tanggal2/ Agustus 2014 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 3184 K/PDT/2014 tanggal 1 April 2015 tidak dapat dilaksanakan(non executable);4. Menghukum Terlawan/Termohon Kasasi untuk membayar biaya yangtimbul dalam perkara ini:Halaman 3 dari 6 hal.Put.

Nomor 2982 K/Pdt/2019Surat Pengumuman Tanah Nomor 593/Pen/02/106/05/2004 tanggal 18 Mei2004, yang ditandatangani oleh Sekretaris Kelurahan Faobata, LeonardusLalu serta dihubungkan dengan pertimbangan Majelis Hakim PengadilanNegeri Bajawa yang memeriksa dan memutus perkara perdata Nomor8/Pdt.G/2017/PN Bjw sebagaimana dalam surat bukti TII.3, bahwa jual beliyang dilakukan oleh Tergugat dan Tergugat II atas tanah objek sengketatelah dilaksanakan menurut ketentuan hukum adat yaitu dilakukan secaratunai

berkekuatan hukum tetap dalam amarputusannya telah ditetapbkan bahwa tanah objek perkara adalah milikTergugat Il adalah sudah tepat, walaupun tanah objek sengketa adalah tanahmilik bersama Suku Ebu Ria yang telah dijual oleh Tergugat kepadaTergugat II tanpa musyawarah dan persetujuan dari seluruh anggota SukuEbu Ria, maka upaya yang harus ditempuh oleh Para Penggugat adalahmengajukan gugatan ganti rugi kepada Tergugat bukan meminta batal jualbeli tanah dan meminta batal putusan perkara perdata Nomor8

Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebutsebagai Penggugat;melawanXXxXxXX, UMur 26 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaanPetani, bertempat tinggal di Xxxxx,Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebutsebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah memeriksa dan meneliti Suratsurat terkait dengan perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat, dan saksisaksi;DUDUK PERKARABahwa, Penggugat dengan surat gugatannya yang telah terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar, dengan register nomor8

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor8/Pdt.G/2021/PA.Sub dari Penggugat;2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebutdalam register perkara;3.

Semarang.Pasal 8Bahwa, Semua Biaya Perkara yang timbul akibat dari perkara ini (Wanprestasi),dibayarkan secara tanggung renteng (biaya ditanggung bersamasama), antaraPihak Penggugat dan Pihak Tergugat, yang besar atau nominalnya akandiketahul setelah ada putusan perkara dari Pengadilan Negeri KabupatenSemarang.Selanjutnya Hakim memeriksa isi kesepakatan perdamaian tersebutdan kemudian menanyakan kembali kepada kedua belah pihak yangbersengketa perihal isi kesepakatan perdamaian terhadap perkara Nomor8

Membebankan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membayar biayaperkara sebesar Rp. 411.00,00 (empat ratus ribu sebelas ribu rupiah) yangsecara tanggung renteng dibayar masingmasing sebesar Rp 205.500,00(dua ratus lima ribu lima ratus rupiah).Demikian diputus pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019, oleh kamiMakmur Pakpahan, S.H., M.H., sebagai Hakim tunggal, yang ditunjukberdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ungaran Nomor8/Pdt.G.S/2019/ PN Unr. tanggal 7 Mei 2019, putusan mana diucapkan padahari

Kabupaten Muaro Jambi, sebagai Pemohon;melawanNama Termohon, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di KecamatanKumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, sebagai Termohon;Pengadilan Agama tersebut;Telanh membaca berkas perkara;Telan mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;TENTANG DUDUK PERKARABahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulistertanggal O3 Januari 2019, dan telah terdaftar di KepaniteraanPengadilan Agama Sengeti dengan register perkara Nomor8

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor8/Pdt.G/2019/PA.Sgt. dari Pemohon.2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untukmencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.2.

dinginkan oleh kedua belah pihak pada masa yangakan datang, maka Majelis Hakim berpendapat solusi hukum yang terbaikadalah memberikan dispensasi nikah kepada catin pr ;Menimbang, bahwa dispensasi nikah yang diberikan Pengadilan Agamakepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya mudharat yanglebih besar daripada mashlahatnya, sesuai dengan kaidah fiqih yangselanjutnya diambilalin sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:cle pate swlasll s 5a Leodl ul>Halaman 10 dari 13 halaman Penetapan Nomor8

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yangtimbul dalam penetapan ini yang hingga kini dihitung sejumlahRp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).Halaman 11 dari 13 halaman Penetapan Nomor8/Pdt.P/2019/PA.Stb.Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalammusyawarah Majelis pada hari senin, tanggal 25 Pebruri 2019 Miladiyah,bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. H.Mawardi Lingga, M.A. sebagai Ketua Majelis, Drs.

Meterai Rp 6.000,00Jumlah Rp291.000,00(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).Halaman 12 dari 13 halaman Penetapan Nomor8/Pdt.P/2019/PA.Stb.Halaman 13 dari 13 halaman Penetapan Nomor8/Pdt.P/2019/PA.Stb.

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor219/PEN/2015/PT.TUN.SBY, tanggal 1 Desember 2015 tentang penunjukanMajelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding;putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor8/G/2015/PTUN.KPG. tanggal 9 September 2015; .

Berkas perkara tersebut beserta surat surat lainnya yang berhubungan dengansengketa ini; 222 en nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nee nee neTENTANG DUDUK PERKARAMemperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduknya perkaraseperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor8/G/2015/PTUN.KPG, tertanggal 9 September 2015 yang amarnya berbunyisebagai berikut: = == 9222222 nnn nn nanaMENGADILIDALAM EKSEPSI:Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; Hal. 3 Putusan No. 219/B/2015/PT.TUN.SBYDALAM

adalah prematur, belum waktunya dengan alasansebagai berikut: 22 2 02 nn nnn nnn nan ne nn ee neeBahwa dalam BAB XV Ketentuan Penutup Pasal 139 Undang Undang Nomor 5tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan pada saat undangundang ini mulai berlaku, semua peraturan perundangundangan yangmerupakan peraturan pelaksanaan dari Undang Undang Nomor 8 tahun 1974tentang Pokok Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 43 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor8

perkara yang timbul dalam perkara ini, yang untuk tingkat banding besarnyaditetapkan sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini; Mengingat akan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PeradilanTata Usaha Negara serta ketentuan ketentuan lain yang berkenaan danbersangkutan dengan perkara Ini; 0 nnn noe nnn nee nen neMENGADILI Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pembanding; Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor8

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor8/Pdt.G/2021/PN Byl;3. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat/Pembanding;4.

Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara;Subsidair:Mohon putusan yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbandingsemula Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelahmemeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama seluruh berkas perkarabeserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor8/Pdt.G/2021/PN Byl tanggal tanggal 20 Mei 2021, dan suratsurat lain yangberhubungan dengan perkara

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor8/Pdt.G/2021/PN Byl tanggal tanggal 20 Mei 2021 yang dimohonkanbanding tersebut;3.