: 35/G/2018/PTUN.SBYPasal 102 ayat 2 huruf h : Anggota DPRD Kabupaten / Kotadiberhentikan antarwaktu pada ayat 1 huruf c apabila ;diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai denganperaturan perundangundangan;Penjelasannya adalah Dalam hal anggota partai politikdiberhentikan oleh partai politiknya dan yang bersangkutanmengajukan keberatan melalui pengadilan, maka sesuai UndangUndang Nomor 27 Tahun 2009 pemberhentian anggota partai politikyang bersangkutan sah setelah adanya putusan pengadilan

, kalau tidak salah Penggugat sebagaiwakil ketua konsep partai;Bahwa, Penggugat masih sebagai anggota partai;Bahwa, Penggugat di PAW oleh ketua partai saksi tahunya dari temanteman;Bahwa, saksi tidak tahu terkait putusan Mahkamah Partai yang mem PAWPenggugat, saksi tahunya setelah dilantik, berarti tidak melalui melaluimekanisme partai;Bahwa, saksi pernah melihat bukti P9, waktu Penggugat memanggil saksi kerumahnya, saksi pernah mendengar ada PAW namun fisiknya pernahdiperlihatkan Penggugat sebulan

kami senantiasa diberi tahubaik oleh Pimpinan Partai maupun oleh Para Pihak yang terlibat didalampersoalan partai, karena mereka merasa persoalan di internal partai itumerupakan kewenangan Mahkamah Penasehat Partai;Bahwa, seandainya sudah ada putusan inkracht, lazimnya diusulkan kembalidari bawah sebagaimana AD/ART dan UndangUndang, tidak boleh langsungke Gubernur;Bahwa, Mahkamah Partai berada di pusat;Bahwa, secara prinsip dalam AD/ART Partai mengikuti peraturan perundangundangan yang berlaku tidak

AD/ART maka diajukan kePengadilan karena yang berwenang adalah Pengadilan;Bahwa, Putusan Mahkamah Partai tidak mengikat, karena yang mengikatdalam putusan Mahkamah Partai itu adalah masalah kepengurusan, putusanMahkamah Partai boleh dikesampingkan, kecuali masalah kepengurusan;Bahwa, kalau yang harus dikesampingkan Mahkamah Partai manakalakeputusan bertentangan AD/ART karena Mahkamah Partai diikat denganAD/ART dalam melaksanakan tugas;Bahwa, karena kewenangan Mahkamah Partai diatur dalam sebuah

sebelum adanya SK Gubernur itu kapan hak itudimiliki oleh partai pada saat partai itu memperoleh sejumlah suara dalampemilu maka dia memiliki hak untuk menunjukkan wakilnya di anggota dewancuma Gubernur meresmikan saj aorang yang diutus oleh partai itu makanyaahli kategorikan itu adalah deklaratif dan konstitutif;Bahwa, Ahli memahami konteks kasus ini adalah sengketa internal partai,tidak yang berkaitan dengan partai lain diluar PAN dan clien sdr akanmelakukan pembelaan, dan itu dilindungi oleh

Pasal 33 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 tentang PartaiPolitik dimana dalam Pasal 32 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011tentang Partai Politik ditegaskan bahwa : Perselisinan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politiksebagimana diatur dalam AD dan ART ;Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politikatau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik ;Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimanadimaksud

pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politikkepada Kementerian 5 nn non nonnn enn nnn en nnn nnnePenyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimanadimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enampuluh) Nari ; 2022 2n nen nen nnn nn nnn nen nn nnn nn nnnPutusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final danmengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaandengan kepengurusan 5 nn 0m nnn nn nnn nnn nenaSelanjutnya Pasal 33 UndangUndang

dapat diselesaikanmelalui prosedur dan mekanisme sebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik ini ;2.

Pasal 33 UndangUndang Nomor2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yang seharusnya dihormati danditaati oleh Penggugat ;Putusan Perkara Nomor : 19/G/2013/PTUNBKL, Hal. 15 dari 43 hal.3.

2011 tentang PartaiPolitik ditegaskan bahwa : " 2220 20251)Perselisinan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politiksebagaimana diatur dalam AD danART 52 2222202222022 2 2222222Penyelesaian perselisinan internal Partai Politik sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah PartaiPolitik atau. sebutan lain yang dibentuk oleh PartaiPolitik ;Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimanadimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai PolitikkepadaKementerian

JHONY PUTRA; 1 (satu) lembar kuitansi warna kuning dengan nominal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 15 November 2016 diterima dari partai GERINDRA (IIF USFAYADI. ST. M.Sos) yang menerima Sdr. JHONY PUTRA; 1 (satu) lembar kuitansi warna kuning dengan nominal Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tanggal 27 Desember 2016 diterima dari partai GERINDRA (IIF USFAYADI. ST. M.Sos) yang menerima Sdr.

JHONY PUTRA; 1 (satu) lembar kuitansi warna kuning dengan nominal Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tanggal 23 Juni 2017 diterima dari partai GERINDRA (IIF USFAYADI. ST. M.Sos) yang menerima Sdr. JHONY PUTRA; 1 (satu) lembar kuitansi warna kuning dengan nominal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 24 Agustus 2017 diterima dari partai GERINDRA (IIF USFAYADI. ST. M.Sos) yang menerima Sdr.

JHONY PUTRA; 1 (satu) lembar kuitansi warna kuning dengan nominal Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 8 September 2018 diterima dari partai GRINDRA (IIF USFAYADI. ST. M.Sos) yang menerima Sdr. ZULKARNAIN/Sdr. JHONY PUTRA; 1 (satu) lembar kuitansi warna coklat dengan nominal Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 27 september 2018 diterima dari partai GRINDRA (IIF USFAYADI. ST. M.Sos) yang menerima Sdr. ZULKARNAIN (BUYUNG)/Sdr.

JHONY PUTRA; 1 (satu) lembar kuitansi warna coklat dengan nominal Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 5 Februari 2019 diterima dari partai GERINDRA (IIF USFAYADI. ST. M.Sos) yang menerima Sdr. ZULKARNAIN (BUYUNG)/Sdr. JHONY PUTRA; 1 (satu) lembar kuitansi warna coklat dengan nominal Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 8 April 2019 diterima dari partai GERINDRA (IIF USFAYANDI. ST. M.Sos) yang menerima ZULKARNAIN (BUYUNG)/Sdr.

JHONY PUTRA; 1 (satu) lembar kuitansi warna kuning dengan nominal Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 30 September 2019 diterima dari partai GERINDRA (IIF USFAYADI. ST. M.Sos) yang menerima Sdr. ZULKARNAIN/Sdr. JHONY PUTRA;Dikembalikan kepada Saksi IIF USFAYANDI. ST. M.Sos; 1 (satu) lembar surat kuasa khusus yang mana bertindak sebagai Pemberi Kuasa adalah Ny. Hj.

JHONY PUTRA;e 1 (satu) lembar kuitansi warna kuning dengan nominalRp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 15 November 2016diterima dari partai GERINDRA (IIF USFAYADI. ST. M.Sos) yangmenerima Sdr. JHONY PUTRA;e 1 (satu) lembar kuitansi warna kuning dengan nominalRp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tanggal 27 Desember2016 diterima dari partai GERINDRA (IIF USFAYADI. ST. M.Sos)yang menerima Sdr.

JHONY PUTRA;1 (satu) lembar kuitansi warna coklat dengan nominal Rp5.000.000,00(lima juta rupiah) tanggal 5 Februari 2019 diterima dari partai GERINDRA(IF USFAYADI. ST. M.Sos) yang menerima Sdr. ZULKARNAIN(BUYUNG)/Sdr. JHONY PUTRA;1 (satu) lembar kuitansi warna coklat dengan nominal Rp5.000.000,00(lima juta rupiah) tanggal 8 April 2019 diterima dari partai GERINDRA (IFUSFAYADI. ST.

JHONY PUTRA;1 (satu) lembar kuitansi warna kuning dengan nominalRp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tanggal 23 Juni 2017diterima dari partai GERINDRA (IIF USFAYADI. ST. M.Sos) yangmenerima Sdr. JHONY PUTRA;1 (satu) lembar kuitansi warna kuning dengan nominalRp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 24 Agustus 2017diterima dari partai GERINDRA (IIF USFAYADI. ST. M.Sos) yangmenerima Sdr.

JHONY PUTRA, 1 (satu) lembar kuitansiwarna kuning dengan nominal Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah)tanggal 23 Juni 2017 diterima dari partai GERINDRA (IIF USFAYADI. ST.M.Sos) yang menerima Sdr. JHONY PUTRA, 1 (satu) lembar kuitansi warnakuning dengan nominal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 24Agustus 2017 diterima dari partai GERINDRA (IIF USFAYADI. ST. M.Sos)yang menerima Sdr.

PUTUSANNomor 20 P/HUM/2016DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa dan mengadili perkara permohonan hak uji materiil terhadap Pasal24 huruf h Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur/WakilGubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota, mengenai syaratmengundurkan diri dari keanggotaan partai politik atau partai politik lokal palinglambat 3 (tiga) bulan sebelum pendaftaran calon, bagi bakal pasangan calonperseorangan, pada tingkat pertama

politik atau partai politik lokal paling lambat 3 (tiga) bulansebelum pendaftaran calon, bagi bakal pasangan calon perseorangan, dengandalildalil yang pada pokoknya sebagai berikut:.

Olen karena itu berhentinya keanggotaandari suatu partai politik merupakan hak authority partai politikterhadap anggotanya berdasarkan AD/ART Partai Politik yangbersangkutan, sehingga pengunduran diri dari kKeanggotaan partaiHalaman 8 dari 21 halaman.

politik atau partai politik lokal paling lambat 3 (tiga)bulan sebelum pendaftaran calon, bagi bakal pasangan calonperseorangan;Bahwa Pemohon mendalilkan norma Pasal 24 huruf hh Qanun Aceh Nomor5 tahun 2012 tentang Pemilihnan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/WakilBupati dan Walikota/Wakil Walikota, mengenai syarat mengundurkan diridari keanggotaan partai politik atau partai politik lokal paling lambat 3 (tiga)Halaman 14 dari 21 halaman.

Namundemikian pemberhentian keanggotaan dari suatu partai politikmerupakan hak authority partai politik yang bersangkutan berdasarkanAD/ART Partai Politik.

Umum (KPU) Kepulauan Meranti Nomor : 438 / PL.01.4-Kpt / 1410 / KPU Kab / IX / 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Pemilihan Umum Tahun 2019 yang dikeluarkan 20 Sepetember 2018 yang ditanda tangani ABU HAMID selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti;

Prabowo Subianto selakuDewan Pembina / Ketua Umum Partai Gerindra dan H. Ahmad Muzaniselaku Sekretaris Jenderal Partai Gerindra.

Bahwa benar, saksi selaku LO (penghubung) pada DPC Partai GerindraKab Kep. Meranti dengan surat Madat Nomor : 245/DPCGERINDRA/VIII/2018, tanggal 25 Agustus 2018.adapun tugas pokok syasebagai LO adalah penghubung dari Partai Gerindra ke penyelenggarapemilu seperti KPU, Bawaslu, dan ke Kepolisian. Bahwa benar, saksi selaku LO (penghubung) pada DPC Partai Gerindralegislatif kab. Kep.

Bahwa yang dimaksud dengan peserta pemilu berdasarkan pasal 280ayat 1 huruf h adalah partai politik untuk pemilu anggota DPR, DPDPropinsi, anggota DPRD Kabupaten/kota, perseorangan untuk pemiluanggota DPD dan pasangan calon yang di usulkan oleh partai politik ataugabungan partai politik untuk pemilihan umum Presiden dan wakilpresiden.

Bahwa yang dimaksud dengan tim kampanye berdasarkan pasal 280ayat 1 huruf h adalah yaitu tim yang dibentuk oleh pasangan calonbersamasama dengan partai politik atau gabungan partai politik yangmengusulkan pasangan calon dan bertanggungjawab atas pelaksanaanteknis penyelenggaraan kampanye.

Prabowo Subianto selaku Dewan Pembina /Ketua Umum Partai Gerindra dan H. Anmad Muzani selaku SekretarisJenderal Partai Gerindra.

Bulan Bintang Kabupaten Bondowoso, PartaiPatriot Kabupaten Bondowoso dan Partai Republika Nusantara sebagaiPengusung Bakal Pasangan Calon HARISMA, terdapat 5 (lima) PartaiPolitik yang sama dengan yang diajukan oleh 20 Gabungan PartaiPolitik yang mengusung Bakal Pasangan Calon ASWAJA, yaitu:1 Partai Republika Nusantara;Partai Kedaulatan;Partai Patriot;Partai Bulan Bintang;Partai Demokrasi Pembaruan;Bahwa atas adanya 5 (lima) Partai Politik yang sama yang diajukan olehGabungan Partai Politik Pengusung

, yaitu PartaiRepublika Nusantara, Partai Kedaulatan, Partai Patriot, Partai Bulan Bintangdan Partai Demokrasi Pembaruan dianggap telah mendukung Bakal PasanganCalon atas nama H.A.

RepublikaNusantara, Partai Kedaulatan, Partai Patriot, Partai BulanBintang dan Partai Demokrasi Pembaruan tetap mendukungpencalonan Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso atas namaH.A.

HarimasM.Si. atau disebut sebagai TIM HARISMA dengan mencantumkan beberapa namaPimpinan Partai Politik/Pimpinan Gabungan Partai Politknya yaitu Partai PolitikBulan Bintang (PBB), Partai Patriot dan Partai Republika Nusantara yangmerupakan bagian dari 13 (tiga belas) Partai Politik/Gabungan Partai PolitikPengusung bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso priode20132018.

Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memperoleh 33.572suara sah;Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) memperoleh 12.053 suara sah;Partai Bulan Bintang (PBB) memperoleh 5.182 suara sah;Partai Patriot memperoleh 10.737 suara sah;Z343D Partai Republik Nusantara (PRN) memperoleh 3.326 suara sah;6 Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) memperoleh 1.132 suara sah;7 Partai Kedaulatan memperoleh 2.020 suara sah;8 Partai Pemuda Indonesia (PPI) memperoleh 1.790 suara sah;9 Partai Indonesia Sejahtera (PIS) memperoleh

Hal int mempertegas bahwa Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lainyang dibentuk oleh Partai Politik tidak bersifat final, sehingga saksiPemberhentian yang diputuskan oleh Mahkamah Partai tidak dapat diartikansebagai keputusan yang mutlak, karenanya sesuai Peraturan Perundangan danAD/ART Partai Demokrat yang berhak mengeluarkan Surat KeputusanPemberhentian adalah Dewan Pimpinan Pusat Partai dan usulan dari PimpinanPartai Setingkatnya.

2016 memberitahukan diantaranya kepada Ketua DewanPimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Provinsi Sumsel dan DewanPimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kab.

Berdasarkan Pasal 32 UndangUndang No. 2 Tahun 2011 perubahan atasUndangUndang No.2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik yaitu : Halaman 26 dari 49 halaman Perkara No: 41/G/2016/PTUNPLG;(1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politiksebagaimana diatur di dalam AD dan ART; (2) Penyelesaian perselisihan imternal Partai Politik sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutanlain yang dibentuk oleh Partai Politik; (3) Susunan Mahkamah

kepada DPD Partai Demokrat atau Kepada DPC Partai Demokrat; 7.

Partai Demokrat terkait dengan penyelesaian PHPU Tahun 2014tindak tunduk pada ketentuan tata cara pemberhentian anggota Partai Demokratmenurut Pasal 8 Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat, akan tetapi wayjibdilaksanakan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat dalam waktu palingHalaman 29 dari 49 halaman Perkara No: 41/G/2016/PTUNPLG;10.11.lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah isi Putusan Mahkamah Partai diterima olehDewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat.

Mewajibkan:----------------------------------------------------------------------------1) Tergugat I untuk Menerbitkan Keputusan Peresmian Pengangkatan Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba Sisa Masa Jabatan Tahun 2014-2019 dari Partai Golkar, atas nama Drs. H. Muh. Tabri, M.BA.;----------------------------------------------------------------2) Tergugat II untuk Mengusulkan Drs. H. Muh.

Tabri, M.BA. sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Bulukumba Sisa Masa Jabatan 2014 2019 dari Partai Golkar;---------------------3) Tergugat III untuk Menerbitkan Berita Acara Penetapan Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba Sisa Masa Jabatan 2014 2019 dar Partai Golkar atas nama Drs. H. Muh. Tabri, M.BA.;---------------e.

Bahwa berdasarkan Surat Nomor 730/DPRDBK/XII/2015 tanggal 29Desember 2015, Surat Partai Golkar Nomor 31/PGBK/XII/2015 tanggal 29Desember 2015, Berita Acara rapat Pleno Partai Golkar Bulukumba tanggal30 September 2015, persetujuan Dewan Perwakilan Daerah Partai Golkarmenetapkan Tergugat IV Intervensi sebagai calon Pengganti Antar Waktu,Surat Nomor 30/PGBK/XI/2015 tanggal 10 November 2015 sejalan dengankeputusan Komisi Pemilihan Umum menetapkan calon Penggantian AntarWakiu baik jawaban surat pertama

Bahwapertimbangan yang keliru jika mempertimbangkan surat partai GolkarNomor B208/GOLKAR/X/2015 tanggal 10 Oktober 2015, karena ketentuaninternal partai Golkar untuk mencalonkan harus ditandatangani oleh duakubu sebagai kosekuensi islah partai Golkar hanya berlaku dalam tah apanPencalonan Bupati dan Wakil Bupati sesuai Pasal 42 A Peraturan KomisiPemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015;. Bahwa surat pengunduran diri Drs. H.

Bahwa keberatan tidak dipertimbangkan UndangUndang Partai Politik,mengingat esensi sengketa ini adalah perselisinan internal Partai GolkarKabupaten Bulukumba antara Pembanding dan Terbanding sebagai CalonLegislatif Daerah Pemilinan 3, seharusnya diselesaikan lebih dahulu melaluiMahkamah Partai Politik sesuai Pasal 32 (1) (2) dan Pasal 33 (1) UndangUndang Nomor. 2 Tahun 2008 juncto UndangUndang Nomor. 2 Tahun2011;2.

Golkar Kabupaten Bulukumba, maupun alasankeberatan Pembanding IV dahulu Tergugat IV Intervensi pada angka 1 (satu)dan 2 (dua) mengenai tidak dipertimbangkan UndangUndang Partai Politikmengingat esensi sengketa ini adalah perselisihan internal Partai GolkarKabupaten Bulukumba seharusnya diselesaikan lebih dahulu melaluiMahkamah Partai Politik sesuai Pasal 32 (1) (2), Pasal 33 (1) UndangUndangNomor 2 Tahun 2008 jo.

Andi Rukmawati AM tersebut, berdasarkanSurat Dewan Perwakilan Daerah II Partai Golkar Kabupaten Bulukumba Nomor27/PGBK/X1/2015 tanggal 1 Oktober 2015 yang ditandatangani Ketua H.Zainuddin Hasan dan Sekretaris Suryati Eka Dinar, terbukti telah dicabut dandianggAdministrasi Pemerintahan tidak berlaku karena tidak sesuai denganmekanisme yang diatur AD/ART Partai Golkar (Vide Bukti P9=Bukti T.33d,T.33);Menimbang, bahwa Surat Dewan Perwakilan Daerah Il Partai GolkarKabupaten Bulukumba Nomor 27/PGBK/XI

Selanjutnya padasaat Tergugat melakukan sosialisasi lagi khusus di Kantor DPC Partai GerindraKabupaten Pemalang, dihadapan 50 orang Kader Caleg dari Partai Gerindra,Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Pemalang menanyakan kembali apakahKader Caleg dari Partai Gerindra yang sudah mengirimkan syaratsyarat dandilakukan verifikasi apakah sudah memenuhi syarat semua, dijawab Tergugatdengan tegas, bisa bahkan berani menyatakan Potong tangan saya kalausampai Bapak tidak bisa dilantik.

Ketentuantersebut sejalan dengan bunyi Pasal 52 UndangUndang Nomor 8 Tahun 2012yang menegaskan Partai Politik peserta pemilu melakukan seleksi bakal calonanggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Selanjutnya DaftarBakal Calon disusun dan ditetapkan oleh pengurus Partai Politik, sesuaitingkatannya, dan diajukan oleh Partai Politik kepada Komisi Pemilhan Umumsesuai tingkatannya.

Bahwa sesuai penjelasan Tergugat pada angka 3 diatas, pencalonanmerupakan wilayah partai politi peserta pemilu, maka kegiatan sosialisasimengenai tatacara pencalonan dilaksanakan oleh Tergugat kepada Partai Politik;Bahwa dalam sosialisasi kepada partai politik, telah disampaikan syaratsyaratyang harus dipenuhi oleh setiap calon anggota legislatif.

Gerindra Kecamatan Pulosari, yangmendaftar lewat partai saya, untuk menjadi Caleg Partai Gerindra;Bahwa saya mendapatkan penjelasan/sosialisasi, informasi tentang Tahapan danPersyaratan Pemilu Legislatif adalah dari Pengurus DPC Partai GerindraKabupaten Pemalang, baik melalui rapat, tatap muka, surat, sms, telephonemaupun sekedar pengumuman yang ditempel di Kantor DPC;Bahwa sesuai dengan syaratsyarat pencalegan, semua saya lengkapi sesuaidengan petunjuk DPC Partai Gerindra, termasuk Formulr BB,

, dalam hal ini saya hanya berhubungandengan DPC Partai Gerindra.

Selanjutnyadengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Partai Demokrat.

Politik yang berbunyi :Pasal 32 Ayat (1) dan Ayat (2)(1) Perselisthan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politiksebagaimana diatur dalam AD/ART. (2) Penyelesaian Perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan oleh mahkamah partai politik atau sebutan lainyang dibentuk oleh partai politik.Halaman 9 dari 73 halaman Putusan No: 35/G/2016/PTUNPLG;Pasal 33 Ayat (1) :Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32tidak tercapai, penyelesaian

perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri.Hal ini mempertegas bahwa putusan Mahkamah partai Politik atau sebutanlainnya yang dibentuk oleh partai Politik tidak bersifat final sehingga sanksipemberhentian yang diputuskan oleh Mahkamah partai Politik tidak dapatdiartikan sebagai keputusan yang mutlak, karena sesuai dengan PeraturanPerundangan dan AD/ART Partai Demokrat yang berhak mengeluarkan SuratKeputusan Pemberhentian adalah Dewan Pimpinan Pusat Partai dan usulandari Pimpinan partai setingkatnya

Umum Anggota Legislatif Partai DemokratTahun 2014 bahwa Putusan Mahkamah Partai Demokrat wajib dilaksanakanoleh DPP Partai Demokrat paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggalputusan, apabila DPP Partai Demokrat tidak melaksanakan putusan, makaDPP Partai Demokrat telah menyerahkan kewenangannya untukmelaksanakan putusan kepada DPD Partai Demokrat atau kepada DPCPartai Demokrat; Mahkamah Partai Demokrat telah memberitahukan putusan yangmempunyai kekuatan hukum tetap No. 586/Pdt.G/2015/PNJKT.PST joPerkara

Bahwa terhadap Putusan Mahkamah Partai Nomor: 044/DPPPHPU/2014 tanggal 16 September 2014, Penggugat mengajukangugatan terhadap Mahkamah Partai dan sdr.

dengan sengaja merusak barang hingga tidak dapat dipakai lagi;

Hal inidikarenakan Penggugat telah bertindak sebagaimana mestinya sebagaiAnggota Partai, yang tertuang dalam Pasal 15 UU No. 2 tahun 2008tentang Partai Politik.Pasal 15 UU No. 2 tahun 2008 20020 nono non1) Kedaulatan Partai Politik berada di tangan anggota yangdilaksanakan menurut AD dan ART .2) Anggota Partai Politik mempunyai hak dalam menentukan kebijakanserta hak memilih, dan dipilih.3) Anggota Partai Politik wajib mematuhi dan melaksanakan AD danART serta berpartisipasi dalam kegiatan Partai

UndangUndang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;2. UndangUndang No. 2 Tahun 2011 tentang perubahan UndangUndang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;3. Anggaran Dasar Partai Tahun 201 0;4. Anggaran Rumah Tangga Partai Tahun 201 0;5.

No.282/PDT/2016/PT.DKIsampai dengan 2015 tidak pernah disesuaikan dengan Pasal 2 Ayat 4dan Pasal 16 UU No. 2 Tahun 2011 yang menyatakan :Pasal 2 Ayat 4 UU No. 2 Tahun 2011 "(4) AD sebagaimana dimaksud pada ayat (8) memuat paling sedikit : a. asas dan ciri Partai Politik ;b. visi dan misi Partai Politik ;c. nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik;d. tujuan dan fungsi Partai Politik ;e. organisasi, tempat kedudukan, dan pengambilan keputusan;f. kepengurusan Partai Politik; g. mekanisme rekrutmen

keanggotaan Partai Politik dan jabatanFIO Kt ~~ mn nn et nch. sistem kaderisasi; nne nnn nn nnn enn nei. mekanisme pemberhentian anggota Partai Politik;j. peraturan dan keputusan Partai Politik; k. pendidikan politik;. keuangan Partai Politik; dan m. mekanisme penyelesaian perselisihan internal Partai Politik.Pasal 16 UU No. 2 Tahun 2011 1) Anggota Partai Politik diberhentikan keanggotaannya dari PartaiPolitik apabila: a. meninggal dunia; b . mengundurkan diri secara tertulis; c. menjadi anggota

internal Partai Politiksebagaimana diatur di dalam AD dan ART .2) Penyelesaian perselisihnan internal Partai Politik sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutanlain yang dibentuk oleh Partai Politik.

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI KASIH DEMOKRASI INDONESIA, yang berkedudukan di Jl. Tanah Abang VI No.60 I Jakarta Pusat, yang dalam hal ini diwakili oleh STEFANUS ROY RENING, SH. selaku Ketua Umum berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Pasal 18 ayat (1) huruf g ART, guna bertindak untuk dan atas nama partai keluar yang terdaftar pada Kementerian Hukum dan HAM melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM No.

M.HH-45.AHA.11.01 tahun 2008 tanggal 3 April 2008 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga Dan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia Periode 2007-2012 melalui Akta Notaris EVIANI NATALIA, SH. No.05 tanggal 19 Maret 2008, yang dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :1. Raymond Pardede, SH.2. Danggur Konradus, SH.MH.3. Hasyim Nahumarury, SH.4. Valentinus Jandut, SH.5. Davy Helkiah, SH.

MARIA ANNA S, SH., baik dalam berkedudukannya sebagai Wakil Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Kasih Demokrasi Indonesia Periode 2007-2012, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia (HAM) RI No.

M.HH-45.11.01 Tahun 2008 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia Periode 2007-2012, dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH-78.11.01 Tahun 2008 tentang Pengesahan Perubahan Lambang, serta Pengangkatan Ny.

MARIA ANNA S, SH. sebagai Sekretaris Jenderal Partai Kasih Demokrasi Indonesia, maupun mewakili Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia (DPP PKD Indonesia) Periode 2010-2015, hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munas Lub) PKD Indonesia di Denpasar Bali, yang beralamat dan berkedudukan di Jl. Panglima Polim I No.32, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya MIKAEL MARUT, SH., NASRUN LAHAMANG, SH. dan SIMEON PETRUS, SH.

Ketua DPP Partai KasihDemokrasi Indonesia Michael H.

Ellyas Nyoman,Kepengurusan DPP Partai Kasih Demokrasi Indonesia dengan KetuaDPP Partai Pjs. Ketua DPP Partai Kasih Demokrasi IndonesiaMichael H. Lumanauw dan Sekretaris Jenderal Ny.

Karena itu, terhadap sdr.Stefanus Roy Rening, SH.MH haruslah berlaku ketentuan Pasal 26 ayat(1) UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.Pasal 26 UU Partai Politik :I Anggota partai Politik yang telah berhenti atau diberhentikan dari2kepengurusan dan/atau keanggotaan Partai Politiknya tidak dapat membentukkepengurusan dan/atau Partai Politik yang sama.Dalam hal dibentuk kepengurusan dan/atau Partai Politik yang samasebagaimana dimaksud pada ayat (1), keberadaannya tidak diakui olehundangundang

Padahal menurut pendapat RapatPleno, seorang Ketua Umum dalam Partai Politik merupakan jabatanstrategis dalam menjalankan roda organisasi Partai, dan karenanya harusmenjadi teladan dalam menjalankan semua aturan dalam AD/ARTmaupun Peraturan Partai.

Pasal 15ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.