pengurangan atau perubahan dalam gugatan Penggugatdan atau jawaban Tergugat;Bahwa oleh karena yudex factie tidak menjawab secara jelas dalampertimbangannya mengenai ke 3 (tiga ) eksepsi Para Tergugat tersebut, makamenurut Para Pembanding yudex factie melanggar ketentuan hukum acaraperdata yang mewajibkan bagi Hakim untuk mengadili seluruh bagian dalilkedua belah pihak sebagaimana yang diatur pada Pasal 189 ayat(2) R.Bg danPasal 50 Rv, yang memberikan kaidah hukum bahwa putusan Hakim harustotal, tuntas

Keberatan Pertama, Bahwa Yudex Factie telah melanggar Azas yangmewajibkan Hakim mengadili seluruh bagian gugatan, sebagaimana yangdiatur pada Pasal 189 ayat (2 ) R.Bg dan Pasal 50 RV, yang memberikankaidah hukum bahwa Putusan Hakim harus total dan tuntas sekaligus,diterjemahkan dan dianalisis sesuai yang diminta kedua belah pihak.

adil dan bijaksana Penggugat dan II harusmenanggung bersama dengan Ady Rahman ( Tergugat II ) kerugian itubukan sebaliknya melakukan tindakan hukum dengan sengaja melaporkanAdy Rahman ke Polres Polman dengan tuduhan penggelapan, yangselanjutnya membuat pengakuan utang;Bahwa berdasarkan dua fakta yang terjadi dipersidangan dengan tidakdipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, maka menurut parapembanding putusan yudex faxtie dapat dikategorikan adalah putusan yangtidak lengkap dan tidak tuntas

Bahwa pertimbangan yudex factie lagilagi tidak jelas apa maksud dantujuannya, pada alenena ke 4 untuk jelasnya dapat dibaca Menimbang,bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat para Penggugat belummelakukan pembayaran atas hutanganya, karena tidak jelas dan tuntas,maka pembanding berpendapat putusan tersebut harus dibatalkan;.

dan salah dalam memahamipokok persoalan dalam perkara ini, Sebagaimana yang diamanatkan olehUndangUndang khususnya Pasal 189 ayat (2 ) R.Bg dan Pasal 50 RV, yangmemberikan pengertian bahwa Putusan Hakim harus total dan tuntas ;D.

Selanjutnya Penggugatjuga berjanji akan melakukan baliknama SHM tersebut menjadi nama Penggugat sesuai dengan prosesdur yangberlaku ; Penggugat dengan ini menyatakan dan menjamin bahwasanya Perjanjian ini adalahpenyelesian tuntas dan menyeluruh dengan tanpa kompensasi atas segalapermasalahan dan perselisihan sehubungan dengan penguasaan dan pemilikan 2bidang tanah tersebut.

proses balik nama hak atas 2bidang tanah dalam perkara ini ;Penggugat dengan ini menjamin kepada Para Tergugat bahwa Penggugat akanmemenuhi seluruh kewajibannya sehubungan dengan pengurusan Perkara Perdatadan karenanya melepaskan Para tergugat dalam Perkara No. 145/Pdt.G/2012/PN.Bpp ini dari segala tuntutan yang mungkin timbul karenanya ;Pernyataan dan Jaminan Tergugat4Para Tergugat dalam perkara No. 145/Pdt.G/2012/PN.Bpp dengan ini menyatakanmenjamin bahwasanya Perjanjian ini adalah penyelesaian tuntas

Supardan, Tergugat 2 sampaidengan Tergugat 8 harus dinyatakan batal demi hukum;Menyatakan sebagai hukum bahwa penguasaan tanah sengketa yaituseluas + 0.270 are dikuasai oleh Inaq Cup bersama anakanaknya, tanahhasil rampasan dan penggelapan merupakan perbuatan melawan hukum;Menyatakan dan menghukum para Tergugat secara tanggung rentenguntuk membayar ganti rugi moril dan materiil kepada Penggugat sebesarRp1.040.000.000,00 (satu miliar empat puluh juta rupiah) harus dibayarsecara tunai, lunas dan tuntas

Menghukum para Tergugat untuk membayar denda paksa Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan atas kelalaian paraTergugat mematuhi atau menjalankan amar putusan perkara ini yangharus dibayar secara tunai lunas dan tuntas kepada Penggugat ketikaperkara ini telah mempunyai kekuatan hukum;12. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan atau menyerahkantanah sengketa dalam keadaan kosong tanpa syarat dan bila perlu denganmenggunakan alat Negara TNI dan POLRI;13.

Begitupun pada angka 13 (tiga belas) posita Gugatan Penggugatdinyatakan bahwa "perbuatan Para Tergugat jelas melawan hukum", namun Penggugat tidakmenguraikan secara jelas, terang dan tuntas jenis perbuatan melawan hukum itu sendiri.Apakah perbuatan melawan hukum biasa (Onrechtmatige Daad) atau perbuatan melawanhukum oleh penguasa (Onrechtmatige Overheids Daad) sebagaimana dimaksud dalam pasal1365 Kitab UndangUndang Hukum perdata.

Oleh karena Penggugat tidak menguraikan secarajelas, terang, dan tuntas perbuatan melawan hukum manakah yang dilakukan Tergugat I danTergugat II sehingga mengakibatkan PENGGUGAT menderita kerugian maka GugatanPenggugat menjadi kabur/tidak jelas sehingga patutlah ditolak atau setidaktidaknyadinyatakan tidak dapat diterima ;3 Gugatan Penggugat salah alamatBahwa gugatan Penggugat salah alamat karena di samping Tergugat I dan Tergugat II tidakmempunyai hubungan hukum dengan Penggugat, juga Penggugat

Oleh karena itu, dalildalil dalamposita tersebut patutlah ditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dalil Gugatan Penggugat sebagaimana tersebutpada angka 13 (tiga belas) karena perbuatan Para Tergugat termasuk Tergugat I dan TergugatIf bukan merupakan perbuatan melawan hukum, karena di samping Penggugat tidakmenguraikan secara jelas, terang dan tuntas apa yang menjadi dasar dalil perbuatan melawanhukum itu sendiri, juga bahwa Penggugat

kekuatan hukum tetap ;Bahwa menurut Penggugat penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh Tergugat IVtidak sah maka seharusnya Penggugat, Keluarga atau Kuasanya mengajukan gugatanpraperadilan ;Bahwa tuntutan ganti kerugian atas penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh TergugatIV harus diajukan dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan sejak putusan pengadilan mempunyaikekuatan hukum tetap ;2 Gugatan Penggugat kabur/ tidak jelas (obscuur libel)Bahwa Penggugat tidak menguraikan secara jelas, terang dan tuntas

batas tertentu sebenarnya dibolehkan melakukanpenggabungan gugatan dalam satu surat gugatan, yaitu apabila antara satu gugatan dengan gugatanyang lain terdapat hubungan erat atau koneksitas ;Menimbang, bahwa Yurisprudensi MA No. 1975 K / Pdt / 1984, menyebutkan mengenaipenggabungan gugatan yang campur aduk antara kumulasi subyektif dan obyektif, karena digabungperistiwa dan kepentingan hukum yang berbeda, saling berlainan dan berdiri sendiri, sehingga tidakmungkin dilakukan proses penyelesaian yang tuntas

Adapunkerugian tersebut belum termasuk kerugian immateriil yang harus diderita olehPENGGUGAT.Bahwa pada faktanya TERGUGAT I sampai dengan saat ini belum menunjukanitikad baik atas pelakasanaan kewajibannya, maka sangatlah beralasan apabilaPENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutusperkara ini memerintahkan TERGUGAT agar dengan sadar melaksanakanseluruh kewajibannya secara sekaligus, seketika dan tuntas danmembayar segala biayabiaya yang timbul yang pernah dikeluarkan olehPENGGUGAT

Nongsa, Batam, Kepri atas nama Afry Kurniawan(TERGUGAT I);Bahwa apabila TERGUGAT tetap lalai untuk melaksanakan pembayaranselurun kewajibannya secara sekaligus, seketika dan tuntas, makaPENGGUGAT akan melakukan penjualan objek jaminan untuk pelunasankewajiban TERGUGAT I, atas hal tersebut PENGGUGAT memohon kepadayang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agarmemerintah TERGUGAT !

Menghukum TERGUGAT I untuk segera melaksanakan kewajiban hutangpembiayaan secara sekaligus sebesar Rp.176.190.230, (seratus tujuh puluhenam juta seratus Sembilan puluh ribu dua ratus tiga puluh rupiah), sertabiayabiaya yang timbul secara seketika, sekaligus dan tuntas kepadaPENGGUGAT selambatlambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan perkara iniberkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);.

Bahwa telah menjadi suatu prinsip hukum yang berlaku dalammenyelesaikan suatu sengketa di Pengadilan bahwa suatu sengketaharus diselesaikan secara tuntas dan memuaskan, salah satu carauntuk menyelesaikan sengketa secara tuntas dan memuaskan adalahdengan cara mengikut sertakan, melibatkan atau menarik semuapihak yang ada hubungan atau tersangkut dengan objek sengketa;1.2 Bahwa apa yang didalilkan Para Penggugat Konpensi yangmenyatakan objek sengketa di kuasai oleh Tergugat Konpensimerupakan dalil

Bahwa telah menjadi suatu prinsip hukum yang berlaku dalammenyelesaikan suatu sengketa di Pengadilan bahwa suatu sengketa harusdiselesaikan secara tuntas dan memuaskan, salah satu cara untukmenyelesaikan sengketa secara tuntas dan memuaskan adalah denganHal. 11 dari 17 hal. Put.

;Bahwa saksi telah menggugurkan janin tersebut dengan cara yaitu setelahdiketahui telat haid yaitu selama 3 (tiga) bulan meminum obat pil tuntassebanyak 3 kali dalam sehari masingmasing sebanyak 1 (satu) butirkemudian pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2016 sekira jam 13.00 WibAnak mengkonsumsi pil tuntas sebanyak 2 (dua) bungkus atau 12 (dua belas)pil Kemudian pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2016 sekira pukul 14.00 WibAnak kembali mengkonsumsi obat tablet EKSIMER sebanyak 1 (satu)bungkus atau

menuju Taman Makam Pahlawan Cimayor Sumedang,sesampainya disana lalu saksi IKA RASTIKA Binti DEDI RUSTANDI denganterdakwa naik ke atas dan saksi menunggu dibawah, dan menurut keterangankeduanya bahwa janin tersebut dibuang dan dikubur di blok atas Taman MakamPahlawan, kemudian ketiganya pulang kembali ke kosan saksi IKA RASTIKABinti DEDI RUSTANDI;Bahwa awalnya saksi IKA RASTIKA Binti DEDI RUSTANDI hanya mengeluhGangguan Haid, kemudian Saksi menyarankan untuk meminum PIL/JAMUPelancar Haid yaitu PIL TUNTAS

, beberapa hari kemudian baru saksi IKARASTIKA Binti DEDI RUSTANDI mengakui bahwa dirinya sedang hamil sekitar23 (dua sampai tiga) bulan dan berniat digugurkan, namun Saksi berusahamelarang saksi IKA RASTIKA Binti DEDI RUSTANDI untuk menggugurkannya,Putusan Nomor:101/Pid.B/2016/PN.SmdHalaman 9 dari 20namun tanpa sepengetahuan Saksi ternyata saksi IKA RASTIKA Binti DEDIRUSTANDI tetap meminum PIL TUNTAS; Bahwa pada saat saksi datang ke Kosan saksi IKA RASTIKA Binti DEDIRUSTANDI dan kemudian baru mengetahui

Makam Pahlawan Cimayor Sumedangbertujuan untuk membuang dan menguburkan janin tersebut tanpasepengetahuan orang lain, tetapi pada saat menguburkan janin tersebut saksitidak ikut, saksi hanya menunggu di lokasi bawah; Bahwa Saksi tidak pernah menyetubuhi saksi IKA RASTIKA Binti DEDIRUSTANDI dan yang Saksi ketahui menurut keterangan dari saksi IKARASTIKA Binti DEDI RUSTANDI bahwa yang telah menyetubuhinya adalahseseorang yang bernama ADIT yang berdomisili di Bandung; Bahwa saksi mengetahui bahwa PIL TUNTAS

Majalaya Kabupaten Bandung;Bahwa Terdakwa sebagai Karyawan PT Idola Selaras Abadi dibagian Staf GA (General Fair)/oagian Umum yang salah satutugasnya adalah mengurus balik nama kendaraan Perusahaan,dan Perusahaan telah menunjuk Terdakwa untuk pengerjaanbalik nama Kendaraan R4 merk Lexus milik Perusahaan denganbiaya sejumlan Rp. 40.000.000, (empat puluh juta rupiah),tetapi pekerjaan tersebut tidak tuntas sampai sekarang dansetiap ditanyakan Terdakwa menjawab masih dalam proses dantidak memberikan

Majalaya Kabupaten Bandung;Bahwa Terdakwa sebagai Karyawan PT Idola Selaras Abadi dibagian Staf GA (General Fair)/oagian Umum yang salah satutugasnya adalah mengurus balik nama kendaraan Perusahaan,dan Perusahaan telah menunjuk Terdakwa untuk pengerjaanbalik nama Kendaraan R4 merk Lexus milik Perusahaan denganbiaya sejumlan Rp. 40.000.000, (empat puluh juta rupiah),tetapi pekerjaan tersebut tidak tuntas sampai sekarang danHalaman 8 dari 18 Putusan Nomor 141/Pid.B/2020/PN BIbsetiap ditanyakan Terdakwa

Terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk pengurusanbalik nama mobil Lexus;Bahwa Terdakwa bertugas sebagai Karyawan PT IdolaSelaras Abadi di bagian Staf GA (General Fair)/bagian Umumyang salah satu tugasnya adalah mengurus balik namakendaraan Perusahaan, dan Perusahaan telah menunjukTerdakwa untuk pengerjaan balik nama Kendaraan R4 merkLexus milik Perusahaan dengan biaya sejumlah Rp.40.000.000, (empat puluh juta rupiah), tetapi pekerjaantersebut tidak tuntas

Atau, jika surat benar hilang, menghukum Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi/ Pembanding untuk mengurus penerbitan asli surat milik Para Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi/ Terbanding tersebut dan menanggung seluruh biaya pengurusannya hingga tuntas dan setelah selesai menyerahkan asli surat tersebut kepada Para Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi/ Terbanding;
- Menyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat Pengikatan Jual Beli Nomor 176 tanggal 22

apabila ternyata pada saatpengurusan Akta Jual Beli yang masih harus ditegaskan ini di KantorPertanahan yang berwenang mendapat kendala, atau dikemudian haridilapangan Penggugat mendapat klaim, gugatan dan / atau tuntutan daripihak lain maupun pihak keluarga Para Tergugat sendiri, atau jikaPenggugat mendapat gugatan, tuntutan dan/atau klaim mengenai tanah,batas tanah, sepadan tanah dan lainnya dilapangan, maka para Tergugatberkewajiban untuk menyelesaiakan permasalahan yang muncul sampaltuntas dengan tuntas

DanTERGUGAT II sudah beberapa kali menawarkan diri untukmendampingi PENGGUGAT untuk mengurus suratsurat tersebutmenjadi sertifikat dan jika PENGGUGAT tidak bisa mengurusnya,TERGUGAT II bersedia mengurusnya hingga tuntas tetapi surat tanahasli harus diserahkan dulu kepada PARA TERGUGAT, namun tidakpernah ada ditanggapi, malah menyebutkan suratsurat PARATERGUGAT sudah hilang.Bahwa menanggapi dalil PENGGUGAT angka ke10 yangmenyebutkan PARA TERGUGAT tidak menanggapi dan tidakmelakukan tindakan apapun

TERGUGAT II sendirisudah beberapa kali menawarkan diri untuk mendampingiPENGGUGAT untuk menguiris SuratSsurat tersebut menjadi sertifikat,kemudian jika PENGGUGAT tidak sempat mengur:us Suratsurat tanahke BPN, TERGUGAT Il bersedia mengurusnya hingga tuntas, tetapisurat tanah asli yang dititip kepada PENGGUGAT harus diserahkankepada PARA TERGUGAT untuk diurus menjadi sertifikat.

Atau, jika surat benar hilang, menghukum TERGUGATREKONVENSI untuk mengurus penerbitan asli surat milik PARAPENGGUGAT REKONVENSI tersebut dan menanggung seluruh biayapengurusannya hingga tuntas dan setelah selesai menyerahkan asli Surattersebut kepada PARA PENGGUGAT REKONVENSI.4. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI untuk menerima pengembalianuang tahap pertama Rp.25.000.000, (Dua puluh lima juta rupiah) dariPARA PENGGUGAT REKONVENSI;Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 254/PDT/2014/PT.PBR5.

Atau, jika surat benar hilang, menghukumTergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi/ Pembanding untukmengurus penerbitan asli surat milik Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/ Terbanding tersebut dan menanggung seluruhbiaya pengurusannya hingga tuntas dan setelah selesaimenyerahkan asli surat tersebut kepada Para PenggugatRekonvensi/ Tergugat Konvensi/ Terbanding; Menyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikatPengikatan Jual Beli Nomor 176 tanggal 22 Maret 2011 yang dibuatdihadapan

berjanji dan bersedia untuk menjamin kondisi rumahdan bangunan Pihak Pertama dalam keadaan utuh dan terawat;Bahwa sejak ditandatangani perjanjian perdamaian ini Para Pihak sepakatuntuk tidak lagi saling melakukan gugatan dan tuntutan dalam bentukapapun sepanjang tidak mangkir dari kesepakatan ini;Dengan diterimanya dana kompensasi tersebut diatas secara tunai danlangsung, maka segala permasalahan dan urusan yang berkenaan antaraPihak Pertama dengan Pihak Kedua tersebut diatas dinyatakan selesaidengan tuntas

serta perdamaian ini tidak dapat dibantah atau dibatalkandengan alasan apapun juga;Penyelesaian perdamaian ini merupakan suatu penyelesaian yangmenyeluruh dan tuntas antara kedua belah pihak, sehingga dikemudian haritidak akan ada tuntutan dari Para Pihak;Bahwa perjanjian perdamaian ini setelah ditanda tangani bersama oleh ParaPihak, dimintakan penguatannya melalui Majelis Hakim yang memeriksadan memutuskan perkara nomor: 11/Pdt.Sus.PHI/2020/PN Jap dalambentuk putusan/penetapan perdamaian;Demikian

Menyatakan secara hukum utang Penggugat kepada Tergugat tersebuttelah lunas tuntas pada tanggal 9 Februari 2015 sebagaimana tersebutdalam Perjanjian Pelunasan sesuai Akta Notaris Nomor 23 tanggal 9Februari 2015 dibuat oleh Notaris Anom Junprahandi, S.H., yangmengikat sah secara hukum terhadap Penggugat dan Tergugat;4. Menyatakan kelebihan utang sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratusjuta rupiah) adalah kewajiban Turut Tergugat kepada Tergugat;5.

Menyatakan secara hukum utang Pemohon Kasasi kepada TermohonKasasi tersebut telah lunas tuntas pada tanggal 9 Februari 2015,sebagaimana tersebut dalam Perjanjian Pelunasan sesuai Akta Notaris 23tanggal 9 Februari 2015 dibuat oleh Notaris Anom Junprahadi, S.H., yangmengikat sah secara hukum terhadap Pemohon Kasasi dan TermohonKasasi;4. Menyatakan kelebihan utang sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratusjuta rupiah) adalah kewajiban Turut Termohon Kasasi kepada TermohonKasasi;5.

AS, telah dijual olehPenggugat dan Tergugat berbentuk kaplingan, namun Aministrasinyabelum tuntas, Penggugat bertanggung jawab apabila dikemudian hari adatuntutan dari mantan istri Penggugat (Tergugat)Menimbang, berdasarkan bukti P4 (fotokopi Akta Cerai) bahwatelah terbukti Nubungan Penggugat dengan Tergugat semula adalahsebagai suami isteri, namun kemudian pada tanggal 16 Oktober 2012mereka telah bercerai di Pengadilan Agama Balikpapan, dan setelah Putusan Nomor 1061/Pat.G/2020/PA.Bpp 10 dari 15bercerai

AS; Bahwa tanah tersebut telah dijual dengan cara dikaplingkan sewaktuPenggugat dan Tergugat masih suami istri dan hasilnya telahdinikamati bersama, namun pada tahun 2012 Penggugat danTergugat bercerai, kKemudian sejak bercerai dan sampai saat iniTergugat sudah tidak diketahul lagi keberadaannya, sedangkanpengurusan administrasi baliknama atas pembelian tanah kaplingantersebut belum tuntas;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, maka pengadilan berpendapat bahwa gugatan Penggugat

belahpihak. serta ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, yangmenyatakan bahwa Janda atau Duda cerai hidup masingmasing berhakseperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalamperjanjian perkawinan.Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada perjanjian Perkawinanyang menyangkut harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat,dalam pada itu Penggugat dan Tergugat sudah samasama menikmatihasil penjualan tanah kaplingan tersebut, namun administrasi baliknamakepada Para pembeli kaplingan belum tuntas

Asriandi bin Baharuddin (anak kandung) Tergugat ;3). .Sri Wahyuni binti ILLONK, (anak kandung) Tergugat II;Bahwa selama dalam perkara tersebut PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT(TERGUGAT dan TERGUGAT Il) senantiasa Proaktif menempuh upayaupaya Perdamaian melalui Musyawarah kekeluargaan untuk mufakat diluarPengadilan (Out of court settlement), dan kemudian telah berhasil MencapaiKesepakatan untuk menyelesaikan dan mengakhiri Sengketa dalam Perkaraa quo secara tuntas dan Final melalui Perdamaian (Acte van

Ali, Maka dengan serta merta menyelesaikan dan mengakhiriPerkara No : 462/PDT.G/2021/PA.Prg, secara Tuntas dan Final.Bahwa PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT (TERGUGAT danTERGUGAT II) sepakat Akta Perdamaian ini dimohonkan untuk ditetapkan /diPutuskan dalam persidangan oleh Majelis Hakim Pengadilan AgamaSidoarjo Perkara No : 955 / PDT.G / 2021 / PA.SDA, agar mempunyaikekuatan hukum mengikat dan kekuatan Eksekutorial diantara para pihakdalam perkara ini;Pasal 4HAKHAK PARA PIHAKBahwa Hak hak PENGGUGAT dan

Akta Perdamaian ini dibuat dengan iktikad baik dan sungguhsungguh olehPENGGUGAT dan PARA TERGUGAT (TERGUGAT dan TERGUGAT Il),dalam Menyelesaiakan dan Mengakhiri secara tuntas dan Final sengketaPembagian Harta Waris dalam Perkara ini.2. Bahwa PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT (TERGUGAT danTERGUGAT Il) secara bersama sama Memohon Akta Perdamaian (Acte vanDading) ini untuk ditetapkan / di Putuskan dalam persidangan oleh MajelisHakim Perkara No : 462 / PDT.G/ 2021 / PA.Prg Pengadilan Agama Pinrang.3.

program Pemerintah Republik Indonesia danPENGGUGAT sebagai salah satu. lembaga kepercayaan, namunTERGUGAT secara nyata tidak memanfaatkan program tersebut dengansebaikbaiknya;Bahwa pada faktanya TERGUGAT sampai dengan saat ini belummenunjukan itikad baik atas pelakasanaan kewajibannya, maka sangatlahberalasan apabila PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yangmemeriksa dan memutus perkara ini memerintahkan TERGUGAT agardengan sadar melaksanakan seluruh kewajibannya secara sekaligus,seketika dan tuntas

tanah dan bangunandengan bukti kepemilikan SHM nomor : 9503, Surat ukur nomor :8264/Land.Ulin Utara/2018 atas nama Heru Santoso, yang terletak diPerum Graha Pelita Asri Blok A No.5 Landasan Ulin Banjarbaru,Kalimantan Selatan, ( vide Pasal 17 PERMA No. 4 Tahun 2019 Tata CaraPenyelesaian Gugatan Sederhana jo PERMA No. 14 Tahun 2016 tentangtata cara penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah);Bahwa apabila TERGUGAT tetap lalai untuk melaksanakan pembayaranseluruh kewajibannya secara sekaligus, seketika dan tuntas

Menghukum TERGUGAT untuk segera melaksanakan kewajiban hutangpembiayaan secara sekaligus sebesar Rp.144.436.317 yang terdiri dari sisapokok sebesar Rp.96.765.743, sisa margin sebesar Rp.47.670.574 dankewajiban denda Rp.2.309.088 serta biayabiaya yang timbul secaraseketika, sekaligus dan tuntas kepada PENGGUGAT selambatlambatnya 7(tujuh) hari setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (/nkrachtvan gewijsde).

No. 0076/Pdt.G/2016/PA.Lbtpihak tersebut diikut sertakan sebagai pihak dalam perkara ini agar perkara inidapat diselesaikan dengan tuntas dan menyeluruh;Menimbang, bahwa tidak semua ahli waris diikut sertakan sebagai pihakdalam perkara ini, maka jelas perlawanan Pelawan kurang pihak sebab adapihak lain yang menguasai obyek sengketa tidak ikut digugat oleh pelawan danapabila perkara ini diteruskan tanpa ikut sertanya ahli waris lain sebagai pihak,maka perkara ini tidak dapat diselesaikan secara tuntas

Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat ;Bahwa Perjanjian Perdamaian tertanggal 22 Oktober 2021, para pihakmenerangkan sebagai berikut :PASAL 1KESEPAKATAN DAMAI SEHUBUNGAN DENGAN GUGATANPMH1.1 Para Pihak, tanpa dapat dianggap sebagai pengakuanpertanggungjawaban apapun, secara tegas menyatakan bahwa setiapdan seluruh sengketa, perselisinan, perbedaan pendapat, upayahukum, gugatan, tuntutan, kerugian atau ganti rugi yang berkaitandengan Gugatan PMH, telah diselesaikan oleh Para Pihak secaradamai, final, tuntas

awalPerjanjian ini serta setiap rangkap atau masingmasing salinan asliPerjanjian memiliki kekuatan hukum yang sama dan mengikat terhadapParaPihak.Menimbang, bahwa setelah Akta Perdamaian tersebut oleh Majelisdibacakan dimuka Persidangan, Para Pihak menyatakan benar dan telahmenyetujui seluruh isinya ;Menimbang, bahwa berhubung segala sesuatunya telah jelas, lagi pulayang telah disetujui oleh para pihak tersebut diatas tidak bertentangan denganhukum serta dapat menyelesaikan sengketa mereka dengan tuntas

Atau, jika surat benar hilang, menghukum TERGUGAT REKONVENSI untuk mengurus penerbitan asli surat milik PARA PENGGUGAT REKONVENSI tersebut dan menanggung seluruh biaya pengurusannya hingga tuntas dan setelah selesai menyerahkan asli surat tersebut kepada PARA PENGGUGAT REKONVENSI.4. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI untuk menerima pengembalian uang tahap pertama Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) dari PARA PENGGUGAT REKONVENSI;5.

berkewajiban apabila ternyata pada saat pengurusan Akta Jual Beliyang masih harus ditegaskan ini di Kantor Pertanahan yang berwenang mendapat kendala,atau dikemudian hari dilapangan Penggugat mendapat klaim, gugatan dan / atau tuntutandari pihak lain maupun pihak keluarga Para Tergugat sendiri, atau jika Penggugatmendapat gugatan, tuntutan dan/atau klaim mengenai tanah, batas tanah, sepadan tanah danlamnya dilapangan, maka para Tergugat berkewajiban untuk menyelesaiakanpermasalahan yang muncul sampai tuntas

dengan tuntas sampai selesai dengan didampingiPenggugat, akan tetapi Para Tergugat tidak menyelesaikan permasalahan tanah dilapanganyaitu ada pihak lain yang mengklaim tanahtanah tersebut milik pihak lain (pihak ketiga),maka perbuatan Para Tergugat dikwalifisir sebagai Wanprestasi;Bahwa setelah Penandatanganan Minuta Akta Pengikatan Jual Beli maka Penggugatmelakukan langkahlangkah pengurusan balik nama 2 (dua) bidang tanah dengan surat 2(dua) buah Akta Jual Beli yang masih harus ditegaskan yaitu

Bahkan PARA TERGUGAT disuruhnya untuk membuat surat keteranganhilang oleh PENGGUGAT, jelas PARA TERGUGAT tidak mau karena ada bukti ashisurat tanah sudah dititipkan pada PENGGUGAT seluruhnya,Bahwa saat in PARA TERGUGAT yang buta hukum sudah merasa sangatkebingungan, disatu sist PARA TERGUGAT dimmta PENGGUGAT menyelesaikanmasalah tanahnya hingga tuntas, namun disisi lain surat asl tanah untuk menyelesaikanpermasalahan tanah tidak diberikan oleh PENGGUGAT.

TERGUGAT II sendiri sudah beberapa kali menawarkan diri untukmendampingi PENGGUGAT untuk menguiris suratsurat tersebut menjadi sertifikat,kemudian jika PENGGUGAT tidak sempat mengur:us suratsurat tanah ke BPN,TERGUGAT II bersedia mengurusnya hingga tuntas, tetapi surat tanah ash yang dititipkepada PENGGUGAT harus diserahkan kepada PARA TERGUGAT untuk diurusmenjadi sertifikat.

Atau, jika surat benar hilang, menghukum TERGUGAT REKONVENSIuntuk mengurus penerbitan ash surat milk PARA PENGGUGAT REKONVENST tersebutdan menanggung seluruh biaya pengurusannya hingga tuntas dan setelah selesaimenyerahkan asl surat tersebut kepada PARA PENGGUGAT REKONVENSI.Menghukum TERGUGAT REKONVENSI untuk menerima pengembalian uang tahappertama Rp.25.000.000, (Dua puluh lima juta rupiah) dari PARA PENGGUGATREKONVENSI;Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.394.000

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ( Supriyadi Tuntas Saputra Bin Supangat) terhadap Penggugat (Reissy Herwinda, S.Sos Binti Hermansyah Saropie );

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama kecamatan Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan, kepada

MitraNusagraha, dibuat surat kuasa dan persetujuan tanggal 05 Agustus2013 dari Jufri Zubir ke Tommy Karya;Laporan Uji Tuntas (due diligence report) PT. Mitra Nusagraha olehKantor Akuntan Rasin, Ichwan & Rekan yang disetujui oleh H. JufriZubir yang menyebutkan tidak ditemukannya bukti penggunaan uangoleh Sdr. Tommy Karya dan penjelasan sisa hak H. Jubri Zubir daripenjualan lahan serta sisa lahan yang tidak dijual;Pencabutan surat kuasa oleh H.

Jufri Zubir (bestpartner law firm) Nomor 024/S.Kel/BP/VII/2014 tanggal 11 Juli 2014.Yang menerangkan sisa pembayaran jual beli saham antara Jufri Zubirdengan Syaiful Tri Putranto merujuk pada hasil uji tuntas (duediligence) tanggal 20 September 2013 yang dilakukan oleh KantorAkuntan Rasin, Ichwa & Rekan atas perhitungan sisa nilai saham danlahan yaitu sebanyak Rp5.447.277.652,00 (lima miliar empat ratusempat puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus limapuluh dua rupiah) dan sisa

MH tanggal 05 Agustus 2013;15) Laporan uji tuntas (due diligence report) PT.

No 29 PK/PID/2016ratus delapan puluh tiga rupiah) dari yang tercatat dalam laporanperusahaan dengan yang diaudit dalam uji tuntas oleh akuntan,kemana penggunaan dana tersebut? Padahal yang mendapat kuasauntuk mengendalikan PT.

oleh akuntan;Bahwa pelaksanaan uji tuntas dan penunjukan akuntan dalammelakukan uji tuntas oleh Termohon Peninjauan Kembali, merupakanpelaksaan dari Perjanjian Perikatan Jual Beli Pemindahan Hak AtasSaham Dalam PT.

quo dimaksud;Bahwa Pemohon Kasasi menolak dengan tegas pertimbangan hukumMajelis Hakim tingkat pertama dalam alinea 2 (dua) halaman 22 yangmenyatakan bahwa mengenai kelalaian melaksanakan kewajibanPenggugat menurut Surat Perjanjian Pembiayaan bersama denganPenyerahan hak Milik secara Fiducia Nomor 84100221213 tertanggal 23Juli 2012, maka adalah logis apabila setelah Tergugat menyerahkankembali Obyek Jaminan Fiducia tersebut untuk melanjutkan kembalipembayaran cicilannya itu setiap bulannya hingga tuntas

penarikan Objek Perjanjian dimaksudmerupakan Perbuatan Melawan Hukum adalah pertimbangan yang tidakHalaman 9 dari 15 halaman Putusan No. 887 K/Pdt/2015mencerminkan rasa keadilan karena berdasarkan fakta hukum yang adaObjek Perjanjian tersebut adalah milik Termohon Kasasi sebagaimana yangdiatur dalam Pasal 7 huruf (d) yang menyatakan "Konsumen mengakuibuktibukti kepemilikan barang terdaftar atau tertulis atas nama konsumen,namun selama kewajiban konsumen kepada Clipan masih belum dilunasisampai tuntas

menghukum Pemohon Kasasi memberikan gantirugi kerusakan barang jaminan milik Termohon Kasasi sebesarHalaman 10 dari 15 halaman Putusan No. 887 K/Pdt/2015Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dimana berdasarkan Perjanjianyang telah disepakati antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasikhususnya pada Pasal 7 huruf (d) yang menyatakan "Konsumen mengakuibuktibukti kepemilikan barang terdaftar atau tertulis atas nama konsumen,namun selama kewajiban konsumen kepada Clipan masih belum dilunasisampai tuntas

Kasasilahsehingga dilakukannya penarikan & pengambilan terhadap Objek PerjanjianA quo tersebut oleh Pemohon Kasasi, selain itu hal tersebut telah sesuaidengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian A quo yang telah disepakatidan menjadi undangundang antara Pemohon Kasasi dengan TermohonKasasi khususnya pada Pasal 7 huruf (d) yang menyatakan "Konsumenmengakui buktibukti kepemilikan barang terdaftar atau tertulis atas namakonsumen, namun selama kewajiban konsumen kepada Clipan masihbelum dilunasi sampai tuntas