Ditemukan 21937 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 07-05-2019 — Putus : 11-07-2019 — Upload : 29-07-2019
Putusan PN BAUBAU Nomor 65/Pid.B/2019/PN Bau
Tanggal 11 Juli 2019 — Penuntut Umum:
WA ODE NURNILAM, SH.
Terdakwa:
SALIMUDDIN ALIAS RAKA BIN H. ASRAMA
4817
  • Rosmawati mengatakan tidak pak setelah itu Terdakwa mengatakan cobaHalaman 5 dari 12 Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Bausaya periksa dulu kantungnya dan setelah diperiksa kantung tersebut dan diletakandiatas etalase ternyata ada 4 (empat) bungkus nasi kuning;Bahwa saksi kemudian melihat CCTV dan nasi kuning tersebut berasal dari tokosaksi ;Bahwa lbu Rosmawati menerangkan bahwa ia sudan memberikan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tetapi setelah saksi cek di laci penyimpanan uangtidak ada uang lembaran
Register : 30-11-2007 — Putus : 14-01-2008 — Upload : 12-08-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 18/Pid.Prap/2007/PN.JKT-Sel.
Tanggal 14 Januari 2008 —
24254
  • penuntutan ; Berdasarkan pasal 79 KUHAP : permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatupenangkapan atau diajukannya oleh tersangka, atau keluarga atau kuasanya kepada KetuaPengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya Maka dengan demikian sudah selayaknya permohonan gugatan praperadilan ini dapatditerima oleh Ketua pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;POSISI KASUSSebagaimana telah terjadi pada tanggal 12 Nopember 2007 yang dimulai sekitarpukul 17.50 Wib, sebagaimana yang telah saya uraikan pada lembaran
Putus : 17-09-2013 — Upload : 19-03-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 525 K/Pid/2013
Tanggal 17 September 2013 — NASRULLAH US Bin USMAN
8337 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bapak MajelisHakim Agung Yang Mulia, di mana daerah Aceh berlaku suatu Qanun AcehNomor.10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat Aceh (Lembaran DaerahNanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor.10 Tambahan LembaranDaerah Nomor. 20).
Putus : 28-02-2013 — Upload : 05-07-2013
Putusan PN SENGKANG Nomor 45/Pid.B/2013/PN.SKG
Tanggal 28 Februari 2013 — AKIS BIN SAHUPE
213
  • . : PDM20/Sengk/Ep.2/02/2013 atas nama Terdakwa AKIS BIN SAHUPE tertanggal 26Februari 2013, yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut supayaMajelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang memutuskan sebagai berikut :Menyatakan Terdakwa AKIS BIN SAHUPE, terbukti bersalah melakukan tindakpidana Tanpa Hak Menguasai, Membawa Sesuatu Senjata Penikam AtauSenjata Penusuk, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1)UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 1951Surat dakwaan
Putus : 06-03-2012 — Upload : 31-05-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 626 K/PID/2011
Tanggal 6 Maret 2012 — EDWIN SYARIF, S.SI., Bin H. SUTAN SARIFUDDIN JAMBAK
1813 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., yang padasaat itu selaku dengan jabatan Kasubdin, yang jelasjelas lembaran bestektentang renovasi Candi Muara Takus, ZAMHIRlah yang memberikan kepadapihakpihak tertentu, tapi baik ZAMHIR dan pihakpihak lain tidak dijadikansebagai Terdakwa, sehingganya saya/Terdakwa menolak pasalpasal yangdidakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;Bahwa pertimbangan hukum Putusan Nomor: 209/PID/2010/PTR tanggal21 Desember 2010, Judex Facti Pengadilan Tinggi Riau pada halaman 9menyatakan Terdakwa telah memenuhi unsur/elemenitas
Register : 19-10-2020 — Putus : 18-11-2020 — Upload : 18-11-2020
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 84/PDT/2020/PT BNA
Tanggal 18 Nopember 2020 — Pembanding/Penggugat : MUHAMMAD BIN A. BAKAR Diwakili Oleh : Safriadi, S.H., MH
Terbanding/Tergugat I : ZAINUDDIN Diwakili Oleh : Mukhlis Muhkhtar, S.H.
Terbanding/Tergugat II : BAHTIAR Diwakili Oleh : Mukhlis Muhkhtar, S.H.
Terbanding/Tergugat III : SAIDI Diwakili Oleh : Mukhlis Muhkhtar, S.H.
Terbanding/Tergugat IV : ARIFIN Diwakili Oleh : Mukhlis Muhkhtar, S.H.
Terbanding/Tergugat V : MUSA IBRAHIM Diwakili Oleh : Mukhlis Muhkhtar, S.H.
Terbanding/Tergugat VI : IDRIS HASAN Diwakili Oleh : Mukhlis Muhkhtar, S.H.
Terbanding/Tergugat VII : MUHAMMAD REZA PAHLEVI Diwakili Oleh : Mukhlis Muhkhtar, S.H.
Terbanding/Tergugat VIII : FAISAL MAHDI Diwakili Oleh : Mukhlis Muhkhtar, S.H.
Terbanding/Tergugat IX : HANIF Diwakili Oleh : Mukhlis Muhkhtar, S.H.
Terbanding/Tergugat X : TEGUH SUGIARTO Diwakili Oleh : Mukhlis Muhkhtar, S.H.
Terbanding/Tergugat XI : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. GUBERNUR PROPINSI ACEH Cq. BUPATI KABUPATEN PIDIE Cq. KEPALA GAMPONG PULO HAGU TANJONG, KECAMATAN P
6940
  • Bahwa berdasarkan yang Penggugat pelajari daftar/lembaran ganti rugiyang tertera di Kanwil BPN Propinsi Aceh terdapat tanah terpekara milikorang tua Penggugat untuk pembangunan Tol Aceh yang akan diterima olehPara Tergugat yaitu:1. Tergugat ( Zainuddin) yaitu Nomor urut 67, luas tanah 14. 506;Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 84/PDT/2020/PT BNA2.
Register : 14-08-2019 — Putus : 18-12-2019 — Upload : 03-01-2020
Putusan PTUN AMBON Nomor 22/G/2019/PTUN.ABN
Tanggal 18 Desember 2019 — Nama : MORITS ROBERT LANTU, S.Pd ; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : (Mantan) Pegawai Negeri Sipil; Tempat tinggal : Kayu Putih Kota Ambon; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 9 Agustus 2019, memberikan kuasa kepada: 1)ANTHONI HATANE, S.H.,M.H; 2) MUSLIM ABUBAKAR, S.H.; Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Law Firm: Hatane & Associates, beralamat di Jln. Chr.M. Tiahahu-Karang Panjang, Kelurahan Amantelu, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; M E L A W A N: Nama Jabatan : WALI KOTA AMBON; Tempat Kedudukan : di Jl. Sultan Hairun No. 1 Ambon, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, Provinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:183/6708/ SETKOT tanggal, 22 Agustus 2019 ,memberikan kuasa kepada: 1. Nama : S. SLARMANAT, S.H., M.H.; NIP : 19650405 199403 1 010 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kota Ambon; 2. Nama : L. M. MANUPUTTY, S.H.; NIP : 19840923 201001 1 011; Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon Jabatan : Kepala Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon; 3. Nama : M. LUHULIMA, S.H.; NIP : 19790523 201001 2 014; Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon Jabatan : Staf Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon; 4. Nama : TATY H. RAHARENG, S.H.; NIP : 19811107 200701 2 012 ; Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon Jabatan : Staf Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon; 5. Nama : M. IRWAN SYAH, S.H.; NIP : 19901115 201903 1 016; Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon Jabatan : Staf Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon; 6. Nama : CANDRO AITONAM, S.H.; NIP : 19950525 201903 1 012; Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon Jabatan : Staf Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon. Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil beralamat di Kantor Pemerintah Kota Ambon Jl. Sultan Hairun No. 1 Ambon, Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;
375128
  • yang sudah dicabut dandinyatakan tidak berlaku lagi, yaitu antara lain:1) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun = 1966 ~~ TentangPemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri, dimanaberdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 TentangManajemen Pegawai Negeri Sipil, pada Bagian BAB XV KetentuanPenutup, Pasal 362 Angka 1, disebutkan: Peraturan Pemenntah Nomor 4Tahun 1966 Tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara PegawaiNegeri sepanjang mengenai ketentuan yang berkaitan dengan PNS(Lembaran
    Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797), dicabut dandinyatakan tidak berlaku;2) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang PemberhentianPegawai Negeri Sipil, dimana berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, pada BagianBAB XV Ketentuan Penutup, Pasal 362 Angka 5, disebutkan: PeraturanPemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai NegeriSipil (Lembaran Negara Republik
    Indonesia Tahun 1979 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149),sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PeraturanHalaman 69 dari 76 Halaman Putusan Nomor:22/G/2019/PTUN.ABNPemerintah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atasPeraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang PemberhentianPegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013Nomor 51), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa a quo yang diterbitkanoleh
Register : 12-08-2020 — Putus : 08-09-2020 — Upload : 10-09-2020
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Jkt.Brt
Tanggal 8 September 2020 — Pemohon:
ANDI IJO ALIAS KARAENG TAWANG
Termohon:
KAPOLRES JAKARTA BARAT
152139
  • tindakan Termohon Praperadilan in casu menetapkanPemohon Praperadilan sebagai Tersangka dalam perkara aquo sah atautidak sah.Bahwa norma Pasal 1 angka 14 KUHAP oleh Mahkamah Konstitusi RepublikIndonesia telah diputus dalam Putusan Nomor 21/PUUXII/2014 tanggal 28April 2015 dengan amar yang berbunyi : Frasa bukti permulaan, buktipermulaan yang cukup dan bukti yang cukup sebagaimana ditentukandalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) UndangUndangNomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran
    NegaraRepublik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan UndangUndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknaibahwa bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup dan bukti yangcukup adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana : Frasabukti permulaan, bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukupHalaman 9 dari 47 Putusan :Praperadilan Nomor
    1/Pra.Pid/2020/PN .Jkt.Brtsebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21ayat (1) UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyaikekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa buktipermulaan, bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup adalahminimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 UndangUndangNomor 8 Tahun 1981 tentang
Putus : 28-10-2014 — Upload : 15-12-2014
Putusan PN PATI Nomor 189/Pid.B/2014/PN Pti
Tanggal 28 Oktober 2014 — - EKO SUPRAPTI binti SUDIRHAM DKK
353
  • RAHAYU ALIAS AYUK Binti SUKAHAR menjalankan tugas untukmensortir buku kupon tebakan Kuda Lari yang telah terisi angka tebakan dari parapenebak yang disetorkan oleh para agen, dengan cara memberi tanda pada lembaran bukukupon dengan spidol warna merah untuk menandai bahwa kupon tersebut yangtebakannya tepat dan akan mendapat uang kemenangan.
    YUSAFRITA Binti SUMARYOTO dan terdakwa III.RAHAYU ALIAS AYUK Binti SUKAHAR menjalankan tugas untuk mensortir bukukupon tebakan Kuda Lari yang telah terisi angka tebakan dari para penebak yangdisetorkan oleh para agen dengan cara memberi tanda pada lembaran buku kupon denganspidol warna merah untuk menandai bahwa kupon tersebut yang tebakannya tepat danakan mendapat uang kemenangan.
Register : 01-03-2021 — Putus : 01-04-2021 — Upload : 11-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 42 PK/TUN/2021
Tanggal 1 April 2021 — MUHAMMAD YUSUF MEKKI, DKK VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUASIN., II. PT. BANK NEGARA INDONESIA (persero) TBK., III. WIET SOEGITO, DKK;
18179 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Peraturan Mahkamah Agung RI tersebutmerupakan salah satu bentuk peraturan yang berlaku dan mengikatmasyarakat secara umum sejak diumumkan di dalam lembaran engarapada tanggal 4 Desember 2018. Akan tetapi tidak semua masyarakatmengikuti perkembangan pemuatan Peraturan Mahkamah Agung RItersebut di lembaran negara. Oleh karena Peraturan Mahkamah Agung RItersebut dibuat untuk kepentingan masyarakat, maka agar dapat dipatuhioleh masyarakat, tentu harus ada sosialisasinya.
Putus : 30-06-2016 — Upload : 29-09-2016
Putusan PN GORONTALO Nomor 7/Pid.Pra/2016/PN Gto
Tanggal 30 Juni 2016 — - NOVIE ALEXANDER TUMBOL sebagai Pemohon MELAWAN - Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah Gorontalo Cq. Direktur Reserse Kriminal Umum
17364
  • Pihak ketiga yang berkepentingan.Menimbang, bahwa terkait frasa pihak ketiga yang berkepentingandalam pasal 80 dan pasal 81 KUHAP selaku pihak yang dapat mengajukanpermohonan Praperadilan ke Pengadilan Negeri, telah pula dilakukan JudicialReview ke Mahkamah Konstitusi dan dalam putusannya Nomor 98/PUUX/2012 tanggal 21 Mei 2013, Mahkamah Konstitusi menyatakan secara tegasFrasa pihak ketiga yang berkepentingan dalam Pasal 80 UndangUndangNomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran NegaraRepublik
    Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3209) adalah termasuk saksi korban ataupelapor, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi kemasyarakatan ;Menimbang, bahwa oleh karena hakim telah berkesimpulan PemohonNovie Alexander Tumbol bukanlah Tersangka sebagalmama yang didalilkanPemohon dalam permohonannya, maka berdasarkan ketentuan Undangundang Nomor : 8 tahun 1981 tentang KUHAP pasal 79, pasal 80 dan pasal81 yang secara limitatif (terbatas) menyebutkan dengan
Register : 22-08-2016 — Putus : 05-10-2016 — Upload : 10-10-2016
Putusan PN RUTENG Nomor 90/PID.B/2016/PN.RTG
Tanggal 5 Oktober 2016 — - EMILIUS SALIM, DK
7119
  • menggunakan alat berupa 4(empat) buah pak kartu remi yang sudah digunakan, masingmasing terdiri dari 2pak kartu remi warna merah dan 2 pak kartu remi warna biru;Bahwa benar cara para terdakwa melakukan permainan judi kartu frans adalahsebagai berikut: Pertama sekali masingmasing orang atau pemain memasang ataumenaruh uang di atas meja sebesar Rp. 10.000, (Sepuluh ribu rupiah) sebagaiuang taruhan awal yang telah di sepakati, Kemudian salah satu orang atau pemainmengocok kartu tersebut dan kemudian semua lembaran
    uang dan 4 (empat) buah pak kartu remiyang sudah digunakan, masingmasing terdiri dari 2 pak kartu remi warna merah dan 2pak kartu remi warna biru;Menimbang, bahwa cara para terdakwa melakukan permainan judi kartu fransadalah sebagai berikut: Pertama sekali masingmasing orang atau pemain memasangatau menaruh uang di atas meja sebesar Rp. 10.000, (Sepuluh ribu rupiah) sebagaiuang taruhan awal yang telah di sepakati, kKemudian salah satu orang atau pemainmengocok kartu tersebut dan kemudian semua lembaran
Register : 23-06-2015 — Putus : 31-08-2015 — Upload : 12-11-2015
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 134/Pid.B/2015/PN.Pgp
Tanggal 31 Agustus 2015 — I’INO Alias INO Bin MAHYUDIN
655
  • Wajib membuat laporan perkembangan keuangan kepada Kepala Cabang danDireksi setiap bulannyaBahwa sesuai dengan Standar Operasi Pekerjaan BPR UKABIMA LESTARIdalam setiap melakukan penagihan setoran dari para nasabah (peminjam)terdakwa wajid membawa lembaran tanda terima dua rangkap yang terdiri darislip kertas yang berwarna kuning dan slip kertas yang berwarna kuning, apabilanasabah telah melakukan pembayaran sesuai dengan jumlah yang dibayarkanslip tanda terima yang berwarna kuning diserahkan kepada
Putus : 08-03-2017 — Upload : 06-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 22 PK/Pdt.Sus-PHI/2017
Tanggal 8 Maret 2017 — PT PACIFIC TATA BOGA (CHILI'S RESTAURANT) VS ISMAIL WAHYUDIN, DKK
4923 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Rekonvensiyang dengan sengaja tanpa ijin dari perusahaan telah memungut servicecharge sebesar 5,5% (lima koma lima persen) kepada para pelangganrestoran;Bahwa benar service charge 5.5% tersebut mereka Para TergugatRekonvensi ambil setiap harinya selama periode tahun 2009 hingga 2013dengan cara menambahkan stempel service charge 5.5% (lima koma limapersen) yang distempel/cap dan nilai uang dituliskan dengan tulisan tangandan ditambahkan pada nilai total tagihan bi/l pembayaran pada Dill/bonpembayaran lembaran
    Samali Nomor 31 B,Kalibata, Jakarta Selatan;Bahwa benar Para Tergugat Rekonvensi telah memaksa tamu membayarservice charge tersebut dengan besaran tetap 5.5% (lima koma limapersen) yang mereka stempel/cap dan nilai uang dituliskan dengan tulisantangan dan ditambahkan pada nilai total tagihan bill pembayaran pada billatau bon tagihan pada lembaran pertama saja (bon warna putih), sehinggaHalaman 18 dari 29 hal. Put.
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tahun 2008
771267
  • Tentang : Keterbukaan Informasi Publik
  • bertentangan dan belum digantiberdasarkan UndangUndang ini.Pasal 64(1) UndangUndang ini mulai berlaku 2 (dua) tahunsejak tanggal diundangkan.(2) Penyusunan dan penetapan Peraturan Pemerintah,petunjuk teknis, sosialisasi, sarana dan prasarana,serta halhal lainnya yang terkait dengan persiapanpelaksanaan UndangUndang ini harus rampungpaling lambat 2 (dua) tahun sejak UndangUndang inidiundangkan.Agar ...35Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan UndangUndang ini denganpenempatannya dalam Lembaran
    meliputi setiaporang perseorangan atau kelompok orang atau badanhukum atau Badan Publik sebagaimana dimaksud dalamUndangUndang ini.Pasal 55Yang dikenakan sanksi dalam ketentuan ini meliputi setiaporang perseorangan atau kelompok orang atau badan hukumatau Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang ini.Pasal 56Cukup jelas.Pasal 57Cukup jelas.Pasal 58Cukup jelas.Pasal 59Cukup jelas.Pasal 60Cukup jelas.Pasal 61Cukup jelas.Pasal 62Cukup jelas.Pasal 63Cukup jelas.Pasal 64Cukup jelas.TAMBAHAN LEMBARAN
Putus : 22-06-2016 — Upload : 02-11-2016
Putusan PN TOBELO Nomor 22/Pid.B/2016/PN.Tob
Tanggal 22 Juni 2016 — - MANCE ANTHONY Als OTE - APROYKE STENLY TOLOLIU, MTh Als STENLY
8727
  • kaos oblong warna kuning terdapat corak gambar dan tulisan pada bagian depan, kondisi robek pada lingkar leher bagian samping kanan sampai ke pundak lengan kaos ; 1 (satu) unit pesawat Televisi merk Aquos Sharp model LC-24LE1571 dalam keadaan rusak ; 1 (satu) unit remot control merk Sharp LCDTV ; 1 (satu) buah daun pintu rumah dalam keadaan terbelah dua bagian ; 1 (satu) buah kursi plastik warna biru dalam keadaan rusak ; Potongan lembaran
    .& & &Potongan lembaran triplek warna merah dalam keadaan patah menjadi duabagian yang merupakan sampel daun pintu rumah ;Dikembalikan kepada yang berhak sdri. ALTJE SANGKOY Als ALTJE 1 (satu) buah botol plastik (bekas botol agua) berisi bensin ; 12 (dua belas) buah batu masingmasing dalam bentuk dan ukuran tidakberaturan/tidak sama ;Dirampas untuk dimusnahkan ;4. Menetapkan agar para terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkarasebesar Rp. 3.000.
    ,~Bowonaung Als Ayu, adik saksi yang bernama Billy Bowonaung Als Billy, saksiJefrida Paparang Als Pida, dan saksi Novia Sangkoy Als Olke ;Bahwa kemudian saksi mendengar keributan dari arah depan gedung GerejaBethel Indonesia (GBI), dan saksi sempat melihat terdakwa Stenly Tololiu AlsStenly sedang menikamkan potongan kayu ke lembaran baliho yang dalamkeadaan tergeletak di atas tanah halaman gedung gereja Bethel Indonesia (GBI) ;Selanjutnya saksi mendengar kakak saksi yang bernama Sintike Bowonaung
    kuning terdapat corak gambar dan tulisan padabagian depan, kondisi robek pada lingkar leher bagian samping kanan sampai kepundak lengan kaos ; 1 (satu) unit pesawat Televisi merk Aquos Sharp model LC24LE1571 dalamkeadaan rusak ; 1 (satu) unit remot control merk Sharp LCDTV ; 1 (satu) buah daun pintu rumah dalam keadaan terbelah dua bagian ; 1 (satu) buah kursi plastik warna biru dalam keadaan rusak ; 12 (dua belas) buah batu masingmasing dalam bentuk dan ukuran tidakberaturan/tidak sama ; Potongan lembaran
    Tobo1 (satu) buah daun pintu rumah dalam keadaan terbelah dua bagian ;>*o* 1 (satu) buah kursi plastik warna biru dalam keadaan rusak ;* 12 (dua belas) buah batu masingmasing dalam bentuk dan ukuran tidakberaturan/tidak sama ;7rePotongan lembaran triplek warna merah dalam keadaan patah menjadi dua bagianyang merupakan sampel daun pintu rumah ;Statusnya barang bukti tersebut akan di tentukan dalam amar putusan di bawah ini ;Menimbang bahwa, oleh karena para terdakwa dihukum, maka kepada terdakwadibebankan
    ,~Potongan lembaran triplek warna merah dalam keadaan patah menjadi dua bagianyang merupakan sampel daun pintu rumah ;Dikembalikan kepada yang paling berhak memilikinya yaitu Altje Sangkoy Als Alce ;** 1 (satu) buah botol plastik (bekas botol agua) berisi bensin ;* 12 (dua belas) buah batu masingmasing dalam bentuk dan ukuran tidakberaturan/tidak sama ;Dirampas untuk dimusnahkan ;.
Putus : 20-01-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2634 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 20 Januari 2016 — Lo Chin Chen Alias A Fon
4841 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Cukai) didapatkan hasil jika terdapatkandungan Methampetamine/Shabu di telapak tangan Terdakwa;Bahwa ION SCAN adalah alat yang difasilitasi dari Kantor Bea dan CukaiBandara Soekarno Hatta kepada Petugas Bea dan Cukai yang bertugas diPintu Pemeriksaan XRay di Terminal 2 D Kedatangan Luar Negeri yangdigunakan untuk memeriksan atau mendeteksi Zat Narkotika danPsikotropika secara lebih efektif kepada penumpang dan barang bawaannya.ION SCAN adalah alat berbentuk tongkat yang dibagian ujung tongkatnyaada lembaran
    ION SCAN adalah alat berbentuk tongkat yang dibagianujung tongkatnya ada lembaran kertas pendeteksi yag saat dipergunakanyakni ditempelkan atau digesekkan ke salah satu organ tubuh orang yangdiperiksa atau barang bawaan yang dicurigai, selanjutnya setelahditempelkan ke orang yang diperiksa atau barang bawaan yang dicurigai,tongkat tersebut dimasukkan ke mesin pendeteksi yang bertuliskan IONSCAN untuk mendapatkan hasil dari kertas yang ditempelkan ke orangatau benda yang dicurigai terdapat atau pernah
Putus : 19-10-2017 — Upload : 14-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1127 K/Pdt.Sus-PHI/2017
Tanggal 19 Oktober 2017 — ABDUL WAHID GARANJANG VS PT NANINDAH MUTIARA SHIPYARD, DKK
5231 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Frasa belum ditetapkan dalam Pasal 155 ayat (2) Undang UndangNomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4279) adalah bertentangan denganUndang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945sepanjang tidak dimaknai belum berkekuatan hukum tetap;3.
    Frasa belum ditetapkan dalam Pasal 155 ayat (2) Undang UndangNomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4279) tidak mempunyai kekuatanHalaman 9 dari 26 hal. Put. Nomor 1127 K/Pdt.SusPHI/2017 19.20.hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai belum berkekuatan hukumtetap;4.
Register : 21-05-2019 — Putus : 01-07-2019 — Upload : 22-07-2019
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 28/G/PU/2019/PTUN.PBR
Tanggal 1 Juli 2019 — Penggugat:
RISNAWATI
Tergugat:
GUBERNUR RIAU
757547
  • MenteriNegara PPN/Bappenas R.I, Ketua DPRD Provinsi Riau, KepalaKanwil Agraria dan Tata Ruang/BPN Provinsi Riau, Kepala DinasPerhubungan Provinsi Riau, Kepala Dinas Pekerjaan Umum danPenataan Ruang Provinsi Riau, Kepala Dinas Perumahan,Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau, Kepala Dinas Kehutanandan Lingkungan Hidup Provinsi Riau, Walikota Pekanbaru, WalikotaDumai, Bupati Siak, Bupati Kampar, Bupati Bengkalis, dan telahmenjadi fakta Hukum bahwa objek gugatan a quo telah jugadiumumkan dan masuk pada lembaran
    Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru berwenangmemeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa in litis;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan eksepsi Tergugat angka 1, mengenai GugatanPenggugat Kadaluarsa;Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya menyatakan bahwaPengajuan gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu 30 (tigapuluh) hari sejak obyek sengketa diumumkan di karenakan Obyek gugatanPenggugat telah ditandatangani dan diumumkan pada tanggal 18 Mei 2017,telah masuk pada Lembaran
Putus : 12-07-2011 — Upload : 05-09-2011
Putusan DILMIL I 02 MEDAN Nomor 96-K/PM I-02/AD/V/2011
Tanggal 12 Juli 2011 — SERKA S U P R I A D I
3721
  • Reg : 26365 tanggal 16 September2004.Surat pengaduan dari Dwi Handayani tanggal 23 Pebruari 2011.2 (dua) lembaran foto copy Akte Nikah an.
    Surat pengaduan dari Dwi WHandayani' tanggal 23 Pebruari2011.e. 2 (dua) lembaran foto copy Akte Nikah an. Terdakwa danSaksi Dwi Handayani.24f. 1 (satu) lembar foto copy KPI No Reg. 26365 tanggal 16September 2004.Barang bukti surat pada poin d sampai dengan f tetapdilekatkan dalam berkas perkara.4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesarRp. 10.000,00, (sepuluh ribu rupiah).5.