antara pihakpihak yangterlibat di dalamnya, secara sesuai menurut hukum(Acortiing to the law/due process of law), adil (fair and justtrial) yang dapat menyelesaikan secara tuntasperrnasafahan dalam perkara Aquo, yang tidakmenimbulkan kekaburan dan atau menimbulkanpermasalahan baru di antara pihakpihak yang bersengketayang diperiksa danCOBahwa untuk menjamin kepastian hukum dan didapatnyakeadilan baik Pihak Penggugat maupun Tergugat telahmenimbulkan problematik Yuridis yang harus diselesaikansecara tuntas

dan menurut hukum yang berlaku danuntuk tidak menimbulkan terdapatnya putusan yang salingtumpang tindih (Over Japing) dan saling bertentangan kelak,yang memungkinkan semakin kompleknya permasalahandalam perkara Aquo, dan guna dapat menetapkan danmenyelesaikan permasalahan dalam perkara Aquo, secarakomprehensif dan tuntas yang dapat merugikan semua pihakdatam permasatahan dimaksud dan guna menetapkan hakhakpihak lain yang terlibat atas obyek tanah terperkarapihakpihak terkait adalah sangan esensiil

dan merupakanHalaman 1 dari 19 Halaman Putusan Nomor : 331/Pdt/2015/PT.SMGConditio Sine Quanon dengan penyelesaian secarakomprehensif dan tuntas permasalahan perkaraBahwa meskipun dalam kaedah hukum acara perdataadalah menjadi hak Penggugat untuk menentukan subyekhukum yang menjadi pihak Tergugat yang telah melanggar hakdan merugikan kepentingannya, namun secara kasuistisGugatan Penggugat tersebut merupakan suatu Gugatan yangkurang pihak (error in persona) dengan tidak digugatnyapihak tertentu.

mohon putusan yang seadiladilnya(ex aquo et bono);Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat IV mengajukaneksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:1.Exceptio plurium litis consortium:Bahwa dalam gugatan Penggugat, Penggugat juga mengakui bahwa TergugatIV telah memberikan izin kepada orang untuk menempati objek gugatan,dengan demikian semestinya merekamereka yang mendapatkan hak sewadari pihak Tergugat IV juga harus ditarik sebagai Tergugat dalam perkara ini,sehingga perkara ini secara tuntas

berkas perkara beserta turunan resmi PutusanPengadilan Negeri Ambon Nomor 146/Pdt.G/2015/PN.Amb pada tanggal 23Februari 2016, Kemudian menyatakan permohonan banding dari Pembandingsemula Tergugat IV tidak dapat di terima;Dalam Eksepsi:ieBahwa pertimbangan Judex Facti Pengadilan Tinggi Ambon telah salah dankeliru, dalam penerapan hukum;Bahwa dengan pertimbangan Judex Facti Pengadilan Tinggi Ambon telah salahdan keliru dalam Penerapan hukum terkait perkara a quo, telah mengakibatkanpermasalahan tidak tuntas

dalam penyelesaiannya, sehingga apa yangdipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh (Putusan MANomor 621 K/Sip/1975), maka secara hukum gugatan Penggugat mengandungcacat Prunum litis consortium,Bahwa Hakim Tingkat Pertama Cq Pengadilan Tinggi Ambon telah salah dalampenerapan hukumnya, dengan tidak mempetimbangkan eksepsi yaitu gugatanpenggugat kurang pihak karena dalam pertimbangan hukum Hakim TingkatPertama Cq.

penyerahannya dilaksanakan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua setelah tanah ka ummilik Pihak Pertama tersebut diatas terjual kepada Pihak Ketiga;Pasal.3Bahwa apabila baik Pihak Pertama maupun Pihak Kedua tidak melaksanakankan isi perdamaian ini, maka pelaksanaannya dapat diajukan ke Penga dilanNegeri Padang untuk dilaksanakan secara paksa (Eksekusi) dengan ban tuanpihak berwajib;Pasal.4Bahwa apabila Para Pihak didalam surat perdamaian ini meninggal dunia dankesepakatan damai belum terlaksana atau belum tuntas

PARA PIHAK berpendapat bahwa permasalahan ini dinyatakan telah selesaidengan tuntas, melalui jalan musyawarah mufakat damai, dan perdamaian inimengakhiri semua sengketa dan tunduk kepada hukum yang berlaku di NegaraRepublik Indonesia;.

Para pihak berpendapat bahwa permasalahan ini dinyatakan telahselesai dengan tuntas melalui jalan musyawarah mufakat damai danperdamaian ini mengakhiri semua sengketa maupun pengaduan dan semuaproses pemeriksaan baik ditingkat Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan danmencegah timbulnya perkara, baik perkara perdata maupun pidana sertaperdamaian ini tidak dapat dibantah atau dibatalkan dengan alasan apa punjuga.Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada Ketua belahpihak, masingmasing pihak menerangkan

balik nama sertifikat tanah yangmerupakan harta bersama Pihak Pertama dan Pihak Kedua menjadi hak milikPihak Pertama;Pasal 4Bahwa perjanjian akta perdamaian ini mulai berlaku sejak ditandatangani olehPara Pihak dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap dan diberi materai serta mempunyaikekuatan hokum yang sama dan mengikat Para Pihak;Pasal 5Demikian telah terlaksananya perdamaian ini Pihak Pertama dan Pihak Keduamenerangkan bahwa mereka telah mengakhiri perkara perdata diantara merekatersebut diatas secara tuntas

perusahaan dan asetaset yang berupa mesinmesin, kendaraan roda 4 dan roda 2 sertakaryawankaryawan ;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut dan Para Tergugatmengajukan eksepsi dan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:Eksepsi Para Tergugat:1.Bahwa mengingat dalam suatu sengketa perdata haruslah dapatmenyelesaikan suatu sengketa antara pihakpihak yang terlibat di dalamnya,sebagaimana dalam hukum (according to the law/due precess of law), adil(fair and just trial) yang dapat diselesaikan secara tuntas

permasalahandalam perkara a quo, yang tidak menimbulkan kekaburan dan ataumenimbulkan permasalahan baru di antara pihakpihak yang bersengketayang diperiksa dan diputus;Bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan didapatnya keadilan baikterhadap Penggugat maupun Para Tergugat, yang telah menimbulkanproblematik yuridis yang harus diselesaikan secara tuntas dan menuruthukum yang berlaku, dan untuk tidak menimbulkan suatu putusan yangtumpang tindih (over laping) dan saling bertolak belakang kelak, yangmemungkinkan

semakin kompleksnya permasalahan dalam perkara a quo.Secara komprehensif dan tuntas yang dapat merugikan semua pihak dalampermasalahan dimaksud dan guna menetapkan hakhak pihak yang terlibatatas perkara tersebut adalah sangat esensiil dan merupakan conditio sinequanon dengan suatu penyelesaian secara komprehensif dan tuntaspermasalahan perkara a quo;Bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah error in persona, olehkarenanya gugatan Penggugat dalam materi pokok perkara (konvensi)perkara a quo belumlah

adalah berupa uangRp.15.000, (lima belas ribu rupiah) dibayar tunai;Bahwa Pemohon berstatus gadis dan Termohon berstatus bujang;Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;Bahwa Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan nasab, sesusuansemenda;Bahwa masyarakat tidak ada yang menggugat keabsahan perkawinan Pemohondengan Termohon;Bahwa sebelum pernikahan tersebut dilangsungkan, persyaratan administrasisudah diurus namun tidak tuntas

uangRp.15.000, (lima belas ribu rupiah) dibayar tunai;e Bahwa Pemohon berstatus gadis dan Termohon berstatus bujang;e Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;e Bahwa Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;e Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan nasab, sesusuansemenda;e Bahwa masyarakat tidak ada yang menggugat keabsahan perkawinan Pemohondengan Termohon;e Bahwa sebelum pernikahan tersebut dilangsungkan, persyaratan administrasisudah diurus namun tidak tuntas

Nomor 2261 K/Pdt/20202)Akibat kerugian Para Penggugat akibat dari perbuatan Tergugat Il, makamemerintahkan Tergugat Il untuk melakukan pembangunan kembalisemua fasilitas umum Lapangan Sepak Bola dan Sekolah SMP PGRILabasa serta rencana jalan umum (Posita angka 14) yang dahulu beradadiatas objek sengketa hingga tuntas sejak sesaat perkara a quo diputusdan berkekuatan hukum tetap;Akibat kerugian Para Penggugat akibat dari perbuatan Tergugat III, makamemerintahkan Tergugat Ill untuk mencabut dan atau

tanggal 13 Maret 2001, sejak sesaatperkara a quo diputus dan berkekuatan hukum tetap;Akibat kerugian Para Penggugat akibat dari perobuatan Tergugat Il, makamemerintahkan Tergugat Il untuk melakukan pembangunan kembalisemua fasilitas umum Lapangan Sepak Bola dan Sekolah SMP PGRILabasa serta rencana jalan umum (Posita angka 14) yang dahulu beradadiatas objek sengketa hingga tuntas sejak sesaat perkara a quo diputusdan berkekuatan hukum tetap;Akibat kerugian Para Penggugat akibat dari perbuatan Tergugat

Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan ingkar janji dengan segala konsekwensi hukumnya ;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusanyang seadiladilnya (ex aequo et bono);Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkanPemohon dan Pemohon II hadir menghadap di persidangan;Bahwa, Majelis Hakim menanyakan kepada Pemohon perihal perkaranyadan Pemohon menyatakan mencabut perkaranya karena ada persoalan warisyang belum tuntas dan hendak diurus terlebih dahulu;Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini Majelis Hakimmenunjuk kepada Berita Acara Sidang dimaksud

perdata maupun pidana dikemudianhari;Menimbang, bahwa setelah Atau Perdamaian tersebut oleh Hakimdibacakan dimuka persidangan, Penggugat dan Tergugat menyatakanbenar dan telah menyetujui seluruh isinya, sedangkan Tergugat tidakkeberatan dan akan tunduk pada Akta Perdamaian tersebut;Menimbang ,bahwa berhubung segala sesuatunya telah jelas,lagipula yang telah disetujui oleh para pihak tersebut diatas tidak bertentangandengan hukum serta dapat menyelesaikan permasalahan GugatanWanprestasi mereka dengan tuntas

Bahwa Para Pihak sepakat Anta Perdamaian ini telahdilaksanakan secara tuntas setelah ada pembayaran sebesarRp.1.000.000.000, (satu) milyar rupiah) kepada Pihak3. Apabila pembayaran Tahap Kedua selesai, maka pihak keduatidak memprmasalahkan lagi sisa tanah dalam pembebasantahap kedua oleh Panitia Pembebasa Tanah (P2T) JakartaPasal 4. Penyerahan SuratSurat/Dokumen Kepemilikan Atas Tanah.3.

Semoga PakJokowi n Pak KAPOLRI cepat mengusut tuntas indikasi yg saya Sampaikan.Dan postingan yang dibuat oleh terdakwa tersebut telah dilihat / dibacadan diketahui oleh akun facebook atas nama Padli Kembaren Ntd milik saksiFadli Sembiring dan juga saksi korban Brigadir Leo Chandra Manalu melaluiakun facebook milik saksi korban Brigadir Leo Chandra Manalu dan akunfacebook yang berteman dengan akun facebook atas nama Tina tersebut.Bahwa terdakwa membuat tulisan di akun facebook atas Tina milikterdakwa

SemogaPak Jokowi n Pak KAPOLRI cepat mengusut tuntas indikasi yg sayasampaikan; Bahwa Terdakwa membuat postingan tersebut karena ketidakpuasanTerdakwa terkait proses yang dilakukan oleh Polsek Sunggal, yang manapostingan tersebut membuat Saksi dan rekanrekan Saksi merasa terhinadan mencemarkan nama baik Pihak Polsek Sunggal; Bahwa adapun laporan Polisi yang dibuat oleh Tina di Polsek Sunggaltidak terdaftar dibuku register Polsek Sunggal.

SemogaPak Jokowi n Pak KAPOLRI cepat mengusut tuntas indikasi yg sayasampaikan; Bahwa Terdakwa membuat postingan tersebut karena ketidakpuasanTerdakwa terkait proses yang dilakukan oleh Polsek Sunggal, yang manapostingan tersebut membuat Saksi dan rekanrekan Saksi merasa terhinadan mencemarkan nama baik Pihak Polsek Sunggal;Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Mdn Bahwa adapun laporan Polisi yang dibuat oleh Tina di Polsek Sunggaltidak terdaftar dibuku register Polsek Sunggal.

Semoga Pak Jokowi n Pak KAPOLRIcepat mengusut tuntas indikasi yg saya sampaikan; Bahwa Terdakwa memiliki Akun Facebook dengan Nama Tina denganJumlah pertemanan di Akun Facebook milik Terdakwa tersebut sekitar +2.265 (dua ribu dua ratus enam puluh lima) orang yang melihat postinganTerdakwa setiap harinya; Bahwa Terdakwa mengakses akun Facebook atas nama Tina tersebutdengan menggunakan 1 (satu) buah handphone merk Oppo A5 2020 warnahitam dengan nomor handphone yaitu. 085261922410.

Semoga Pak Jokowi n Pak KAPOLRIcepat mengusut tuntas indikasi yg Saya sampaikan;Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Mdn Bahwa Terdakwa memiliki Akun Facebook dengan Nama Tina denganJumlah pertemanan di Akun Facebook milik Terdakwa tersebut sekitar +2.265 (dua ribu dua ratus enam puluh lima) orang yang melihat postinganTerdakwa setiap harinya; Bahwa Terdakwa mengakses akun Facebook atas nama Tina tersebutdengan menggunakan 1 (satu) buah handphone merk Oppo A5 2020 warnahitam dengan

Pemerintah RI akan memfasilitasi Perusda Bhakti Satya dan PerusdaPertambangan dan Energi Kutai Timur dalam melakukan duediligence (uji tuntas) terhadap PT. KPC;.

Bahwa keputusankeputusan Pemerintah tersebut di atas, terutamaKeputusan Rakortas Antar Menteri, knususnya Nomor IV butir 2 yangmenyatakan bahwa Pemerintah Republik Indonesia memfasilitasiPerusda Melati Bhakti Satya dan Perusda Pertambangan dan EnergiKutai Timur dalam melakukan due diligence (uji tuntas) terhadap PT.KPC, tidak pernah dilaksanakan Tergugat atau Menteri Energi danSumber Daya Mineral, sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yangHal. 6 dari 6 hal. Put.

Untuk 31% saham yang dialokasikan bagi Pemda Kaltimkepada Perusda Melati Bhakti Satya dan PerusdaPertambangan dan Energi Kutai Timur; Pemerintah akan memfasilitasi Perusda Bhakti Satya danPerusda Pertambangan dan Energi Kutai Timur dalammelakukan due diligence (uji tuntas) terhadap PT. KPC;3. Bahwa benar keputusankeputusan Pemerintah tersebut di atas,terutama Keputusan Rakornas Antar Menteri, knususnya No.

IV butir 2yang menyatakan bahwa Pemerintah RI memfasilitasi Perusda MelatiBhakti Satya dan Perusda Pertambangan dan Energi Kutai Timurdalam melakukan due diligence (uji tuntas) terhadap PT. KPC, tidakpernah dilaksanakan Tergugat atau Menteri Energi dan Sumber DayaMineral, sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang mempunyai tugasmengawasi pelaksanaan kewajiban PT. KPC berdasarkan PKP2B KPCdan tidak pernah pula dipatuhi/dilaksanakan PT. KPC, sehingga prosesdivestasi PT.

Tentang fasilitas Pemerintah melakukan due diligence (uji tuntas).Berkaitan dengan dalil Penggugat (pada halaman 5 nomor urut 6);Bahwa adanya anggapan Tergugat tidak mempasilitasi Penggugat untukmelaksanakan Due Delegence terhadap PT. KPC sebagaimana telahdijelaskan pada pendahuluan, hasil Rakortas Bidang Perekonomiantanggal 30 Juli 2002 dan Siaran Pers Kementerian Bidang PerekonomianHal. 19 dari 19 hal. Put.

Bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan didapaitnya keadilan baikterhadap Penggugat maupun Tergugat, yang telah menimbulkanproblematic Yuridis yang harus diselesaikan secara tuntas dan menuruthukum yang berlaku dan untuk tidak menimbulkan suatu putusan yangtumpang tindin (Over laping) dan saling bertolak belakang kelak, yangHalaman 5 dari 18 halaman, Putusan Nomor 545/Padt/2018/PT SMGmemungkinkan semakin kompleksnya permasalahan dalam perkaraAquo.

Secara komprehensif dan tuntas yang dapat merugikan semuapihak dalam permasalahan dimaksud dan guna menetapkan hakhakpihak yang terlibat atas perkara tersebut adalah sangat esensiil danmerupakan Conditio Sine Quonon dengan suatu penyelesaian secarakomprehensif dan tuntas permasalahan perkara Aquo..

Bahwa selama proses penjualan rumah dimaksud belum tuntas, didasari itikad baikmaka PIHAK KEDUA yang menguasai obyek perjanjian (rumah) berkewajibanmemberitahukan segala bentuk pendapatan baik dari hasil kamar yang disewakanmaupun pendapatan lainnya kepada PEHAK PERTAMA dan PIHAK LAINNYA(TURUT TERGUGAT).5. Bahwa disepakati bersama PIHAK PERTAMA (PENGGUGAT) selaku ahli warisdari Alm.

NotarisJunjung Handoko,SH tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliksertipikat (Ibu Istianah) ;Bahwa dengan kejadian tersebut telah terbukti bahwaTergugat dan Tergugat Il telah melakukan perbuatanmelawan hukum ; Bahwa oleh karena itu lbu Istianah sedang menderita sakit makaPenggugat untuk sementara menghentikan pengurusan tanah &rumah sengketa (merawat sakitnya lbu Istianah) ;Bahwa sebelum meninggal dunia Ibu Istianah mengamanatkankepada Penggugat untuk tetap mengurus tanah & rumah sengketaS@IMPal tUNTAS

yang tidak sah dan melawan hukum,sehingga mengakibatkan Para Penggugat tidak bisa menikmati hasilTanah Sengketa sejak tahun 2002 sampai saat ini, dan menimbulkankerugian moriil dan materiil bagi Para Penggugat;Bahwa adapun kerugian moriil yang diderita oleh Para Penggugat akibatperbuatan Para Tergugat yang telah menguasai dan memanfaatkan hasilTanah Sengketa secara melawan hukum tersebut, yaitu sekitar Rp.250.000.000, (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang harus dibayar secaratunai, lunas dan tuntas

(tiga ratusempat belas juta delapan ratus ribu rupiah), sehingga dengan demikiankerugian moriil dan materiil yang dialami oleh Para Penggugat yaitusebesar Rp. 564.800.000, (lima ratus enam puluh empat juta delapanratus ribu rupiah) yang harus dibayar secara tunai, lunas dan tuntas secaratanggung renteng oleh Para Tergugat kepada Para Penggugat ketikaperkara ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;Bahwa Para Penggugat telah berulang kali menemui Para Tergugatkhsususnya Tergugat 4 (H.

Lalu Yakub (Sekarang Tanah ParaPenggugat);Sebelah Timur : Jalan Raya jurusan Tetebatu;Bahwa agar Para Tergugat tidak lalai atau enggan untuk menjalankanamar putusan perkara ini, maka mohon agar kiranya Majelis Hakimberkenan untuk menghukum Para Tergugat membayar denda paksa(dwangsoom) untuk setiap hari keterlambatan sebesar Rp. 500.000, (limaratus ribu rupiah) yang harus dibayar secara tunai, lunas dan tuntas olehPara Tergugat secara tanggung renteng ketika perkara ini telahberkekuatan hukum tetap

sebagai hukum, bahwa semua suratsurat yang dijadikansebagai dasar dan legalitas untuk menguasai dan mempertahankan TanahSengketa oleh Para Tergugat harus dinyatakan tidak sah dan/atau BatalDemi Hukum dan tidak mempunyai kekuatan yuridis sebagai alat bukti;Menyatakan dan menghukum Para Tergugat secara tanggung rentenguntuk membayar kerugian moriil yang dialami oleh Para Penggugatsebesar Rp. 250.000.000, (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang harusdibayar kepada Para Penggugat secara tunai, lunas dan tuntas

ketikaperkara ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;Menyatakan dan menghukum Para Tergugat secara tanggung rentenguntuk membayar kerugian materiil yang dialami oleh Para Penggugatsebesar Rp. 314.800.000, (tiga ratus empat belas juta delapan ratus riburupiah) yang harus dibayar kepada Para Penggugat secara tunai, lunasdan tuntas ketika perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;Melatakkan sita jaminan atas Tanah Kebun milik Para Tergugat untukmenjamin tuntutan ganti rugi yang diajukan

Benny Sumampouw dapat diselesaikan dengan tuntas. Bahwa dari uraian surat bukti Lampiran1 ini, dalam butir 7 dan padaalenia terakhir butir 8, serta bagian penutup surat tersebut, diperoleh fakta hukum secara tegas, perihal masalah tanah ex Pabrik Bata Cengkareng,yakni :Mengembalikan pengelolaan tanah ex Pabrik Bata Cengkareng kepadaPT.

Benny Sumampouwdapat diselesaikan dengan tuntas. Bahwa surat bukti diatas, dibuat oleh Direktur Termohon PK yang baru ic.Bpk. E.

kesepakatan Turut Termohon PKdengan Pemohon PK, sebagai dasar putusannya, akan tetapi tidak Hal. 14 dari 22 hal.Put.No. 14 PK/Pdt/2012mempertimbangkan alat bukti yang lain, yakni baik bukti surat yang dibuatoleh Pemohon PK setelah tahun 1995, maupun alat bukti yang diajukanoleh Turut Termohon PK, yang mana isi Suratsurat tersebut secaralangsung atau tidak langsung, mengakui adanya hubungan hukum antaraPemohon PK dengan Termohon PK, atas masalah tanah ex Pabrik BataCengkareng, yang masih belum selesai tuntas

PatraJasa, tertanggal 15 Agustus 2002, yang intinya, bahwa Pemohon Kasasimengakui atas tanah ex Pabrik Bata Cengkareng belum selesai/tuntasdengan Pemohon Kasasi, artinya memang belum selesai tuntas ic. dalambentuk Akta Jual Beli, maka fakta hukum ini saling bersesuaian.Bahwa oleh karena Pemohon PK sebelumnya sudah bermitra denganTermohon PK (dalam urusan Pengelolaan Pulau Bira), maka atas dasarkepercayaan, Pemohon PK membeli tanah tersebut, dengan membayaruang panjar sebesar Rp.5 Milyar dari total