Ditemukan 75754 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : marhaban martabak martobat murtabat martaban martabet
Penelusuran terkait : Kejahatan terhadap martabat presiden dan wakil presiden Penipuan Melawan hukum Memakai nama palsu atau martabat palsu “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu Dengan tipu muslihat Ataupun rangkaian kebohongan Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya Atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan secara bersama-sama“
Pengadilan PTUN AMBON TUN Kepegawaian
Register : 29-07-2019 — Putus : 21-11-2019 — Upload : 10-12-2019
Putusan PTUN AMBON Nomor 10/G/2019/PTUN.ABN
Tanggal 21 Nopember 2019 — Nama : JACKY TALAHATU, S.E., M.Si.; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Mantan Pegawai Negeri Sipil; Tempat tinggal : Jl. Haruhun, RT.001/RW.002, Kelurahan Waihoka, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2019, memberikan kuasa kepada SEMUEL A.R.SAHETAPY,S.H., Pekerjaan Advokat, Warga Negara Indonesia, berkantor di LAW OFFICE SAHETAPY & PARTNERS, beralamat di Jalan Aman Lanite, RT.001/RW.004, Dusun Waimahu, Desa Latuhalat, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; M E L A W A N: Nama Jabatan : WALIKOTA AMBON; Tempat Kedudukan : Jalan Sultan Hairun, No.1, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 183/6293/SETKOT, tertanggal 7 Agustus 2019, memberikan kuasa kepada: 1) Nama : S. SLARMANAT, S.H., M.H.; Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kota Ambon pada Kantor Pemerintah Kota Ambon; 2) Nama : LEXY M. MANUPUTTY, S.H.; Jabatan : Kepala Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon pada Kantor Pemerintah Kota Ambon; 3) Nama : M. LUHULIMA, S.H.; Jabatan : Staf Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon pada Kantor Pemerintah Kota Ambon; 4) Nama : TATY H. RAHARENG, S.H.; Jabatan : Staf Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon pada Kantor Pemerintah Kota Ambon; 5) Nama : M. IRWAN SYAH, S.H.; Jabatan : Staf Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon pada Kantor Pemerintah Kota Ambon; 6) Nama : CANDRO AITONAM, S.H.; Jabatan : Staf Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon pada Kantor Pemerintah Kota Ambon; Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Sultan Hairun, No.1, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;
250 — 0
  • Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan, harkat dan martabat Penggugat seperti semula sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Daerah Kota Ambon atau dalamjabatan yang setara;5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 405.000,- (empat ratus lima ribu rupiah);
Pengadilan PTUN AMBON TUN Kepegawaian
Register : 14-08-2019 — Putus : 18-12-2019 — Upload : 03-01-2020
Putusan PTUN AMBON Nomor 22/G/2019/PTUN.ABN
Tanggal 18 Desember 2019 — Nama : MORITS ROBERT LANTU, S.Pd ; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : (Mantan) Pegawai Negeri Sipil; Tempat tinggal : Kayu Putih Kota Ambon; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 9 Agustus 2019, memberikan kuasa kepada: 1)ANTHONI HATANE, S.H.,M.H; 2) MUSLIM ABUBAKAR, S.H.; Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Law Firm: Hatane & Associates, beralamat di Jln. Chr.M. Tiahahu-Karang Panjang, Kelurahan Amantelu, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; M E L A W A N: Nama Jabatan : WALI KOTA AMBON; Tempat Kedudukan : di Jl. Sultan Hairun No. 1 Ambon, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, Provinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:183/6708/ SETKOT tanggal, 22 Agustus 2019 ,memberikan kuasa kepada: 1. Nama : S. SLARMANAT, S.H., M.H.; NIP : 19650405 199403 1 010 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kota Ambon; 2. Nama : L. M. MANUPUTTY, S.H.; NIP : 19840923 201001 1 011; Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon Jabatan : Kepala Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon; 3. Nama : M. LUHULIMA, S.H.; NIP : 19790523 201001 2 014; Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon Jabatan : Staf Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon; 4. Nama : TATY H. RAHARENG, S.H.; NIP : 19811107 200701 2 012 ; Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon Jabatan : Staf Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon; 5. Nama : M. IRWAN SYAH, S.H.; NIP : 19901115 201903 1 016; Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon Jabatan : Staf Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon; 6. Nama : CANDRO AITONAM, S.H.; NIP : 19950525 201903 1 012; Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon Jabatan : Staf Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon. Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil beralamat di Kantor Pemerintah Kota Ambon Jl. Sultan Hairun No. 1 Ambon, Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;
372 — 125
  • Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan, harkat dan martabat Penggugat seperti semula;5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp.365.000,00 (Tiga Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah);
    Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi kKedudukan, harkatdan martabat Penggugat seperti semula;5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbuldalam sengketa ini sebesar Rp.365.000,00 (Tiga Ratus Enam PuluhLima Ribu Rupiah);Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim PengadilanTata Usaha Negara Ambon pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2019, olehKami SANNY PATTIPEILOHY, S.H.,M.H.,sebagai Hakim Ketua Majelis,WARISMAN S. SIMANJUNTAK, S.H.
Pengadilan PTUN MATARAM TUN Kepegawaian
Register : 07-02-2017 — Putus : 21-06-2017 — Upload : 11-12-2017
Putusan PTUN MATARAM Nomor 103/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 21 Juni 2017 — SUPARTINI, S.IP vs BUPATI DOMPU
65 — 23
  • Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan harkat, martabat dan kedudukan Penggugat pada keadaan semula berdasarkan Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor 814.3/113/BKD/2015, tanggal 21 September 2015, tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Supartini, S.IP;5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeriksaan sengketa ini sejumlah Rp. 259.000,- (Dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
    suatu keputusan;Menimbang, bahwa fakta mengenai Penggugat dahulunya merupakantenaga honorer yang telah bertahuntahun mengabdi di Pemerintah KabupatenDompu, yang kemudian telah menempuh proses pemberkasan dan validasi,telah menempuh seleksi/test Calon Pegawai Negeri Sipil, telah mengikuti dandinyatakan lulus Pendidikan dan Pelatihan Pra Jabatan, serta telah pulamendapatkan Surat Keputusan pengangkatan sebagai Calon Pegawai NegeriSipil, tentu telah berakibat pada ditempatkannya Penggugat dalam harkat,martabat
    (vide Bukti P4, Bukti P5 = Bukti T9, Bukti P6 = Bukti T10, BuktiP8 = Bukti T15, Bukti P9 = Bukti T18, Bukti P10 = Bukti T20, Bukti P16,Bukti P22, Bukti T7, Bukti T8, dan Bukti T26);Menimbang, bahwa harkat, martabat dan penghidupan Penggugatsebagaimana haknya sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil telah diterima dandinikmati dalam rentang waktu' sejak diterbitkannya Surat Keputusanpengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil sampai denganditerbitkannya obyek sengketa.
    sebuahambiguitas baik dalam tataran teknis kepegawaian, yakni berkenaan denganTMT pengangkatan CPNS maupun SPMT dari Penggugat, maupun tataran Putusan Nomor 103/G/2017/PTUN.MTR Halaman 77yuridis, yaitu mengenai keputusan mana yang dinyatakan sah dan berlakusetelah pembatalan obyek sengketa, apabila diterbitkan surat keputusanpengangkatan CPNS yang baru;Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut, makaMajelis Hakim menilai telah cukup dibatalkannya obyek sengketa, yangmengembalikan harkat, martabat
    Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan harkat, martabat dankedudukan Penggugat pada keadaan semula berdasarkan Surat KeputusanBupati Dompu Nomor 814.3/113/BKD/2015, tanggal 21 September 2015,tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Supartini,S.IP; Putusan Nomor 103/G/2017/PTUN.MTR Halaman 795. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;6.
Pengadilan PTUN JAMBI TUN
Register : 27-06-2019 — Putus : 24-09-2019 — Upload : 01-10-2019
Putusan PTUN JAMBI Nomor 15/G/2019/PTUN.JBI
Tanggal 24 September 2019 — Penggugat:
MULYADI UMAR, S.E.
Tergugat:
BUPATI BUNGO
253 — 114
  • Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Tanggal 25 Februari 2019;
  • Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Bungo Nomor : 188.45/888/07/BKPSDMD Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Tanggal 25 Februari 2019;
  • Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan dan merehabilitasi Penggugat pada harkat, martabat
    Bahwa oleh karena Tergugat telah diperintahkan untuk mencabutatau membatalkan Keputusan Tergugat a quo, maka patut danberalasan kiranya menurut hukum apabila "Tergugat diperintahkanuntuk merehabilitasi kKedudukan, harkat dan martabat Penggugatpadakedudukan atau jabatan semula sebagai Pegawai Negeri Sipil";PETITUM:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.
    Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan dan merehabilitasipenggugat pada harkat,martabat dan kedudukan atau jabatannya semulasebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungosesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;.
    dinyatakanbatal;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalilgugatannya, maka sepatutnya gugatan penggugat dinyatakan dikabulkan danmewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa a quo;Menimbang, bahwa terhadap' petitum Penggugat mengenairehabilitasi, menurut Majelis Hakim oleh karena gugatan Penggugat dikabulkandan objek sengketa a quo dinyatakan batal serta mewajibkan untuk mencabutobjek sengketa a quo, maka cukup beralasan hukum untuk mewajibkanTergugat untuk merehabilitasi harkat dan martabat
    Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan dan merehabilitasiPenggugat pada harkat, martabat dan kedudukan atau jabatannyasemula sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan PemerintahKabupaten Bungo sesuai dengan peraturan perundangundangan yangberlaku;5.
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 03-11-2020 — Putus : 18-03-2021 — Upload : 20-03-2021
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 126/G/2020/PTUN.BDG
Tanggal 18 Maret 2021 — Penggugat:
H. ABDUL MUNIR, S.Pd.I.
Tergugat:
BUPATI INDRAMAYU
243 — 165
  • Abdul Munir, S.Pd.I;
  • Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi, mengembalikan kedudukan, harkat, martabat dan hak-hak Penggugat seperti semula sebagai Komisioner Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Indramayu Jabatan Wakil Ketua II Bidang Pendayagunaan dan Pendistribusian masa kerja (periode) 2016 2021;
  • Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara Rp.475.000 (Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);

    • Jika tidak, tindakan Pejabat TUN tersebutmerupakan pelanggaran atas AUPB, khususnya asas tidakmenyalahgunakan wewenang.Bahwa dari uraian tersebut di atas sudah menjadi kewajiban sebagaiTergugat untuk merehabilitasi, mengembalikan kedudukan, harkat,martabat dan hakhak Penggugat sebagai KomisionerPimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) KabupatenIndramayu JabatanWakil Ketua II Bidang Pendayagunaan danPendistribusian.Hal. 16 dari 58 hal. Putusan Perkara Nomor : 126/G/2020/PTUN.BDGVII.
    Abdul Munir,S.Pd.1;4.Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi, mengembalikan kedudukan,harkat, martabat dan hakhak Penggugat seperti semula sebagaiKomisioner Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) KabupatenIndramayu JabatanWakil Ketua Il Bidang Pendayagunaan danPendistribusian masa kerja (priode) 2016 2021;5.Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara a quo;Atau:Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya(ex aequo et bono) ;Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut
    Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi, mengembalikan kedudukan,harkat, martabat dan hakhak Penggugat seperti semula sebagaiKomisioner Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) KabupatenIndramayu Jabatan Wakil Ketua Il Bidang Pendayagunaan danPendistribusian masa kerja (periode) 2016 2021;5.
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 03-05-2017 — Putus : 19-09-2017 — Upload : 30-11-2017
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 033/G/2017/PTUN.Smg.
Tanggal 19 September 2017 — ANANG MARYADI Melawan KEPALA DESA SEMONDO
122 — 58
  • Memerintahkan Tergugat mengembalikan kedudukan, harkat dan martabat serta hak Penggugat seperti semula;---------------------------------------------------5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;-------------------------------6. Menghukum Tergugat dan untuk membayar biaya perkara dalam sengketa ini sebesar Rp. 448.000,- (empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah).------------------------------------------------------------------------------------------
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN Kepegawaian
Register : 02-06-2008 — Putus : 25-09-2008 — Upload : 21-12-2011
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 25/G/2008/PTUN.Smg.
Tanggal 25 September 2008 — SUTARDJO, S.E Melawan BUPATI KEBUMEN
63 — 25
  • Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi harkat dan martabat Penggugat kepada kedudukan semula;----------------------5. Menolak gugatan Penggugat untuk sebagian lainnya;----------------6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.169.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);---------
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 27-12-2018 — Putus : 02-04-2019 — Upload : 04-04-2019
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 131/G/2018/PTUN.BDG
Tanggal 2 April 2019 — Penggugat:
SUMARTA
Tergugat:
Kuwu Balerante
69 — 42
  • SUMARTA sebagai Perangkat Desa Balerante, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon;--------------------------------------------
  • Memerintahkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat terhadap harkat dan martabat Penggugat sebagai warga negara yang berkedudukan sebagai perangkat desa dalam jabatan Kepala Seksi Pemerintahan dan Pembinaan Kemasyarakatan Desa Balerante Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;----------------------
    Memerintahkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat terhadapharkat dan martabat Penggugat sebagai warga negara yang berkedudukansebagai perangkat desa dalam jabatan Kepala Seksi Pemerintahan danHalaman 47 dari 49 Putusan Nomor: 131/G/2018/PTUN.BDGPembinaan Kemasyarakatan Desa Balerante Kecamatan PalimananKabupaten Cirebon sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku; 5.
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN Pendidikan
Register : 18-02-2015 — Putus : 22-06-2015 — Upload : 03-07-2015
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 9/G/2015/PTUN.Mks
Tanggal 22 Juni 2015 — dr. Adiany Adil - untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat ; M e l a w a n : REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN - Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat
302 — 1316
  • Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan harkat, martabat dan kedudukan seperti semula ;--------------------------------------------------------------------------------------------5. Mewajibkan kepada Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) ;-----------------------------------------------------------------------------------------6.
Pengadilan PN TUAL Pidana Umum Pencurian
Register : 25-04-2014 — Putus : 03-07-2014 — Upload : 04-09-2014
Putusan PN TUAL Nomor 106/Pid.B/2014/PN.TUL
Tanggal 3 Juli 2014 — ALOISIUS MATURAN Alias ALO Alias ALBA
130 — 72
  • Memulihkan dan merehabilitasi hak dan martabat terdakwa tersebut dalam segala kedudukan, harkat dan martabatnya;7. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Revo merk Honda warna hitam, 1 (satu) buah STNK motor dan 1 (satu) unit kap-kap motor, dikembalikan kepada pemiliknya yakni Mahmud Fauzi Almadihi;8. Membebankan biaya perkara kepada Negara;
    Memulihkan dan merehabilitasi hak dan martabat terdakwatersebut dalam segala kedudukan, harkat dan martabatnya;7. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motorRevo merk Honda warna hitam, 1 (satu) buah STNK motor dan 1(satu) unit kapkap motor, dikembalikan kepada pemiliknyayakni Mahmud Fauzi Almadihi;8.
Pengadilan PN KEPANJEN Pidana Umum
Register : 17-03-2023 — Putus : 03-08-2023 — Upload : 11-09-2023
Putusan PN KEPANJEN Nomor 103/Pid.B/2023/PN Kpn
Tanggal 3 Agustus 2023 — Penuntut Umum:
Yuda Tangguh Prawira Alasta, S.H.
Terdakwa:
Urfin Fatoriq als. Ulfin bin Muhammad Riyanto
80 — 64
  • Ulfin bin Muhammad Riyanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh ,keinginan seksual,dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang ;
  • Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Urfin Fatoriq als.
Pengadilan PTUN KUPANG TUN
Register : 25-09-2019 — Putus : 18-02-2020 — Upload : 22-06-2020
Putusan PTUN KUPANG Nomor 97/G/2019/PTUN.KPG
Tanggal 18 Februari 2020 — Penggugat melawan Tergugat
164 — 42
  • Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  • Menyatakan batal Keputusan Walikota Kupang Nomor: BKPPD.821/ 922/D/V/2019, tanggal 31 Mei 2019, tentang Pemberhentian/Pengangkatan Pengawas Sekolah Dilingkungan Pemerintah Kota Kupang;
  • Tergugat untuk mencabut Keputusan Walikota Kupang Nomor: BKPPD.821/922/D/V/2019, tanggal 31 Mei 2019, tentang Pemberhentian/Pengangkatan Pengawas Sekolah Dilingkungan Pemerintah Kota Kupang;
  • Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan harkat, martabat
Pengadilan PTUN KUPANG TUN
Register : 16-08-2022 — Putus : 10-02-2023 — Upload : 20-03-2023
Putusan PTUN KUPANG Nomor 53/G/2022/PTUN.KPG
Tanggal 10 Februari 2023 — Penggugat:
MUHAMMAD AFFANDI MOCHDAR, S.KM
Tergugat:
WALIKOTA KUPANG
163 — 15
  • diterbitkan oleh Walikota Kupang Nomor : BKPPD.821.29/746.h/D/VII/2022 tanggal 4 Juli 2022 tentang Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Pengelola Barang/Jasa atas nama Muhammad Affandi Mochdar, S.KM;
  • Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara Nomor : BKPPD.821.29/746.h/D/VII/2022 tanggal 4 Juli 2022 tentang Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Pengelola Barang/Jasa atas nama Muhammad Affandi Mochdar, S.KM;
  • Mewajibkan Tergugat merehabilitasi kedudukan, harkat dan martabat
Pengadilan PTUN AMBON TUN Kepegawaian
Register : 14-08-2019 — Putus : 19-12-2019 — Upload : 03-01-2020
Putusan PTUN AMBON Nomor 18/G/2019/PTUN.ABN
Tanggal 19 Desember 2019 — HENNY DEETJE NANLOHY, S.E., Kewarganegaraan Indonesia., Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Bertempat Tinggal di Desa Tawiri., Kecamatan Teluk Ambon., Kota Ambon, Provinsi Maluku; ----------------------------------------------------- Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada: --------------------------------------- 1) HENRY S. LUSIKOOY, S.H., M.H. ; ---------------------------------------------------- 2) SEMUEL RIRY, S.H., M.H. ; -------------------------------------------------------------- Keduanya berkewarganegaraan Indonesia., Pekerjaan Advokat pada Kantor Pengacara/Law Office 95 (Siwalima)., Beralamat di Jalan Lorong Danau Limboto Batu Gantung., Ganemo., RT.003., RW.02., Kelurahan Kudamati., Kecamatan Nusaniwe., Kota Ambon, Provinsi Maluku; ---------------------------------- Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 21/SK/LO-95/VIII/2019., Tanggal 5 Agustus 2019; ------------------------------------------------------------------------------------- Selanjutnya disebut sebagai ....................................................... PENGGUGAT; M E L A W A N WALIKOTA AMBON., Berkedudukan di Jalan Sultan Hairun No.1., Kota Ambon., Provinsi Maluku., dalam hal ini memberi kuasa berdasar Surat Kuasa Khusus, Nomor 183/6704/SETKOT, Tanggal 22 Agustus 2019, masing-masing atas nama: -------------------------------------------------------------------------------- 1. Nama : S. SLARMANAT, S.H. M.H. ; ----------------------------------------- N I P : 19650405 199403 1 010 ; ----------------------------------------------- Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon ; ---------- Jabatan : Kepala bagian Hukum Sekretariat Kota Ambon ; ----------------- 2. Nama L. M. MANUPUTTY, S.H.; ---------------------------------------------- N I P : 19840923 201001 1 011 ; ---------------------------------------------- Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon ; ---------- Jabatan : Kepala Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon ; ------------------------ 3. Nama M. LUHULIMA, S.H.; ----------------------------------------------------- N I P : 19790523 221001 2 014 ; ---------------------------------------------- Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon ; ---------- Jabatan : Staf Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon ; ------------------------ 4. Nama TATY H. RAHARENG, S.H.; ------------------------------------------ N I P : 19811107 200701 2 012 ; ---------------------------------------------- Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon ; ---------- Jabatan : Staf Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon ; ----------------------- 5. Nama M. IRWAN SYAH, S.H.; ------------------------------------------------- N I P : 19901115 201903 1 016 ; ---------------------------------------------- Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon ; ---------- Jabatan Staf Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon ; ----------------------- 6. Nama CANDRO AITONAM, S.H.; -------------------------------------------- N I P 19950525 201903 1 012 ; ---------------------------------------------- Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon ; ---------- Jabatan Staf Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon ; ------------------------ Semuanya beralamat di Kantor Pemerintah Kota Ambon, Jalan Sultan Hairun Nomor 1, Ambon, Provinsi Maluku; ----------------------------------------------------------- Selanjutnya disebut sebagai ........................................................... TERGUGAT ;
288 — 87
  • Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan, harkat dan martabat Penggugat seperti semula sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kecamatan Teluk Ambon Pemerintah Kota Ambon; -----------5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 347.000,- (tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah). ---------------------------------------------------------------------------------------
    olehTergugat sebelum kemudian menerbitkan objek sengketa, sehinggamenerbitkan suatu keputusan hukum yang berakibat hukum bagiseseorang yang tidak mengikuti seluruh ketentuan hukum yangmenjadi keharusan hukum dalam rangka melaksanakan tugas dankewajibannya sebagai pejabat yang berwenang, maka keputusantersebut haruslah dinyatakan bertentangan dengan ketentuan yangberlaku dan akibat dari itu. batalnya keputusan tersebut danmengembalikan hakhak si penerima keputusan dalam kedudukan,jabatan, harkat dan martabat
    Gugatan jugasangat bertentangan dengan Pasal 248 ayat (10 dan ayat (2)Halaman 24 dari 61 Halaman PUTUSAN Nomor 18/G/2019/PTUN ABN38.39.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang ManagemenPegawai Negeri Sipil menyatakan : (1) PNS yang dipidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun ataulebin berdasarkan putusan pengadilan yang telah memilikikekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidakdengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila : a. perbuatannya tidak menurunkan harkat dan martabat
Pengadilan PTUN JAMBI TUN Kepegawaian
Register : 14-11-2018 — Putus : 16-01-2019 — Upload : 22-01-2019
Putusan PTUN JAMBI Nomor 42/G/2018/PTUN.JBI
Tanggal 16 Januari 2019 — MUH. ASYHADI vs BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
131 — 59
  • Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi nama baik atau memulihkan harkat dan martabat Penggugat kembali serta mengembalikan Penggugat seperti semula sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku;5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.220.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah );
    Tergugat telah menghilangkan hakhak Penggugat sebagaiPegawai Negeri Sipil ;Halaman 5 dari 40 Halaman Putusan Nomor : 42/G/2018/PTUN.JBI2.Penggugat tidak bisa bekerja lagi, kehilangan penghasilan,kehilangan martabat dan kehormatan dimata keluarga dantetangga, juga mengakibatkkan anakanak dan isteri Penggugatmenjadi kehilangan nafkah yang selama ini didapatkan dariPenggugat sebagai tulang punggung keluarga ;V.
    Nip : 19810702200701 10;Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi nama baik ataumemulinkan harkat dan martabat Penggugat kembali sertamengembalikan Penggugat seperti semula sebagai Pegawai NegeriSipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timursesuai dengan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku;Menghukum Terugugat untuk membayar semua biaya yang timbuldalam perkara ini;Halaman 11 dari 40 Halaman Putusan Nomor : 42/G/2018/PTUN.JBIMenimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, pihak
    NIP : 19810702200701 1006;Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi nama baik ataumemulihkan harkat dan martabat Penggugat kembali sertamengembalikan Penggugat seperti semula sebagai Pegawai Negeri Sipildi Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sesuaidengan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku;Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlahRp.220.000, (Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah );Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tata
Pengadilan PTUN MEDAN TUN Kepegawaian
Register : 27-12-2012 — Putus : 18-04-2013 — Upload : 29-05-2013
Putusan PTUN MEDAN Nomor 99/G/2012/PTUN-MDN
Tanggal 18 April 2013 — PARWIS SOWALOON HARAHAP VS KPL.KEPOLISIAN DAERAH SUMUT
178 — 105
  • Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi hak-hak dan kedudukan harkat dan martabat Penggugat seperti semula ;5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.374.000,- ( Tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)
    Mewajibakan..........Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi hakhakdan kedudukan harkat dan martabat Penggugat sepertisemula ;Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkarasebesar Rp.374.000, ( Tiga ratus tujuh puluh empat riburupiah)Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyaratan Majelis HakimPengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari Senin tanggal 15 April572013 oleh kami EFFENDI,S.H sebagai Hakim Ketua Majelis, ARDOYOWARDHANA,S.H dan NASRIFAL,S.H.
Pengadilan PN BREBES Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 09-01-2013 — Putus : 01-04-2013 — Upload : 20-05-2013
Putusan PN BREBES Nomor 7/Pid.B/2013/PN.Bbs
Tanggal 1 April 2013 — - EDI YULIANTO Bin SUWARSO - SUWIRNO al WIRNO Bin WASTAM
49 — 14
  • Memulihkan harkat, martabat dan kemampuan Terdakwa Terdakwa dalam keadaan semula; 5. Menyatakan barang bukti berupa :- 2 lembar kwitansi kwitansi tertanggal 13 dan 19 Januari 2010 pemilik saksi Sariah binti Tarkian; - 2 lembar kwitansi tertanggal 16 Januari 2010 dan 18 Febuari 2010 pemilik saksi Kusnadi Bin Suhari dan 3 lembar kwitansi tertanggal 15,27 januari 2010 dan tanggal 13 maret 2010 pemilik saksi Rusjan Bin H.Muktadi terlampir dikemblikan kepada pemiliknya. 6.
    Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk sesegera mungkinmerehabilitasi nama baik, harkat dan martabat Terdakwa ke dalamkedudukan semula, setelah putusan ini diucapkan;4. Menetapkan untuk saksi Kusnadi dan saksi Sariah agar di jadikantersangka karena patut disangka telah melanggar pasal 242 KUHP ayat(2) tentang keterangan atau sumpah palsu yang dapat diancam hukumanpidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun; 5.
    Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secaramelawan hukum, memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipumuslihat atau rangkaian kebohongan.3. Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang, ataumenghapuskan piutang ;4. Bersamasama melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan; Ad.1.
    Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lainsecara melawan hukum, memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipumuslihat atau rangkaian kebohonganPutusan No.7/Pid.B/2013/PN.Bbs Page 4344Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur subjektif yang melekat padasikap batin para terdakwa dalam melakukan perbuatannya ;Menimbang, bahwa Unsur Dengan maksud tidak berbeda artinya dengantujuan (doel) atau kesalahan sebagai maksud (Opzet als oogmerk) atau kesengajaandalam arti sempit
    Memulihkan harkat, martabat dan kemampuan Terdakwa Terdakwa dalamkeadaan semula; 5.
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 01-03-2022 — Putus : 01-08-2022 — Upload : 02-08-2022
Putusan PTUN MATARAM Nomor 11/G/2022/PTUN.MTR
Tanggal 1 Agustus 2022 — Penggugat:
HASANUDDIN
Tergugat:
Kepala Desa Pendem
164 — 74
  • Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan atau merehabilitasi kedudukan, harkat dan martabat Penggugat sebagai Kepala Wilayah Dao Desa Pendem Kecamatan Janapria seperti semula;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 295.000,- (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);