Ditemukan 13076 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 18-07-2019 — Putus : 15-01-2020 — Upload : 16-01-2020
Putusan PA Soreang Nomor 4588/Pdt.G/2019/PA.Sor
Tanggal 15 Januari 2020 — Penggugat melawan Tergugat
1310
  • ., Putusan Nomor 4588/Pdt.G/2019/PA.Sormengalah bagaimana baiknya dan saya tidak pernah emosi menyikapinya,dan di dalam rumah tangga yang namanya saling mengingatkan, bertukarpikiran, saling memberi saran ataupun bermusyawarah secara terbukadalam segala hal untuk menyamakan pemikiran, itu Suatu Keharusan Supayatidak terjadi salah paham, tetapi kalau diajak bicara suka tidak tuntas karenaistri Saya Suka menyikapinya dengan emosi dan itu menurut saya bukanperselisihnan tapi hal yang wajar kalau diterimanya
Register : 06-09-2016 — Putus : 12-07-2017 — Upload : 19-09-2018
Putusan PN DEPOK Nomor 179/Pdt.BTH/2016/PN.Dpk
Tanggal 12 Juli 2017 — ARDIANSYAH, SE., PURNAMAWATI melawan LINDA ERLINA, S.E
6237
  • Nomor : 115/Pdt.G/2012/PN.Bgr.tertanggal 9 Agustus 2016 yang telah tuntas dilaksanakan dengan patut,adalah sah dan sesuai dengan hukum acara yang berlaku.PELAKSANAAN PENETAPAN SITA EKSEKUSI A QUO TELAH DIKETAHUIOLEH PARA PELAWAN DAN MENGENAI PERBEDAAN DANKETIDAKSESUAIAN LETAK BATAS BIDANG TANAH SEBAGAIMANADIURAIKAN DALAM BERITA ACARA PELAKSANAAN SITA EKSEKUSITIDAKLAH MEMBATALKAN SITA EKSEKUSI22.
Register : 18-03-2014 — Putus : 09-09-2014 — Upload : 03-02-2015
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 28/Pdt.G/2014/PN Bna
Tanggal 9 September 2014 — MUHAMMAD ABDULLAH, SELAKU DIREKTUR UTAMA PT. RIACHARISMA UTAMA MELAWAN 1.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ. GUBERNUR ACEH, CQ. KEPALA DINAS PENGAIRAN ACEH 2.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ.GUBERNUR ACEH 3.PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH (DPRA)
5110
  • mendasari pada hasil Pemeriksaan Khusus Tim InspektoratAceh kelokasi Pekerjaan ; Terhadap sisa nilai pekerjaan Penggugat yang belum dibayar, benar dari hasil rapatpembahasan Tergugat I dengan lintas dinas/instansi terkait akan dianggarakan dalamAnggaran Pendapatan Dan Belanja Aceh (APBA) Tahun 2014, namun terkendaladisebabkan waktu mengusulkan anggaran untuk menuntaskan pembayaran itu telahmepet, sehingga dalam Rancangan APBA murni Tahun 2014, tidak memungkinkanlagi dibahas dan diusulkan secara tuntas
Putus : 29-04-2015 — Upload : 27-07-2015
Putusan PN PADANG SIDEMPUAN Nomor 06/Pdt.G/2015/PN-PSP
Tanggal 29 April 2015 — BINCAR NASUTION (Penggugat) ; MUHAMMAD HATTA HASIBUAN (Tergugat I) ; HOTNISARI HASIBUAN (Tergugat II)
6417
  • Gugatan Penggugat cacat formil:Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat kurang para pihaknya, yang ditariksebagai Tergugat tidak lengkap karena masih ada Tergugat lain yangseharusnya dijadikan sebagai Tergugat, yaitu ayah kandung dari Tergugat Iyang bernama MADALUN HASIBUAN sebab objek perkara yang kini di usahaioleh Tergugat I dan Tergugat II adalah milik ayah kandung Tergugat I hal inisangatlah penting artinya agar sengketa yang dipermasalahkan dapatdiselesaikan secara tuntas dan menyeluruh serta
Register : 22-03-2013 — Putus : 11-07-2013 — Upload : 19-09-2013
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 7/G/2013/PTUN-BKL
Tanggal 11 Juli 2013 — PT. PUGUK SAKTI PERMAI melawan Bupati Seluma dan DPRD Seluma
6328
  • IImengenai ketiga objek sengketa tidak bersifat individual dan final, serta Penggugattidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata UsahaNegara, menurut hemat Majelis Hakim bukanlah Eksepsi mengenai kewenanganabsolut maupun relatif Pengadilan, melainkan Eksepsi lain yang harus diputuskanbersama dengan pokok perkara; 22222 22222 22+ 2 ee eeeMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut hemat MajelisHakim terhadap Eksepsi para Tergugat haruslah diputuskan setelah tuntas
Register : 19-06-2019 — Putus : 24-10-2019 — Upload : 18-12-2019
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 23/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Tjk
Tanggal 24 Oktober 2019 — APRELINA, lawan PT DAHLIA DEWANTARA
26350
  • bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang adapada pokoknya adalah mengenai pemutusan hubungan kerja;Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan petitum pokokperkara terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan materi eksepsiTergugat angka 2 (dua), angka 3 (tiga), angka 4 (empat) dan angka 5 (lima)sebagai berikut:Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat angka 2 (dua) dimana perkaraNomor 21/Pdt.Sus.PHI/PN.Tjk/2018 ternyata dicabut sehingga konsekuensihukumnya perkara itu belum dibahas secara tuntas
Register : 30-10-2019 — Putus : 23-03-2020 — Upload : 23-03-2020
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 118/G/2019/PTUN.MKS
Tanggal 23 Maret 2020 — Penggugat:
ANDI PAKENG
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
Intervensi:
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
258296
  • mengadilinya,melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihakyang berkepentingan;Menimbang, bahwa dari kaidahkaidah hukum yurisprudensi sebagaimanadisebutkan di atas dan dikaitkan dengan esensi dari sengketa a quo yang manamerupakan ranah hukum perdata, maka Majelis Hakim berpendapat bahwasanyasengketa a quo bukan dalam ranah hukum Tata Usaha Negara (Hukum AdministrasiNegara) sehingga bukan merupakan Sengketa Tata Usaha Negara, dan terhadapsengketa in casu dapat diperiksa secara tuntas
Register : 01-08-2016 — Putus : 20-07-2017 — Upload : 07-09-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 492/Pdt.G/2016/PN.Jkt-Sel.
Tanggal 20 Juli 2017 — NY. ELVI BORU SARAGIH (Istri dari almarhum Muchtar Guntar Sinaga). ibu rumah tangga, beralamat di JI. Pejaten Barat No. 18, Rt. 001/010, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan yang untuk selanjutnya disebut sebagat. PENGGUGAT ;
173380
  • SehinggaSurat Kuasa menjadi tidak jelas dan kabur (obscuur libel).Tentang Gugatan kurang pihak plurium litis consortium)Bahwa pihak yang ditarik sebagai TERGUGAT dalam gugatan aquokurang lengkap, oleh karena masih ada orang/pihak yang mesti ikutditarik dan terkait langsung dengan perkara aquo, barulah sengketa yangdipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh.
Putus : 05-09-2018 — Upload : 12-05-2019
Putusan PN TULUNGAGUNG Nomor 18/Pdt.G/2018/PN Tlg
Tanggal 5 September 2018 — Hendra Gunawan Melawan 1. Desa Bolorejo, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung ; 2. Pokdarwis Bolowood Desa Bolorejo, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung ; 3. Kepala Desa Wonokromo, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung ; 4. Kepala Kantor Kementerian Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tulungagung ; 5. Pemerintah Kabupaten Tulungagung Cq. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung ;
297179
  • Peraturan Menteri Keuangan Republik IndonesiaNomor: 31/PMK.06/2015 tentang ; Penyelesaian Aset Bekas MilikAsing/ Tionghoa;Bahwa sebagaimana Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan iniadalah untuk menciptakan kepastian hukum, selanjutnya dipertegaslagi melalui konsideran menimbang Peraturan Menteri KeuanganRepublik Indonesia Nomor: 31/PMK.Q6/2015 tenteng PenyelesaianAset Bekas Milik Asing/ Tionghoa, guna penyelesaian aset bekas milikasing/tionghoa yang lebih optimal, tertib, terarah, akuntabel, tuntas
Register : 15-01-2014 — Putus : 03-09-2014 — Upload : 19-04-2016
Putusan PN TILAMUTA Nomor 1/PDT.G/2014/PN TLM
Tanggal 3 September 2014 — Pr. LILI PAKAYA,Pr. ROHANA PAKAYA, Pr. LIES PAKAYA,Lk. HUSAIN PAKAYA,Pr. HERMIN PAKAYA, Pr. YUNITA PAKAYA, sebagai PENGGUGAT Pr. HAIRIYA PAKAYA, Pr. JAPANGI PAKAYA, Lk. KADIR PAKAYA, Lk. HASAN PAKAYA, Lk. TAUFIK PAKAYA, Lk. MUSA PAKAYA, Pr. HADIA PAKAYA, Pr. SURIA PAKAYA, Lk. FERDY RAHMAT, Pr. YULIN PAKAYA, Lk. KADIR ADAM, ISI BAU, Pr. MUNA NUSI, NURUNI BAU, DJATMIKO, kepala Desa Piloliyanga, Badan Pertanahan Nasional Pusat di Jakarta, Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Provinsi Gorontalo Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Boalemo Sebagai TERGUGAT
18442
  • menguasai obyek sengketa yakni YUSUF SAHRAIN yang tidak ikutditarik oleh Penggugat sebagai Tergugat dalam gugatannya;Menimbang, bahwa dengan adanya pihak lain yang seharusnya ditarik oleh pihakPenggugat sebagai Tergugat namun tidak dilakukan, maka gugatan dinyatakanmengandung Plurium litis Consortium, dalam arti gugatan yang diajukan kurang pihakdalam hal ini masih ada pihak lain yang seharusnya ditarik sebagai Tergugat dalam perkaraa quo sehingga sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas
Register : 07-02-2019 — Putus : 30-09-2019 — Upload : 23-12-2020
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 137/Pdt.G/2019/PN JKT.SEL
Tanggal 30 September 2019 — PT. TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA TBK. lawan PT BANTEN GLOBAL DEVELOPMENT
324242
  • transparan, dan melakukan eksekusi pembentukan Bank sesuaidengan peraturan dan ketentuan yang berlaku ;e Melaksanakan kerja sama dengan lembaga profesi penunjang lainyang diperlukan, termasuk dan tidak terbatas pada Kantor AkuntanPublik, Perusahaan Penilai, Konsultan Hukum, Notaris, danlembaga lainnya yang dianggap perlu, untuk mendukung prosespembentukan Bank Pembangunan Daerah Banten yang diusulkandapat memenuhi persyaratan good corporate governance, efisiendan efektif ;e Melaksanakan proses uji tuntas
Register : 23-01-2019 — Putus : 04-09-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Sak
Tanggal 4 September 2019 — Penggugat:
1.HUSNI alias SIA LING BING
2.SIA LENG TIAN alias SYOFYANTO alias LENG TIAN
3.SRI ERMAWATI alias SIA DE BENG
4.SUYANTI alias SIA LE TJOE
5.MELLIA OLIVIA alias SIA DE HWI
6.MARJOHAN alias SIA DENGN DIANG
7.SIA LENG HONG alias TONY S
8.SOENARIDI
Tergugat:
1.TOGA SIREGAR
2.NURSANDI bin alm. JINATI
3.MANISAH
4.AGUS HAMZAH alias AGUS bin alm ABBAS
5.WIWIT SETIA BUDI alias BUDI bin alm. USUP
6.SAFII alias FII bin alm. GOSO
7.Bupati Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Siak Provinsi Riau cq. Kepala Pemerintah Kecamatan Siak
8.Bupati Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Siak Provinsi Riau cq Kepala Pemerintah Kecamatan Siak cq Kepala Pemerintah Desa Rawang Air Putih
Turut Tergugat:
1.Bupati Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Siak Provinsi Riau cq. Kepala Pemerintahan Kecamatan Siak
2.Bupati Kabupaten Siak cq. Kepala Pemerintahan Kec. Siak cq. Kepala Desa Rawang Air Putih
8150
  • Hal ini penting untuk mengetahui apakahTergugat Il, Ill, IV, V dan VI termasuk didalam kelompok masyarakatyang diwakili oleh wakil masyarakat yang telah membuat kesepakatandengan Sia Hok Soei tersebut;c) Bahwa dikarenakan ada pihakpihak lain sebagaimana kami sebutkandiatas, yang seharusnya ditarik dalam perkara sengketa tanah ini,namun tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini maka perkara inimengandung cacat Plurium Litis Consortium dan tidak dapatdiselesaikan secara tuntas dan menyeluruh sebagaimana
Putus : 25-04-2016 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 74 K/Pdt/2016
Tanggal 25 April 2016 — PT BASUKI PRATAMA ENGINEERING VS PT. MUSIM MAS, DK
11474 Berkekuatan Hukum Tetap
  • gugatan Penggugat untuk seluruhnya atausebagian saja atau menolak gugatan Penggugat seluruhnya.Putusan seperti ini telah menetapkan status yang jelas dan pastimengenai hubungan antara kedua belah pihak berperkarakarena secara positif dan pasti telah diputuskan siapa yangberhak atau siapa yang berkewajiban memenuhi suatu prestasi.Putusan yang bersifat positif mengakibatkan perkara yangdisengketakan bersifat:(i) Litis pinirn oppertet yaitu masalan yang disengketakandalam gugatan telah berakhir dengan tuntas
Register : 10-11-2021 — Putus : 08-02-2022 — Upload : 08-02-2022
Putusan PA Lolak Nomor 421/Pdt.G/2021/PA.Llk
Tanggal 8 Februari 2022 — Penggugat melawan Tergugat
13241
  • Bukti tersebuttidak diketahui oleh Tergugat Ill dan Tergugat menyatakan bahwa isikesepakatan tersebut belum tuntas, meskipun Tergugat membenarkan tandatangannya sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil karenarelevan dengan pokok perkara dan majelis hakim berpendapat saat Tergugat menandatangani kesepakatan, dianggap sudah membaca dan mengertidengan jelas isi kesepakatan yang hendak ditandatangani, maka dengandiakuinya tanda tangan Tergugat dalam kesepakatan tersebut, secara inklusifdianggap
Register : 02-06-2020 — Putus : 27-07-2020 — Upload : 29-07-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 234/Pdt/2020/PT MDN
Tanggal 27 Juli 2020 — Pembanding/Penggugat : DARMA SUTRA, SE
Terbanding/Tergugat I : PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga
Terbanding/Tergugat II : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Medan
5225
  • (KIPTA) Nomor 161 tanggal 30 Maret 2017 yang telah dilakukanaddendum yang terakhir tertuang dalam Akta Addendum Perjanjian KreditInvestasi Pinjaman Tetap Angsuran (KIPTA) Nomor 118 tanggal 10 April2018 dibuat dihadapan Notaris Denilah Shofa Nasution, SH, Mkn Notaris diTebing Tinggi yang diberikan oleh Tergugat ;Berdasarkan uraian di atas sangat jelas bahwa Penggugat tidaklengkap masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai Penggugat, barusengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas
Register : 26-11-2018 — Putus : 09-04-2019 — Upload : 16-06-2020
Putusan PN MANOKWARI Nomor 261/Pid.Sus/2018/PN Mnk
Tanggal 9 April 2019 — Penuntut Umum:
PETRA WONDA, SH
Terdakwa:
SAMPARI MATUTI alias SAMPARI
3824
  • pidana,baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2018/PN MnkMenimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, disamping Terdakwadiancamkan dengan pidana pokok berupa pidana penjara, juga diancamdengan pidana denda secara kumulatif, maka untuk menjamin putusan aquodapat dilaksanakan dengan tuntas
Putus : 06-02-2013 — Upload : 30-10-2013
Putusan PN BANGKO Nomor 05/PDT.G/2012/PN.BK
Tanggal 6 Februari 2013 — Penggugat Hj. Rahmawati Tergugat Kurniati Binti Marah Ismail, Dkk
7313
  • ., dan perkara tersebut telah ada putusan yangmempunyai kekuatan hukum tetap (res judicata) dengan putusannya bersifat positif dimanamasalah yang disengketakan dalam gugatan telah berakhir dengan tuntas, status para pihakterhadap objek sengketa sudah berakhir dengan pasti dan telah pula di eksekusi (Pasal 1917KUHPerdata) dengan demikian perkara No. 05/Pdt.G/2012/PN.BK. merupakan perkarabersifat nebis in idem atau dalam ilmu hukum dikenal dengan litis peniri oppertet yangartinya apa yang pada suatu
Register : 12-05-2020 — Putus : 23-11-2020 — Upload : 24-11-2020
Putusan PN PELALAWAN Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Plw
Tanggal 23 Nopember 2020 — Penggugat:
1.JUSMAN Bin BAKI
2.DIRIN. MN Bin M. NOR
3.Hj. RASUNA Alias SUNA Binti M. NOR
Tergugat:
1.H. Suparno
2.Pimpinan Daerah Muhammadiyah, PDM Kabupaten Pelalawan
9959
  • bahwauntuk terang dan jelasnya permasalahan objek Sengketa dalam perkara inlsudah seharusnya Sri Handayani ditarik sebagai pihak Tergugat;Menimbang, bahwa dengan demikian ternyata bahwa objek sengketatidak hanya dikuasai oleh para Tergugat, akan tetapi sudah ikut dikuasai olehseseorang lain yang bernama Sri Handayani;Menimbang, bahwa dengan uraian alasan pertimbangan tersebut diatas,maka Majelis Hakim berpendirian bahwa untuk jelas dan supaya Sengketamengenai objek sengketa dalam perkara ini bisa tuntas
Putus : 28-04-2014 — Upload : 26-09-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2201 K/PID.SUS/2013
Tanggal 28 April 2014 — MARFIAN CAHYA
10546 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bencana Alam Tahun2007 sebesar Rp4.100.000.000,00 (empat milyar seratus juta rupiah) tanpadidukung baik dokumen pelaksanaan maupun pertanggungjawabanpenggunaan anggarannya;Menimbang, bahwa dari faktafakta hukum tersebut terbukti bahwa antaraTerdakwa MARFIAN CAHYA selaku Kontraktor pelaksana dan saksi AndiRosliansyah sebagai Kepala SKPD /Pimpinan Pelaksana Kegiatan dan saksiRasyid Syaifulah selaku Kuasa Pelaksana Pekerjaan pemeliharaan jalanBintuananKetahun tahun 2008 telah bekerja secara erat dan tuntas
Register : 31-07-2017 — Putus : 14-02-2018 — Upload : 19-03-2018
Putusan PTUN MEDAN Nomor 100/G/2017/PTUN-MDN
Tanggal 14 Februari 2018 — PENGGUGAT : ROSMALIA MOCHTAR VS TERGUGAT: KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN
5831
  • kewenanganPengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa ;Halaman 48 Putusan Perkara No.100/G/ 2017 /PTUNMDNMenimbang, bahwa walaupun Eksepsieksepsi tersebut telah disampaikanoleh Tergugat serta Tergugat Il Intervensi 1 dan 2, namun demikian untuk mencarikebenaran materiil dan memenuhi rasa keadilan atas Eksepsieksepsi Tergugatserta Tergugat Il Intervensi 1 dan 2, serta dalil bantahan Penggugat atas Eksepsieksepsi tersebut, maka Majelis Hakim perlu melalui Persidangan pembuktiansecara tuntas