Ditemukan 13076 data
13 — 10
., Putusan Nomor 4588/Pdt.G/2019/PA.Sormengalah bagaimana baiknya dan saya tidak pernah emosi menyikapinya,dan di dalam rumah tangga yang namanya saling mengingatkan, bertukarpikiran, saling memberi saran ataupun bermusyawarah secara terbukadalam segala hal untuk menyamakan pemikiran, itu Suatu Keharusan Supayatidak terjadi salah paham, tetapi kalau diajak bicara suka tidak tuntas karenaistri Saya Suka menyikapinya dengan emosi dan itu menurut saya bukanperselisihnan tapi hal yang wajar kalau diterimanya
62 — 37
Nomor : 115/Pdt.G/2012/PN.Bgr.tertanggal 9 Agustus 2016 yang telah tuntas dilaksanakan dengan patut,adalah sah dan sesuai dengan hukum acara yang berlaku.PELAKSANAAN PENETAPAN SITA EKSEKUSI A QUO TELAH DIKETAHUIOLEH PARA PELAWAN DAN MENGENAI PERBEDAAN DANKETIDAKSESUAIAN LETAK BATAS BIDANG TANAH SEBAGAIMANADIURAIKAN DALAM BERITA ACARA PELAKSANAAN SITA EKSEKUSITIDAKLAH MEMBATALKAN SITA EKSEKUSI22.
51 — 10
mendasari pada hasil Pemeriksaan Khusus Tim InspektoratAceh kelokasi Pekerjaan ; Terhadap sisa nilai pekerjaan Penggugat yang belum dibayar, benar dari hasil rapatpembahasan Tergugat I dengan lintas dinas/instansi terkait akan dianggarakan dalamAnggaran Pendapatan Dan Belanja Aceh (APBA) Tahun 2014, namun terkendaladisebabkan waktu mengusulkan anggaran untuk menuntaskan pembayaran itu telahmepet, sehingga dalam Rancangan APBA murni Tahun 2014, tidak memungkinkanlagi dibahas dan diusulkan secara tuntas
64 — 17
Gugatan Penggugat cacat formil:Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat kurang para pihaknya, yang ditariksebagai Tergugat tidak lengkap karena masih ada Tergugat lain yangseharusnya dijadikan sebagai Tergugat, yaitu ayah kandung dari Tergugat Iyang bernama MADALUN HASIBUAN sebab objek perkara yang kini di usahaioleh Tergugat I dan Tergugat II adalah milik ayah kandung Tergugat I hal inisangatlah penting artinya agar sengketa yang dipermasalahkan dapatdiselesaikan secara tuntas dan menyeluruh serta
63 — 28
IImengenai ketiga objek sengketa tidak bersifat individual dan final, serta Penggugattidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata UsahaNegara, menurut hemat Majelis Hakim bukanlah Eksepsi mengenai kewenanganabsolut maupun relatif Pengadilan, melainkan Eksepsi lain yang harus diputuskanbersama dengan pokok perkara; 22222 22222 22+ 2 ee eeeMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut hemat MajelisHakim terhadap Eksepsi para Tergugat haruslah diputuskan setelah tuntas
263 — 50
bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang adapada pokoknya adalah mengenai pemutusan hubungan kerja;Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan petitum pokokperkara terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan materi eksepsiTergugat angka 2 (dua), angka 3 (tiga), angka 4 (empat) dan angka 5 (lima)sebagai berikut:Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat angka 2 (dua) dimana perkaraNomor 21/Pdt.Sus.PHI/PN.Tjk/2018 ternyata dicabut sehingga konsekuensihukumnya perkara itu belum dibahas secara tuntas
ANDI PAKENG
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
Intervensi:
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
258 — 296
mengadilinya,melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihakyang berkepentingan;Menimbang, bahwa dari kaidahkaidah hukum yurisprudensi sebagaimanadisebutkan di atas dan dikaitkan dengan esensi dari sengketa a quo yang manamerupakan ranah hukum perdata, maka Majelis Hakim berpendapat bahwasanyasengketa a quo bukan dalam ranah hukum Tata Usaha Negara (Hukum AdministrasiNegara) sehingga bukan merupakan Sengketa Tata Usaha Negara, dan terhadapsengketa in casu dapat diperiksa secara tuntas
173 — 380
SehinggaSurat Kuasa menjadi tidak jelas dan kabur (obscuur libel).Tentang Gugatan kurang pihak plurium litis consortium)Bahwa pihak yang ditarik sebagai TERGUGAT dalam gugatan aquokurang lengkap, oleh karena masih ada orang/pihak yang mesti ikutditarik dan terkait langsung dengan perkara aquo, barulah sengketa yangdipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh.
297 — 179
Peraturan Menteri Keuangan Republik IndonesiaNomor: 31/PMK.06/2015 tentang ; Penyelesaian Aset Bekas MilikAsing/ Tionghoa;Bahwa sebagaimana Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan iniadalah untuk menciptakan kepastian hukum, selanjutnya dipertegaslagi melalui konsideran menimbang Peraturan Menteri KeuanganRepublik Indonesia Nomor: 31/PMK.Q6/2015 tenteng PenyelesaianAset Bekas Milik Asing/ Tionghoa, guna penyelesaian aset bekas milikasing/tionghoa yang lebih optimal, tertib, terarah, akuntabel, tuntas
184 — 42
menguasai obyek sengketa yakni YUSUF SAHRAIN yang tidak ikutditarik oleh Penggugat sebagai Tergugat dalam gugatannya;Menimbang, bahwa dengan adanya pihak lain yang seharusnya ditarik oleh pihakPenggugat sebagai Tergugat namun tidak dilakukan, maka gugatan dinyatakanmengandung Plurium litis Consortium, dalam arti gugatan yang diajukan kurang pihakdalam hal ini masih ada pihak lain yang seharusnya ditarik sebagai Tergugat dalam perkaraa quo sehingga sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas
324 — 242
transparan, dan melakukan eksekusi pembentukan Bank sesuaidengan peraturan dan ketentuan yang berlaku ;e Melaksanakan kerja sama dengan lembaga profesi penunjang lainyang diperlukan, termasuk dan tidak terbatas pada Kantor AkuntanPublik, Perusahaan Penilai, Konsultan Hukum, Notaris, danlembaga lainnya yang dianggap perlu, untuk mendukung prosespembentukan Bank Pembangunan Daerah Banten yang diusulkandapat memenuhi persyaratan good corporate governance, efisiendan efektif ;e Melaksanakan proses uji tuntas
1.HUSNI alias SIA LING BING
2.SIA LENG TIAN alias SYOFYANTO alias LENG TIAN
3.SRI ERMAWATI alias SIA DE BENG
4.SUYANTI alias SIA LE TJOE
5.MELLIA OLIVIA alias SIA DE HWI
6.MARJOHAN alias SIA DENGN DIANG
7.SIA LENG HONG alias TONY S
8.SOENARIDI
Tergugat:
1.TOGA SIREGAR
2.NURSANDI bin alm. JINATI
3.MANISAH
4.AGUS HAMZAH alias AGUS bin alm ABBAS
5.WIWIT SETIA BUDI alias BUDI bin alm. USUP
6.SAFII alias FII bin alm. GOSO
7.Bupati Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Siak Provinsi Riau cq. Kepala Pemerintah Kecamatan Siak
8.Bupati Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Siak Provinsi Riau cq Kepala Pemerintah Kecamatan Siak cq Kepala Pemerintah Desa Rawang Air Putih
Turut Tergugat:
1.Bupati Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Siak Provinsi Riau cq. Kepala Pemerintahan Kecamatan Siak
2.Bupati Kabupaten Siak cq. Kepala Pemerintahan Kec. Siak cq. Kepala Desa Rawang Air Putih
81 — 50
Hal ini penting untuk mengetahui apakahTergugat Il, Ill, IV, V dan VI termasuk didalam kelompok masyarakatyang diwakili oleh wakil masyarakat yang telah membuat kesepakatandengan Sia Hok Soei tersebut;c) Bahwa dikarenakan ada pihakpihak lain sebagaimana kami sebutkandiatas, yang seharusnya ditarik dalam perkara sengketa tanah ini,namun tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini maka perkara inimengandung cacat Plurium Litis Consortium dan tidak dapatdiselesaikan secara tuntas dan menyeluruh sebagaimana
114 — 74 — Berkekuatan Hukum Tetap
gugatan Penggugat untuk seluruhnya atausebagian saja atau menolak gugatan Penggugat seluruhnya.Putusan seperti ini telah menetapkan status yang jelas dan pastimengenai hubungan antara kedua belah pihak berperkarakarena secara positif dan pasti telah diputuskan siapa yangberhak atau siapa yang berkewajiban memenuhi suatu prestasi.Putusan yang bersifat positif mengakibatkan perkara yangdisengketakan bersifat:(i) Litis pinirn oppertet yaitu masalan yang disengketakandalam gugatan telah berakhir dengan tuntas
132 — 41
Bukti tersebuttidak diketahui oleh Tergugat Ill dan Tergugat menyatakan bahwa isikesepakatan tersebut belum tuntas, meskipun Tergugat membenarkan tandatangannya sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil karenarelevan dengan pokok perkara dan majelis hakim berpendapat saat Tergugat menandatangani kesepakatan, dianggap sudah membaca dan mengertidengan jelas isi kesepakatan yang hendak ditandatangani, maka dengandiakuinya tanda tangan Tergugat dalam kesepakatan tersebut, secara inklusifdianggap
Terbanding/Tergugat I : PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga
Terbanding/Tergugat II : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Medan
52 — 25
(KIPTA) Nomor 161 tanggal 30 Maret 2017 yang telah dilakukanaddendum yang terakhir tertuang dalam Akta Addendum Perjanjian KreditInvestasi Pinjaman Tetap Angsuran (KIPTA) Nomor 118 tanggal 10 April2018 dibuat dihadapan Notaris Denilah Shofa Nasution, SH, Mkn Notaris diTebing Tinggi yang diberikan oleh Tergugat ;Berdasarkan uraian di atas sangat jelas bahwa Penggugat tidaklengkap masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai Penggugat, barusengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas
PETRA WONDA, SH
Terdakwa:
SAMPARI MATUTI alias SAMPARI
38 — 24
pidana,baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2018/PN MnkMenimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, disamping Terdakwadiancamkan dengan pidana pokok berupa pidana penjara, juga diancamdengan pidana denda secara kumulatif, maka untuk menjamin putusan aquodapat dilaksanakan dengan tuntas
73 — 13
., dan perkara tersebut telah ada putusan yangmempunyai kekuatan hukum tetap (res judicata) dengan putusannya bersifat positif dimanamasalah yang disengketakan dalam gugatan telah berakhir dengan tuntas, status para pihakterhadap objek sengketa sudah berakhir dengan pasti dan telah pula di eksekusi (Pasal 1917KUHPerdata) dengan demikian perkara No. 05/Pdt.G/2012/PN.BK. merupakan perkarabersifat nebis in idem atau dalam ilmu hukum dikenal dengan litis peniri oppertet yangartinya apa yang pada suatu
1.JUSMAN Bin BAKI
2.DIRIN. MN Bin M. NOR
3.Hj. RASUNA Alias SUNA Binti M. NOR
Tergugat:
1.H. Suparno
2.Pimpinan Daerah Muhammadiyah, PDM Kabupaten Pelalawan
99 — 59
bahwauntuk terang dan jelasnya permasalahan objek Sengketa dalam perkara inlsudah seharusnya Sri Handayani ditarik sebagai pihak Tergugat;Menimbang, bahwa dengan demikian ternyata bahwa objek sengketatidak hanya dikuasai oleh para Tergugat, akan tetapi sudah ikut dikuasai olehseseorang lain yang bernama Sri Handayani;Menimbang, bahwa dengan uraian alasan pertimbangan tersebut diatas,maka Majelis Hakim berpendirian bahwa untuk jelas dan supaya Sengketamengenai objek sengketa dalam perkara ini bisa tuntas
105 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bencana Alam Tahun2007 sebesar Rp4.100.000.000,00 (empat milyar seratus juta rupiah) tanpadidukung baik dokumen pelaksanaan maupun pertanggungjawabanpenggunaan anggarannya;Menimbang, bahwa dari faktafakta hukum tersebut terbukti bahwa antaraTerdakwa MARFIAN CAHYA selaku Kontraktor pelaksana dan saksi AndiRosliansyah sebagai Kepala SKPD /Pimpinan Pelaksana Kegiatan dan saksiRasyid Syaifulah selaku Kuasa Pelaksana Pekerjaan pemeliharaan jalanBintuananKetahun tahun 2008 telah bekerja secara erat dan tuntas
58 — 31
kewenanganPengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa ;Halaman 48 Putusan Perkara No.100/G/ 2017 /PTUNMDNMenimbang, bahwa walaupun Eksepsieksepsi tersebut telah disampaikanoleh Tergugat serta Tergugat Il Intervensi 1 dan 2, namun demikian untuk mencarikebenaran materiil dan memenuhi rasa keadilan atas Eksepsieksepsi Tergugatserta Tergugat Il Intervensi 1 dan 2, serta dalil bantahan Penggugat atas Eksepsieksepsi tersebut, maka Majelis Hakim perlu melalui Persidangan pembuktiansecara tuntas