MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat karena memasuki usia pensiun terhitung 1 Maret 2022;
3. Menyatakan upah Penggugat sebagai dasar perhitungan hak kompensasi sebesar Rp. 4.816.921,17(empat juta delapan ratus enam belas ribu sembilan ratus dua puluh satu koma tujuh belas rupiah);

Konvensi berakhir sejak putusan dibacakan dan telahmemperoleh kekuatan hukum tetap;Menghukum = Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untukmembayarkan hakhak normative dan hak yang belum dibayar Penggugat Rekonvensi, Penggugat Il Rekonvensi dan Penggugat Ill Rekonvensisebagaimana diatur dalam Pasal (161) ayat (1) dan perhitungansebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (3) Undang Undang Nomor13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu sebagai berikut:Perhitungan Penggugat Rekonvensi a/n Ali Hanafiah: Perhitungan

Pesangon 1 x 9 bulan x Rp5.500.000,00 =Rp 49.500.000,00; Perhitungan Masa Kerja 1x 10 bulan x Rp5.500.000,00 =Rp 55.000.000,00:Jumlah = Rp104.500.000,00; Uang Penggantian Hak 15% x 104.500.000,00 =Rp 15.675.000,00; Perhitungan Pesangon, Masa kerja, Penggantian hak = Rp120.175.000,00; Gaji bulan Agustus (17 hari) =Rp 3.740.000,00; Sisa cuti yang belum dibayar 4 = Rp 880.000,00;Total keseluruhan yang diterimaPenggugat Rekonvensi = Rp124.795.000,00;terbilang (Seratus dua puluh empat juta tujuh ratus

sembilan puluh lima ribuHalaman 3 dari 11 hal.Put.Nomor 826 K/Pdt.SusPHI/2020rupiah)Perhitungan Penggugat II Rekonvensi a/n Hendri Irawan: Perhitungan Pesangon 1 x 9 bulan x Rp2.944.681 = Rp 26.502.129,00; Perhitungan Masa Kerja 1x 5 bulan x Rp2.944.681 = Rp 14.723.405,00;Jumlah =Rp 41.225.534,00; Uang Penggantian Hak 15% x Rp41.225.534 =Rp6.183.830,00; Perhitungan Pesangon,Masa kerja,Penggantian hak= Rp 47.409.364,00; Gaji bulan Agustus (20 hari) =Rp 1.472.341,00; Sisa cuti yang belum dibayar 8

= Rp 942.298 ,00:Total keseluruhan yang diterimaPenggugat Rekonvensi =Rp 49.824.003,00;terbilang (empat puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh empat ributiga rupiah);Perhitungan Penggugat III Rekonvensi a/n Dosen Hidayatullah: Perhitungan Pesangon 1 x 9 bulan x Rp2.944.681 =Rp 26.502.129,00; Perhitungan Masa Kerja 1x 4 bulan x Rp2.944.681 =Rp 11.778.724,00;Jumlah =Rp 38.280.853,00; Uang Penggantian Hak 15% x Rp38.280.853 =Rp5.742.127,00; Perhitungan Pesangon,Masa kerja,Penggantian hak= Rp 44.022.980,00

Bahwa kemudianTermohon kasasi/semula Penggugat menolak perhitungan dan penilaianHalaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 174 K/Pdt/2015yang dibuat oleh Kantor Jasa Penilai untuk menghitung nilai perbaikanrumah yang mengalami kerusakan. Para warga yang rumahnyamengalami kerusakan dapat menerima perhitungan dari Kantor JasaPeniai (vide Bukti T.!

Nomor 5 s/d 13), sementara Termohon Kasasimenolak dan ia Termomohon Kasasi membuat perhitungan sendiridengan rincian yang dibuat sendiri, bukan rincian perhitungan perbaikanbagianbagian yang mengalami kerusakan, tetapi perhitungan atasdasar pembangunan rumah baru dengan berpatokan pada ahli WillySuretno yang berhitung dengan patokan pembangunan gedung danperumahan (ahli yang dihadirkan oleh Termohon kasasi adalahKonsultan Gedung dan Perumahan);3.

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yangdikuatkan dan dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta, denganmengabulkan tuntutan ganti rugi dari Termohon kasasi/semulaPenggugat/Terbanding sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus limapuluh juta) adalah keliru dan salah;Perhitungan Termohon Kasasi tersebut (vide Bukti P7) adalahperhitungan pembangunan rumah baru, bukan perhitungan atas dasarperbaikan/renovasi.

Bahwa apabila kalkulasi perhitungan didasarkan atasperbaikan/renovasi, tentu hitunghitungannya tidak sebesar tuntutan danperhitungan Termohon Kasasi yang sebesar Rp450.000.000,00. Adalahsangat tidak adil dan merugikan Pemohon Kasasi, apabila kerusakanrumah Termohon Kasasi dihitung dengan perhitungan pembangunanHalaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 174 K/Pdt/2015rumah baru padahal cukup dengan renovasi, yang tentu saja biayaperbaikan/renovasinya tidak sebesar perhitungan pembangunan rumahbaru;5.

Bahwa apabila mengacu kepada perhitungan dari Kantor Jasa Penilai(independen) dan keterangan saksi Surjanto dan saksi Wonga Grohosebagaimana tersebut di atas, biaya perbaikan/renovasi rumahTermohon Kasasi yang mengalami kerusakan tersebut tidak lebih dariRp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Bea Keluaratas PEB Nomor: 001511 tanggal 31 Maret 2010 yang mewajibkan PemohonBanding untuk membayar kekurangan pembayaran sebesar Rp169.356.000,00dengan perincian sebagai berikut:Bea Keluar Rp169.356.000,00Denda Administrasi Rp 0,00Jumlah Rp169.356.000,00Bahwa adapun perhitungan kekurangan Bea Keluar yang kurang dibayarsebesar Rp169.356.000,00 adalah sebagai berikut:Bea Keluar menurut Pemohon Banding Rp284.958.006,00Bea Keluar menurut Terbanding Rp454.314.006,00Selisih Bea Keluar Rp169.356.000,00Halaman

Putusan Nomor 1164/B/PK/PJK/2016Bahwa Pemohon Banding telah melunasi kekurangan pembayaran sebesarRp169.356.000,00 dengan menggunakan Surat Setoran Pabean, Cukai danPajak (SSPCP) sebesar Rp169.356.000,00 tanggal 7 Februari 2012;Bahwa berdasarkan kronologis penjelasan di atas, perkenankanlah PemohonBanding mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Pajak terhadapKeputusan Terbanding Nomor: KEP259/WBC.03/2011 tanggal 19 Desember2011 tentang Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar Atas Barang

Bea Keluar;Menurut Pemohon BandingBahwa Pemohon Banding tidak setuju dan mengajukan banding atas penetapankembali perhitungan Bea Keluar atas barang yang diekspor oleh PemohonBanding dengan alasan dan penjelasan sebagai berikut:Bahwa alasan Terbanding menetapkan kembali perhitungan Bea Keluar atasbarang yang Pemohon Banding ekspor pada dasarnya karena Terbandingberpendapat bahwa telah terjadi kesalahan prosedur dalam penerbitan PEB,dimana atas perubahan tanggal perkiraan ekspor, Pemohon Bandingseharusnya

Dalam pelaksanaan audit kepabeanan, ditemukan adanya kekurangandan/atau kelebihan pembayaran Bea Keluar yang disebabkan olehperbedaan Tarif Bea Keluar, Harga Ekspor, jenis dan/atau jumlah barangekspor;Bahwa Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor:214/PMK.04/2008 tanggal 16 Desember 2008 menyatakan:Bahwa terhadap penetapan kembali perhitungan Bea Keluar sebagaimanadimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut:a.

Bea Keluar (Pembetulan) Rp 284.958.006,00 Bahwa dengan demikian, seharusnya tidak ada selisih perhitungan atas BeaKeluar menurut Pemohon Banding dan Terbanding dalam perhitungan BeaKeluar untuk PEB Nomor: 001511 tanggal 31 Maret 2010 karena Tarif BeaKeluar, Harga Ekspor dan Nilai Tukar Mata Uang yang berlaku yang digunakanoleh Pemohon Banding dan Terbanding memiliki nilai yang sama;KesimpulanBahwa dalam mempertimbangkan alasan dan penjelasan Pemohon Banding,Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim

Cukai terhadap tagihan tentangPenetapan Perhitungan Bea Keluar dengan No.

Terdapatperubahan harga ekspor Mineral Logam didasarkan atas ditetapkannyaKMK No. 754/KM.4/2013 Perubahan Atas KMK No. 564/KM.4/2013Penetapan Harga Ekspor Untuk Perhitungan Bea Keluar.

S1420/WBC.09.KPP.MP.04/ 2013 tanggal 21 Juni 2013 yangisinya menyebutkan bahwa keberatan mengenai perhitungan bea keluardiajukan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai dalam waktu palinglama 60 hari sejak tanggal penetapan dan harus menyerahkan jaminansebesar tagihan yang harus dibayar sesuai ketentuan Pasal 24 ayat 1 PMKNo. 214/PMK.04/2008 tentang Pemungutan Bea Keluar yangmenyebutkan :Eksportir yang berkeberatan terhadap penetapan Pejabat Bea dan Cukaimengenai perhitungan Bea Keluar dan / atau

Bahwa dari pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas maka Majelis HakimPengadilan Negeri Cilacap telah tepat dalam memberikan putusan yangmenyatakan bahwa Surat Penetapan Perhitungan Bea Keluar (SPPBK) Nomor: SPPBK007/WBC.09/KPP.MP.0404/2013 tertanggal 24 April 2013 adalahtidak sah dan tidak mengikat bagi Terbanding / semula Penggugat ;3.

Bahwa, keberatan terhadap penetapan perhitungan Bea keluar oleh KantorPelayanan Bea dan Cukai Cilacap adalah merupakan sengketa pajak yangmenjadi wewenang Pengadilan Pajak ;2.

Dan kemudian HRD Tergugat mengatakan Tergugat mendapatkankesalahan baru Penggugat yaitu;Penggugat melakukan kesalahan perhitungan THR tahun 2011 denganmemasukkan Komponen Tunjangan tidak tetap ke perhitungan THR.Penggugat menjelaskan bahwa Komponen Tunjangan tersebut tiap bulan adadan itu juga sudah dikonfirmasi ke bagian HRD Tergugat pada saat itu.

Samudra Garment(tahun 2002 s/d 2005) dan kemudian tahun 2005 berubah menjadi PT.Batam Bersatu Apparel (Tergugat) dan sampai Tergugat mempermasalahkan.Bahwa Penggugat tidak pernah sebelumnya diberitahukan dan ataudinstruksikan baik secara lisan maupun tulisan oleh HRD dan Mer.Operasional (GM) tergugat tentang Perhitungan THR agar TunjanganTidak Tetap yang berganti menjadi Tunjangan Jabatan dikeluarkandari Perhitungan Komponen THR.

Untuk itu, Penggugat sangat penting untukmenjelaskan dan klarifikasi sebagai berikut ;a) KESALAHAN PERHITUNGAN GAJI / UPAH BULAN JANUARI2012:> Bahwa PERHITUNGAN UPAH / GAJI KARYAWAN mempunyaisystem / prosedur sama dengan Perhitungan THR seperti diagram 3.1diatas.> Bahwa perhitungan Upah / Gaji bulan Januari 2012 di hitung padabulan Desember 2011 (satu bulan sebelumnya).> Bahwa pada saat perhitungan Upah / Gaji bulan Januari 2012 tersebut,yaitu tepatnya sekitar tanggal 15 ke atas, di mana setelah

Sehingga padabulan Desember 2011, Penggugat mempersiapkan datadata auditsedangkan yang memasukkan data OT, Absensi dari departemen HRke dalam Komputer dalam perhitungan Upah / Gaji bulan Januari 2012adalah Asst. Penggugat yaitu saudara Fina Febrianti.Bahwa kebiasaan di perusahaan Tergugat paling lambat pada tanggal23 setiap bulannya harus selesai perhitungan secara kasar, sehinggaAccounting dapat meminta dana ke Singapore untuk penggajianKaryawan.

Bahwa Penggugat sebagai Payroll selama 10 tahun, tentunya tahu tugasnyamelakukan perhitungan Gaji Karyawan, tetapi hal ini tunjangan tidak tetapdimasukkan dalam perhitungan THR 2011, sehingga mengakibatkan kerugianyang tidak sedikit yang ditanggung oleh Tergugat, sehingga patutnyaPenggugat diberi Surat Peringantan.2.

Batuley,Kab/Kota Provinsi Maluku, tanpa disegel berisikan:a. 193 (seratus sembilan puluh tiga) surat Suara DPR RI.b. 6 (enam) lembar sertifikat hasil perhitungan suara calon anggotaDPR Pemilihan Umum 2019, Model C1DPR.c. 18 (delapan belas) lembar catatan hasil perhitungan suara calonAnggota DPR, Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1 PlanoDPR.Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 47/PID.SUS/21019/PT AMB3.

(satu) Buah Kota Pemilihan DPD tahun 2019 Nomor Kotak 03, NomorTPS 1, Nama PPS Desa Batuley, Nama PPK, Kecamatan Batuley,Kab/Kota, Provinsi Maluku, Tanpa disegel berisikan:a. 197 (seratus sembilan puluh tujuh) surat Suara DPD.b. 4 (empat) lembar Sertifikat Hasil Perhitungan Suara calonperseorangan anggota DPD, Pemilihan Umum Tahun 2019, ModelC1DPD.c. 5 (lima) lembar catatan hasil Perhitungan Suara calonperseorangan anggota DPD, Pemilihan Umum Tahun 2019, ModelC1 PlanoDPD.4.1 (satu) Buah Kotak Pemilihan

DPRD Provinsi Tahun 2019 NomorKotak 04, Nomor TPS1, Nama PPS Desa Batuley, Nama PPK,Kecamatan Batuley, Kab/Kota, Provinsi Maluku, Tanpa DisegelBerisikan:a. 196 (seratus sembilah puluh enam) surat Suara DPRD Provinsi.b. 6 (enam) Lembar Sertifikat Hasil Perhitungan Suara CalonAnggota DPRD Provinsi, Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1DPRD Provinsi.c. 18 (delapan belas) lembar Catatan Hasil Perhitungan Suara CalonAnggota DPRD Provinsi, Pemilihan Umum Tahun 2019, ModelC1.PlanoDPRD Provinsi.5. 1 (satu

Batuley,Kab/Kota Provinsi Maluku, tanpa disegel berisikan:a. 193 (seratus sembilan puluh tiga) surat Suara DPR RI.b. 6 (enam) lembar sertifikat hasil perhitungan suara calon anggotaDPR Pemilihnan Umum 2019, Model C1DPR.c. 18 (delapan belas) lembar catatan hasil perhitungan suara calonAnggota DPR, Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1 PlanoDPR.3. 1 (Satu) Buah Kota Pemilihan DPD tahun 2019 Nomor Kotak 03,Nomor TPS 1, Nama PPS Desa Batuley, Nama PPK, KecamatanBatuley, Kab/Kota, Provinsi Maluku, Tanpa

disegel berisikan:a. 197 (seratus sembilan puluh tujuh) surat Suara DPD.b. 4 (empat) lembar Sertifikat Hasil Perhitungan Suara calonperseorangan anggota DPD, Pemilihan Umum Tahun 2019, ModelC1DPD.Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 47/PID.SUS/21019/PT AMBc. 5 (lima) lembar catatan hasil Perhitungan Suara calonperseorangan anggota DPD, Pemilihan Umum Tahun 2019, ModelC1 PlanoDPD.. 1 (satu) Buah Kotak Pemilihan DPRD Provinsi Tahun 2019 NomorKotak 04, Nomor TPS1, Nama PPS Desa Batuley, Nama PPK

Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi perhitungan suara yang dilakukanoleh Termohon pada tanggal 01 Agustus 2006 yang dituangkan dalam suratpenetapan No.31/KEP/KPUBTN/2006 tanggal 1 Agustus 2006 tentangPenetapan hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Daerahdan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Provinsi Sultra dengan rinciansebagai berikut :a.Lasalimu1. Ir. H. L.M. Sjamsul Qamar Qamar, MT La Ode Alirman = 718, 2.Kasim, SH. H. Sumardin, S.lp, M. Kes = 2.063, 3. H.

Bahwa pemohon menolak hasil rekapitulasi perhitungan suara yangditetapkan termohon tersebut pada point 2 di atas, karena hasil rekapitulasiuntuk Kecamatan Lakudo, Kecamatan Gu, Kecamatan Mawasangka,Hal. 3 dari 23 hal. Put.

No.6 Tahun 2005 yang mengharuskan pemilihan ulang;Hasil rekapitulasi perhitungan suara di Kecamatan Mawasangka Tengahdan Mawasangka Timur yang dijadikan dasar perhitungan suara olehTermohon dilakukan diluar jadwal yang ditetapkan oleh Termohon sehingga cacat secara hukum;Terdapat 8 orang pemilih yang masih di bawah umur yang melakukanpencoblosan, di Kelurahan Bambonaulu Kecamatan Gu 5 orang, 2 orangdi Desa Lalibo dan 1 orang di Desa Langkomu Kecamatan MawasangkaTengah sedangkan di TPSTPS lainnya

Menetapkan bahwa hasil rekapitulasi perhitungan suara yang dilakukan olehTermohon berdasarkan penetapan No.31/kep/KPUDBTN/2006 tanggal 1Agustus 2006 tidak benar, cacat yuridis dan batal demi hukum;Hal. 8 dari 23 hal. Put.

;Bahwa yang dimaksud dengan hasil perhitungan suara adalah penjumlahansurat Suara yang sah sebagaimana diatur secara tegas dalam ketentuanPasal 95 UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 jo Pasal 82 PP NO.6Tahun 2005;Hal. 18 dari 23 hal.

Bea Keluar dan/atau Harga Ekspor yang berlakupada tanggal Pemberitahuan Pabean Ekspor disampaikan ke KantorPabean.ayat(4) : Nilai tukar mata uang yang digunakan untuk perhitungan danpembayaran Bea Keluar adalah nilai tukar mata uang yang berlaku padasaat pembayaran.Pasal 9ayat(1) : Pejabat Bea dan Cukai dapat menetapkan perhitungan Bea Keluar dalamwaktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal PemberitahuanPabean Ekspor disampaikan.ayat(2) : Dalam hal penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat

bea keluar kedapatan tidak benar dan terhadapbarang ekspor tidak dilakukan pemeriksaan fisik, maka PejabatPemeriksa Dokumen Ekspor melakukan penetapan perhitungan BeaKeluar dengan menerbitkan SPPBK dalam waktu paling lama 30 harisejak tanggal pendaftaran PEB.bahwa menurut Kami data dan bukti yang diperlukan dalam penelitian dokumen danpenetapan perhitungan bea keluar oleh Terbanding dalam hal ini Pejabat Pemeriksa DokumenEkspor atau Kepala Seksi Pabean dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak

;bahwa Kami berpendapat bahwa antara Terbanding sendiri terjadi perbedaan pendapat dalammenetapkan dasar perhitungan bea keluar yang dapat merugikan Pemohon Banding yangseharusnya untuk memberikan kepastian hukum dalam pelayanan, hal tersebut tidak terjadi;Penetapan Kembali Dengan Tanggal Realisasi Eksporbahwa PEB yang telah didaftarkan di Kantor Pabean Pemuatan, Direktur Jenderal Bea danCukai dapat menetapkan kembali perhitungan bea keluar dalam jangka waktu paling lama 2(dua) tahun sejak tanggal

barang ekspor yang dikenakan bea keluar dan tarif bea keluarserta jangka waktu berlakunya Keputusan Menteri Keuangan yang mengatur tentangPenetapan Harga Ekspor untuk menghitung bea keluar (secara periodik ditetapkan olehDirektur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan), PEB Pemohon Banding yangdisengketakan sudah cukup jelas baik mengenai pengisian, perhitungan bea keluar maupundasar hukum perhitungan bea keluar adalah sebagai berikut:e PEB Nomor 003261 tanggal 28 Desember 2009;e berdasarkan

dengan tanggal PEB yang telah didaftarkan ke Kantor PabeanPemuatan, tidak sesuai dengan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan No. 214/PMK.04/2008 dan aturan yang mengatur perhitungan Bea Keluar a quo.

MPd alias BASTEN :Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengantindak pidana pemilu yakni pengurangan dan penambahanhasilperolehan suara pemilu di tingkat PPK Kecamatan Kota Maba KabupatenHalmahera Timur yang diduga dilakukan oleh Terdakwa denganmerubah hasil perhitungan suara yang diinput dari form C1 (Catatanrekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di TPS) ke form DAA1(Catatan rekapitulasi perhitungan perolehan suara dari setiap TPS didesa/kelurahan dalam wilayah Kecamatan

Saksi SUMITRO SALIM alias MITRO :Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengantindak pidana pemilu yakni pengurangan dan penambahanhasilperolehan suara pemilu di tingkat PPK Kecamatan Kota Maba KabupatenHalmahera Timur yang diduga dilakukan oleh Terdakwa denganmerubah hasil perhitungan suara yang diinput dari form C1 (Catatanrekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di TPS) ke form DAA1(Catatan rekapitulasi perhitungan perolehan suara dari setiap TPS didesa/kelurahan dalam

Saksi HAMDAN LATAWAN alias DANI:Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengantindak pidana pemilu yakni pengurangan dan penambahanhasilperolehan suara pemilu di tingkat PPK Kecamatan Kota Maba KabupatenHalmahera Timur yang diduga dilakukan oleh Terdakwa denganmerubah hasil perhitungan suara yang diinput dari form C1 (Catatanrekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di TPS) ke form DAA1(Catatan rekapitulasi perhitungan perolehan suara dari setiap TPS didesa/kelurahan dalam wilayah

SaksiJABIR MUHAMMAD alias ABI :Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan denganperbedaan data hasil perolehan suara yang tertera dalam form C1(Catatan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di TPS) denganform DAA1 (Catatan rekapitulasi perhitungan perolehan suara dari setiapTPS di desa/kelurahan dalam wilayah Kecamatan) serta DA1 (Catatanrekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dari setiap desa/kelurahanHalaman 13 dari 29 Putusan Nomor : 50/Pid.Sus/2019/PN Sosdalam wilayah

Saksi RAKIB YAHYA alias KIBO:Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan denganperbedaan data hasil perolehan suara yang tertera dalam form C1(Catatan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di TPS) danHalaman 14 dari 29 Putusan Nomor : 50/Pid.Sus/2019/PN Sosform DAA1 (Catatan rekapitulasi perhitungan perolehan suara dari setiapTPS di desa/kelurahan dalam wilayah Kecamatan) serta DA1 (Catatanrekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dari setiap desa/kelurahandalam wilayah

denganpeneliti hingga penerbitan Surat KeputusanKeberatan;bahwa terdapat perbedaan dasarperhitunganpenyerahan PPN pemeriksa hingga penerbitan SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat KeputusanKeberatan;DPP PKDPP (80/100 x DPP PK)SelisihPPN. bahwa pada pokok sengketa terdapat ketidakbenaranyang sangat mendasar atau FUNDAMENTALbukan alpa tetapi culva sehingga tidak ada kepastianhukum antara pemeriksa dengan peneliti baikterhadap dasar penetapan maupun dasar perhitungan

Sehinggaproduk hukum penerbitan Surat Ketetapan PajakKurang Bayar PPN yang dilanjutkan dengan suratkeputusan keberatan tidak bisa digunakan sebagaidasar penetapan sekaligus dasar perhitungan PPNyang masih harus dibayar;. bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Bandingperhitungan PPN Masa Pajak Mei 2006 sesuai Pasal3 KMK Nomor 252/KMK.03/2002 adalah sebagaiberikut:= Rp = 829.536.007= Rp 663.628.806= Rp 165.907.201= Rp 16.590.720bahwa menurut Terbanding dalam Surat Uraian Banding, penjelasan tertulis

Perbedaan dasarpenetapan dan dasarperhitungan antaraSKPKB denganKeputusan Keberatanmasih pada wilayahkoreksi yang sama yaitudasar pengenaan pajakyang berdasarkanketerbatasan data yangada, penetapan suratkeputusan keberatandipandang lebih tepatdalam menghitung DPPtanpa memunculkanitem koreksi diluar DPP;4. bahwa berdasarkanperhitungan Terbanding(penelaah keberatan),perhitungan PPN MasaPajak Mei 2006 sesuaiPasal 3 KMK Nomor252/KMK.03/2002adalah sebagai berikut: Pajak Masukan = Rp 98.714.713Pajak Masukan

Untuk penyerahan Jasa KenaPajak, sebesar 40% (empatpuluh persen) dikalikandengan Pajak Keluaransebagaimana dimaksud dalamhuruf a;e Keputusan Dirjen Pajak Nomor 536/PJ/2000 tentang Norma PerhitunganPenghasilan Neto bagi Wajib pajak yang dapat menghitung penghasilan neto denganmenggunakan norma perhitungan;e Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER19/PJ/2008 tentang Petunjuk PelaksanaanPemeriksaan Lapangan;bahwa dalam persidangan Pemohon Banding tidak menyerahkan data pendukungpernyataannya yang menyatakan

dalam proses perhitungan PPN Masa Pajak Mei2006 samasama menyatakan Pajak Masukan PPN Pemohon Banding untuk Masa PajakMei 2006 adalah sebesar Rp580.674.179,00;bahwa Terbanding dan Pemohon Banding dalam persidangan menyatakan untukperhitungan PPNnya setuju berpedoman pada Pasal 3 KMK Nomor 258/KMK.03/2002;bahwa Majelis setelah memperhatikan halhal di atas dan mempelajari perhitungan PPNbaik dari Terbanding maupun Pemohon Banding dalam musyawarah sepakat berpendapatbahwa perhitungan PPN menurut Terbanding

Dengan demikian, nilai sengketaper bulan adalah Rp124.916.696.903,00 Rp113.264.221.943,00 = Rp11.652.474.960,00 /12 bulan = Rp971.039.580,00,2) Penyerahan pusat ke cabang yang menjadi objek PPN.bahwa dari perhitungan Pemohon Banding tersebut, Majelis berpendapat:a. bahwa alasan Pemohon Banding yang tercantum dalam Surat Banding PPN Masa PajakJanuari 2009 mengikuti alasan Pemohon Banding dalam Surat Banding PPh Badan TahunPajak 2009 yang juga diajukan Banding,b. bahwa Majelis tidak mengetahui nilai

PPN Kurang Bayar:a Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau1.d.7)b Dikurangi:b.1 PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang samab.2 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkanb.3 STP (pokok kurang bayar)b.4 Dibayar dengan NPWP sendirib.5 Lainlainb.6 Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)c Diperhitungkanc.1 SKPPKPd Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan (b.6c.1)e Jumlah Perhitungan PPN Kurang Bayar (ad)SKPKB (pokok kurang bayar)SKPKBT (pokok kurang bayar)c.1 SKPLBc.2 SKPPKPc.3

Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (ad)Kelebihan Pajak yang sudah:Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnyaDikompensasikan ke Masa Pajak .....

Aspek Material. bahwa perhitungan PPN mengikuti perhitungan yang Pemohon Banding lakukan dalamperhitungan PPh Badan,. bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Banding ini, adalah perhitunganSKPKB PPN Masa Pajak Januari 2009 sebesar Rp913.395.292,00 yang tidak disetujuiseluruhnya oleh Pemohon Banding, dan diajukan keberatan.

Keputusan KeberatanTerbanding Nomor: KEP809/WPJ.23/BD.06/2012 tanggal 26 September 2012 menolak danmenambah jumlah pajak terutang Pemohon Banding sehingga perhitungan PPN Masa PajakJanuari 2009 menjadi sebesar Rp812.360.270,00. Atas Keputusan tersebut PemohonBanding belum menerima, dan mengajukan Permohonan Banding dengan Surat Nomor:126/ASA/PJK/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012. Menurut Pemohon Bandingperhitungan PPN yang seharusnya adalah sebesar Nihil.

Menyatakan Sah dan berkekuatan hukum Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Penggugat II menindaklanjuti hasil Pemilihan Ketua Umum DPP INSA Periode 2015-2019 berupa :- Surat Keputusan tanggal 2 September 2015 Cereteker;- Surat Keputusan No.CTRVI-110 915-025 tanggal 11 September 2015 tentang pengesahan hasil perhitungan suara Johnson W.Sutjipto sebagai Ketua Umum DPP INSA Priode 2015-2019;- Surat Keputusan No.CTRVI-120 915-026 tanggal 12 September 2015 tentang Formatur;6.

Jadi total surat suara yang sah adalah 363 +386 + 5 + 46 = 800, sehingga hasilnya sama dengan jumlah kartu suaratersegel yang dikeluarkan/dibuka oleh Panitia dan Ketua Rapat Pleno Il ;15.7 Bahwa, setelah dilakukan perhitungan baik melalui white board maupunsecara manual selesai, selanjutnya dibuatkan Berita Acara danHal 8 Putusan No.492/Pat G/2 5/PN.Jkt.Pst.15.815.9ditandatangani oleh Panitia yang menghitung perhitungan serta ParaSaksi dari kedua kandidat, akan tetapi Saksi dari pihak Calon KetuaUmum

Nick Djatnika tidakmau menandatanganinya;Bahwa, selanjutnya terhadap 5 (lima) surat suara yang tidak sah, dandibawa dari meja perhitungan suara ke meja Pimpinan Rapat Pleno Iluntuk dibahas.

Namun saat Rapat dalam kondisi diskors, ternyata 5 suratsuara yang tidak sah tersebut hilang di Meja Pimpinan Rapat Pleno Il ;Bahwa, karena adanya surat suara yang tidak sah tersebut hilang,selanjutnya pihak Carmelita, melakukan complain, sehingga kembaliPanitia perhitungan melakukan perhitungan ulang atas kartu suara yangada. Namun hasilnya tetap sama Sdr. Johnson 386 suara dan Carmelita363 suara.

Johnson belum mendapatkan suaradari perhitungan peserta yakni 773 (faktanya peserta yang hadir hanya754 peserta). Sedangkan pendapat dari Penasehat Demisioner yakni Bpk.Oentoro Surya, dalam pendapatnya meminta selama Demisioner maka ex Ketua Umum Demisioner lbu Carmelita tetap memimpin INSA, ataspendapat Bpk Oentoro Surya tersebut, langsung disanggah oleh salahsatu Pimpinan Sidang yakni Sdr.

Dalam hal adakeraguraguan dalam perhitungan suara, maka Panitia Pemilihanberwenang menetapkan perhitungan ulang. Hasil pemilinan berdasarkanperhitungan ulang tersebut yang dinyatakan sah.Faktanya perhitungan ulang telah dilakukan kembali oleh Ketua RapatPleno Ill dan disaksikan seluruh peserta melalui layar lebar dan hasilnyatetap sama dengan perhitungan sebelumnya. Sdr. Johnson 386 suara, IbuCarmelita 363 suara, Surat Suara yang tidak terpakai 46.

PPN mengacu pada nilai impor dari dasarperhitungan bea masuk yang berupa harga jual;bahwa Pemohon Banding berpendapat nilai pabean (Nilai Transaksi Barang) adalah sama dengan HargaJual, nilai transaksi barang yang Pemohon Banding lakukan adalah barang waste sehingga untukpenetapan penghitungan Bea Masuk adalah Harga Jual Waste dikalikan Tarif Waste (Harga Jual x 5%)sehingga untuk penghitungan PPNnya adalah (Harga Jual + (Harga Jual x 5%)) x 10%);bahwa menurut Pemohon Banding perhitungan Masa PPN

Impor (10% x DPP) 201.413.848,00 84.420.270,00dikurangi : Pajak Keluaran 104.082.457,00 PPN Impor yang harus dipungut 97.331.391,00 84.420.270,00kembaliSanksi Administrasi:Bunga Pasal 13 (2) UU KUP (24 bulan x 2%)PPN Yang Masih Harus Dibayar 97.331.391,00 84.420.270,00bahwa dalam persidangan pada tanggal 18 November 2013, Pemohon Banding menyatakan bahwamengakui besarnya kuantum sisa bahan baku impor yang dijual kembali sebanyak 297.711 kgsebagaimana perhitungan Terbanding, namun dengan perhitungan

harga ratarata per kg bahan bakutetap sebesar Rp3.287,87 sebagaimana perhitungan dalam Surat Bandingnya;bahwa selanjutnya Majelis memberikan kesempatan kepada Terbanding untuk menyampaikanpenjelasan dan detil perhitungan lebih lanjut atas pernyataannya dalam persidangan tersebut;bahwa kemudian dalam persidangan pada tanggal 2 Desember 2013, Pemohon Banding menyampaikanpenjelasan tertulis tambahan dengan Surat Nomor: 023/MMC/XI/2013 tanggal 29 Nopember 2013,dimana dalam penjelasan tambahan tersebut

Pemohon Banding kembali menghitung besarnya kuantumsisa bahan baku impor yang dijual kembali sebanyak 244.536 kg sebagaimana perhitungan dalam SuratBandingnya;bahwa demikian juga dengan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Impor yang harus dibayar kembalijuga sama dengan perhitungan dalam Surat Bandingnya;bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis berpendapat bahwa tidak terdapat kekonsistenan perhitungandari Pemohon Banding sehingga Majelis tidak dapat meyakini kebenaran argumentasi serta dasarperhitungan

Terbanding namun tetap berbeda cara perhitungan DPP nya danpengkreditan Pajak Masukannya;bahwa berdasarkan fakta dan alat bukti yang terungkap dipersidangan serta peraturan perundangundangan perpajakan yang bersangkutan, Majelis berpendapat :a. bahwa Terbanding menentukan harga bahan baku impor berdasarkan harga ratarata bahan bakudengan perhitungan jumlah nilai pembelian impor dibagi jumlah bahan baku impor selamaperiode Juni sampai dengan Desember 2009 adalah tidak sesuai ketentuan Pasal 23 ayat

Keterbukaan;Bahwa sekalipun dalam bagian Menimbang huruf b dari PeraturanGubernur DKI Jakarta Nomor 128 Tahun 2013 dinyatakan:Bahwa agar perhitungan nilai sewa reklame dapat lebihmencerminkan rasa keadilan dan rasional sesuai dengan jenis reklame,luas bidang reklame, dan nilai strategis penyelenggaraan reklame ...

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai lokasi peletakanreklame dalam bentuk sewa;Bahwa karena hal tersebut pada Poin 2 huruf a tersebut di atas,maka seharusnya dasar perhitungan nilai sewa titik reklame padasarana dan prasarana kota milik Pemerintah Provinsi DKI Jakartaharus sesuai, tunduk, dan mengikuti dasar perhitungansebagaimana ditetapkan dalam ketentuanketentuan tersebut padaPoin 1 huruf h tersebut di atas;Bahwa Perhitungan Nilai Sewa Titik Reklame dalam PeraturanGubernur DKI Jakarta Nomor

128 Tahun 2013 menyebabkan harga sewa titik reklameyang sangat tinggi, dan tidak wajar;Bahwa Ketentuan tentang Nilai Strategis Reklame berdasarkanHasil Perhitungan Nilai Strategis Reklame yang tercantum dalamPasal 3 Lampiran Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 128Tahun 2013 merupakan:i.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1999 tentangPedoman Cara Perhitungan Nilai Sewa Reklame;4. Bahwa Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 128 Tahun 2013bertentangan dengan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 7Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Reklame, sebab PeraturanGubernur DK!

Bahwa Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 128 Tahun 2013, padaPasal 3 di bagian Lampiran Ill tentang Hasil Perhitungan Nilai TitikStrategis; Lampiran merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dariPeraturan Gubernur a quo, tercantum frasa Usulan Tarif Sewa LEDsebesar 5 (lima) kali tarif Billboard.

sebagai berikut :bahwa perhitungan Pembelian cfm.

Pemeriksa adalah sebagai berikut:bahwa atas selisih pembelian yang belum dilaporkan tersebut setelah dikurangi dengan persediaanakhir oleh Terbanding dikoreksi sebagai penjualan dengan perhitungan sebagai berikut :bahwa Terbanding mendasarkan koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak PPN berdasarkan koreksiomset di PPh Badan yang berasal dari grossup nilai pembelian, dengan rincian sebagai berikut: Uraian Jumlah (Rp)Koreksi gross up pembelian 19.775.295.999Koreksi penyerahan PPN yang berasal dari sampel

Oleh karena itu, Pemohon Banding meminta agar Terbandingmenyampaikan PIB atas transaksi tersebut untuk dapat diteliti lebih lanjut, namun sampaipersidangan berakhir Terbanding tidak menyampaikan PIB atas ke15 transaksi tersebut;bahwa berdasarkan data sebagaimana tersebut di atas maka perhitungan Pembelian cfm.

Majelisadalah sebagai berikut:bahwa atas selisih pembelian yang belum dilaporkan tersebut setelah dikurangi dengan persediaanakhir oleh Terbanding dikoreksi sebagai penjualan dengan perhitungan sebagai berikut :bahwa berdasarkan data sebagaimana tersebut di atas menurut Majelis koreksi atas DasarPengenaan Pajak PPN berdasarkan koreksi omset di PPh Badan yang berasal dari grossup nilaipembelian adalah sebagai berikut :bahwa dengan demikian Majelis berpendapat koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan

Pajak PPNper Masa Pajak berdasarkan koreksi omset di PPh Badan yang berasal dari grossup nilaipembelian sebesar Rp1.649.082.150,00 tidak dapat dipertahankan dan menetapkan koreksi atasDasar Pengenaan Pajak PPN Masa Pajak Agustus 2009 sebesar Rp663.989.486,00 sehinggamengabulkan sebagian banding Pemohon Bandingbahwa berdasarkan kesimpulan Majelis sebagaimana dikemukakan di atas maka perhitungan DPPMenimbangMengingatMemutuskan PPN Masa Agustus 2009 menjadi sebagai berikut:DPP cfm Pemohon Banding Rp

1.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2.Menyatakan hubungan kerja kerja antara Penggugat dengan Tergugat demi hukum dari Perjanjian Kerja waktu Tertentu berubah menjadi Perjanjian Kerja waktu Tidak Tertentu;3.Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat Terhitung tangal 10 November 2015;4.Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat dengan perhitungan sebagai berikut :Uang Pesangon: 9 x 2 x Rp.2.700.000,- = Rp. 48.600.000

pemutusan hubungan kerja tanpa suratperingatan terlebih dahulu tanpa adanya pelanggaran sehingga Penggugat berhakatas uang pesangon sebanyak 2 (dua) kali (Pasal 156 ayat (2)), uangPenghargaan Masa Kerja sebanyak 1 (satu) kali (Pasal 156 ayat (3)), Uangpenggantian Hak (Pasal 156 ayat (4) Undangundang No.13 Tahuan 2003), uangdari Tergugat sebagai kompensasi adalah merupakan gaji bulan Desember 2014Rp. 2.700.000, (dua juta tujuh ratus) dan sisa cuti tahunan yang belum diambilsebanyak 84 hari dengan perhitungan

- Total Kerugian hilangnya keuntungan bunga, dengan perhitungan bunga sebesar Rp.698 436.000,00 (enam ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp.310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

M E N G A D I L I:DALAM EKSEPSI: Menolak eksepsi Tergugat tersebut;DALAM POKOK PERKARA: Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; Menyatakan sah menurut hukum perhitungan biaya yang telah dikeluarkan/ditanggung oleh Penggugat sebesar Rp.4.706.847.989,00 (empat miliar tujuh ratus enam juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah); Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum; Menghukum Tergugat untuk mengembalikan

Hakhak Penggugat I: No Keterangan Perhitungan (Rp) Jumlah (Rp)a Upah Perbulan 4.643.982 b Uang pesangon 8X1 XK 4.643.982 37.151.856c Uang Penghargaan 3X 1X 4.643.982 13.931.946d Uang Penggantian 15% X 51.083.802 7.662.570hak 15 %e Penggantian Uang 4.643.982/25 X 12 2.229.111Cutif Upah selama proses 4.643.982 X 6 bulan 27.863.892PHK upahTotal 88.839.375b.

Penggugat II:No Keterangan Perhitungan (Rp) Jumlah1 Upah Perbulan 4.259.923 2 Uang pesangon 8X 1X 4.259.923 34.079.3843 Uang Penghargaan 3X 1X 4.259.923 12.779.7694 Uang Penggantian hak 15 % X 46.859.153 7.028.87315 %5 Penggantian Uang 4.259.923/25 X 12 2.044.763Cuti6 Upah selama proses 4.259.923 X 6 bulan 25.559.538PHK upahTotal 81.492.327c.

Hakhak Penggugat IV:No Keterangan Perhitungan (Rp) Jumlah (Rp)1 Upah Perbulan 4.643.485 2 Uang pesangon 8X1 X 4.643.485 37.147.8803 Uang Penghargaan 3X1 X 4.643.485 13.930.4554 Uang Penggantian 15% X 51.078.335 7.661.750hak 15 %5 Penggantian Uang 4.643.485/25 X 12 2.228.873Cuti6 Upah selama proses 4.643.485 X 6 bulan 27.860.910PHK upahTotal 88.829.863e.

SusPHI/2020 No Keterangan Perhitungan (Rp) Jumlah (Rp)1 Upah Perbulan 4.314.623 2 Uang pesangon 8X1 X 4.314.623 34.516.9843 Uang Penghargaan 3X1 X 4.314.623 12.943.8694 Uang Penggantian 15% X 47.460.853 7.119.128hak 15 %5 Penggantian Uang 4.314.623/25 X 12 2.071.019Cuti6 Upah selama proses 4.314.623 X 6 bulan 25.887.738PHK upahTotal 82.538.738 7.

SusPHI/2020 No Keterangan Perhitungan (Rp) Jumlah (Rp)1 Upah Perbulan 4.031.805 2 Uang pesangon 8X1 X 4.031.805 32.254.4403 Uang Penghargaan 3X1 X 4.031.805 12.095.4154 Uang Penggantian 15% X 44.349.855 6.652.478hak 15 %5 Penggantian Uang 4.031.805/25 X 12 1.935.266Cuti6 Upah selama proses 4.031.805 X 6 bulan 24.190.830PHK upahTotal 77.128.429f.