KEPALA DINAS PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA., 2. CV. MITRA BANGKIT SEJAHTERA;

Mengabulkan permohonan Para Penggugat penundaan pelaksanaanKeputusan Kepala Dinas Perizinan Dan Penanaman Modal DaerahIstimewa Yogyakarta Nomor 545/01285/PZ/2020 tentangPersetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi MineralBukan Logam Dan Batuan Komoditas Pasir Dan Batu Atas Nama CVMitra Bangkit Sejahtera, tertanggal 30 Januari 2020;2.

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Dinas PerizinanDan Penanaman Modal Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor545/01285/PZ/2020 tentang Persetujuan Izin Usaha PertambanganOperasi Produksi Mineral Bukan Logam Dan Batuan KomoditasPasir Dan Batu Atas Nama CV Mitra Bangkit Sejahtera, tertanggal 30Januari 2020;3.

Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala DinasPerizinan Dan Penanaman Modal Daerah Istimewa YogyakartaNomor 545/01285/PZ/2020 tentang Persetujuan Izin UsahaPertambangan Operasi Produksi Mineral Bukan Logam Dan BatuanKomoditas Pasir Dan Batu Atas Nama CV Mitra Bangkit Sejahtera,tertanggal 30 Januari 2020;4.

Memerintahkan Termohon Kasasi (dahulu sebagai Terbanding/Tergugat) untuk menunda Pelaksanaan Keputusan Kepala DinasPerizinan Dan Penanaman Modal Daerah Istimewa YogyakartaNomor 545/01285/PZ/2020 tentang Persetujuan Izin UsahaPertambangan Operasi Produksi Mineral Bukan Logam dan BatuanHalaman 4 dari 9 halaman.

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Dinas PerizinanDan Penanaman Modal Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor545/01285/PZ/2020 tentang Persetujuan Izin Usaha PertambanganOperasi Produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan Komoditas Pasirdan Batuan Atas Nama CV Mitra Bangkit Sejahtera, tertanggal 30Januari 2020;3.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SORONG VS PT. INTI KEBUN LESTARI

JAYA INDO PROPERTY VS KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TANGERANG;

Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan TerpaduSatu. Pintu. Kabupaten Tangerang, Nomor 591/1471DPMPTSP/2019 tanggal 13 Februari 2019 Perihal: PerpanjanganIzin Lokasi PT Jaya Indo Property yang ditandatangani olehNono Sudarno, ST, M.Si selaku Kepala Dinas Penanaman Modaldan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tangerang;2.2.

Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal DanPelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tangerang Nomor653/519DPMPTSP/2018 tanggal 29 November 2018 tentangIzin Prinsip kepada PT Teluk Naga Perkasa;3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut:3.1. Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan TerpaduSatu. Pintu.

Kabupaten Tangerang, Nomor 591/1471DPMPTSP/2019 tanggal 13 Februari 2019 Perihal: PerpanjanganIzin Lokasi PT Jaya Indo Property yang ditandatangani olehNono Sudarno, ST, M.Si selaku Kepala Dinas Penanaman Modaldan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tangerang;3.2. Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal DanPelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tangerang Nomor653/519DPMPTSP/2018 tanggal 29 November 2018 tentangIzin Prinsip kepada PT Teluk Naga Perkasa;4.

Jaya Indo Property yang ditandatangani oleh NonoSudarno, ST, M.Si selaku Kepala Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tangerang;Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal DanPelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tangerang Nomor653/519DPMPTSP/2018 tanggal 29 November 2018 tentangIzin Prinsip kepada PT Teluk Naga Perkasa;3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut:3.1.3.2.Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan TerpaduSatu. Pintu.

Jaya Indo Property yang ditandatangani oleh NonoSudarno, ST, M.Si selaku Kepala Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tangerang;Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal DanPelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tangerang Nomor653/519DPMPTSP/2018 tanggal 29 November 2018 tentangIzin Prinsip kepada PT. Teluk Naga Perkasa;Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 256 K/TUN/20204.

YOGA TRI SUCIPTO VS KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU / DPMPTSP KABUPATEN INDRAMAYU;

., kewarganegaraanIndonesia, Advokat pada Kantor Advokat dan KonsultanHukum, beralamat di Jakarta Utara, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor: 012/SKYTS/TUN/0720, tanggal 14Juli 2020;Pemohon Kasasi;LawanKEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DANPELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)KABUPATEN INDRAMAYU, tempat kedudukan di Jalan MTHaryono Nomor 20, Indramayu, Jawa Barat;Dalam hal ini diwakili oleh Ali Fikri, S.H., M.H., jabatan KepalaBagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupayen Indramayuselaku Ketua Tim Bantuan Hukum

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI DKI JAKARTA VS PT. MAHKOTA AMAN SENTOSA;

MAS PUTIH BELIUNG VS KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG;

Mengabulkan permohonan penundaan Penggugat untuk penundaanpelaksanaan administratif surat kKeputusan tata usaha negara yakni:1.1 Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu SatuPintu Pemerintah Kabupaten Karawang Nomor 503/11/Bang tanggal5 Januari 2017 tentang Izin Lingkungan Penambangan Blok A kepadaPenggugat;1.2 Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu SatuPintu Pemerintah Kabupaten Karawang Nomor 503/12/Bang tanggal5 Januari 2017 tentang Izin Lingkungan Penambangan

Mewajibkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan administratifsurat Keputusan Tata Usaha Negara:1.1 Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu SatuPintu Pemerintah Kabupaten Karawang Nomor 503/11/Bang tanggal5 Januari 2017 tentang Izin Lingkungan Penambangan Blok Aditujukan kepada Penggugat;1.2 Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu SatuPintu Pemerintah Kabupaten Karawang Nomor 503/12/Bang tanggal5 Januari 2017 tentang Izin Lingkungan Penambangan Blok Bditujukan

Menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan tata usaha negara:2.1 Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu SatuPintu Pemerintah Kabupaten Karawang Nomor 503/11/Bang tanggal5 Januari 2017 tentang Izin Lingkungan Penambangan Blok AHalaman 2 dari 7 halaman.

Putusan Nomor 52 PK/TUN/LH/2019ditujukan kepada Penggugat;2.2 Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu SatuPintu Pemerintanh Kabupaten Karawang Nomor 503/12/Bang tanggal5 Januari 2017 tentang Izin Lingkungan Penambangan Blok Bditujukan kepada Penggugat;3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut surat Keputusan Tata UsahaNegara:3.1 Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu SatuPintu Pemerintah Kabupaten Karawang Nomor 503/11/Bang tanggal5 Januari 2017 tentang Izin Lingkungan Penambangan Blok Aditujukan kepada Penggugat;3.2 Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu SatuPintu Pemerintah Kabupaten Karawang Nomor 503/12/Bang tanggal5 Januari 2017 tentang Izin Lingkungan Penambangan Blok Bditujukan kepada Penggugat;4.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN KOTA YOGYAKARTA., II. PT. PRAKARSA BUMI BAHARI;

., & Associates, beralamat di Daerah IstinmewaYogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19November 2017:Pemohon Peninjauan Kembali;Lawanl KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DANPERIZINAN KOTA YOGYAKARTA, tempat kedudukandi Jalan Kenari, Nomor 56, Kelurahan Muja Muju,Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, ProvinsiDaerah Istimewa Yogyakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa:1.

Dalam Penundaan:Menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal danPerizinan Kota Yogyakarta Nomor 0245/UH/2017 tanggal 21 April 2017,2991/01tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama PT Prakarsa BumiBahari, beralamat di Jalan Sukun Raya, Nomor 9, Gondosari, Gebog, Kudus,Lokasi Bangunan di Jalan lpda Tut Harsono, RT 23, RW 07, Kelurahan MujaMuju, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yoyakarta, ditunda pelaksanaannyasampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;B.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan KepalaDinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta Nomor0245/UH/2017 tanggal 21 April 2017, tentang Izin Mendirikan Bangunan2991/01(IMB), atas nama PT Prakarsa Bumi Bahari, alamat di Jalan SukunRaya, Nomor 9, Gondosari, Gebog, Kudus, lokasi bangunan di Jalanlpda Tut Harsono, RT 23, RW 07, Kelurahan Muja Muju, KecamatanUmbulharjo, Yogyakarta;4.

BAHARUDIN VS DODO ARMAN DAN Turut Termohon : KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LAHAT;;

MENTERI INVESTASI / KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL., 2. FIKTOR NATALIUS KLAFIYU, dkk vs PT. SORONG AGRO SAWITINDO;;

PANITIA PEMBANGUNAN MESJID TAQWA MUHAMMADIYAH SAMALANGA VS KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM KABUPATEN BIREUEN;

., dan kawan, keduanyakewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Law FirmAmpon Dani & Partners, beralamat di Banda Aceh,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 61/LF.ADSKTUN.KASASI/X/2019, tanggal 1 Oktober 2019:Pemohon Kasasi;LawanKEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PERDAGANGAN,KOPERASI DAN UKM KABUPATEN BIREUEN, tempatkedudukan di Kantor Pusat Pemerintahan KabupatenBireuen, Jalan Sultan Malikussaleh, Cot Gapu, KabupatenBireuen, Provinsi Aceh;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Armia, S.H., jabatan KepalaBagian

Mewajibkan Kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan KeputusanKepala Dinas Penanaman Modal, Perdagangan, Koperasi dan UKMKabupaten Bireuen Nomor 59 Tahun 2018 tanggal 8 November 2018tentang Penundaan Sementara Pelaksanaan Keputusan Kepala DinasPenanaman Modal, Perdagangan, Koperasi dan UKM KabupatenBireuen Nomor 63 Tahun 2017 tentang Pemberian Izin MendirikanBangunan, sampai dengan adanya putusan Pengadilan yangberkekuatan Hukum tetap atau ditetapkan penetapan lain yangmencabutnya di kemudian hari

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan KepalaDinas Penanaman Modal, Perdagangan, Koperasi dan UKM KabupatenBireuen Nomor 59 Tahun 2018 tanggal 8 November 2018 tentangPenundaan Sementara Pelaksanaan Keputusan Kepala DinasPenanaman Modal, Perdagangan, Koperasi dan UKM KabupatenBireuen Nomor 63 Tahun 2017 tentang Pemberian Izin MendirikanBangunan;4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbuldalam sengketa ini;Halaman 2 dari 5 halaman.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL., III. PT. RIMBA TANAMAN INDUSTRI;

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,tempat kedudukan di Jalan Gatot Subroto, Nomor 44,RT 5/RW 4, Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi,Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta 12930;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. Riyatno, S.H.,LL.M., jabatan Kepala Pusat Bantuan Hukum BadanKoordinasi Penanaman Modal, dan kawankawan,Halaman 1 dari 9 halaman.

tertanggal 31Mei 2016 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayudalam Hutan Tanaman Industri kepada PT Rimba Tanaman Industri atasAreal Hutan Produksi seluas + 8.155 (delapan ribu seratus lima puluhlima) hektar di Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi;Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Gubernur Jambi Nomor$.132/BPMDPPT.4/I/2013 tanggal 15 Januari 2013 perihalRekomendasi IUPHHKHT atas nama PT Rimba Tanaman Industri;Mewajibkan Tergugat Il untuk mencabut Keputusan Kepala BadanKoordinasi Penanaman

Tata Usaha Negara Nomor37/G/2018/PTUN.JBI, tertanggal 19 Maret 2019 untuk seluruhnya, yangamarnya berbunyi sebagai berikut:Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi dari Tergugat , Tergugat II dan Tergugat II Intervensiseluruhnya;Dalam Pokok Sengketa:1,2.Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;Menyatakan batal Surat Gubernur Jambi Nomor$.132/BPMDPPT.4/I/2013, tanggal 15 Januari 2013, perihalRekomendasi IJPHHKHT atas nama PT Rimba Tanaman Industri(Objek Sengketa 1);Menyatakan batal Keputusan Kepala Badan Penanaman

tentang PemberianIzin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan TanamanIndustri kepada PT Rimba Tanaman Industri atas Areal Hutan Produksiseluas + 8.155 (delapan ribu seratus lima puluh lima) Hektar diKabupaten Batanghari, Provinsi Jambi (Objek Sengketa 2):Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Gubernur Jambi Nomor$.132/BPMDPPT.4/I/2013 tanggal 15 Januari 2013 perihalRekomendasi IUPHHKHT atas nama PT Rimba Tanaman Industri:Mewajibkan Tergugat Il untuk mencabut Keputusan Kepala BadanKoordinasi Penanaman

31 Mei 2016,tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalamHutan Tanaman Industri kepada PT Rimba Tanaman Industri atasAreal Hutan Produksi seluas + 8.155 (delapan ribu seratus lima puluhlima) hektar di Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi;Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Gubernur Jambi Nomor$.132/BPMDPPT.4/I/2013, tanggal 15 Januari 2013, perihalRekomendasi IUPHHKHT atas nama PT Rimba Tanaman Industri:Mewajibkan Tergugat Il untuk mencabut Keputusan Kepala BadanKoordinasi Penanaman

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi, PT. DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI Tbk VS Erwin, Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi, PT. DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI Tbk, SIANGLAN SIANIPAR, BA;;

MION TARIGAN, DKK VS KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) PEMERINTAH KOTA DEPOK;;

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA CIREBON., II. PT. TOBA SAKTI UTAMA;

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SERANG., II. JOHNY WIDODO;

Kaduberuk, RT 01, RW 01, DesaSukarena, Kecamatan Ciomas, Kabupaten SerangBanten, pekerjaan Wiraswasta;ENOH, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal diKp Pasirmuncang, RT 012, RW 02, Desa Sukarena,Kecamatan Ciomas, Kabupaten SerangBanten,pekerjaan Wiraswasta;AHMAD MUHAJIR, kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Kp Kaduberuk, RT 01, RW 01, DesaSukarena, Kecamatan Ciomas, Kabupaten SerangBanten, pekerjaan Wiraswasta;Para Pemohon Kasasi;LawanKEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DANPELAYANAN TERPADU SATU

Dalam Penundaan :1.2.Mengabulkan permohonan penundaan yang diajukan Penggugat;Memerintahkan Kepada Tergugat untuk menghentikan sementaraPembangunan Kandang Ayam Boiler tersebut dan/atau MencabutSementara Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal DanPelayanan Terpadu Satu Pintu. Nomor 647/0152/SIMB/DPMPTSP/2020 tentang Izin Mendirikan Bangunan, tanggal 13Januari 2020 atas nama Johny Widodo sampai perkara a quoberkekuatan hukum tetap;B.

Bangunan tanggal 13 Januari2020 atas nama Johny Widodo sampai perkara a quo berkekuatanhukum tetap;Dalam Pokok Sengketa :1.Mengabulkan gugatan Para Pemohon Kasasi/Pembanding/ParaPenggugat seluruhnya;Menyatakan batal dan/atau tidak sah Keputusan Kepala DinasPenanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor647/0152/SIMB/DPMPTSP/2020 tentang Izin Mendirikan Bangunantanggal 13 Januari 2020 atas nama Johny Widodo;Mewajibkan Termohon Kasasi /Terbanding/Tergugat Untuk MencabutKeputusan Kepala Dinas Penanaman

Putusan Nomor 172 K/TUN/2021Dalam Pokok Sengketa:1.2.Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;Menyatakan batal Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 647/0152/SIMB/DPMPTSP/2020 tentang Izin Mendirikan Bangunan, tanggal 13 Januari 2020,atas nama Johny Widodo;Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala DinasPenanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor647/0152/SIMB/DPMPTSP/2020 tentang Izin Mendirikan Bangunan,tanggal 13 Januari 2020 atas

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL/ATAS NAMA MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL VS PT. MEGATOP INTI SELARAS;;

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL VS PT. BUMI SUMBER REJEKI (diwakili oleh direkturnya AFANDI) DAN BUPATI KOLAKA UTARA;

PT EQUATOR REKA CITRA vs KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGGARA;;

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SERANG VS SIHABUDIN.,DKK, Turut Termohon : JOHNY WIDODO;

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL vs PT. MAHANADI PRIMA MAKMUR DAN GUBERNUR JAMBI;

O03 Kelurahan Pematang SulurKecamatan Telanaipura Kota Jambi, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor: 042/RTI/VII/2020 Tanggal 3 Juli2020;KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,tempat kedudukan di Jalan Gatot Subroto No. 44, Rt.5/Rw. 4, Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, KotaJakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta 12930.Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Agus Suwondo, S.H.

,pekerjaan Aparatur Sipil Negara, Jabatan Kepala BidangPelayanan Hukum, Badan Koordinasi Penanaman Modaldan kawankawan, kesemuanya berkewarganegaraanIndonesia, memilih alamat di Jalan Gatot Subroto No. 44,Rt. 5/Rw. 4, Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, KotaJakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Knhusus Nomor5/SK/A. 1/2020, tanggal 16 Juni 2020;Para Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT. MAHANADI PRIMA MAKMUR, beralamat di GedungAriobimo Sentral Lantai 2, Jalan H.R.

Mewajibkan Tergugat 2 untuk mencabut Keputusan Kepala BadanKoordinasi Penanaman Modal No. 5/1/IUPHHKHTI/PMDN/2016 tanggal31 Mei 2016 tentang pemberian izin usaha pemanfaatan hasil hutankayu dalam hutan tanaman industri kepada PT Rimba Tanaman Industriatas Areal Hutan Produksi seluas + 8.155 (delapan ribu seratus limapuluh lima) hektar di Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi;6.

Menyatakan sah berlakunya surat Gubernur Jambi Nomor$.132/BPMDPPT.4/I/2013 tanggal 15 Januari 2013, dan KeputusanKepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5/1/IUPHHKHTI/PMDN/2016 tanggal 31 Mei 2016;b. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Terbanding/ Penggugat untuk membayar biaya dan ongkos perkara.Memori Peninjauan Kembali II:1. Menyatakan Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan olehPemohon Peninjauan Kembali diterima untuk seluruhnya;2.