DALAM PENUNDAAN :------------------------------ - Mengabulkan permohonan penundaan terhadap Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 104 / ADMINSDA TAHUN 2014 tentang Pencabutan atas keputusan Bupati Kapuas Nomor 589/ADMINSDA TAHUN 2013 tentang Pemberian Izin Lokasi Kepada PT. Mitra Sawit Sejahtera Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Di Kecamatan Pasak Talawang Dan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas tanggal 21 Pebruari 2014 ;-------------II. DALAM POKOK PERKARA :---------------------1.

Menyatakan tidak sah Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 104 / ADMINSDA TAHUN 2014 tentang Pencabutan atas keputusan Bupati Kapuas Nomor 589/ADMINSDA TAHUN 2013 tentang Pemberian Izin Lokasi Kepada PT. Mitra Sawit Sejahtera Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Di Kecamatan Pasak Talawang Dan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas tanggal 21 Pebruari 2014 ;-------------------------------------------------------3.

Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor :104 / ADMINSDA TAHUN 2014 tentang Pencabutan atas keputusan Bupati Kapuas Nomor 589/ADMINSDA TAHUN 2013 tentang Pemberian Izin Lokasi Kepada PT. Mitra Sawit Sejahtera Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Di Kecamatan Pasak Talawang Dan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas tanggal 21 Pebruari 2014 ;------------4.

Bersifat Final :Bahwa Surat Keputusan Bupati Kapuas No.104/ADMINSDATahun 2014, tertanggal 21 Februari 2014, tentang PencabutanAtas Keputusan Bupati Kapuas No.589/ADMINSDA Tahun 2013tertanggal 08 Nopember 2013 Tentang Pemberian Izin LokasiKepada PT.

Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor.278/BPN/Tahun 2009tanggal 27 Juli 2009 tentang Pemberian Izin Lokasi Kepada PT.Mitra Sawit Sejahtera (PT.MSS) untuk keperluan perkebunanKelapa Sawit seluas 6.500.Ha yang terletak di wilyah KecamatanKapuas Tengah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;c.

Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor.276/BPN/Tahun 2009tanggal 27 Juli 2009 tentang Pemberian Izin Lokasi Kepada PT.Mitra Sawit Sejahtera (PT.MSS) untuk keperluan perkebunanKelapa Sawit di Kecamatan Kapuas dan Mantangai KabupatenKapuas seluas 13.000.Ha yang terletak di wilyah KecamatanKapuas Tengah dan Mantangai Kabupaten Kapuas ProvinsiKalimantan Tengah ;d.

Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor.279/DISBUNHUT Tahun2009, tanggal 05 Agustus 2009, tentang Pemberian Izin UsahaBUGIDAY Aeiens cvereseeenrennncesHal. 8 dari 53 hal.Pkr.No.08/G/2014/PTUN.PLKBudidaya Perkebunan (IUPB) kepada PT. Mitra Sawit Sejahtera(PT.MSS) seluas 6.500.Ha di Kecamatan Kapuas tengah;Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor.277/DISBUNHUT, Tahun2009 tentang Pemberian Izin Usaha Budidaya Perkebunan(IUPB) kepada PT.

Mitra Sawit Sejahtera(PT.MSS) Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Di KecamatanPasak Talawang dan Kapuas Hulu, Kabupaten Kapuas , hingga adanyaputusan hukum yang tetap atas perkara aquo ;DALAM POKOK PERKARA :2vnn nnn nennnnncn cece nee necneeeMengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;Menyatakan BATAL atau TIDAK SAH Surat Keputusan Bupati KapuasNo.104/ADMINSDA Tahun 2014, tertanggal 21 Februari 2014, tentangPencabutan Atas Surat Keputusan Bupati Kapuas No. 589/ADMINSDAHal. 20 dari 53 hal.Pkr.No

melakukan tindak pidana Pemalsuan surat sebagaimana dalam dakwaan pertama;

Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Deli Serdang nomor 395 Tahun 2022 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Cinta Damai Kecamatan Percut Sei Tuan tanggal 18 Mei 2022 atas nama : Josta Josevina Tambunan ;3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Deli Serdang nomor 395 Tahun 2022 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Cinta Damai Kecamatan Percut Sei Tuan tanggal 18 Mei 2022 atas nama : Josta Josevina Tambunan4.

------------------------------------ M E N G A D I L I ---------------------------------Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;----------------Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Dairi No. 821.23/29/I/2011, tanggal 27 Januari 2011 beserta dengan petikannya sepanjang atas nama MARTALENA SIBAYANG NIP 196106081983042003 Tentang Pemberhentian,Pengangkatan, Mutasi Jabatan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi ;Memerintahkan

Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Dairi No. 821.23/29/I/2011, tanggal 27 Januari 2011 beserta dengan petikannya sepanjang atas nama MARTALENA SIBAYANG NIP 196106081983042003 Tentang Pemberhentian, Pengangkatan, Mutasi Jabatan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi ;------------Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 209.000,- (Dua Ratus Sembilan Ribu Rupiah) ;--------------------

Tentang Objek Sengketa :Surat Keputusan Bupati Dairi No. 821.23/29/1/2011tanggal 27 Januari 2011 beserta dengan petikannya atasnama MARTALENA = SIBAYANG, Tentang Pemberhentian,Pengangkatan, Mutasi Jabatan Kepala Sekolah danPengawas Sekolah Di Lingkungan Pemerintah KabupatenDairi 3; eee ee Il.

Foto copy Surat Keputusan Bupati Dairi No.821.23/29/1/2011 tanggal 27 Januari 2011,(Bukti T1) ; . Foto copy Surat Keputusan Bupati Dairi No. 682A Tahun 2007 tanggal 9 Nopember 2007 tentangPengangkatan Pertama menjadi Kepala Sekolah,(Bukti T2) ; . Foto copy Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahandan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, (Bukti.

Keputusan Bupati DairiNo. 821.23/29/1/2011, tanggal 27 Januari 2011 besertadengan petikannya atas nama MARTALENA SIBAYANG TentangPemberhentian, Pengangkatan, Mutasi Jabatan KepalaSekolah dan Pengawas Sekolah Di Lingkungan PemerintahKabupaten Dairi (vide bukti P6 = T1).

Keputusan Bupati Dairi No: 821.23/29/1/2011,tanggal 27 Januari 201 1 tentang Pemberhentian,Pengangkatan, Mutasi Jabatan Kepala Sekolah dan PengawasSekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi , yangdikeluarkan atau diterbitkan dan ditandatangani olehKRA.

JOHNNY SITOHANG ADINEGORO sebagai Bupati Dairi pada102103tanggal 27 Januari 2011 ; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28Tahun 2010 dikaitkan dengan Surat Keputusan Bupati DairiNo.821.23/29/I/ 2011 tanggal 27 Januari 2011, # MajelisHakim berkesimpulan bahwa secara yuridis dari segikewenangan materi/racione matteriae, kewenanganwaktu/racione temporis, dan kewenangan' tempat/racioneloci, maka Bupati Dairi (Tergugat) berwenang menerbitkanobyek

Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Kapuas No: 393/DPMD tahun 2022 tentang: Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa terpilih hasil pemilihan Kepala Desa serentak di Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas tanggal 15 September 2022 atas nama IDARWIN.R Kepala Desa Humbang Raya;3.

Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Kapuas No: 393/DPMD tahun 2022 tentang: Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa terpilih hasil pemilihan Kepala Desa serentak di Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas tanggal 15 September 2022 atas nama IDARWIN.R Kepala Desa Humbang Raya;4. Menghukum Tergugat Untuk Membayar Biaya Perkara Sejumlah Rp 383.000,- (Tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).

Menyatakan tindakan Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat (Bupati Enrekang), berupa Surat Keputusan Bupati Enrekang, Nomor : 466/KEP/XI/ 2011 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Jenis Batuan kepada MUHAMMAD ALI GAZALI, tertanggal 24 Nopember 2011 melanggar Peraturan Bupati Enrekang Nomor 22 Tahun 2010 pasal 5 ayat 1 dan 4 serta Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral

Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat (Bupati Enrekang), berupa Surat Keputusan Bupati Enrekang, Nomor: 466/KEP/XI/ 2011 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Jenis Batuan kepada MUHAMMAD ALI GAZALI, tertanggal 24 Nopember 2011;--------------------------------------------------------------------------------------4.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat (Bupati Enrekang), berupa Surat Keputusan Bupati Enrekang, Nomor: 466/KEP/XI/ 2011 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Jenis Batuan kepada MUHAMMAD ALI GAZALI, tertanggal 24 Nopember 2011;-------------------------------------------------5.

Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Bupati Enrekang, tentang Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Jenis Batuan kepada H. Syukuruddin/CV. Usaha Maju di lokasi yang terletak di Sungai Saddang, Desa Pinang, Kecamatan Cendana kabupaten Enrekang setelah H. Syukuruddin/CV.

Bahwa Penggugatmelakukan kegiatan usaha pertambangan tersebutdimulaipada tahun 2002, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Enrekang Nomor :05/DISTAMSIPD/VII/2002, tanggal 08 Juli 2002 Tentang Pemberian SuratIzin Pertambangan Daerah (SIPD) Eksploitasi Bahan Galian Golongan Ckepada CV.

Dimana melalui surat tersebut,Penggugat mengetahui bahwa telah terbit Surat Keputusan Bupati Enrekang(Tergugat) Nomor : 466/KEP/XV/2011, tanggal 24 September 2011 TentangPemberian Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Jenis Batuan kepadaMUHAMMAD ALI GAZALI (UD. Mappeangka) di atas obyek lokasi yangselama ini dikelola olen Penggugatmelakukan kegiatan usaha pertambanganpasir batu (Sirtu); 5. Bahwa....5.

Surat Keputusan yang pernahditerima Tergugat ll Intervensi adalah Surat Keputusan Bupati Enrekang Nomor: 466/KEP/X/2011 tanggal 24 Nopember 2011 tentang pemberian izin usahapertambangan (IUP) Operasi Produksi Jenis Batuan ; 2. Bahwa selaku Tergugat ll Intervensi menegaskan, mengakui telah memperolehIUP Produksi sebagai Perseorangan bukan sebagai Badan Usaha ;3.

, tentang Pemberian Surat Izin PertambanganDaerah (SIPD) Eksploitasi Bahan Galian Golongan C kepada CV.USAHA MAJU, tertanggal 08 Juli 2002, (sesuai asili);: Foto copy Surat Keputusan Bupati Enrekang Nomor : 224/KEP/ViV2006, tentang Perpanjangan Pertama Surat izinPertambangan Daerah (SIPD) Eksploitasi Bahan Galian GolonganC CV.

BuktiT2 : Foto copy Surat Keputusan Bupati Enrekang, Nomor: 466/KEP/XV/2011 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) OperasiProduksi Jenis Batuan kepada MUHAMMAD ALI GAZALI,tertanggal 24 Nopember 2011, (sesuai asli);3. BukfiT3 : Foto copy Surat Keputusan Bupati Enrekang, Nomor : 387/KEP/VIIV2008, tentang Perpanjangan Kedua Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) Eksploitasi dan Pengolahan Bahan GalianGolongan C oleh CV. Usaha Maju, tertanggal 26 Agustus 2008 ,(sesuai asli); 4.

Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Buleleng Nomor 539/785/HK/2011 tentang Pemberhentian dan Penunjukkan Pelaksana Tugas Direktur Utama Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Buleleng, tanggal 14 Desember 2011;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Buleleng Nomor 539/785/HK/2011 tentang Pemberhentian dan Penunjukkan Pelaksana Tugas Direktur Utama Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Buleleng, tanggal 14 Desember 2011 ;
4.

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Buleleng Nomor 820/449/HK/2010 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direksi PerusahaanDaerah Pasar Kabupaten Buleleng Periode Tahun 20102014, tanggal 22Juni 2010, Penggugat diangkat sebagai anggota Direksi dengan jabatanDirektur Utama pada Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Buleleng (vide bukti P.3) ;:46462.

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Buleleng Nomor 539/785/HK/2011 tentang Pemberhentian dan Penunjukkan Pelaksana TugasDirektur Utama Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Buleleng, tanggal 14Desember 2011, Penggugat diberhentikan sebagai Direktur UtamaPerusahaan Daerah Pasar Kabupaten Buleleng (vide bukti P.1 = buktiT.1); .

Apakah benar tindakan hukum Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Bupati BulelengNomor 539/785/HK/2011 tentang Pemberhentian dan Penunjukkan Pelaksana TugasDirektur Utama Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Buleleng, tanggal 14 Desember2011 bertentangan dengan Peraturan PerundangUndangan yang berlaku ? ;2. Apakah benar tindakan hukum Tergugat bertentangan dengan AsasAsas Umum Pemerintahan yang Baik ?

Substansi penerbitan keputusan tata usahanegara ;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Buleleng Nomor 539/785/HK/2011 tentang Pemberhentian dan Penunjukkan Pelaksana Tugas Direktur UtamaPerusahaan Daerah Pasar Kabupaten Buleleng, tanggal 14 Desember 2011, Penggugatdiberhentikan sebagai Direktur Utama Perusahaan Daerah Pasar KabupatenBuleleng ; Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa SuratKeputusan Bupati Buleleng Nomor 539/785/HK/2011 tentang Pemberhentian dan.

Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Buleleng Nomor 539/785/HK/2011tentang Pemberhentian dan Penunjukkan Pelaksana Tugas Direktur UtamaPerusahaan Daerah Pasar Kabupaten Buleleng, tanggal 14 Desember 2011;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Buleleng Nomor539/785/HK/2011 tentang Pemberhentian dan Penunjukkan Pelaksana TugasDirektur Utama Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Buleleng, tanggal 14Desember 2011 ;64654.

.- Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Nomor : 545/12-IUP-OP/DISTAM/XI/2011 tanggal 10 November 2011 tentang Persetujuan Peningkatan (IUP) Eksplorasi menjadi (IUP) Operasi Produksi kepada PT.

Palawan Investama- Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Nomor : 545/12-IUP-OP/DISTAM/XI/2011 tanggal 10 November 2011 tentang Persetujuan Peningkatan (IUP) Eksplorasi menjadi (IUP) Operasi Produksi kepada PT. Palawan Investama- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Perkara sebesar Rp. 406.000.00 (Empat Ratus Enam Ribu Rupiah)

28 Maret 2006 Tentang Pemberian Kuasa PertambanganEksplorasi (Surat Keputusan Bupati ini berlaku selama 1 (Satu) tahun, berakhirmasa berlakunya pada tanggal 28 Maret 2007);eSurat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara No : 545/02PU/Ekonomi/I/2006Tanggal 23 Januari 2006 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan PenyelidikanUmum (Surat Keputusan Bupati ini berlaku selama 1 (Satu) tahun, berakhir masaberlakunya pada tanggal 23 Januari 2007);Bahwa lebih lanjut, sebelum masa berakhir Surat Keputusan Bupati

.;5 Bahwa tindakan TERGUGAT yang mengeluarkan Surat Keputusan Bupati PenajamPaser Utara tersebut diatas, telah memenuhi unsurunsur Keputusan Tata Usaha Negarayaitu;1Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tatausaha negaraBahwa Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 545/12IUPOP/DISTAM/X1/2011 Tanggal 10 November 2011 TentangPersetujuan Peningkatan (IUP) Eksplorasi Menjadi (IUP) OperasiProduksi Kepada PT.

Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 545/02PU/EKONOMI/I/2006 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan PenyelidikanUmum Tanggal 23 Januari 2006 masa berlaku (Satu) Tahun dengan Luas3500 Ha Lokasi Kelurahan Mentawir dan Sepaku;25b Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 545/04EKSPLORASI/EKONOMI/III/2006 Tentang Pemberian KuasaPertambangan Eksplorasi Tanggal 28 Maret 2006 masa berlaku 1 (Satu)Tahun dengan Luas 3500 Ha Lokasi Kelurahan Mentawir dan Sepaku;c Surat Keputusan Bupati Penajam

Keputusan Bupati Penajam Paser UtaraNomor: 545/04EKSPLORASI/EKONOMI/II/2006 tentang PemberianKuasa Pertambangan EKSPLORASI tanggal 28 Maret 2006;T 3 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Surat Keputusan Bupati Penajam PaserUtara Tentang Surat Izin Pertambangan Batubara Eksploitasi Nomor:545/05EKSPLOITASI/EKONOMI/XII/2006 tanggal 21 #DesemberT4 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Surat Keputusan Bupati Penajam PaserUtara Nomor: 540/06/KPAJ/EKONOMI/XII/2006 Tentang PemberianKuasa Pertambangan Pengangkutan

Surat Keputusan Bupati Penajam PaserUtara Nomor: 545/02IUP.OP/DISTAM/XII/2010 Tentang PersetujuanPenyesuaian izin Kuasa Pertambangan Eksploitasi Menjadi Izin UsahaPertambangan ( IUP ) Operasi Produksi Kepada PT.

Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Kediri Nomor : 188.45/316/418.32/2015 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil tertanggal 25 Juni 2015 atas Nama Agus Pranoto; ------------------------------------------------------3.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Kediri Nomor : 188.45/316/418.32/2015 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil tertanggal 25 Juni 2015 atas Nama Agus Pranoto;-------------------------------4. mewajibkan kepada Tergugat untuk memulihkan harkat, martabat dan kedudukan Penggugat seperti semula;-----------------------------------------------5.

.: Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal6 Nopember 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata UsahaNegara Surabaya, pada tanggal 6 Nopember 2015, setelah melalui prosesPemeriksaan Persiapan, yang telah diperbaiki dan diserahkan pada tanggal 3Desember 2015, 522= 292 202 nnn nnn nn nnn nnn nn ne ncn ec cc nnn ceceMenimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara iniadalah Surat Keputusan Bupati Kediri Nomor : 188.45/316/418.32/2015, tentangPemberhentian Dengan

Bahwa Surat Keputusan Bupati Kediri Nomor : 188.45/316/418.32/2015tentang : Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan SendiriSebagai Pegawai Negeri Sipil tertanggal 25 Juni 2015 yang ditetapkanoleh Tergugat dengan alasan Penggugat telah melakukan perbuatan tidakmasuk kerja tanoa alasan yang sah selama 55 (lima puluh lima) hari,Penggugat tepatnya pada tanggal 27 November 2013 diperiksa olehInspektorat Kabupaten Kediri bukan oleh atasan langsung, berdasarkanPasal 24 PP No. 53 Tahun 2010 tentang

Bahwa dari hasil pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten Kediri 27November 2013, Penggugat tidak diberitahu apakah Penggugat dijatuhiperingatan atau teguran secara tertulis ataupun lisan, melainkanPerkara Nomor : 253/G/2015/PTUN.SbyHal. 6 dari 43 Halaman.Penggugat masih bekerja dan dipekerjakan seperti bagaimana biasanyasampai dengan tahun 2015, namun pada tanggal 12 Agustus 2015,Penggugat dipanggil untuk menerima Surat Keputusan Bupati KediriNomor : 188.45/316/418.32/2015 Tentang : Pemberhentian

Bahwa Surat Keputusan Bupati Kediri Nomor : 188.45/316/418.32/2015Tentang : Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan SendiriSebagai Pegawai Negeri Sipil Tertanggal 25 Jinl 2015 dari Tergugat yangdiberikan kepada Penggugat telah melanggar UndangUndang RI Nomor:28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebasdari KKN, Pasal 3 tersebut menyebutkan "asas umum penyelenggaranegara terdiri dari Asas Kepastian Hukum yaitu "asas dalam negarahukum yang mengutamakan landasan peraturan

Menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan Bupati Kediri nomor :188.45/316/418.32/2015 tentang : Pemberhentian Dengan Hormat TidakAtas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil tertanggal 25 Juni2015 Atas Nama Agus Pranoto; 22 =Mewajibkan Tergugat untuk Mencabut Surat Keputusan Bupati KediriNomor : 188.45/316/418.32/2015 tentang : Pemberhentian DenganHormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipiltertanggal 25 Juni 2015 Atas Nama Agus Pranoto;Mewajibkan kepada Tergugat

Menyatakan Batal Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 24/BKPPD TAHUN 2011 tertanggal 25 Januari 2011 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama TRISISWANTO, S.Sos;3.Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 24/BKPPD TAHUN 2011 tertanggal 25 Januari 2011 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama TRISISWANTO, S.Sos.; 4.

Keputusan Bupati KapuasNomor 24/BKPPD TAHUN 2011, dalam mencantumkandasar surat keputusan yaitu Keputusan PengadilanNegeri Kuala Kapuas Nomor08/Pid.B/2008/PN.KKP,tanggalnya tertulis 12 Mei2008, seharusnya tertanggal 15 Maret 2010, haltersebut merupakan kesalahan~ yang fatal, danmerugikan Penggugat dan batal demihukum ; +10Bahwa dalam dasar Surat Keputusan Bupati KapuasNomor 24/BKPPD TAHUN 2011, antara lain tidakmencantumkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun1980, Tentang Peraturan Disiplin Pegawai

Bahwa disamping itu adalah wajar apabila Penggugatmenuntut pembayaran gaji yang belum dibayar olehTergugat kepada Penggugat sejak bulan Juli 2010sampai dengan bulan Mei 2011 (11) bulan yaitu Illbulan x Rp. 2.654.000. = Rp.29.194.000. ( duapuluh sembilan juta seratus sembilan empat riburupiah ) 5Bahwa Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor 24/BKPPD/TAHUN2011, tanggal 25 Januari 2011, telah diterima olehPenggugat pada tanggal 27 Januari 2011 dengandemikian telah memenuhi' ketentuan pasal 55 UndangUndang

Keputusan Bupati Kapuas Nomor24/BKPPD TAHUN 2011, tanggal 25 Januari 2011 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PegawaiNegeri Sipil atas nama TRISISWANTO, S.Sos.Menghukum Penggugat membayar seluruh Biaya Perkara yangtimbul akibat gugatan ini.Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusanyang seadil adilnya.

Keputusan Bupati Kapuas Nomor24/BKPPD TAHUN 2011 tertanggal 25 Januari2011 Tentang Pemberhentian Tidak DenganHormat sebagai Pegawai Negeri Sipil az.n.TRISISWANTO, S.Sos (sesuai dengan aslinya)Bukti P.2 : Petikan Putusan Pengadilan Negeri KualaKapuas Nomor : 08/Pid.B/2010/PN.K.Kp,tertanggal 22 Maret 2010 an.

TRISISWANTO, S.Sos(sesuai dengan aslinya) ; Surat Badan Pertimbangan KepegawaianNomor : 172/BAPEK/S.1/2011 tertanggal 6April 2011 tentang Pengajuan keberatanterhadap surat keputusan pemberhentiandengan Surat Keputusan Bupati KapuasNomor : 24/BKPPD TAHUN 2011 tanggal 25Januari 2011 (sesuai dengan aslinya) ;Surat Perintah Pelaksanaan PutusanPengadilan Nomor ; Print468/Q.2.12/Fu.1/04/2010 tertanggal 26 April2010 an. TRISISWANTO, S.Sos (foto copydari foto copy) ;

Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor :876 Tahun 2016 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Gunung Kelawas Kecamatan Namo Rambe tanggal 18 Mei 2016, atas nama Reno Ginting ;------3.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor :876 Tahun 2016 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Gunung Kelawas Kecamatan Namo Rambe tanggal 18 Mei 2016, atas nama Reno Ginting ;-----------------------------------------------------------------------4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.469.000,- (Empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) ;-----------------------------------------

gugatannyadiKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 28 Juli2016dan telah diperbaiki pada tanggal 13 September 2016 pada pokoknyamengemukakan halhal sebagai berikut :TENTANG OBJEK GUGATAN 2222n nnn n nnn nnnBahwa yang menjadi Objek sengketa dalam gugatan Penggugat adalahSURAT KEPUTUSAN BUPATI DELI SERDANG Nomor : 876 tahun 2016,tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Gunung KelawasKecamatan Namo Rambe tanggal 18 Mei 2016, atas nama RENO GINTING;TENTANG TENGGANG WAKTU GUGATAN 1.SURAT

KEPUTUSAN BUPATI DELI SERDANG Nomor : 876 tahun 2016,tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Gunung KelawasKecamatan Namo Rambe tanggal 18 Mei 2016, atas nama RENOGINTING . diketahui Penggugat pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2016 diKantor Camat Kecamatan Namo Rambe, Kabupaten Deli Serdang, secaralisan dari Sekcam FEBRI di Kantor Camat Namo Rambe;Bahwa dengan demikian pengajuan gugatan oleh Penggugat ataspenerbitanSURAT KEPUTUSAN BUPATI DELI SERDANG Nomor : 876tahun 2016, tentang Pengesahan

KEPUTUSAN BUPATI DELI SERDANGNomor : 876 tahun 2016tentang Pengesahan dan PengangkatanKepalaDesa Gunung Kelawas, Kecamatan Namo Rambe, tanggal 18 Mei 2016atas nama RENO GINTING, yang telah dilaksanakan secara serentakHal 8 dari 42hal Putusan No. 100/G/2016/PTUN.MDNtanggal 20 Mei 2016, di Kantor Bupati Deli Serdang, sehingga Penggugatmengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan ;Bahwa awalnya Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Namo Rambe padatanggal 19 April 2016 telah berjalan dengan

Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 876tanggal 23 Mei 2016 berdasarkan Keputusan P2K yang diteruskankepada BPD dan oleh BPD menyampaikan laporan tersebut kepadaTergugat (BUPATI) melalui Camat yang telah bertentangan denganketentuan Pasal 53 ayat (2) Undangundang Nomor 9 Tahun 2004sehingga sudah sepantasnya Bapak Majelis Hakim yang Muliamemerintahkan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut SuratKeputusan Bupati Deli Serdang Nomor:876 tahun 2016, tentangHal 13 dari 42hal Putusan No. 100/G/2016/PTUN.MDN19.20

Bahwa Tergugat telah mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Deli SerdangNomor 876 Tahun 2016 Tanggal 18 Mei 2016 Tentang Pengesahan danPengangkatan Kepala Desa Gunung Kelawas Kecamatan Namo Rambe, yangmenjadi objek sengketa dalam perkara ini (vide bukti T1);Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan hukumadministrasi yang dipermasalahkan Penggugat dalam gugatannya adalah tidakHal 35 dari 42hal Putusan No. 100/G/2016/PTUN.MDNditanggapinya Surat Keberatan dan permohonan penundaan Pelantikan KepalaDesa

Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Nias Utara Nomor : 141/457/K/Tahun 2016, Tanggal 9 Desember 2016 Tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Fadoro Fulolo Kecamatan Lotu Kabupaten Nias Utara;3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Nias Utara Nomor : 141/457/K/Tahun 2016, Tanggal 9 Desember 2016 Tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Fadoro Fulolo Kecamatan Lotu Kabupaten Nias Utara;4.

Penggugat puntidak menguraikan secara lengkap, terang benderang dan argumentatif aparelevansinya antara pengunduran diri Panitia Pilkades Fadoro Fulolo danperaturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)Fadoro Fulolo Tahun Anggaran 2016 yang belum disahkan denganpembatalan Surat Keputusan Bupati Nias Utara Nomor 141/457/K/Tahun2016 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Fadoro FuloloKecamatan Lotu Kabupaten Nias Utara, tanggal 9 Desember 2016;6.

ATAELI HAREFA, SE dari KetuaBPD dan 2 Anggota BPD Nomor : 07/BPDFF/X/2016,tertanggal 30 Oktober 2016 ;Fotokopi Surat Kepuusan Bupati Nias Utara Nomor141/457/K/TAHUN 2016, tentang Pengesahan danPengangkatan Kepala Desa Fadoro Fulolo Kecamatan Lotu,Kabupaten Nias Utara tertanggal 9 Desember 201 ;Fotokopi Surat Keputusan Bupati Nias Utara Nomor141/295/K/TAHUN 2013, tentang Peresmian KeanggotaanBadan Permusyawaratan Desa Se Kecamatan LotuKabupaten Nias Utara tertanggal 06 Desember 2013;Fotokopi Lampiran

Keputusan Bupati Nias Utara Nomor141/457/K/TAHUN 2016, tentang Pengesahan dan PengangkatanKepala Desa Fadoro Fulolo, Kecamatan Lotu, Kabupaten NiasUtara, tanggal 9 Desember 2016 ;2.Bukti T2 Fotokopi Surat Keputusan Bupati Nias Utara Nomor141/295/K/TAHUN 2013, tentang Peresmian Keanggotaan BadanPermusyawaratan Desa SeKecamatan Lotu, Kabupaten NiasUtara, tanggal 06 Desember 2013 ;3.Bukti T3 Fotokopi Surat Panitia Pemilinan Kepala Desa Fadoro Fulolo,Kecamatan Lotu, Nomor : 19/PilkadesFF/2016, PerihalPengunduran

Keputusan Bupati Nias Utara Nomor : 141/457/K/Tahun 2016,Tanggal 9 Desember 2016 Tentang Pengesahan Dan Pengangkatan KepalaDesa Fadoro Fulolo Kecamatan Lotu Kabupaten Nias Utara (selanjutnya dalampertimbangan hukum ini akan disebut sebagai objek sengketa) (vide bukti T1 =P10);Menimbang, bahwa untuk selanjutnya terhadap UndangUndang Nomor5 Tahun 1986, UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 dan UndangUndangNomor 51 Tahun 2009, ketiganya dalam pertimbangan hukum ini akan disebutsebagai UndangUndang Peradilan

Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Nias Utara Nomor141/457/K/Tahun 2016, Tanggal 9 Desember 2016 Tentang PengesahanDan Pengangkatan Kepala Desa Fadoro Fulolo Kecamatan Lotu KabupatenNias Utara;3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati NiasUtara Nomor : 141/457/K/Tahun 2016, Tanggal 9 Desember 2016 TentangPengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Fadoro Fulolo KecamatanLotu Kabupaten Nias Utara;4.

DALAM PENUNDAAN :- Mengabulkan permohonan penundaan terhadap Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor :105 / ADMINSDA TAHUN 2014 tentang Pencabutan atas keputusan Bupati Kapuas Nomor 590/ADMINSDA TAHUN 2013 tentang Pemberian Izin Lokasi Kepada PT. Hamparan Mitra Abadi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Di Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Tahun 2014; II. DALAM POKOK PERKARA :1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2.

Menyatakan tidak sah Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor :105 / ADMINSDA TAHUN 2014 tentang Pencabutan atas keputusan Bupati Kapuas Nomor 590/ADMINSDA TAHUN 2013 tentang Pemberian Izin Lokasi Kepada PT. Hamparan Mitra Abadi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Di Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Tahun 2014; 3.

Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor :105 / ADMINSDA TAHUN 2014 tentang Pencabutan atas keputusan Bupati Kapuas Nomor 590/ADMINSDA TAHUN 2013 tentang Pemberian Izin Lokasi Kepada PT. Hamparan Mitra Abadi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Di Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Tahun 2014; 4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 6.185.500,- (enam juta seratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Hamparan Mitra Abadi Surat Keputusan Bupati Kapuas No.418/BPN/Tahun 2010 tanggal02 Nopember 2010 tentang Pemberian Izin Lokasi PerkebunanKelapa Sawit kepada PT.

Surat Keputusan Bupati Kapuas No.590/ADMINSDA.Tahun 2013,tangggal 08 Nopember 2013 tentang Perpanjangan Izin Lokasi atasNama PT. Hamparan Mitra Abadi Untuk Keperluan PerkebunanKelapa Sawit di Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas,Provinsi Kalimantan Tengah. k.

Menyatakan Sah Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor 105/ADMINSDATahun 2014 tentang Pencabutan Atas Keputusan Bupati Kapuas Nomor590/ADMINSDA Tahun 2013 Tentang Pemberian Izin Lokasi Kepada PT.Hamparan Mitra Abadi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit DiKecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas; 4.

Bukti T5 : Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor: 590/ADMINSDATahun 2013 tanggal 8 Nopember Tahun 2013 TentangPemberian Izin Lokasi Kepada PT. Hamparan Mitra AbadiUntuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit di KecamatanKapuas Hulu Kabupaten Kapuas Fotocopy sesuai dengan aslinya ;: Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor: 105/ADMINSDATahun 2013 tanggal 21 Februari 2013 TentangPencabutan Atas Keputusan Bupati Kapuas Nomor590/ADMINSDA Tahun 2013 Tentang Pemberian IzinLokasi Kepada PT.

Menyatakan tidak sah Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor :105 /ADMINSDA TAHUN 2014 tentang Pencabutan atas keputusan BupatiKapuas Nomor 590/ADMINSDA TAHUN 2013 tentang Pemberian IzinLokasi Kepada PT. Hamparan Mitra Abadi Untuk KeperluanPerkebunan Kelapa Sawit Di Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Tahun 2014;3.

Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor: 800/ 800/BKD/2016 Tentang Pembebasan Sementara Drs. H. Nofdinal Yefri, M.Si sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Pasaman Barat tanggal 18 Agustus 2016;-----------------------------------------------------------3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor: 800/800/BKD/2016 Tentang Pembebasan Sementara Drs. H.

NOFDINAL YEFRI, M.Si adalah Pegawai Negeri Sipil denganJabatan sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat KabupatenPasaman Barat, dan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pasaman BaratNomor: 800/800/BKD/2016 tentang Pembebasan SementaraHalaman 3 dari 54 Halaman Putusan Nomor : 27/G/2016/PTUN.PDGDRS.H.NOFDINAL YEFRI, M.Si sebagai Kepala Badan Kepegawaian danDiklat Kabupaten Pasaman Barat tanggal 18 Agustus 2016, dan SuratKeputusan tersebut adalah Objek Sengketa dalam Peradilan Tata UsahaNegara, maka

NOFDINAL YEFRI, M.Si Penggugat adalah Kepala BadanKepegawaian dan Diklat Kabupaten Pasaman Barat berdasarkan suratKeputusan Bupati Pasaman Barat Nomor: 821/60/BUPPASBAR/2013 tanggal18 Juni 2013, dan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pasaman BaratNomor.800/800/BKD Tentang Pembebasan Sementara Drs. H.

PETITUM:Berdasarkan dalil gugatan Penggugat diatas mohon kepada Ketua PengadilanTata Usaha Negara Padang melalui Majelis Hakim untuk memeriksa,menyidangkan, dan mengadili perkara ini dengan amar Putusan :DALAM POKOK PEKARA :1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Surat keputusan Bupati Pasaman BaratNomor: 800/800/BKD/2016 Tentang Pembebasan sementara Drs.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati PasamanBarat Nomor: 800/800/BKD/2016 Tentang Pembebasan sementara Drs.H. NOFDINAL YEFRI, M.Si Sebagai Kepala Badan Kepegawaian danDiklat Kabupaten Pasaman Barat tanggal 18 Agustus 2016;. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan Penggugat pada jabatanposisi semula sebelum dikeluarkan objek sengketa, serta merehabilitasnama baik dan karir Penggugat selaku PNS:;.

Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor: 800/800/BKD/2016 Tanggal 18 Agustus 2016 tentang Pembebasan Sementara Drs.H.

M E N G A D I L I :DALAM EKSEPSI : - Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima; -------------------------DALAM POKOK PERKARA :- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; ------------------------- Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 188.45/9/HUK-APDUM/2013 tanggal 18 Januari 2013 Tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa Bantian dan Pengesahan Penetapan Kepala Desa Bantian Kecamatan Pulau Hanaut sepanjang atas nama Ahmadi; ------------------------

-------------------------------------------- Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 188.45/9/HUK-APDUM/2013 tanggal 18 Januari 2013 Tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa Bantian dan Pengesahan Penetapan Kepala Desa Bantian Kecamatan Pulau Hanaut sepanjang atas nama Ahmadi ; ---------------------------------- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 209.000,- (Dua ratus sebilan ribu rupiah) ; ---------------------------

Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 188.45/9/HUKAPDUM/2013 tanggal 18 Januari 2013 Tentang PengesahanPemberhentian Kepala Desa Bantian dan Pengesahan PenetapanKepala Desa Bantian Kecamatan Pulau Hanaut sepanjang atas namaAdapun duduk perkaranya adalah sebagai berikut : 1.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati KotawaringinTimur Nomor : 188.45/9/HUKAPDUM/2013 Tanggal 18 Januari 2013Tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa Bantian danPengesahan Penetapan Kepala Desa Bantian Kecamatan PulauHanaut sepanjang atas nama Ahmadi . 3.

Keputusan Bupati Kotawaringin TimurNomor ; 188.45/9/HUKADPUM/2013 TentangPengesahan Perberhentian Kepala Desa Bantian danPengesahan Penetapan Kepala Desa Bantian KecamatanPulau hanaut ditetapbkan di Sampit tanggal 18 Januari2013 fotocopy sesuai dengan fotocopynya;Fotocopy Surat Camat Pulau Hanau Nomor 141/270/Pemtanggal 21 Desember 2012 perihal Tindak Lanjut LaporanHasil Pilkades Desa Bantian ditujukan kepada BupatiKotawaringin Timur Cq.

Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor188.45/9/HUKAPDUM/2013 Tanggal 18 Januari 2013 Tentang PengesahanPemberhentian Kepala Desa Bantian dan Pengesahan Penetapan KepalaDesa Bantian Kecamatan Pulau Hanaut sepanjang atas nama Ahmadi ( videBLUE Ps Fos T iG) exetsesoseceeetnneeseenenensean en esene stance eeueenenHal. 21 dari 47 hal.

UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuanketentuan hukumlainnya yang berkaitan dengan sengketa ini; MENGADILI:DALAM EKSEPSI : Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima; DALAM POKOK PERKARA : Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor188.45/9/HUKAPDUM/2013 tanggal 18 Januari 2013 TentangPengesahan Pemberhentian Kepala Desa

Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor:61/DPMD/2021 Tanggal 25 Januari 2021Tentang Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Pejabat Penghulu Tanjung Leban Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir; 3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor:61/DPMD/2021 Tanggal 25 Januari 2021Tentang Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Pejabat Penghulu Tanjung Leban Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir; 4.

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor : 317 Tahun 2018 tanggal 16 Juli 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama drh. Bahrawati;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor : 317 Tahun 2018 tanggal 16 Juli 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama drh.

Bahwa objek sengketa berupa Surat Keputusan Bupati Aceh TengahNomor 317 Tahun 2018 ditetapkan oleh Tergugat pada tanggal 16 Juli2018;Halaman 2 dari 43 halamanPutusan Nomor 47/G/2018/PTUN.BNA2. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2018 Kepala Dinas Pertanian bernama H.Juanda, S.P. menyerahkan objek sengketa kepada abang ipar Penggugatbernama Syarifuddin HR, S.P. untuk dititipbkan dan diserahkan kepadaPenggugat;3.

TENTANG DASAR DAN ALASAN GUGATAN PENGGUGAT1.Bahwa Penggugat pertama kalinya diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipilberdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor 821/117/2005tentang Penetapan Calon Pegawai Negeri Sipil pada tanggal 26 Februari2005 dan mulai bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil tanggal 01 Maret2005 dalam Pangkat Penata Muda Tk. Golongan/Ruang III/o pada DinasPerikanan dan Peternakan Kabupaten Aceh Tengah;.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Aceh TengahNomor 317 Tahun 2018 tanggal 16 Juli 2018 tentang PemberhentianTidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama drh.Bahrawati;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati AcehTengah Nomor 317 Tahun 2018 tanggal 16 Juli 2018 tentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipilatas nama drh. Bahrawati;4.

Bahwa selanjutnya Tergugat menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi objeksengketa dalam perkara agquo yaitu Surat Keputusan Bupati Aceh TengahNomor 317 Tahun 2018 tertanggal 16 Juli 2018 tentang Pemberhentian Tidakdengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Drh.

Menyatakan Batal Surat Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor 317 Tahun 2018tanggal 16 Juli 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat SebagaiPegawai Negeri Sipil atas nama drh. Bahrawati;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Aceh TengahNomor 317 Tahun 2018 tanggal 16 Juli 2018 tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama drh. Bahrawati;4.

Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 450/KPTS/VIII/2017, tertanggal 23 Agustus 2017, Tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Kepala Desa Tasik Serai Barat Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis;----------------2.

Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 452/KPTS/VIII/2017, tertanggal 31 Agustus 2017, Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Tasik Serai Barat Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis masa bakti 2017-2023, atas nama Ruslan J.;----------------------------------------------------------3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Objek Sengketa berupa :----1.

Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 450/KPTS/VIII/2017, tertanggal 23 Agustus 2017, Tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Kepala Desa Tasik Serai Barat Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis;------------------2.

Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 452/KPTS/VIII/2017, tertanggal 31 Agustus 2017, Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Tasik Serai Barat Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis masa bakti 2017-2023, atas nama Ruslan J.;----------------------------------------------------------4.

Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor: 880/134/BKD/2013 tanggal 15 Februari 2013 tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Tirta, S.T.;---------------------------------------3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor: 880/134/BKD/2013 tanggal 15 Februari 2013 tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Tirta, S.T.;--------4.

TENGGANG WAKTU GUGATAN:e Bahwa Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor880/134/BKD/2013 tanggal 15 Februari 2013 yang diterbitkan olehTERGUGAT, diterima PENGGUGAT Pada hari Jumat tanggal O01Maret 2013 oleh sebab itu, gugatan sengketa TUN yang diajukan masihdalam tenggang waktu untuk mengajukan gugatan TUN sesuai denganketentuan dalam Pasal 55 Undangundang Nomor 5 Tahun 1986 jo,Undangundang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undangundang Nomor 5 Tahun 1986 jo, Undangundang Nomor 51

DALAM POKOK PERKARA:Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati TanjungJabung Barat Nomor 880/134/BKD/2013 tanggal 15 Februari 2013tentang Pemberhentian tidak dengan hormat Sebagai Calon PegawaiNegeri Sipil atas nama TIRTA, S.T.

P1 : Petikan Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung BaratNomor 813/020/BKD tentang Pengangkatan CalonPegawai Negeri Sipil atas nama TIRTA, S.T., ditetapkan diKuala Tungkal tanggal 02 Maret 2010 oleh Bupati TanjungJabung Barat (sesuai dengan aslinya);2. P2 : Formulir Penetapan NIP CPNS/PNS PUSAT/DAERAH,ditetapkan di Kuala Tungkal oleh Pejabat PembinaKepegawaian Daerah atau Kepala Badan KepegawaianDaerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tanggal 28Desember 2009 (sesuai dengan aslinya);3.

Bahwa telah diterbitkan Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung BaratNomor: 880/134/BKD/2013 tanggal 15 Februari 2013 tentang Pemberhentiantidak dengan hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Tirta,S.T., (vide bukti P8 dan T7);Menimbang, bahwa selebihnya dalildalil gugatan Penggugat telahdibantah oleh Tergugat sehingga harus dibuktikan lebih lanjut kebenarannyadalam persidangan ini, sebagaimana beban pembuktian yang ditetapkan adalahseperti yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 107 Undangundang

Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor:880/134/BKD/2013 tanggal 15 Februari 2013 tentang Pemberhentian tidakdengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Tirta, S.T.;3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati TanjungJabung Barat Nomor: 880/134/BKD/2013 tanggal 15 Februari 2013 tentangPemberhentian tidak dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atasnama Tirta, S.T.;4.

Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 525.25/417/K/2012 tanggal 22 Juni 2012 tentang Pencabutan Atas Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor :525.25/484/DISBUN/Tahun 2004 tentang Izin Usaha Perkebunan ; ----------------------------------------3.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut : Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 525.25/417/K/2012 tanggal 22 Juni 2012 tentang Pencabutan Atas Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 525.25/484/DISBUN/Tahun 2004 tentang Izin Usaha Perkebunan ; ------4.

Menguatkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 72/G.TUN/PEN/2012/PTUN.MDN tanggal 7 Nopember 2012, tentang Penetapan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 525.25/417/K/2012 tanggal 22 Juni 2012 tentang Pencabutan Atas Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor :525.25/484/DISBUN/Tahun 2004 tentang Izin Usaha Perkebunan ; -----5. Menolak Gugatan Penggugat untuk selebihnya ; -----------------------------6.

Keputusan Bupati Mandailing NatalNo.525.25/417/K/2012 tertanggal 22 Juni 2012 tentangPencabutan Atas Keputusan Bupati Mandailing NatalNo.525.25/484/DISBUN/TAHUN 2004 tentang Izin Usaha Perkebunan ;.

Bahwa Gugatan dari PENGGUGAT yang pada intinya adalahmenggugat Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal No.525 .25/ 417/ K/ 2012 Tertanggal 22 Juni 2012, yang manaSurat Keputusan tersebut adalah merupakan PencabutanAtas Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor 525.25 / 484/ DISBUN / Tahun 2004 tentang Izin Usaha PerkebunanTanggal 27 Agustus 2004 ; .

Bahwa Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal No.525 .25/ 417/ K/ 2012 Tertanggal 22 Juni 2012 adalahmerupakan Surat yang diterbitkan oleh TERGUGAT yangmana di dalam Surat tersebut menerangkanmengenai .........mengenai Pencabutan Atas Keputusan Bupati Mandailing NatalNomor 525.25/484 / DISBUN / Tahun 2004 Tentang Izin UsahaPerkebunan kepada PENGGUGAT, dengan ketentuan sebagaiberikut :MENETAPKAN :PERTAMA :a. Jenis Tanaman : Kelapa Sawitb. Luas Area : 10.000 Ha ( sepuluh Ribu Hektar )c.

Keputusan Bupati Mandailing NatalNo. 525/ 1025/ Hutbun/ 2012 tertanggal 8 Mei 2012, supayaPENGGUGAT menjadi lebih jelas, alasan yang menjadi dasarTERGUGAT mengeluarkan tidak memperpanjang Izin Lokasikarena sebagai berikut :1.

Fotocopy: Surat Keputusan Bupati MandailingNatal No.525.25/417/K/2012, tertanggal 22 Juni2012 tentang Pencabutan Atas KeputusanBupati Mandailing Natal No.525.25/484/DISBUN/Tahun 2004 tentang Izin Usaha Perkebunan(Bukti P1)2. Fotocopy ...........2. Fotocopy: Keputusan Bupati Mandailing No.525.25/484/DISBUN/TAHUN 2004 tertanggal 27Agustus 2004 tentang Izin Usaha55PErkKEDUNAN oo... ceeeeeceeccecececeeceeeeeeeeeeeneeeaeeenetetnnees(Bukti P2) ;.