Ditemukan 523 data
33 — 23
No. 326/PDT/2016/PT.DKI.Membuat dan memberlakukan Perjanjian Pembiayaan fiduciaNo.02CF212070324 tgl.23 Juli 2012 tidak sesuai denganeprintah UU No.42 th.1999 jo.PP No.86/2000 jo PermenkeuNo.230/PMK.010/2012 yaitu :e Perjanjian jaminan fiducia tidak diwujudkan dalam bentukatka Notaris;e Perjanjian pembiayaan konsumen tidak didaftarkan kekantor pendaftaran fiducia dalam jangka waktu 30 ( tigapuluh ) hari kalender;e Perjanjian pembiayaan konsumen tidak =memenuhipersyaratan berupa pengadaan barang untuk
PDT/2016/PT.DKI.Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk memberikan putusanyang menyatakan;1.Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat untukseluruhnya ;Para Penggugat adalah pihak yang beritikat baik;Tergugat dan Tergugat adalah pihak yang tidak beritikat baik;Menetapkan Perjanjian Fiducia Nomor 02CF212070324 tertanggal23 Juli 2012 tidak sah dan oleh karena itu batal demi hukum dengansegala akibat hukumnya karena dibuat tidak sesuai perintah UUNo.42/1000 tentang jaminan fiduxi Jo.PP
8 — 0
ASMUI, MH, akan tetapi tidak berhasil; Menimbang bahwa Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telahmendsapatkansurat keterangandari Wakil Bupati Jember Nomor: X.867/231/313/2010 tanggal 09Juli 2010 telah sesuai dengan PP.10/1983 jo.PP.45/1990; Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 telah terbukti bahwa Penggugat danTergugat adalah suami istri yang sah; Menimbang bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yangpadapokoknya adalah, bahwa sejak tahun 2004 perkawinan antara Penggugat denganTergugat tersebut
8 — 7
Putusan No.2149/Pdt.G/2019/PA.Dpktergugat berstatus Duda sehingga karenanya perkawinan tersebut adalahsah menurut hukum agama dan sesuai dengan ketentuan UndangundangNo. 01 tahun 1974 Jo.PP No. 09 tahun 1975;2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkanberdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentukrumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang MahaEsa;3.
57 — 7
Tunjangan anakanak di pindahkan ke dalam daftar gaji Termohon, tuntutanTermohon yaitu; surat keterangan dari Bendaharawan gaji di mana Pemohon bertugasuntuk melepas mengeluarkan tunjangan keluarga dari daftar gaji Pemohon.karenahadhonah pada Termohon.3 Biaya anakanak, Pada pokoknya Termohon tetap pada tuntutan dan jawabansemula.Sebelumnya Termohon mengharapkan kepada Bapak ketua majelis dan BapakBapakanggota majelis hakim, mengenai tuntutan Termohon hendaknya di sesuaikan denganPP No. 10 Tahun 1983 jo.PP
Yaitu;a Apabila perceraian terjadi atas kehendak PNS pria, maka ia wajib menyerahkansebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak anaknya.kewajiban yang ditentukan oleh pasal 8 huruf a PP No.10 Tahun 1983 jo.PP No.45 Tahun 1990 inimerupakan perlindungan hukum terhadap hak bekas istri dan anakanak setelahterjadinya perceraian yang di kehendaki oleh PNS. Karena sudah banyak janjijanjiyang Pemohon ingkari.
Jumlah gaji yang harus di bagikan menurut pasal 8 huruf b PPNo.10 Tahun 1983 jo.PP No.45 Tahun 1990 ini adalah proposionalsehingga gaji PNSyang ada di bagi habis untuk dirmnya sendiri,istri atau anakanaknya.c Yang di maksud dengan gaji adalah penghasilan yang di terima oleh suami dantidak terbatas pada penghasilan suami pada waktu terjadinya perceraian. Yang diHal. 23 dari 41 Put.
34 — 15
berupa SK Pensiun atas namaTergugat : Suwarisono maka terhitung sejak tanggal 1 Pebruari 2013 Tergugat telah pensiundengan gaji / pensiun sebesar Rp.2.149.200, ;Menimbang, bahwa uang pensiuan adalah sama dengan gaji, yang membedakan hanyakarena status kepegawaiannya telah berubah dari pegawai aktif menjadi pensiunan sehinggasurat pernyataan yang dibuat oleh Tergugat tertanggal 2 Maret 1998 menurut hemat Majelisadalah tetap berlaku kepada Tergugat, hal ini sejalan dengan pasal 8 PP No. 10 tahun 1980 jo.PP
14 — 2
Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Tergugat telah melanggarsebagaimana diatur dalam Undangundang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 jo.PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal.116 huruf (f) serta Yurisprudensi yang masih berlaku;Hal.2 dari 12 hal. put.no.1524/Pdt.G/2021/PA.SrBahwa berdasarkan dalildalil tersebut, Pemohon memohonkepada Pengadilan Agama Sragen, agar menjatuhkan putusan yang amarnyasebagai berikut:PRIMAIR :1. Mengabulkan gugatan Penggugat.2.
13 — 4
Nomor 10 Tahun 1983 Jo.PP.
57 — 20
terakhir denganUndangUndang Nomor 50 tahun 2009 beserta penjelasannya,maka permohonan para Pemohon dapat diterima untuk diperiksadan dipertimbangkan;Menimbang, bahwa pada pokoknya para Pemohon memohonagar ditetapkan sebagai Ahli Waris dari almarhumah NABIAHbinti KANDING;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalilpermohonannya, para Pemohon telah mengajukan buktibukti suratberupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, dan P.7 maka berdasarkanketentuan pasal 2 ayat 3 Undangundang RI Nomor 13 tahun 1985 jo.PP
26 — 11
bukti (P1 dan P2) tersebut, yangtelah diteliti dan dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil Suatupembuktian, maka terbukti Pemohon dengan Termohon mempunyaihubungan hukum sebagai suami istri sah dan kini Pemohon masih tinggaldi Mataram,Hal. 9 dari 14 halaman Putusan Nomor : 0270/Pdt.G/2016/PA.Mtr.Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 , dapat dinilai bahwaPemohon telah menjalankan aturan kedisplinan sebagai Pegawai NegeriSipil (PNS) sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Jo.PP
12 — 1
Sakdullah, SH, MH maupun yangdilakukan oleh majelis hakim sendiri dalam persidangan namun tidak berhasil,maka hal ini telah memenuhi Pasal 130 (1) HIR jo PERMA Nomor : 1 tahun2016, perkara ini harus diselesaikan melalui putusan hakim;Menimbang, bahwa Tergugat yang bekerja sebagai PNS Guru SDN,sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 ("PP 10/1983") jo.PP. 45/1990.
9 — 1
Bahwa dengan demikian apa yang telah Pemohon uraikan diatas telahmemenuhi alasan untuk mengajukan Permohonan cerai talak di PengadilanAgama Purwokerto sesuai dengan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo.PP Tahun 1975 pasal 19 huruf f jo.
19 — 5
seadiladilnya.Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugathadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidakpula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yangsah meskipun menurut relaas panggilan tanggal 31 Januari 2017 dan tanggal 03Maret 2017 telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sebagai seorang PegawaiNegeri Sipil yang berlaku aturan sebagaimana dalam PP Nomor 10 Tahun 1983 jo.PP
21 — 16
telah pisah ranjang dan mejamakan sekiranya dari bulan September 2017 sampai dengan sekarang.Bahwa oleh karena keadaan rumah tangga Penggugat denganTergugat sedemikian adanya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi,sehingga tujuan utama perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagiadan kekal sebagaimana ketentuan pasal 1 UndangUndang No. 1 tahun 1974tidak mungkin untuk bisa diwujudkan, maka perceraianlah satusatunya jalanuntuk mengakhirinya sesuai dengan pasal 39 ayat 2 UU No. 1 tahun 1974 Jo.PP
12 — 5
PPNo. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS jo.PP No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas PP No. 10 Tahun 1983, jo.SE Ka BAKN No. 08/SE/1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagiPNS, jo. SE Ka BAKN No. 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan PP No.45 Tahun 1990;Menimbang, bahwa memperhatikan bukti P7 yang merupakanSurat Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kepala UPT Puskesmas Mengwill (dr.
31 — 3
I Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo.PP RI No.9 Thn 1975Putusan No. 255/ Pdt. G/2012/ PA MdnHalaman 3 dari 15 halamanjo.
8 — 1
Bahwa atas dasar uraian diatas, gugatan Penggugat telah memenuhialasan perceraian sebagaimana diatur dalam UU no.1 tahun 1974 jo.PP. no.9 tahun 1975 jo. KHI pasal 116 huruf f;8. Bahwa Penggugat sangup membayar semua biaya yang timbul dalamperkara ini dengan tunai;Oleh karena itu Penggugat mohon Bapak Ketua Pengadilan Agama Kelas I AKendal berkenan untuk memanggil dan memeriksa kedua belah pihak sertamemberikan putusan sebagai berikut :Primer:1. Mengabulkan gugatan Penggugat;2.
19 — 8
No.1/1974 Jo.PP No.9/1975,dan Stbld. 1917130 Jo.S.191981 di Semarang;Bahwaperkawinantersebut telah terdaftar dan tercatat pada registerperkawinan yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KotaSemarang dengan Kutipan Akta Nikah No.285/1992 tertanggal 18 Juli 1992 ;Bahwa hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Keabsahan Kutipan AktaNikah dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Nomor :474.2/972/20 17, tertanggal 16 Juni 2017;Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat
9 — 2
telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 07 April 1999 dinyatakanterbukti sehingga Peggugat dengan Tergugat secara hukum masih terikat perkawinan yangsah;Menimbang, bahwa oleh karena demikian maka Penggugat telah mempunyaikedudukan hukum (legal standing) sebagai alas hak untuk mengajukan gugatannya,sehingga gugatannya diterima untuk diperiksa;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperolehsurat izin melakukan Perceraian dari atasannya sebagaimana diatur PP 10 Tahun 1983 jo.PP
11 — 1
tersebut, makapermohonan Pemohon dinilai cukup beralasan sehingga dapat dikabulkan, dan untuk ituMajelis Hakim memandang perlu menetapkan memberi Dispensasi kepada Pemohon untukmenikahkan anak Pemohon yang bernama ANAK KANDUNG PEMOHON denganseorang perempuan nama CALON ISTRI ANAK PEMOHON,;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undangundang nomor 7 tahun1989 sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 tahun 2006 dan yangtelah diubah yang kedua dengan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009 jo.PP
34 — 5
register yang disediakan untukitu dan memerintahkan pula Kepala Kantor Dinas Kependudukan Kota TanjungPinang untuk menerbitkan Akta perceraiannya sehingga Petitum ke 4 dalam Petitumke5 sekaligus dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atasterbukti bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya;Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan maka Tergugatdibebani untuk membayar biaya perkara ;Mengingat dan memperhatikan 1 UU No.1 Tahun 1974 jo.PP