Penggugat:
ACHMAD RUSMADI
Tergugat:
1.PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
2.HERDADI

Bintang Megah;1.Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta,2.Kepala Unit Pengelola Perparkiran DISHUB Provinsi DKI Jakarta,DKK

Bintang Megah;1.Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta,2.Kepala Unit Pengelola Perparkiran DISHUB Provinsi DKI Jakarta,DKK

Penggugat ;LAWAN:DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI DKI JAKARTA,berkedudukan di Jalan Taman Jatibaru No. 01,Jakarta Pusat, dengan ini memberi kuasakepada Wesly D. Simamora, S.H., SyaefudinZuhri, S.H., Toto Heryanto, S.H., DullesAbidin Manik, S.T., Ivan Valentino,S.E.

Maka dalamgugatan yang diajukan oleh Penggugat~ melaluiPengadilan Tata Usaha Negara sudah tepat selakupihak Tergugat adalah Kepala Unit PengelolaPerparkiran Dinas Perhubungan Provinsi DKI yangberkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor1, Pulomas Jakarta Timur.

Walaupun dalam faktanyapihak Tergugat mengeluarkan suatu obyek sengketasurat perizinan parkir masih menggunakan kop suratKepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI namun telahditegaskan pada tupoksi Pergub Nomor : 110 Tahun2010 tersebut di atas dalam bab 3 tentangkedudukan, tugas dan fungsi ditegaskan pada Pasal3 ayat (1) Unit Pengelola Perparkiran merupakanUnit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan dalampelaksanaan pengelolaan perparkiran dan ayat (2)Unit Pengelola Perparkiran dipimpin oleh seorangKepala

Multi Guna Bersama ;Mewajibkan Tergugat dan II untuk mencabut SuratKeputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DaerahKhusus lIbukota Jakarta Nomor: 21/2011 tertanggal 13Januari 2011 tentang Izin Penyelenggaraan Fasilitas28Parkir Untuk Umum Di luar Badan Jalan DenganMemungut Biaya Parkir berlokasi di Komplek RukanPluit, Pluit Lakeside, Jalan Pluit Indah Raya No.168, Jakarta Utara yang diberikan kepada PT.

PutusanNo.86/G/2011/PTUN.JKT.64Perhubungan Provinsi DKI Jakarta) dan bukanlahpihak yang menerima mandat (Kepala Unit PengelolaPerparkiran Dinas Perhubungan Provinsi DKIJakarta) 5Bahwa dalam surat gugatannya tertanggal 11 April22011 yang didaftarkan pada tanggal 12 April 2011dan telah diperbaiki pada tanggal 26 Mei 2011,Penggugat mengajukan gugatan terhadap : a. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKJakarta 5 24+ = 4604 see 4 ene smb.

BUPATI BANGLI, Cq Kepala Kantor Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangli,, dk

BUPATI BANGLI, Cq Kepala Kantor Dinas Perhubungan Komunikasidan Informatika Kabupaten Bangli, berkedudukandi Jalan Merdeka Nomor 71 Desa / KelurahanKawan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, yangdiwakili oleh Nur Handayani, S.H.,M.H., KepalaKejaksaan Negeri Bangli sebagai Jaksa PengacaraNegara dalam hal ini memberikan kuasa Khususkepada, Pande Putu Wena Mahaputra, SH.,MH.,Matheos Matulessy, SH.,MH.

Bahwa tanah sengketa digunakan oleh Tergugat Ill ( Dinas Pekerjaan UmumProvinsi Bali ) untuk rumah dinas bagi pegawai dinas Pekerjaan UmumProvinsi Bali namun kenyataannya secara defacto dipakai / dikuasai sebagaiKantor oleh Tergugat ( Kantor Dinas Perhubungan Komonikasi danInformatika Kabupaten Bangli ) tanpa ada pemberitahuan / persetujuan dariPenggugat sebagai pemilik atau pengelola atas tanah Pekarangan Desa(PKD)tersebut / tanah sengketa tersebut ;.

Gugatan Error In Objectio ;Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 202/Pat/2019/PT DPSa)Bahwa berdasarkan Seritifikat Hak Pakai Nomor 54 tanah seluas 860 m2yang menjadi obyek sengketa tersebut tercatat atas nama Pemegang Hakyaitu Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bali, sehingga dalam hal ini Tergugat bukanlah sebagai Pemegang Hak;Bahwa hak Tergugat hanya memanfaatkan Tanah berserta Bangunandiatasnya tersebut dalam rangka menunjang Penyelenggaraan PemerintahDaerah yaitu sebagai Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten

Tanggapan atas dalil poin 5 dan poin 6 :Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada poin5 yang menyatakan ; Bahwa tanah sengketa dipakai sebagai Kantoroleh Tergugat (Kantor Dinas Perhubungan Komunikasi danHalaman 9 dari 28 Putusan Nomor 202/Padt/2019/PT DPS3.23.3Informatika Kabupaten Bangli) atas tanpa ada pemberitahuan/persetujuan dari Penggugat sebegai pemilik atau pengelola atas tanahPekarangan Desa (PkD) tersebut/ tanah sengketa, dan pada poin 6yang antara lain menyatakan Bahwa

Tanah Sengketa dikuasai/ditempati secara melawan hukum oleh Tergugat I... atas dalil kKeduapoin tersebut akan ditanggapi sebagai berikut :> Bahwa Tergugat menempati tanah sengketa yang dimanfaatkansebagai sarana untuk menunjang pemerintahan yaitu sebagaiKantor Dinas Perhubungan (Tergugat dalam perkara a quo)adalah berdasarkan Perjanjian Pinjam Pakai Pemerintah ProvinsiBali dengan Pemerintah Kabupaten Bangli Nomor028/11261.a/PPA.Aset tanggal 28 Desember 2015.

Pembanding/Tergugat : MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
Terbanding/Penggugat : PT. SARI INDO PRIMA LINE Diwakili oleh Drs. H. ACHMAD ROWA

MASSUKA PRATAMA vs PENGGUNA ANGGARAN (PA) KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERHUBUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI LAUT

Jogugu Sophia No.25 Banggai, Sulawesi Tengah;Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama :DONNY HENDRIK SIWY, ST, KewarganegaraanIndonesia, Pekerjaan Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) pada Bidang Perhubungan Dinas PekerjaanUmum dan Perhubungan Kabupaten Banggai LautBeralamat di JIn Jogugu Sophia No.25 Banggai;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor600.550/03/SKBID.HUB/II/2017 Tanggal 7 Februari 2017;Selanjutnya disebut sebagai TERMOHON; Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; Telah membaca Permohonan Pemohon

Bahwa pada Tahun Anggaran 2015 Dinas Pekerjaan Umum DanPerhubungan Kabupaten Banggai Laut menganggarkan dalam DokumenPelaksanaan Anggaran (DPA) pekerjaan Studi Kelayakan PembangunanDermaga sebesar Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) padaProgram Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan di 5 (lima)lokasi yaitu : Desa Mansalean, Desa Lantibung, Desa Bungin, DesaTimpaus, dan Desa Sonit, dan untuk untuk proses pengadaan danpelaksanaan pekerjaaan dilakukan dalam 5 (lima) paket ;4.

MASSUKAPRATAMA (Pemohon) dalam Penetapan Sanksi Pencatuman dalam DaftarHitam melalui Surat Keputusan Termohon Nomor :600.550/19/Dis.PUP/2016,tanggal 7 Nopember 2016, Perihal : Keputusan Pengguna Anggaran DinasPekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Banggai Laut TentangPencatuman Dalam Daftar Hitam, Pemohon tidak mendapat tembusannya,Hal. 14 dari 27 Hal.

(Fotokopi sesuai dengan asli);Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pemeriksaan LanjutanPekerjaan Studi Kelayakan Pembangunan Dermaga pada DinasPekerjaan Umum dan Perhubungan Tahun Anggaran 2015Nomor :R.708/45/LHP/PTDA/2016 Tanggal 15 September 2016..(Fotokopi dari fotokopi); Bukti Setoran PT. Massuka Pratama kepada Bendahara UmumDaerah Banggai, tanggal 06 Oktober 2016.

Putusan No. 2/P/FP/2017/PTUN.PLPekerjaan Umum dan Perhubungan Tahun Anggaran 2015Nomor :R.708/45/LHP/PTDA/2016 Tanggal 15 September 2016. (Fotokopi sesuai dengan asli);3. Bukti T3 : Bukti Setoran PT. Massuka Pratama kepada Bendahara UmumDaerah Banggai, tanggal 06 Oktober 2016.( Fotokopi sesuaidengan asli); 4.

SIHOMBING;1.KEPALA UNIT PENGELOLA PERPARKIRAN DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI DKI JAKARTA,2.PT. INTERKON KEBON JERUK (DALAM PAILIT)

Kepada Kepala UnitPengelola Perparkiran Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus IbukotaJakarta ; Bahwa seminggu kemudian Penggugat menerima Undangan II melalui Telephonedari Sdr.

Henrico Tampubolon, SH Kasie Pelayanan UnitPengelola Perparkiran Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut :Bahwa Izin Pengelolaan Parkir di Ruko Intercon Plaza yang sudah diterbitkanatas nama Kurator PT.

Yang dibalasoleh Kepala Unit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakartadengan surat Nomor : 3224/1.758 tanggal 20 November 2013 Hal : JawabanSomasi. Yang diterima oleh Penggugat Tanggal 29 November 2013 jam.10.27Dan saat itulah Penggugat merasa sangat dirugikan kepentingannya sebagaimanayang sudah Penggugat uraikan diatas ; Bahwa Surat Kepala Unit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan Provinsi DKIJakarta No. 3224/1.758 Tanggal 20 November 2013 Hal : Jawaban Somasi.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Unit PengelolaPerparkiran Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Nomor 263/2012 tanggal 11Juni 2012 Tentang; Izin Penyelenggaraan Fasilitas Parkir untuk umum diluarbadan jalan dengan memungut biaya Parkir ; 183.

Mewajibkan tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Unit PengelolaPerparkiran Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Nomor 263/2012 tanggal 11Juni 2012 Tentang Izin Penyelenggaraan Fasilitas Parkir untuk umum denganmemungut biaya parkir ; 4.

Penggugat:SOPYAN ABUSROTergugat:1.PT.KARYA BUMI BARATAMA2.GUBERNUR JAMBI3.PT.CARITAS ENERGI INDONESIATurut Tergugat:DINAS PERHUBUNGAN Kab.Sarolagun

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SAROLANGUN, berkedudukandi Jl. Lintas Tengah Sumatera, Bernai, Kec.Sarolangun, Kab. Sarolangun, dalam hal inimemberi kuasa kepada Abdullah, S.Ag Advokatyang beralamat di Jl.

angkutan batubara yang sudah ditentukan.4) Asosiasi pengusaha batubara (Sarolangun dan Batang Hari) bersediauntuk membangun jalan khusus meliputi Sarolangun Batang Hari danKabupaten Muaro Jambi untuk angkutan batubara dan akan diadakanpertemuan khusus (Minggu kedua Bulan April 2018) terkait Jalan khususbatubara.5) Pengusaha Tambang Batubara Kabupaten Tebo dan Bungo dapatmerencanakan untuk pembangunan jalan khusus.6) Jembatan Timbang Muara Tembesi segala diusulkan oleh GubernurJambi kepada Menteri Perhubungan

RI agar segala dioperasionalkan,karena sangat dibutuhkan untuk mengukur Tonase angkutan batubara.7) Setelah Timdu terbentuk segera melaksanakan pertemuan untuk rencanaoperasional penertiban angkutan batubara.8) Dinas Perhubungan Provinsi dan Kabupaten segera memasang rambularangan dan papan informasi dilokasi yang diperlukan.9) DPD Organda Provinsi Jambi diminta segera berkoordinasi denganpengusaha batubara guna mendata kendaraan dan pengemudi angkutanbatubara yang beroperasi.10) Instansi yang berwenang

padat danmengarah pada kemacetan yang menyebabkan hilangnya kenyamanan danketentraman masyarakat dalam menikmati kKegunaan dan fungsi Jalan yangtelah disedikan oleh pemerintah dan yang paling utama dari adanya aktifitaspengangkutan itu adalah adanya pencemaran udara oleh karena adanyapolusi dari asap pembuangan kendaraan milik Tergugat dan Tergugat II.Bahwa perbuatan itu dilakukan oleh Tergugat dan Tergugat II dengan caramemakai/menggunakan jalan umum yang dibuat oleh Pemerintah demikelancaran perhubungan

KBB ada perusahaan batu bara lain diSarolangun yang mengangkut batu baranya melintasi jalan SarolangunJambi namun saksi tidak hafal namanya; Bahwa setahu saksi Peraturan Bupati yang mengatur tentang jamoprasional angkutan batu bara itu dari jam 16:00 WIB s/d jam 06:00 WIB; Bahwa saksi mengetahui adanya penilangan terhadap pelanggaran yangdilakukan mobil angkutan batu bara baik yang melewati jam yang sudahditentukan dan mobil angkutan yang melebihi tonase sudah ditindak olehDinas Perhubungan Kabupaten

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI DAN ANDRI HERMAWAN, DKK;;

DALAM PENUNDAAN :

• Menguatkan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 21/G/2018/PTUN.Pbr Tanggal 8 Mei 2018 Tentang Penetapan Penundaan dan/atau Penangguhan Pelaksanaan Kedua Obyek Sengketa;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Sebagian ;

2. Menyatakan Batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara Berupa :

- Surat Kementerian Perhubungan Direktorat Jendral Perhubungan

Laut Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Laut Bagan Siapiapi Nomor : PR.801/I/12/KSOP-BAA.18 Tanggal 27 Maret 2018 Perihal Pembatalan hasil Pelelangan dalam paket Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagan Siapiapi Tahun Anggaran 2018, yang di terbitkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran ;

- Surat Kementerian Perhubungan Direktorat Jendral Pehubungan Laut Kantor kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Bagan Siapiapi Nomor : PR.805/I/02/KSOP-BAA.18 tanggal 27 Maret

Mewajibkan kepada Tergugat I maupun Tergugat II Untuk Mencabut Surat Keputusan Yang Diterbitkan Berupa :

- Surat Kementerian Perhubungan Direktorat Jendral Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Laut Bagan Siapiapi Nomor : PR.801/I/12/KSOP-BAA.18 Tanggal 27 Maret 2018 Perihal Pembatalan hasil Pelelangan dalam paket Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagan Siapiapi Tahun Anggaran 2018, yang di terbitkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran oleh Tergugat

I ;

- Surat Kementerian Perhubungan Direktorat Jendral Pehubungan Laut Kantor kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Bagan Siapiapi Nomor : PR.805/I/02/KSOP-BAA.18 tanggal 27 Maret 2018 perihal Pembatalan Pelelangan yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen oleh Tergugat II;

4. Menolak Gugatan Penggugat Untuk Selebihnya;

5.

Penggugat:
PT MULTI KARYA PRATAMA dalam hal ini diwakili oleh FRANKY HOTLAN ALEXANDER S
Tergugat:
1.KUASA PENGGUNA ANGGARAN KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABHAN LAUT BAGANSIAPIAPI
2.PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) PadaKementerian perhubungan Direktorat JendralPerhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran DanOtoritas Pelabuhan Bagan Siapiapi berkedudukan diJalan Syahbandar No. 4B Bagan Siapiapi KabupatenRokan Hilir, selanjutnya disebut. ................:.: eeeteteeeeeeeee TERGUGAT II;Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;e Telan membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraPekanbaru Nomor : 21/PENDIS/2018/PTUN.PBR, tanggal 09 Mei 2018,tentang Penetapan lolos dismissal ; e Telan

Surat Kementerian Perhubungan Direktorat JendralPerhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas PelabuhanBagan Siapiapi Nomor : PR.801/I/12/KSOPBAA.18, Tanggal, 27 Maret2018 Perihal Pembatalan hasil Pelelangan dalam Paket PekerjaanLanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi TahunAnggaran 2018, yang diterbitkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran ;2.

Surat Kementerian Perhubungan ~~ Direktorat JendralPerhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas PelabuhanBagan Siapiapi Nomor : PR.805/I/02/KSOPBAA.18, Tanggal, 27 Maret2018, Perihal Pembatalan Pelelangan yang diterbitkan oleh PejabatPembuatKOmMiItMeN)j 7222 n enna nn nnn nnn nn nnn nnn nn nnn nnn cnn ncn nnn.

Penggugat adalah Pemenang Lelang berdasarkan SuratKementrian Perhubungan Direktorat Jendral Perhubungan LautDistrik Navigasi Kelas Dumai Perihal Penetapan PemenangLelang Nomor : 018/PEMBFASPEL/ULP/DNG.DMI2018 tanggal13 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Bapak ZULKIFLI, SE, Msiselaku Pokja ULP Distrik Navigasi Dumai dan Surat KementerianPerhubungan Direktorat Jendral Perhubungan Laut Distrik NavigasiKelas Dumai Tentang Pengumuman Pemenang Lelang Nomor :019/PEMBFASPEL/ULP/DNG.DMI2018 tanggal 13 Maret

, H.MAPPEATI, M.Si. dan di terbitkannya Surat KementrianPerhubungan Direktorat Jendral Perhubungan Laut KantorKesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Bagan Siapiapi Nomor :PR.805/l02/KSOPBAA.18, Perihal Pembatalan Lelang Tanggal, 27Maret 2018 yang ditandatangani Pejabat Pembuat Komiten M.

Pembanding/Tergugat : KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR Diwakili Oleh : PINTAR SIMBOLON, S.H.,M.H.
Terbanding/Penggugat : CV. GRAHA TEHNIK

KEPALA UNIT PENGELOLA PERPARKIRAN DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.;RICHARD LITYO.;PERHIMPUNAN PENGHUNI RUMAH SUSUN HUNIAN APARTEMEN ROBINSON.;

Kementerian Perhubungan Cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Cq. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN SATUAN KERJA BANDAR UDARA MEDAN BARU Diwakili Oleh : ROBERTH AMMOSIUS
Terbanding/Penggugat : PT. WASKITA KARYA (Persero) Tbk
Terbanding/Penggugat : PT. YASA PATRIA PERKASA

Pembanding/Penggugat I : Gunung Hendrarto
Pembanding/Penggugat II : Ny Sartinah
Pembanding/Penggugat III : Teddy Erwinanto
Pembanding/Penggugat IV : Imam Agnianto
Terbanding/Tergugat : DIREKTORAT JENDRAL PERHUBUNGAN LAUT KEMENTRIAN PERHUBUNGAN
Terbanding/Turut Tergugat : KEPALA PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

Penggugat:
OBAJA ONDY
Tergugat:
1.KAREL YOKU
2.MICHAEL YOKU
3.ARNOLD YOKU
Turut Tergugat:
1.Pemerintah Republik Indonesia Cq Pemerintah Provinsi Papua Cq Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura Cq Dinas Pertanahan, Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Jayapura
2.Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementrian Perhubungan Republik Indonesia Cq Pemerintah Provinsi Papua Cq Dinas Perhubungan Provinsi Papua Cq Direktorat Jenderal Perhubungan Darat/ Balai Pengelola

Transportasi Darat Wilayah XXV Provinsi Papua dan Papua Barat Cq Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura Cq Dinas Perhubungan Kabupaten Jayapura

Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta