berkenan untuk mengambil sikap dan memutus mengeluarkan TurutTergugat sebagai pihak dari pemeriksaan perkara ini, Karena pada prinsipnyaTurut Tergugat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya adalah pihakEksekutif dan atau / suatu Lembaga / Instansi Pelayanan Publik di BidangPertanahan yang kewenangannya telah diatur berdasarkan kewenanganadministratif yang dimiliki sebagaimana diatur dalam Undang Undang Dasar1945 Pasal 33 ayat ( 3 ), Undang Undang Nomor : 5 Tahun 1960 TentangPeraturan Dasar PokokPokok Agraria

, Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun1997 Tentang Pendaftaran Tanah jo Peraturan Menteri Negara Agraria/KepalaBadan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang KeputusanPelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 TentangPendaftaran Tanah , yang mana pada akhirnya akan taat dan patuh padaproduk lembaga Yudikatif, yang telah memenuhi persyaratan administratif danprosedural berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku,dengan atau tanpa turut terlibat dalam pemeriksaan perkara ini, karena

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, propes penerbitan sertipikat No.1162/Haijasari, telah diterbitkan oleh Turut Tergugat sudah sesuai denganPeraturan PerundangUndangan yang berlaku yaitu Peraturan PemerintahNomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Pemerintahjo Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 Tahun 1997 tentang Keputusan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor24Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;Berkenaan uraian tersebut diatas, mohon

hakim berwenang untuk itu didasarkan pada Pasal 37ayat (1) PP No.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Peralihan hak atasHalam 23 dari 28 halaman Putusan Nomor 520/PDT/ 2020/PT BDGtanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual bell, tukar menukar,hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahanhak lainnya ...) jo PMNA/KBPN No.3 Tahun 1997 tentang KetentuanPelaksana PP No.24 tahun 1997 dan UU No.4 Tahun 2004 tentangKekuasaan Kehakiman jo Pasal 49 ayat 1 Peraturan Mentri Agraria

Sehingga dengan berlakunyaaturanaturan hukum di atas maka PP No. 10 Tahun 1961 sebagai peraturanpelaksana terhadap UndangUndang Pokok Agraria (UUPA) sudah tidakberlaku lagi sejak tahun 1997.Bahwa perkara a quo diajukan karena Pembanding tidak melaksanakanprestasinya yang merupakan kewajiban hukum sebagaimana perjanjian yangtelah dibuat berdasarkan Bukti P1 yang telah memenuhi syarat sahnyaperjanjian sebagaimana Pasal 1320 jo Pasal 1338 KUHPerdata.

Muhammad B dan dilain sisibagaimana dengan bukti surat keterangan jual beli sebagaimana diperlihatkandalam persidangan perdata sebelumnya sehingga menjadi sangat kontradiksidimana Haji Nurdin sebagai pihak yang membeli.Bahwa kami telah melakukan upaya hukum kepada Kepala KantorPertanahan Kabupaten Kepulauan Selayar untuk membatalkan sertipikattanah Nomor 274 Tahun 2001 atas nama Haji Nurdin karena mengandungcacat hukum administrasi dalam penerbitannya.Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria

Bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (2) UndangUndang Nomor : 5 Tahun 1960tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria menyatakan bahwapendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi a. Pengukuranperpetaan dan pembukuan tanah, dan Pasal 14 ayat (1) PeraturanPemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jugamenjelaskan bahwa untuk keperluan pengumpulan dan pengolahan data fisikdilakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan.

Bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Selayar tidakmerespon surat yang kami sampaikan sehingga kami kembali menyampaikansurat permintaan pembatalan sertipikat pada tanggal 11 Juni 2020 kepadaKepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Selayar dengan mengacupada Peraturan Menteri Negara Agraria (PMNA)/ Kepala Badan PertanahanNasional (KBPN) Nomor : 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian danPembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.

Muhammad B dan dilain sisibagaimana dengan bukti surat keterangan jual beli sebagaimanadiperlinatkan dalam persidangan perdata sebelumnya sehingga menjadisangat kontradiksi dimana Haji Nurdin sebagai pihak yang membeli.Bahwa kami telah melakukan upaya hukum kepada Kepala KantorPertanahan Kabupaten Kepulauan Selayar untuk membatalkan sertipikattanah Nomor 274 Tahun 2001 atas nama Haji Nurdin karena mengandungcacat hukum administrasi dalam penerbitannya.Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria

Pengukuranuntuk dan terhadap proses penerbitan sertipikat tersebut, maka demimemperlancar sertipikasinya diduga kuat tergugat telah melakukan rekayasadokumen dan/ atau telah melakukan pemalsuan tanda tangan saksisaksiperbatasan, karenanya dapat dikualifisikan telah melanggar kewajibanhukum dan hak subyek orang lain sehingga menurut hukum dapatdinyatakan tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.Bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (2) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria

Direktorat Agraria Kabupaten Karangnyar c.q Kepala SeksiPendaftaran Tanah tanggal 14 2 1977;Bahwa sebidang tanah sawah milik Tergugat Il yang tercatat dalamSertipikat Hak Milik No. : 362 Desa Popongan, Luas 3.505 M2, atas namaSAMIDI, Gambar Situasi Nomor : 44/1977 yang terletak di DesaPopongan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, JawaTengah dengan batasbatas sebagaimana disebutkan dan diuraikan diatas berasal dari Konvensi Hak anggaduh runtemurun Petuk D. Huruf CNo. : 315/474.

Direktorat Agraria KabupatenKarangnyar c.q Kepala Seksi Pendaftaran Tanah tanggal 14 2 1977 ;3.3. Bahwa sebidang tanah sawah milik Tergugat Il yangtercatat dalam Sertipikat Hak Milik No. : 362 Desa Popongan, Luas3.505 M2, atas nama SAMIDI, Gambar Situasi Nomor : 44/1977yang terletak di Desa Popongan, Kecamatan Karanganyar,Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah dengan batasbatassebagaimana disebutkan dan diuraikan di atas berasal dariKonversi Hak anggaduh runtemurun Petuk D. Huruf C No. :315/474.

DirektoratAgraria Kabupaten Karangnyar c.q Bupati Karangayar c.q KepalaSeksi Pendaftaran Tanah tanggal 14 2 1977 telah dilengkapidengan data fisik dan data yuridis dan sesuai dengan pasal 19UndangUndang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan DasarPokokPokok Agraria dan Peraturan PerundangUndangan yangberlaku pada saat itu yaitu, Peraturan Pemerintah Nomor : 10Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah jo Peraturan MenteriPertanian dan Agraria Nomor : 2 Tahun 1962 Tentang PenegasanKonversi dan Pendaftaran Bekas

Bahwa oleh karena sebidang tanah sawah sebagaimanadisebutkan dan diuraikan di atas diperoleh, dan dikuasai Tergugat IIdengan cara yang sah dan benar serta sesuai dengan PeraturanPerundangUndangan yang berlaku dibidang Agraria, makaTergugat II tidak pernah merugikan Penggugat ;Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dalil gugatan penggugat dalamposita angka 18 dan 19 harus dinyatakan ditolak.5.

., M.H.Bahwa tindakan Turut Tergugat yang menerbitkan Sertipikat HakMilik Nomor 02078/Donorojo Luas 1.463 m2, yang terletak di DesaDonorojo Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang atas namaLilis Wijayanti telah sesuai dengan prosedur dan persyaratanperaturan perundangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo Peraturan MenteriNegara Agraria/ Kepala BPN No. 3 tahun 1997 tentang KetentuanPelaksana Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 jo.

PeraturanKepala BPN No. 1 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan danPengaturan Pertanahan jo Peraturan Pemerintah Nomor 128 tahun2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara BukanPajak yang berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang /Badan Pertanahan Nasional sehingga telah memenuhi azas kepatutandan azasazas umum pemerintahan yang baik.Berdasarkan uraian tersebut diatas, Turut Tergugat mohon dengan hormatkepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untukmemberikan

, yang terletak di Desa DonorojoKecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang atas nama LIilisWijayanti telah sesuai dengan prosedur dan persyaratan peraturanperundangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah No. 24 tahun1997 tentang Pendaftaran Tanah jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 3 tahun 1997 tentang Ketentuan PelaksanaHalaman 13 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN MkdPeraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 jo.

Peraturan Kepala BPNNo. 1 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan PengaturanPertanahan jo Peraturan Pemerintah Nomor 128 tahun 2015 tentangJenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yangberlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang / BadanPertanahan Nasional dan telah memenuhi azas kepatutan dan azasazas pemerintahan yang baik.3.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Para Penggugat dan ParaTergugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam gugatanini hingga saat ini, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;Mengingat, Pasal 19 ayat (2) huruf c UU No.5 Tahun 1960 tentangPeraturan Dasar PokokPokok Agraria, Pasal 32 ayat (1) PP No. 24 Tahun1997 tentang Pendaftaran Tanah, serta peraturanperaturan lain yangberkaitan ;MENGADILIDalam Eksepsi :e Menolak Eksepsi dari Turut Tergugat;Dalam Pokok Perkara :e Mengabulkan

Dengan terbitnya UndangUndang Pokok Agraria Tahun 1960, pengertian tanah Negara ditegaskanbukan dikuasai penuh akan tetapi merupakan tanah yang dikuasailangsung oleh Negara.

Putusan Nomor 49 P/HUM/2016Menurut Mahkamah Konstitusi, seharusnya negara konsisten denganPenjelasan Pasal 9 ayat (2) UndangUndang Perkebunan tentang eksistensimasyarakat hukum adat, kemudian Peraturan Menteri Agraria/Kepala BadanPertahanan Nasional (PMA/Ka.BPN) Nomor 5 Tahun 1999 tentang PedomanPenyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, dalam Pasal 5 ayat(1) menyatakan: Penelitian dan penentuan masih adanya hak ulayatsebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Pemerintah Daerahdengan

Keputusan Menteri DalamNegeri Nomor SK.16/HGU/DA/77 tanggal 5 Mei 1977 dan didaftarkan haktersebut pada tanggal 21 Oktober 1980 dan diterbitkan sertipikat HGUNomor 2 Tanjung Merah diatas Tanah Negara dengan pemegang hakadalalah PT Ranomut yang telah berakhir haknya pada tanggal 31Desember Tahun 2001 dan berdasarkan ketentuan Pasal 34 UUPA Nomor5 Tahun 1960 juncto Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996status tanah HGU yang telah berakhir jangka waktunya menjadi TanahNegara serta Pasal 2 UUP Agraria

UjiMateriil terhadap Surat Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang tersebut, yangmengatasnamakan masyarakat yang menempati kawasan eks ErphachtKelurahan Tanjung Merah, bukanlah masyarakat adat Tanjung Merah, akantetapi merupakan masyarakat pendatang dari berbagai daerah yangmemanfaatkan dan menempati Tanah Negara eks HGU Nomor 2 TanjungMerah sejak Tahun 2011 dengan melakukan jual beli, berkebun danmembangun rumah tanpa izin dari Pemerintah;Bahwa tanah Erphact merupakan aset negara, dimana dengan berlakunyaUUP Agraria

Nomor 5 Tahun 1960 tanah Erphact/bekas tanah hak baratmerupakan implikasi yuridis dikonversi menjadi HGU dan menyatakantanggal 24 September 1980 merupakan habisnya waktu berlaku tanahErpacht/oekas tanah hak barat dan penguasaannya ada pada MenteriNegara Agraria/Kepala BPN, sehingga secara hukum Tanah Negaramenjadi aset yang dimiliki oleh negara dalam menyelenggarakan kebijakandibidang pertanahan sehingga pengaturannya sesuai dengan Pasal 2 UUPAgraria Tahun 1960 dimana peruntukan/pengaturannya dilakukan

atau kurang, sementara luas tanah sebagaimanadidalilkan oleh Penggugat sebagai bentuk peralinan hak dari Hak Guna Bangunan (EksHGB No. 127) ke Sertifikat Hak Milik Nomor M833 adalah 1.010 M, sehingga sangatbertentangan dengan Pasal 3 Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 1998 Tentang Pemberian Hak Milik Atas TanahUntuk Rumah Tinggal, sebagaimana dikutip :Pasal 3 Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor6 Tahun 1998 :Ayat (

tanah dapat beralih dari Hak Guna Bangunan menjadi10Hak Milik kepada Pemegang haknya, tetapi faktanya luas tanah yang didalilkanPenggugat aquo yakni 1.010 M, sehingga tidak memenuhi persyaratan untuk dilakukanperalihnan status hak dari Hak Guna Bangunan menjadi hak milik atas tanah untuk rumahtinggal, bahkan Penggugat tidak memiliki bukti pendaftaran peralinan hak dari Hak GunaBangunan ke Hak Milik, sehingga sangat bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal2 ayat (1) Keputusan Menteri Negara Agraria

/ Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor 6 Tahun 1998 Tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah Untuk Rumah Tinggal,sebagaimana dikutip :Pasal 1 ayat (1) Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan PertanahanNasional Nomor 6 Tahun 1998 :Ayat (1): Dengan keputusan ini :Huruf (a) : Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai atas tanah untukrumah tinggal kepunyaan perseorangan warga negaraIndonesia yang luasnya600 M2 atau kurang, atas permohonan yang bersangkutan dihapus dan diberikankembali kepada bekas pemegang

haknya dengan HakMilik;Huruf (b) : tanah Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai atas tanahuntuk rumah tinggal kepunyaan perseorangan warganegara Indonesia yang luasnya 600 M2 atau kurangyang sudah habis jangka waktunya dan masih dipunyaioleh bekas pemegang hak tersebut, atas permohonanyang bersangkutan diberikan Hak Milik kepada bekaspemegang hak.Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan huruf (b) Keputusan Menteri Negara Agraria / KepalaBadan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 1998 :Ayat (1): Permohonan pendaftaran

SOPUWAN
2.SUKRIL JAMIL
3.SUKRIL
Tergugat:
3.WAHYUDIN
4.H.UMAR FARUQ
5.NOTARIS/PPAT AYU MILITANSIA BRILLIYANTI, SH, M.KN,
Turut Tergugat:
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL KAB. SIDOARJO

MENTERI pada KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATARUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL c.q. KEPALAKANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONALPROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG c.q.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PANGKALPINANG

Menteri Agraria/Badan Pertahanan Nasional Pusat, Cq. Kakanwil Badan Pertahanan Nasional Propinsi Sumatera Barat, Cq. Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Padang Pariaman

Kantor Agraria dan pertanahan (ATR/BPN) Kota Bandung

KANTOR AGRARIA DAN PERTANAHAN (ATR / BPN) KOTA BANDUNG,Beralamat di JIl.Soekarno Hatta No.586, Sekejati, Kecamatan Buahbatu, KotaBandung;Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II;Pengadilan Tinggi tersebut;Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang berhubungandengan perkara ini;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugatmengajukan Gugatan terhadap Terbanding semula Tergugat, terhadap TurutTerbanding semula Turut Tergugat , terhadap

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq KANTOR PERTANAHAN KOTA BENGKULU
Terbanding/Tergugat III : 3. PEMERINTAH KOTA BENGKULU Cq KANTOR KELURAHAN BETUNGAN

Penggugat:
Darius Felle
Tergugat:
1.Frist Felle
2.Kepala Kantor Dinas Pendidikan Perpustakaan dan Arsip Daerah Propinsio Papua
3.Kepala Dinas Pendidikan Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten
4.Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jayapura

ISTIARTI RAHAYU
Terbanding/Tergugat III : PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH disebut juga PT BANK JATENG berkedudukan Pusat di Semarang cq PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH CABANG PREMBUN disebut juga PT BANK JATENG CABANG PREMBUN
Terbanding/Turut Tergugat III : KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq KANTOR WILAYAH BPN PROV JAWA TENGAH Cq KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KEBUMEN
Terbanding/Turut Tergugat IV : KOMILAWATI, SH
Turut Terbanding/Penggugat

Kementerian Agraria dan TataRuang/Badan Pertanahan Nasional cq. Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah cq.

Kantor PertanahanKabupaten Pekalongan, karena kedudukan Turut Tergugat selakuHalaman 17 Putusan No. 386/Pdt/2016/PT SMGAparat Pemerintah Pusat sebagaimana diatur oleh dan berdasarkankepada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015Tentang Kementerian Agraria Dan Tata Ruang dan Peraturan PresidenRepublik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Badan PertanahanNasional jo.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/KepalaBadan Pertanahan Nasional Nomor: 8 Tahun 2015 Tentang Organisasidan Tata Kerja Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan PertanahanNasional berdasarkan Yurisprodensi Mahkamah Agung RepablikIndonesia N 0.1424 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976 tentang gugatanyang harus dirujukan kepada pemerintah pusat.

II memperoleh surat keputusan GubernurSumatera Utara Nomor SK/DA/HML /DS/1973 tanggal 20 Februari 1973 atas namaSofyan Rasidin dan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara itu pulalah dipergunakanTergugat II sehingga terbitnya surat tanda bukti pajak Nomor 12.75.020.004,0150009tanggal Mei 2006 atas nama Sofyan Rasidin (Tergugat ID);Bahwa pada tanggal 3 April 1970 pihak Penggugat dalam hal ini diwakili Sdr.Pritam Singh Als Panditan Singh mengajukan keberatan kepada Gubernur SumateraUtara, Dirjen Agraria

dapat diterima (Niet on vanklijk veerklard);Gugatan Penggugat Kabur (Exceptio Obscuur Libel);Bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan atas haknya adalahVergunning Nomor 11 tahun dan petikan dari Daftar Keterangan Kepala WilayahDeli dan Serdang di Medan tanggal 18 November 1949 Nomor 18/Div di Petak28, namun Penggugat dalam dalildalil positanya sama sekali tidak menjelaskansecara terang pengertian Vergunning dan juga tidak menyebutkan secara jelas diPersil mana diatur dalam UndangUndang Pokok Agraria

Penggugat Kabur (Disqualificatoir Exceptie)Bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan sebagai anak kandung (ahliwaris) dari Alm Paga Singh yang memiliki tanah sesuai dengan petikanVegunning Nomor 11 dan Petikan dari daftar Keterangan Wilayah Deli danSerdang di Medan tanggal 18 November 1949 Nomor 18/Div di petak 28 dansama sekali tidak menguraikan secara jelas dan terang apa pengertian dariVergunning sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan UndangUndang Nomor5 tahun 1960 tentang ketentuan Pokok Agraria

olehoknum tentara dan dikuatkan dengan kesaksian Kaiwat Singh (saksi PemohonKasasi);e Bahwa bukti P2 tersebut sejak dikeluarkan /diterbitkan hingga prosespersidangan perkara a quo tidak pernah dihapus atau dicabut maupun dibatalkanberdasarkan surat keputusan hukum, sehingga dengan demikian hak penguasaanbidang objek sengketa tersebut tetap melekat menjadi hak Pemohon Kasasi;e Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Nomor SK.53/DJA/1977 tertanggal 24Mei 1977 pertama : Mencabut surat Keputusan Kepala Inpeksi Agraria

Bahwa hal tersebut sesuai dengan Pasal 19 UU No. 5 Tahun1960 Tentang Pokok Pokok Agraria Jo.

Pasal 19 PP No. 10 Tahun 1961Tentang Pendaftaran Tanah, yang menyatakan :Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah,memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah ataumeminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harusdibuktikan dengan suatu akte yang dibuat oleh dan di hadapanpenjabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria (selanjutnya dalamPeraturan Pemerintah ini disebut : penjabat).Bahwa kemudian berdasarkan Pasal 1 Angka (1) Peraturan MenteriAgraria No. 10

dimaksudkan dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tentangPendaftaran Tanah serta hak dan kewajibannya, menyatakan :Untuk setiap Kecamatan atau daerah yang disamakan dengan itu(selanjutnya dalam Peraturan ini disebut : Kecamatan), diangkatseorang pejabat yang bertugas membuat akte perjanjian yangdimaksudkan dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnya dalamPeraturan ini disebut: pejabat).Bahwa kemudian Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria

Peraturan Menteri Agraria No. 10 Tahun 1961 tersebut yang ke mudian dikuatkan kKedudukannya didalam PP No. 24 Tahun 2016 TentangPerubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, maka dapat diketahulbahwa Camat dapat dikategorikan sebagai Pejabat Pembuat Akta TanahSementara yang berhak dan berwenang membuat Akta Jual Beli sebagaimana Bukti Para Pembanding tersebut, yang kondisinya terjadi pada10 Oktober 1968 (Belum ada Notaris atau PPAT di

Berdasarkan Pasal 13 ayat (3) PP No. 10 Tahun 1961 jo.Pasal 4 ayat (3) PP No. 10 Tahun 1961, SHM No. 177/Mt.Soreang, tidak berstatus Hukum sebagai Sertifikat Hak atasTanah, karena tidak memiliki Surat Ukur yang berarti : Tidak memiliki Nomor Surat Ukur yang berarti tidak pernahdi ukur oleh Juru Ukur Tanah Tidak memiliki Nomor Pendaftaran Tanah yang berartitidak terdaftar pada Kantor Agraria setempat Tidak memiliki Nomor Buku Tanah, yang berarti tidakmemiliki Buku Tanah pada Kantor Agraria setempat.b

Memiliki Nomor Pendaftaran Tanah yang berarti telahterdaftar pada Kantor Agraria setempat Memiliki Nomor Buku Tanah, yang berarti telahmemiliki Buku Tanah pada Kantor Agraria setempat.Keberatan Penggugat terhadap keberadaan SHM No. 551/Kel.Bukti Indah, Surat Ukur Nomor : 00372/2004, dan SHM No.552/Kel. Bukit Indah, Surat Ukur Nomor : 00373/2004 tidak benarkarena :a.

Nomor surat ukur yang berarti tanah tersebut telah diukuroleh juru ukur tanah dari Kantor Agraria setempat.b. Nomor pendaftaran tanah yang berarti tanah tersebut telahdidaftar pada Kantor Agraria setempatc. Nomor Buku Tanah yang berarti tanah tersebut telahmemiliki Buku Tanah pada Kantor Agraria setempat.Oleh karena Tanah SHM No.177/Wt.

Nomor Pendaftaran Tanah yang berarti bahwa tanahtersebut telah Terdaftar pada Kantor Agraria Setempat.Namun oleh karena tidak terdapat Surat Ukur, maka tidakterdapat pula Nomor Pendaftaran Tanah yang berarti tanahtersebut tidak terdaftar pada Kantor Agraria setempat.c. Nomor Buku Tanah, yang berarti bahwa tanah tersebut telahmemiliki Buku Tanah pada Kantor Agraria setempatNamun oleh karena tidak terdapat Surat Ukur, maka tidakterdapat pula Nomor Buku Tanah yang berarti bahwa SHMNo. 177/Wt.

Soreang tidak sah keberadaannya karenatidak pernah dii ukur oleh Juru Ukur Tanah dari KantorAgraria (karena tidak ada nomor surat ukur) dan tidakterdaftar pada Kantor Agraria (karena tidak ada nomorpendaftaran tanah) serta tidak mempunyai Buku Tanah padaKantor Agraria (karena tidak ada nomor buku tanah),sedemikian berdasarkan Pasal 4 ayat (3) PP No. 10 Tahun1961.. Oleh karena tidak mempunyai Peta Tanah dan Surat Ukur,maka sebelum diterbitkan SHM No. 177/Wt.

Direktorat Agraria Surabaya Nomor1478/PSP/U.PMS.

Bahwa terbukti Pemohon Kasasi telah menyampaikan Surat Nomor 1478/PSP/U.PMS.V/78 tertanggal 5 Juli 1978 (vide bukti T7) kepada KepalaSub Direktorat Agraria Kotamadya Surabaya tentang permohonan untukmembalik nama hakhak tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 177(vide bukti T8) dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 178 (vide buktiT9) serta menerbitkan Sertifikat yang baru atas nama Pemohon Kasasi,Hal. 43 dari 95 Hal. Put.

Pasal 34 Peraturan Menteri Negara Agraria/KepalaBadan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentangTata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas TanahNegara dan Hak Pengelolaan, syaratsyarat permohonanHak Guna Bangunan meliputi :Pasal 32 : Hak Guna Bangunan dapat diberikan kepada :. Warga Negara Indonesia;. Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia danberkedudukan di Indonesia.Pasal 33:. Bahwa permohonan Hak Guna Bangunan diajukan secara tertulis ;.

Pasal34 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang TataCara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negaradan Hak Pengelolaan, syaratsyarat Permohonan Hak GunaBangunan meliputi :Pasal 32 : Hak Guna Bangunan dapat diberikan kepada :. Warga Negara Indonesia;. Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia danberkedudukan di Indonesia;Pasal 33. Bahwa permohonan Hak Guna Bangunan diajukan secara tertulis ;.

Pasal 37 PeraturanMenteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian danPembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaanyaitu meliputi :Pasal 35:Hal. 65 dari 95 Hal. Put.

Terhadap kadar air kertas pada dokumen, usia tinta dan tekanan tanda tanganalm Hendrik Nelwan tidak dapat dilakukan pemeriksaan secara teknislaboratoris.kriminallistik ;2 22 anne eneBahwa Garisan Tanah dari Pendoedoek Negeri Tonsea lama Art 6 dari MinahasaLandrete Regeling 11920 sudah tidak berlaku lagi karena Negara Indonesia telahmemiliki pemerintahan serta Undang Undang Dasar 1945 Pasal 30 dan UndangUndang No.5 Tahun 1960 tentang Pertanahan atau Agraria serta PeraturanPemerintah (PP) Nomor 10

Terhadap kadar air kertas pada dokumen, usia tinta dan tekanan tandatangan alm Hendrik Nelwan tidak dapat dilakukan pemeriksaan secarateknis laboratoris kriminalistik;2eBahwa Garisan Tanah dari Pendoedoek Negeri Tonsea lama Art 6 dari MinahasaLandrete Regeling 11920 sudah tidak berlaku lagi karena Negara Indonesia telahmemiliki pemerintahan serta Undang Undang Dasar 1945 Pasal 30 dan UndangUndang No.5 Tahun 1960 tentang Pertanahan atau Agraria serta PeraturanPemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 1961 yang

Terhadap kadar air kertas pada dokumen, usia tinta dan tekanan tanda tanganalm Hendrik Nelwan tidak dapat dilakukan pemeriksaan secarateknislaboratoriskriminalistik ;=e eeeBahwa Garisan Tanah dari Pendoedoek Negeri Tonsea lama Art 6 dari MinahasaLandrete Regelng 11920 sudah tidak berlaku lagi karena Negara Indonesia telahmemiliki pemerintahan serta Undang Undang Dasar 1945 Pasal 30 dan UndangUndang No.5 Tahun 1960 tentang Pertanahan atau Agraria serta PeraturanPemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 1961

Terhadap kadar ai kertas pada dokumen, usia tinta dan tekanan tandatangan alm Hendrik Nelwan tidak dapat dilakukan pemeriksaan secarateknis laboratoris kriminalistik;Bahwa Garisan Tanah dari Pendoedoek Negeri Tonsea lama Art 6 dari MinahasaLandrete Regeling 11920 sudah tidak berlaku lagi karena Negara Indonesia telahmemiliki pemerintahan serta Undang Undang Dasar 1945 Pasal 30 dan UndangUndang No.5 Tahun 1960 tentang Pertanahan atau Agraria serta PeraturanPemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 1961 yang

Hal. 39 Bahwa benar saksi bekerja di BPN Propinsi Sulawesi Utara sejaktahun 2011 sebagai Kasi Pengkajian dan Penangan PerkaraPertanahan dan bekerja di BPN sudah 20 tahun ; Bahwa benar ahli menerangkan tentang berlakunya ketentuanUndang Undang Pokok Agraria yaitu Undang Undang No.5 tahun1960 yaitu hukum agraria adalah suatu aturan yang mengaturtentangtentang hakhak kebendaan seseorang masyarakat negarayang menyangkut tentang bumi, air, ruang angkasasertasemuanya ini tentang definisi secara umum .

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Cq.Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur,beralamat di Jalan El Tari Nomor 5 Maumere, untuk selanjutnya disebutsebagai TURUT TERGUGAT II;Pengadilan Negeri tersebut;Telah membaca berkas perkara;Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugathadir kuasanya, yaitu MARIANUS MOA, S.H., M.H. dan rekan, Tergugat hadirprinsipalnya sendiri pada persidangan hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2019,namun pada

Dirag 16/64/Hp/Us1979, sehinggapada tanggal 21 Mei 1979, Tergugat IV (yang pada waktu itu masih bernama SubDirektorat Agraria) telah menerbitkan Sertipikat Hak Pakai No. 6/Sim.

Apalagi pemberian Hak Pakai yang diberikan TERGUGATIIIPutusan Nomor : 01/Pdt.G/2014/PN.Jbi.Halaman 9101022.11.dan/atau TERGUGATIV kepada TERGUGATI dan/atau TERGUGATIItanpa batas waktu berakhirnya hak tersebut;Bahwa, Peraturan Dasar Pokokpokok Agraria sebagaimana dimaksuddalam UU No. 5 Tahun 1960, LN. 1960 104 Pasal 41 ayat (1) TentangHak Pakai, menyebutkan : Hak Pakai adalah hak untuk menggunakandan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negaraatau tanah milik orang lain, yang

Negara dalam hal ini Menteri Agraria atau pejabat yangditunjuknya,1.b. orang atau badan hukum yang berhak atas tanah itu,3 Memakai tanah : ialah menduduki, mengerjakan dan/ataumenguasai sebidang tanah atau mempunyai tanaman ataubangunan di atasnya, dengan tidak dipersoalkan apakah bangunanitu dipergunakan sendiri atau tidak.Pasal 2 (dua), menegaskan : Dilarang memakai tanah tanpa izin yangberhak atau kuasanya yang sah.23 Bahwa, dari perbuatan PARA TERGUGAT telah dapat dikwalifikasikan kepadaperbuatan

BADANPERTANAHAN NASIONAL qq KEPALA KANTOR WILAYAH BADANPERTANAHAN PROPINSI JAMBI ( dahulu ) DIREKTORAT AGRARIA JAMBIqq KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA JAMBI, sebagai TERGUGAT II, 3.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA qq KEMENTERIAN DALAM NEGERIqq GUBERNUR PROPINSI JAMBI, sebagai TERGUGAT III;3. Gugatannya tentang : Perbuatan Melanggar Hukum;4.