Ditemukan 8651 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : perburuhan percurian pengurusan
Penelusuran terkait : Trifina riris br. hutabarat melawan yayasan perguruan katolik budi murni Yayasan perguruan tinggi karya husada semarang Wim yosep tampi Akta notaris Menteri pendidikan dan kebudayaan riset dan teknologi republik indonesia vs 1. universitas fort de kock. 2. asosiasi perguruan tinggi swasta indonesia (aptisi). 3. perkumpulan perguruan tinggi swasta kesehatan indonesia;; Menggunakan gelar lulusan yang tidak sesuai dengan bentuk dan singkatan yang diterima dari perguruan tinggi yang bersangkutan
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus
Register : 02-10-2019 — Putus : 23-12-2019 — Upload : 26-12-2019
Putusan PN MATARAM Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr
Tanggal 23 Desember 2019 — Penuntut Umum:
BAYU SATRIYO
Terdakwa:
KURNIADIE
350 — 192
  • Pimpinan Bank Indonesia dan Pimpinan Badan Penyehatan PerbankanNasional;Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri;Pejabat Eselon I dan Pejabat lain yang disamakan di lingkungan sipil, militerdan Kepolisian Negara Republik Indonesia;Jaksa;Penyidik;Panitera Pengadilan; danoN S olPemimpin dan bendaharawan proyek.Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ayyub AbdulMugsith, saksi Bagus Wicaksono, saksi Abdul Haris, saksi Guna Putra Manik,saksi Pandapotan Sijabat dan saksi Putu Galih Permana Putra yangHalaman
Pengadilan PN SAMPIT Pidana Khusus Pencucian Uang
Register : 15-12-2015 — Putus : 11-05-2016 — Upload : 02-06-2016
Putusan PN SAMPIT Nomor 522/Pid.B/2015/PN Spt
Tanggal 11 Mei 2016 — Dr. Ir. H.M. NIZAR DAHLAN Bin H. DAHLAN
314 — 40
  • SAGATI;190) 3 (tiga) buah anak kunci;191) 4 (empat) buah kartu simcard Simpati nomor kartu 621004832515430701,621008242544753601,62100290148,621003136252001101;192) 3 (tiga) buah kartu simcard XL nomor kartu 8962119100866492506, 8962119120665474307, 8962116728081550576;193) 1 (satu) buah kartu simcard AXIS nomor kartu 896208310335160842-2;194) Asli 1 (satu) buku Bilyet Giro Bank BNI cabang Perguruan Tinggi Bandung Nomor giro BR 126011 s/d BR 126020;195) Asli 1 (satu) buku Bilyet Giro
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-06-2013 — Putus : 16-09-2013 — Upload : 15-10-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 75/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg
Tanggal 16 September 2013 — SENTOT SUSILO,SH NANA SUPRIYATNA
109 — 169
  • kaitannya denganpenyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganyang berlaku.Penjelasan Pasal 2 angka 7 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Pejabat lainyang memilki fungsi strategis adalah pejabat yang tugas dan wewenangnya di dalammelakukan penyelenggaraan negara rawan terhadap praktik korupsi, kolusi, dannepotisme, yang meliputi :Menimbang, memperhatikanDireksi, Komisaris, danpejabat struktural lainnyapada BUMN dan BUMD,Pimpinan Bank Indonesia danPimpinan BPPN,Pimpinan Perguruan
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 07-11-2019 — Putus : 30-03-2020 — Upload : 09-10-2020
Putusan PN MEDAN Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn
Tanggal 30 Maret 2020 — - Ir. M.RUSDI NASUTION
294 — 129
  • Pimpinan Perguruan Tinggi;4. Pejabat Eselon dan Pejabat lain yang disamakan dilingkungan sipil,militer dan Kepolisian Negara RI;5. Jaksa;6. Penyidik;7. Panitera PengadilanHalaman 258 dari 292 Putusan Nomor 70/Pid.SusTPK/2019/PN Mdn8. Pimpinan dan Bendahara royekMenimbang, bahwa Terdakwa Ir. M. Rusdi Nasution selaku ManagerCabang Deli Serdang PT. Sang Hyang Seri (Persero) yang diangkatberdasarkan Surat Keputusan Direksi PT.
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus
Register : 24-07-2017 — Putus : 25-09-2017 — Upload : 02-01-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 14/PID.SUS.TPK/2017/PT-MDN
Tanggal 25 September 2017 — BAYU YOGA WARDHANA
149 — 105
  • Perguruan tinggi negeri itu tidak punyasaham tetapi dia berbadan hukum, didirikan oleh pemerintahsehingga lembaganya diperiksa oleh Badanbadan pemeriksanegara. Kepentingan apa negara kemudian harus memeriksabadan yang tidak mengelola keuangan negara, karenaJudulnya saja adalah pemeriksaan terhadap pengelolaan dantanggungjawab keuangan negara jadi ada kepentingan negarauntuk melakukan pemeriksaan.
Pengadilan PN SAMPIT Pidana Khusus Perbankan
Register : 04-01-2018 — Putus : 05-12-2018 — Upload : 16-01-2019
Putusan PN SAMPIT Nomor 2/Pid.Sus/2018/PN Spt
Tanggal 5 Desember 2018 — MOCHAMMAD ASHADI CAESAR
368 — 94
  • SAGATI;197) 3 (tiga) buah anak kunci;198) 4 (empat) buah kartu simcard Simpati nomor kartu 621004832515430701, 621008242544753601, 6210029025091482, 621003136252001101;199) 3 (tiga) buah kartu simcard XL nomor kartu 896211910086649250-6, 896211912066547430-7, 896211672808155057-6;200) 1 (satu) buah kartu simcard AXIS nomor kartu 896208310335160842-2;201) Asli 1 (satu) buku Bilyet Giro Bank BNI cabang Perguruan Tinggi Bandung Nomor giro BR 126011 s/d BR 126020;202) Asli 1 (satu) buku Bilyet
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 05-03-2019 — Putus : 05-03-2019 — Upload : 23-04-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 121/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg
Tanggal 5 Maret 2019 — Billy Sindoro
443 — 220
  • fasilitas dari Negara atau masyarakat ; Sesuai dengan perluasan Pengertian Pegawai Negeri dalam Ketentuantersebut diatas, maka dapat dirinci lebin luas lagi tentang subjek yangtermasuk dalam katogori pegawai Negeri yaitu sebagai berikut :Pegawai Mahkamah Agung RI dan Mahkamah Konstitusi ;Pegawai pada kementerian / Departemen dan lembaga Pemerintahan NonDepartemen ;Pegawai Pada Kejaksaan Agung RI ;Pimpinan dan Pegawai pada Sekretariat MPR, DPR, DPD, DPRD Propinsi /Daerah Tingkat Il ;Pegawai pada Perguruan
    Pimpinan Bank Indonesia dan pimpinan Badan Penyehatan PerbankanNasional ;Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri ;~Pejabat eselon i dan Pejabat lain yang disamakan dilingkungan sipil,militer dan Kepolisian Negara Republik Indonesia ;Jaksa ;PenyidikPanitera Pengadilan danaN ?
Pengadilan PN MERAUKE Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 24-05-2012 — Putus : 07-12-2011 — Upload : 23-05-2012
Putusan PN MERAUKE Nomor 70/PID.B/2011/2011
Tanggal 7 Desember 2011 — EDY SUTIONO
162 — 81
  • bersedia untuk dimintaiketerangan ;Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sebagai saksi dalam perkara atas namatersangka SUPARNO, SH.M.Hum. sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidanakorupsi dalam penanganan 57 (lima puluh tujuh) perkara tindak pidana perikanan diKejaksaan Negeri Merauke pada tahun 20062007 ;Bahwa Riwayat Pendidikan saksi adalah sebagai berikut :e SDN Persit III di Palembang Lulus Tahun 1986 ;e SMPN 18 di Palembang Lulus Tahun 1989 ;e SMAN 10 di Palembang Lulus Tahun 1992 ;e Perguruan
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 08-03-2019 — Putus : 02-07-2019 — Upload : 05-12-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr
Tanggal 2 Juli 2019 — Penuntut Umum:
YOGI HENDRA, SH.MH
Terdakwa:
Darmadi Bin MA'ANI
94 — 53
  • Mengembangkan jaringan kerjasama, fasilitasi dan komunikasi antarlembaga, termasuk instansi pemrintah, perguruan tinggi, dunia usaha,lembaga swadaya masyarakat dan laino. Menyampaikan laporan Reguler dan insidentil pelaksanaan tugas dantanggungjawabnya kepada sekretariat DMIJ, mengendalikan pelaporankemajuan kegiatan beserta kendala dilapangan kepada Sekretariatdengan tembusan kepada Bupati.Bahwa Sitruktur Program Desa Maju Inhil Jaya Tahun Anggaran 2015A. Pelaku di Kabupaten1.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-04-2015 — Putus : 29-07-2015 — Upload : 30-11-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 31/Pid.Sus.K/2015/PN Mdn
Tanggal 29 Juli 2015 — - SITI OMBUN PURBA
106 — 27
  • Nazaruddin danpenguasaan hasil keuntungannya semua kepada Permai Group.Bahwa dalam Pengadaan ini ada masalah di Perguruan Tinggi lain danuntuk USU adalah yang ke 8 dan 7 (tujuh) Universitas lain sudah diprosesdan sudah didalam tahanan dan masalahnya sama semua mengenaidiskon yang sebesar 40 % atau mark up.Bahwa kalau berbicara masalah pengadaan harga dalam prosesanggaran kalau yang USU ini adalah lanjutan karena di tahun 2007 dan2008 sudah pernah setahun selesai dan setahun selesai kenapa dibuatlanjutan
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 02-10-2015 — Putus : 11-08-2016 — Upload : 08-08-2018
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 591/Pdt.G-LH/2015/PN JKT.SEL
Tanggal 11 Agustus 2016 — KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA Lawan PT NATIONAL SAGO PRIMA
787 — 1010
  • Statusnya tunduk dan bersandar padaPeraturan Perguruan Tinggi dan Kementerian Pendidikan(Kemenristekdikti), dan Statuta IPB yang tercantum pada PeraturanPemerintah Nomor 66 Tahun 2013 didalam PP tersebut tidakmensyaratkan bahwa laboratorium harus bersertifikat, tetapi dalam halini laboratorium yang Ahli gunakan telah terakreditasi dalam ProgramHalaman 296 dari 429 hal.
Pengadilan PN BLAMBANGAN UMPU Perdata
Register : 11-03-2019 — Putus : 13-04-2020 — Upload : 22-06-2020
Putusan PN BLAMBANGAN UMPU Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Bbu
Tanggal 13 April 2020 — Penggugat:
PT. Perkebunan Nusantara VII (PTPN VII)
Tergugat:
1.Muhammad Noya Usman Karim
2.Muhammad Saleh Hasan
3.Nasrullah
4.Muhammad Hasan
5.Misri Yanto
6.Samsuddin
7.Muhdani
8.Amran
9.Tihang
10.Santoni
11.Hasanuddin
12.Hipni
13.Hoiri
14.Idris
15.Murni
16.Lekok Saleh
17.Sarnubi
18.Dahlan
19.Sahdani ahli waris Alm. Riduan
20.Suwardi ahli Waris Alm. Riduan
22.Hawiyah Ahli Waris Alm Muhsin
23.Dedi Harapan Ahli Waris alm Muhsin
24.Arifin Ahli Waris Alm Muhsin
25.Dewi Ahli Waris Alm Muhsin
26.Permaisuri Ahli Waris Alm. Muhsin
27.Herawati Ahli Waris Alm. Muhsin
28.Helmawati Ahli Waris Alm Muhsin
29.Yuliana Ahli Waris Alm. Muhsin
30.Mochammad Jaya Saputra, S.Sos. Kepala Adat Marga Buay Pemuka Pangeran ilir
31.PT. Bumi Madu Mandiri
32.Chairul Anom, S.H
33.Pemerintah Kabupaten Way Kanan
34.Pemerintah Republik Indonesia c.q Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional RI c.q Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Lampung
35.Pemerintah Republik Indonesia c.q Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional RI
Turut Tergugat:
Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Bandar Lampung
406 — 1199
  • Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentangHalaman 29 dari 1222 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Padt.G/2019/PN BbuPedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, jikamemang Penjual yakni Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 29 merupakanMasyarakat adat Marga Buay Pemuka Bangsa Raja dan Marga BuayPemuka Pangeran Ilir, setidaknya sesuai ketentuan Peraturan Menteri NegaraAgraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999, HARUSADA hasil Penelitian dari Pemerintah Daerah dan Perguruan
    Bahwa dalam Gugatan halaman 27 dan halaman 28 angka III huruf B.1angka 19 Penggugat mendalilkan jika tidak pernah ada penelitian dari PemerintahDaerah dan Perguruan Tinggi yang mengikutsertakan Lembaga SwadayaMasyarakat, yang menyatakan keberadaan masyarakat hukum adat Marga BuayPemuka Bangsa Raja dan Marga Buay Pemuka Pangeran llir, sebagaimanadiatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan PertanahanNasional Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah HakUlayat Masyarakat
    Bahwa dalam Gugatan halaman 27 dan halaman 28 angka III hurufB.1 angka 19 Penggugat mendalilkan jika tidak pernah ada penelitian dariPemerintah Daerah dan Perguruan Tinggi yang mengikutsertakan LembagaSwadaya Masyarakat, yang menyatakan keberadaan masyarakat hukum adatMarga Buay Pemuka Bangsa Raja dan Marga Buay Pemuka Pangeran. lir,sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman PenyelesaianMasalah Hak Ulayat Masyarakat
    Bahwa dalam Gugatan halaman 27 dan halaman 28 angka III hurufB.1 angka 19 Penggugat mendalilkan jika tidak pernah ada penelitian dariPemerintah Daerah dan Perguruan Tinggi yang mengikutsertakan LembagaSwadaya Masyarakat, yang menyatakan keberadaan masyarakat hukum adatMarga Buay Pemuka Bangsa Raja dan Marga Buay Pemuka Pangeran lir,Halaman 805 dari 1222 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Padt.G/2019/PN Bbusebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 30-11-2023 — Putus : 18-04-2024 — Upload : 26-04-2024
Putusan PN MEDAN Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn
Tanggal 18 April 2024 — Penuntut Umum:
EMIL BRUNNER, S.H
Terdakwa:
EVI ZULINDA PURBA, S.Pdi,. MM
98 — 63
  • Fotokopi Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai Nomor : 1587/Ma.09.3/PP.00.6/11/2017 tanggal 10 Nopember 2017 tentang Susunan Pengurus Komite Madrasah Aliyah Negeri Binjai Periode 2017-2020;
  • Fotokopi Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai Kota Binjai Nomor 7 Tahun 2022 tanggal 05 Januari 2022 tentang Operator Sistem Informasi Manajemen Kepegawian (SIMPEG), Operator Finger Prinst, Operator Education Management Information System (EMIS), Operator Lembaga Tes Masuk Perguruan
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 31-03-2016 — Putus : 15-08-2016 — Upload : 20-08-2019
Putusan PN PONTIANAK Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2016/PN Ptk
Tanggal 15 Agustus 2016 — Penuntut Umum:
JULI ANTORO HUTAPEA, SH
Terdakwa:
YA IRWAN SYAHRIAL
131 — 25
  • Bahwa sehubungan dengan permohonan tambahan dana daribeberapa perguruan tinggi dan dalam rangka penyusunan APBNP TA.2013 pada Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dilingkungan Ditjen DiktiKementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, melalui surat No.4316/EI.1/TU/2013 tanggal 11 Oktober 2013 Dirjen Dikti KementerianPendidikan dan Kebudayaan RI kemudian mengundang PembantuRektor dan Tim Penyusun Anggaran UNTAN untuk melakukanHalaman 133 dari 686 Putusan Nomor 13/Pid.SusTPK/2016.
    Bahwa sehubungan dengan permohonan tambahan dana daribeberapa perguruan tinggi dan dalam rangka penyusunan APBNP TA.2013 pada Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dilingkungan Ditjen DiktiKementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, melalui surat No.4316/EI.1/TU/2013 tanggal 11 Oktober 2013 Dirjen Dikti KementerianPendidikan dan Kebudayaan RI kemudian mengundang PembantuRektor dan Tim Penyusun Anggaran UNTAN untuk melakukanpenyusunan RKAKL APBNP TA. 2013 pada tanggal 18 s/d 19 Oktober2013 bertempat di ruang
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus
Register : 03-04-2018 — Putus : 12-02-2019 — Upload : 11-06-2019
Putusan PN DENPASAR Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN Dps
Tanggal 12 Februari 2019 — Penuntut Umum:
Desak Putu Megawati, SH
Terdakwa:
I WAYAN RUBAH
212 — 122
  • pembuktian unsur SetiapOrang dalam Dakwaan Primair diambil alin sepenuhnya untuk pembuktianunsur Setiap Orang dalam dakwaan Subsidiair, oleh karenanya unsur ini telahterbukti menurut hukum;Unsur memberi atau menjanjikan sesuatuMenimbang, bahwa memberi atau menjanjikan sesuatu adalah suatuperbuatan yang dilakukan oleh sesorang dengan cara menyerahkan sesuatuyang memiliki nilai dan berguna atau menyenangkan sipenerima, haltersebutlah yang dapat memenuhi apa yang dituju (Adami Chazawi, 77, 2016,Divisi Buku Perguruan
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus Korupsi
Putus : 18-10-2016 — Upload : 24-02-2017
Putusan PN GORONTALO Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2016/PN Gto
Tanggal 18 Oktober 2016 — - Ir. DWI SANTOSO
150 — 38
  • /PN Gtoe Forum Studi Transportasi antar Perguruan Tinggi.o BIDANG KEAHLIAN KHUSUS :o Sistem dan Rekayasa Infrastruktur Transportasi.o PENGALAMAN PROFESI:o Pengajar, peneliti dan team leader/engineer untuk mata kuliah sertapenelitian/proyek penelitian bidang transportasi, termasuk jalan, sertamembantu Polda, Kejaksaan, BPK dalam penyidikan dan penyelidikanbidang jalan dan prasarana transportasi lain.Bahwa pernah menjadi ahli dalam perkara tindak pidana Korupsi padaPengadilan Tindak pidana Korupsi