Bahwa dokumen yang disertakan sebagai legalitas dari kayu tersebutadalah SKSHH dengan rincian sebagai berikut: LHC (Laporan HasilCrusing), LHP (Laporan Hasil Produksi), SKSHHK (Surat KeteranganSahnya Hasil Hutan Kayu), LMKB (Laporan Mutasi Kayu Bulat), LMKO(Laporan Mutasi Kayu Olahan), dan SKSHHK Olahan;Bahwa dokumen tersebut didapatkan secara elektronik melalui aplikasiSIPUHH (Sistim Informasi Penatausahaan Hasil Hutan);Bahwa untuk mendapatkan dokumen SKSHH, pemegang jjin mengajukanpermohonan ke Kemen

Tanggal11 Februari 2015 DAN NOTA DINAS No.2346/1.796.55 Tanggal25Juni 2015 yang dikutip oleh Surat Sekjen Kemen PUPRRI No.HK.02.01Si/452 Tanggal 10 Agustus 2015 SEBAGAI TAMENGPMH (PERBUATAN MELAWAN HUKUM) PT.DUTA PERTIWI TBKHal.26 dari 34 hal. Put. No 85 PK/PID/2016dibuat oleh KIBAR, MAKI, KAPPRI, Boyamin Saiman Law firm.Kantor Pengacara Hariadi Jahia & Partners, Konsuftan Hukum BobHasan & Associates. (TERLAMPIR);b. Agus Iskandar Dkk (Pengurus PPRS Boneka PT.

Batanghari adalah TIMSELNAS(tim seleksi nasional) yang berada di Kementrian PendayagunaanAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMEN PAN dan RB) diJakartaBahwa benar menurut data kepegawaian yang ada pada Pemerintahan Kab.Batanghari Saudara Taufik Rustam, SE. Ak tidak ada bekerja di kantorBKD Kab. Batanghari maupun Pemerintah Kab.

BANK DANAMON INDONESIA
Terbanding/Penggugat II : MARTHALENA LUMBAN TOBING, AMD
Terbanding/Penggugat III : JAMES HATIGORAN LUMBAN TOBING
Terbanding/Penggugat I : DIANA BR HUTABARAT
Turut Terbanding/Tergugat VI : Eva Juanida, S.H
Turut Terbanding/Tergugat IV : Elisabeth Lumban Tobing
Turut Terbanding/Tergugat V : PEM RI CQ KEMEN AGRARIA TATA RUANG BPN CQ KANWIL BPN DKI JAKARTA BPN KOT ADMINISTRATIF JAKARTA TIMUR
Turut Terbanding/Tergugat III : Ferdinan Christiant Soetanto

Penggugat:
PRORI TANGOU
Tergugat:
FREDERIK SANAPADA
Turut Tergugat:
1.Pemerintah RI Cq Presiden RI Cq Kemendagri RI Cq Gubernur NTT Cq Pemda Kab Alor Cq Bupati Alor
2.Pem RI Cq Presiden RI Cq Kemenhub RI Cq Dirjenhub Udara Cq Kepala kantor Bandara Mali
3.Pemerintah RI Cq Presiden RI Cq Kemen ATR Kepala BPN RI Cq Kakanwil BPN Prov NTT cq KaKan Pertanahan Kab Alor
4.Pem RI Cq Presiden RI Cq Kemendagri RI Cq Gub Prov NTT Cq Pemda Kab Alor Cq Bupati Kab Alor Cq

Nokanayan dan siapa yang secara riil melaksanakan proyek tersebut dilapangan;Bahwa sehubungan dengan proyek tersebut, saksi tidak pernah turun ke lapangan hanyamenerima pelaporan sehubungan dengan proyek tersebut tiap bulan;Bahwa Tim pemeriksa dari Itjen Kemen PU turun langsung ke lapangan melihat proyektersebut dengan didampingi oleh staf Dinas PU;Bahwa sekitar bulan September 2011 saat saksi jogging di kawasan Untan, saksi melihatproyek tersebut, sarana permainan anakanak sudah ada seperti luncuran

dan tanggatangga tetapi kondisi sarana permainan anakanak tersebut sudah tidak lengkap lagi;Bahwa saksi tidak tahu finalti tersebut untuk tahun berapa, tetapi menurut saksi karenafinalti tahun 2009 telah dibayarkan maka ada pekerjaan lanjutan tahun 2010, adanyaFinalti tersebut berasal dari hasil pemeriksaan Itjen Kemen PU;Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti, apakah pada pekerjaan tahap I, finaltidibayarkan baru dilakukan serah terima pekerjaan atau tidak, saksi tidak tahu bentukFinalti yang

masa Retensi ada dilaksanakan pekerjaanpemeliharaan ;Bahwa sepengetahuan saksi kerugian negara sebagaimana yang didakwakan oleh JPU sudahdikembalikan, saksi tidak mengetahui berapa pengembalian kerugian negara tersebut, karenasaksi tahu ada pengembalian kerugian dari informasi PPK;Bahwa dalam SK penunjukkan saksi sebagai Kasatker, ada disebutkan apa yang menjadiTupoksi saksi fungsinya adalah meneruskan usulan konsultan perencana ke pusat, yangmembuat rencana kerja adalah Direktur Penataan Bangunan Kemen

Merupakan Perpanjangan tangan dari Pemerintahdalam hal ini Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat(KEMEN PUPR) selaku Instansi yang memerlukan tanah, sertamelaksanakan Pembayaran Ganti Kerugian atas Bidang tanah yangterkena lokasi pembangunan jalan tol, Sedangkan Penetapan LokasiPengadaan Tanah Pembangunan Jalan tol adalah kewenangan dariGubernur Sumatera Barat, dan pelaksanaan pengadaan tanah adalahkewenangan BPN dalam hal ini BPN Kabupaten Padang Pariaman.4.

Tergugat telah melakukan Pemeriksaan Faktual oleh Panitia Verifikasi/Akreditasi Organisasi Bantuan Hukum Badan Pembinaan HukumNasional Kemen terian Hukum Dan Hak Asasi Manusia sesuai denganBerita Acara Verifikasi Organisasi Bantuan Hukum atas namaPOSBAKUM ADIN dan Surat Pernyataan telah diVerifikasi tertanggalSenin, 18 Maret 2013 Kemudian terhadap verifikasi yang dilakukanpemeriksaan kelengkapan/berkas pendaftaran dinyatakan lengkap;13.Panitia Verifikasi dan Akreditasi yang dibentuk Tergugat telah

berikut:Bahwa Ahli adalah Pengendali Ekosistem Hutan Pertamatingkat Ahlipada Balai KSDA Nusa Tenggara Barat, dan berpengalaman seringmemberikan keteranngan kepada Penyidik baik di Penyidik Kepolisiandan penyidik Kehutanan untuk kasus tersebut;Bahwa berdasarkan Conference Of Parties (COP) ke 17 tanggal 24September s/d 4 Oktober 2016 dijohanesburg Aprika Selatan telahmenetapkan jenis sonokeling (dalbergia latifolia) masuk dalamAppendix II CITES, Sesuai Surat Direktur Konservasi KeanekaragamanHayati Kemen

SUDARTO;Bahwa saksi kepala UPTD Dispora kecamatan Banjarsari yang tugasnyamengurusi pendidikan SD dan TK kec.Banjarsari.Bahwa kriteria guru penerima diatur dalam Peraturan Mendikbud RINo.17 tahun 2016, yaitu :1.Memiliki sertifikat yang telah diberi Nomor Registrasi Guru (NGR) yangditerbitkan oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan/Kemen dikbud.2.Memiliki Surat Keputusan Tunjangan Profesi (SKTP) yang dikeluarkanoleh Kemendikbud tiap 1 tahun 2 kali.3.Bertugas disatuan pendidikan yang memiliki rasio

dua) lembar fotocopy gambar lelang pekerjaanLanjutan pembangunan fasilitas pelabuhan laut dompak APBNPTahun anggaran 2015.4 (empat) lembar Rancangan kontrak dengan nama paket pekerjaanLanjutan Pembangunan fasilitas pelabuhan laut Tanjung Mocoh TahapV, Lokasi Tanjung Mocoh Tanjungpinang tahun anggaran 2015.37 (tiga puluh tujuh) lembar fotocopy Syaratsyarat umum kontrak(SSUK).4 (empat) lembar fotocopy Syaratsyarat knusus kontrak (SSKk).5 (lima) lembar fotocopy Rincian kertas kerja satker T.A 2015 Kemen

Put.No.3/PID.SUSTPK/2020/PT PBR37)38)39)40)41)42)43)44)45)lingkungan Kementrian Perhubungan yang ditetapkan di Jakartatanggal 23 April 2015.5 (lima) lembar fotocopy rincian kertas kerja satker T.A 2015 Kemen /lemb : (002) Kementrian perhubungan, Unit Org : (04) DitjenPerhubungan laut, Unit Kerja : (413168) Kantor Kesyahbandaran danotoritas pelabuhan Tanjungpinang, alokasi : Rp. 148.627.922.000(seratus empat puluh delapan milyar enam ratus dua puluh tujuh jutaSembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah

Put.No.3/PID.SUSTPK/2020/PT PBR42)43)44)45)46)47)48)11 (sebelas) lembar fotocopy surat pengesahan daftar isianpelaksanaan anggaran petikan tahun anggaran 2015 Nomor : SPDIPA 022.04.2.413168/2015 Revisi ke 02 Tanggal 28 April 2015.5 (lima) lembar fotocopy Petunjuk Operasional Kegiatan Kemen /Lem : (022) Kementrian perhubungan , Unit Org : (04) Ditjenperhubungan laut, Unit Kerja : (413168) Kantor Kesyahbandaran danotoritas pelabuhan kelas Il Tanjungpinang, Alokasi Rp.148.627.922.000 (Seratus empat

Put.No.3/PID.SUSTPK/2020/PT PBR39)40)41)42)43)44)45)46)47)11 (sebelas) lembar fotocopy surat pengesahan daftar isianpelaksanaan anggaran petikan tahun anggaran 2015 nomor: SPDIPA 022.04.2.413168/2015 Revisi ke 02 tanggal 28 April 2015.5 (lima) lembar fotocopy petunjuk operasional kegiatan (POK)Kemen / Lemb : (022) Kementrian perhubungan, Unit Org : (04)Ditien Perhubungan Laut unit Kerja : (413168) KantorKesyahbandaran dan otoritas pelabuhan Tanjungpinang denganalokasi Rp. 148. 627.922.000 (seratus

Put.No.3/PID.SUSTPK/2020/PT PBR36)37)38)39)40)41)42)43)44)5 (lima) lembar fotocopy rincian kertas kerja satker T.A 2015 Kemen /lemb : (002) Kementrian perhubungan, Unit Org : (04) DitjenPerhubungan laut, Unit Kerja : (413168) Kantor Kesyahbandaran danotoritas pelabuhan Tanjungpinang, alokasi : Rp. 148.627.922.000(seratus empat puluh delapan milyar enam ratus dua puluh tujuh jutaSembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah).10 (sepuluh) lembar fotocopy surat pengesahan daftar isianpelaksanaan anggaran

P16 ;Foto copy surat dari Kemen Hum Ham kepada Notaris Suryana JamaluddinJadayat, SH selaku Notaris berkedudukan di Samarinda No. AHUAHA.01.1001669 tertanggal 17 Januari 2012, selanjutnya diberi tanda.

P17a;Foto copy Surat dari Kemen Hum Ham kepada Notaris Aji SuryanaJamaluddin Jadayat, SH selaku Notaris berkedudukan di Samarinda No.AHUAHA.01.1004868 tertanggal 13 Februari 2012, selanjutnya diberiTANG 00. .eeececeece ce cee cece ce cee ceaeeeeeeee ee eeeeseeeeeeaeaeeae ae eeeieeeteteseeeeeteretetertereeeees P17D 5Foto copy Keputusan Menhum dan Ham No. AHU03390.AH.01.02.Tahun2012 tertanggal 19 Januari 2012, selanjutnya diberitanda ..............

Sedangkan menurut data SIMFONI Kemen PPA,pada JanuariJuni 2020 tercatat sebanyak 1848 kekerasan seksual.Sementara data penanganan perkara yang sudah putus pada tingkatpertama yang tampil pada direktori putusan Mahkamah Agung RI per Juli2020 dengan kata kunci pencarian kekerasan seksual terhadap anaktahun 2020 mencapai 7746 perkara.

.,47 Ha; Bukti JPU3 (PTPN3 Bandar Betsy), yaitu 1 (satu) lembarAsli Surat Keterangan sejarah perubahan nama namaAfdeling (AFD) Kebun Bandar Betsy, setelah terbitnyaSertifikat HGU Kebun Bbandar Betsy Nomor : 1/1989,tanggal 16 Agustus 1989 ; Bukti JPU4 (PTPN3 Bandar Betsy), yaitu 1 (satu) lembarsurat pernyataan /perjanjian tertanggal 0309 20001,yang dibuat oleh KEMEN~ dan diketahui oleh NagoryBandar Betsy II Eko Supomo, yang isinya pada pokoknyamenyatakan, bahwa nama Kemen, umur 51 tahun AgamaIslam

surat yang sahdidapat fakta bahwa Para Terdakwa telah menggarap areallahan kebun PTPN III Bandar Betsy yang terletak di AfdelingVI Perkebunan PTPN III Kebun Bandar Betsy Kecamatan BandarHuluan Kabupaten Simalungun sejak tahun 2000 sampai sekarangtanpa ijin PTPN III Kebun Bandar Betsy dengan caramenjonder lahan yang sebelumnya ditanami dengan tanamanKaret oleh PTPN III Kebun Bandar Betsy (sesuai dengan BuktiJPU4 yaitu) Foto Copy surat pernyataan /perjanjian tertanggal0309 20001, yang dibuat oleh KEMEN

..ece cece ee eee eee cece eee ee eeeeeeeee ae eertnseeettsteseseeteeseserereereseses Gi DEri tangda bukti P3;Halaman 16 dari 34 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.SusPHI/2016/PNPlgFotocopy Berita acara mediasi antara penggugat dan tergugat tanggal 01 Maret2016 sesuai dengan ASIiNya,....0.... eee Oiberitanda P3Fotocopy Risalah Penyelesaian Perselisihan WHubungan Industrial yang dikeluarkan Disnakertrans Banyu Asin tertanggal Maret 2016 sesuai denganASIN Agim: rime Oe RO Oe a oe CIDE Tanda P5;Fotocopy Kemen

hasil hutan adalah setelan mendapatkan ijin pengesahan tebangdari Administratur (ADM)/petugas Perhutani yang tertera dalam SPKtebangan kepada ASPER KBKPH diteruskan pada Mandor tebang, setelahitu ditebang, dibagi batang dan setelah itu dimasukan ke Buku/DK 316setelah itu dimasukan di DKB (Daftar Kayu Bulat) dan kayu hasil hutantersebut diangkut TPK (Tempat Penimbunan Kayu) setelah sampai TPK diukur dan di uji oleh penguji dan diberi tanda Mutu dimasukan/di entry olehOperator penguji dan Approve ke KEMEN

. = Sertipikat Hak Milik No.215/Karangsambung, tanggal 18 Juni 1964,Luas :800 M2, atas nama KEMEN ;160. Sertipikat Hak Milik No.216/Karangsambung, tanggal 18 Juni 1964,Luas : 800 M2, atas nama RODUAK ;""161. Sertipikat Hak Milik No.217/Karangsambung, tanggal 18 Juni 1964,Luas :800 M2, atas nama MADUIDI ;162. Sertipikat Hak Milik No.218/Karangsambung, tanggal 18 Juni 1964,Luas : 800 M2, , atas nama MISRAN ;Putusan Nomor :142/G/2015/PTUNBDG Halaman 667 dari 1628 halaman163.

Sertipikat Hak Milik No.214/Karangsambung, tanggal 18 Juni 1964,Luas : 800 M2, atas nama MISKA ; """""=159. = Sertipikat Hak Milik No.215/Karangsambung, tanggal 18 Juni 1964,Luas :800 M2, atas nama KEMEN ;160. Sertipikat Hak Milik No.216/Karangsambung, tanggal 18 Juni 1964,Luas : 800 M2, atas nama RODUJAK ;"""161. Sertipikat Hak Milik No.217/Karangsambung, tanggal 18 Juni 1964,Luas :800 M2, atas nama MADUIDI ;162.

Sertipikat Hak Milik No.214/Karangsambung, tanggal 18 Juni 1964,Luas : 800 M2, atas nama MISKA ; """=159. = Sertipikat Hak Milik No.215/Karangsambung, tanggal 18 Juni 1964,Luas : 800 M2, atas nama KEMEN ;160. Sertipikat Hak Milik No.216/Karangsambung, tanggal 18 Juni 1964,Luas : 800 M2, atas nama RODUAK ;"""161. Sertipikat Hak Milik No.217/Karangsambung, tanggal 18 Juni 1964,Luas :800 M2, atas nama MADUIDI ;162.

.;1 (satu) bundel fotokopi Rincian Kertas Kerja Satker TA.2016 SesuaiAplikasi RKAK/L Kemen PUPR Ditjen Bina Marga Provinsi Maluku;1 (satu) bundel fotokopi DIPA Petikan Per Satker Provinsi Maluku;1 (satu) bundel fotokopi Rincian Kegiatan APBN Kementerian PUPR Tahun2016, Ditjen Bina Marga provinsi Maluku Utara.;1 (satu) bundel fotokopi Rincian Kertas Kerja Satker TA.2016 SesuaiAplikasi RKAK/L Kemen PUPR Ditjen Bina Marga Provinsi Maluku Utara;1 (satu) bundel fotokopi DIPA Petikan Per Satke Provinsi

Piyardi ;2 (dua) lembar copy dokumen beserta lampirannya yangbertuliskan tangan Ibu Wardatul Asriah ;15 (lima belas) lembar copy dokumen beserta lampirannya yangbertuliskan Usulan Program Insfrastruktur ke Kemen PU danPERA Fraksi PPP, Jakarta Januari 2015, HJ.

sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Bina MargaKementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor:07/SE/Db/2015 tentang Tata Cara Penanganan Kontrak Kritis, (SEKEMEN PU 7/2015) TERGUGAT melakukan tindakan penangananberupa pemberian Peringatan oleh TERGUGAT (dengan mendasarkanpada Surat Teguran kepada PENGGUGAT oleh TERGUGAT Ill) danpenyelenggaraan Show Cause Meeting (SCM), (fakta hukum tersebutHuruf A Angka 16), yang penanganannya dilakukan sesuai prosedursebagaiamana diatur dalam SSUK dan SE KEMEN

Seluruhbiaya yang timbul dalam pelaksanaan pekerjaan pihak lainsepenuhnya menjadi tanggung jawab penyedia berdasarkankontrak awal.Vide Angka 2 SE KEMEN PU 7/2015Prosedur pemberian surat peringatan, rapat pembuktian dan uji cobadilakukan sebagai berikut :a.

,Bahwa sesuai dengan klausul dalam SSUK serta sesuai Surat EdaranDirektur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum danPerumahan Rakyat Nomor: 07/SE/Db/2015 tentang Tata Cara PenangananKontrak Kritis, (SE KEMEN PU 7/2015) TERGUGAT melakukan tindakanpenanganan berupa pemberian Peringatan oleh TERGUGAT (denganmendasarkan pada Surat Teguran kepada PENGGUGAT oleh TERGUGATIll) dan penyelenggaraan Show Cause Meeting (SCM), (fakta hukumtersebut Huruf A Angka 1119), yang penanganannya dilakukan sesualprosedur

sebagaiamana diatur dalam SSUK dan SE KEMEN PU 7/2015.Vide Huruf B Angka 42 SSUK42 Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan dan Kontrak Kritis42.1.

Sihotang ;40413Bahwa Penggugat memperoleh bidang tanah objek sengketa a quo berdasarkanAkta Ganti Rugi No. 156/ AKTA/ 1974 tanggal 21 Mei 1974 antara Yusmin denganElim sihotang ( vide bukti P2);Berdasarkan keterangan ahli waris No. 2004/199/SK/1996 Morlen Habeahan adalahanak kandung dan ahli waris dari Paru Haeahan yang telah meninggal dunia padatanggal 23 Desember 1990 ( vide bukti P2);Bahwa berdasarkan Akta Ganti Rugi No.395/ AKTA/1974 pada tanggal 2 Desember1974, telah dilakukan ganti rugi antara Kemen