Ditemukan 4675975 data
Urut Berdasarkan
Penelusuran terkait :
Memperjualbelikan narkotika sebagaimana dalam dakwaan
Pencurian dalam keadaan memberatkanâ sebagaimana dalam dakwaan primair
Pemerasan dengan kekerasan sebagaimana dalam dakwaan tunggal
1. salah menerapkan hukum;
2. tidak mengadili sebagaimana mestinya;
Turut serta menyalahgunakan narkotika golongan i
Sebagaimana dakwaan kedua
Menyimpan narkotika golongan i bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan kedua
Secara tanpa hak menyediakan narkotika golongan i
Sebagaimana dakwa kesatu
Melakukan penyimpanan sebagaimana dalam pasal 23 tanpa izin usaha penyimpanan
Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 114
Penyalah guna narkotika golongan i) sebagaimana dalam dakwaan kedua penuntut umum
Register : 12-12-2019 — Upload : 30-12-2019
Putusan PTA JAKARTA Nomor 212/Pdt.G/2019/PTA.JK Pemohon melawan Termohon
98 — 37
98 — 37
., tertanggal 9 Desember 2019;Menimbang, bahwa Terbanding juga tidak mengajukan kontra memoribanding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama JakartaPusat Nomor 819/Pdt.G/2019/PA JP., tertanggal 9 Desember 2019;Menimbang, bahwa pihak Pembanding telah diberitahukan untuk melakukaninzage pada tanggal 11 November 2019 sedangkan pihak Terbanding padatanggal 20 November 2019, namun ternyata sebagaimana diuraikan dalamsurat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat
PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan bandingpada tanggal 8 November 2019 terhadap putusan Pengadilan Agama JakartaPusat Nomor 819/Pdt.G/2019/PA.JP., tanggal 30 Oktober 2019 Masehibertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awal 1441 Hijriah, pada saat dibacakanputusan tersebut Pembanding dan atau Kuasanya hadir, dengan demikianpermohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat 9 (sembilan) hari, makapermohonan banding diajukan dalam tenggang waktu banding sesuai dengantata cara sebagaimana
upayaupayamenjelaskan mengapa dia melakukan upaya banding, karena putusanPengadilan Agama Jakarta Pusat tidak sesuai dengan hati nurani dankeinginannya; Bahwa, tetapi sebaliknya meskipun sudah dibantu oleh kuasa hukumnya,pihak Pembanding principal tidak melakukannya dengan membantah danatau mengajukan bukti baru bahwa hubungan rumah tangganya denganTerbanding harus diputuskan oleh Pengadilan; Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta tidak melihatkesungguhan dari Pembanding Principal, sebagaimana
maksud dari suratAlBagarah 227:Aple Arete aul Ole grub a je GO) 5Artinya : Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, makasesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;Dalam Hal Bukti Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat telah secarakonprehensif mempertimbangkan dari segala aspek, baik bukti tertulis,saksi maupun pengakuan Terbanding, sebagaimana terurai dalamputusannya halaman 27 sampai dengan 34, ternyata menurut MajelisHakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat a quo
Putusan Nomor 212/Padt.G/2019/PTA JK.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, denganmengambil alih pendapat Majelis Pengadilan Agama Jakarta Pusat a quomenjadi pertimbangan sendiri, maka karenanya putusan Pengadilan AgamaJakarta Pusat a quo, harus dikuatkan;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidangperkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor
Register : 23-05-2017 — Putus : 10-07-2017 — Upload : 16-02-2020
Putusan PTA JAKARTA Nomor 58/Pdt.G/2017/PTA.JK Tanggal 10 Juli 2017 — Maryana binti Abdul Manap VS A. Rajat bin Kapi
67 — 44
67 — 44
Nomor 58/Pdt.G/2017/PTA.JKbanding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UndangUndang Nomor 20Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, yakni dalam masatenggang 10 (sepuluh) hari.
memberikankesaksiannya di persidangan bahwa anak tersebut selama ini ikut Terbandingdalam keadaan sehat dan tetap ceria dan bersekolah dekat dengan rumahTerbanding;Menimbang, bahwa saksi Pembanding dan Terbanding serta keterangandari Ibu Pembanding tersebut di atas, mengemukakan secara faktual anaktersebut dalam kondisi baik dan sehat saja, namun hak hadhanahnya belumditetapkan kepada siapa anak tersebut ditetapbkan pemeliharaannya, olehkarenanya Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan danmemutuskan sebagaimana
Nomor 58/Pdt.G/2017/PTA.JKMenimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan bukti bukti secarahukum tentang kesanggupan memelihara anak tersebut, sehingga sangatberalasan dan dapat dibenarkan secara hukum anak tersebut dipeliharaPembanding (ibunya) dan kepentingan anak yang harus menjadi kriteriumdalam menetapkan pemeliharaan anak dimaksud, bukan kepentingan/kehendakpara pihak berperkara, kewajiban kedua orang tua memelihara dan mendidikanak sebaikbaiknya, sebagaimana diamanatkan Pasal 45 (1) UndangUndangNomor
Register : 05-07-2021 — Putus : 20-09-2021 — Upload : 28-09-2021
Putusan PN PATI Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Pti Tanggal 20 September 2021 — Penuntut Umum:
1.INDAH KURNIANINGSIH, SH
2.FIRMAN WAHYU OCTAVIAN, S.H.
Terdakwa:
DARMIN Bin SUKI Alm.
338 — 179
1.INDAH KURNIANINGSIH, SH
2.FIRMAN WAHYU OCTAVIAN, S.H.
Terdakwa:
DARMIN Bin SUKI Alm.
338 — 179
Register : 04-03-2019 — Putus : 04-07-2019 — Upload : 22-10-2019
Putusan PTA JAKARTA Nomor 40/Pdt.G/2019/PTA.JK Tanggal 4 Juli 2019 — Pemohon:
Irsan Bratadjaya bin Abbas Adhar
Termohon:
RR. Dwi Indah Karmijanti binti R.S.H. Moeljono
71 — 29
Irsan Bratadjaya bin Abbas Adhar
Termohon:
RR. Dwi Indah Karmijanti binti R.S.H. Moeljono
71 — 29
yang sah dan telah dikaruniaiseorang anak perempuan yang sudah remaja; Bahwa rumah tangga keduanya semula rukunrukun saja, akan tetapi sejakJanuari 2018 terjadi percekcokan dan semenjak itu Pembanding tidakberada di rumah bersama dengan Terbanding; Bahwa Saksi mengetahui penyebab percekcokan tersebut karenaPembanding telah memiliki wanita lain dan telah dinikah sirri; Bahwa Saksi masih berharap keduanya bisa rukun kembali dan mintawaktu untuk merukunkan keduanya;Menimbang bahwa selain Saksisaksi sebagaimana
JK.Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat Banding tidaksependapat dengan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yangmenyatakan tidak menerima permohonan ijin ikrar talak yang diajukan olehPemohon/Pembanding, dengan pertimbangan sebagaimana akan diuraikandi bawah ini:Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telahmembaca, mempelajari, memeriksa dan menelaah dengan seksama berkasperkara a quo yang terdiri dari surat permohonan Cerai Talak pada tanggal 5Juli 2018, Berita Acara Sidang, Salinan Resmi
pelaksanaan PERMA Nomor 3Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan denganHukum bagi hakhak perempuan pasca perceraian, maka pembayarankewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mutah serta nafkahmadhiyah dapat dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak (vide RumusanHukum Rapat Pleno Kamar Agama Tahun 2017 angka (1);Dalam Konvensi dan Rekonvensi:Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, makaberdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 sebagaimana
Putus : 20-03-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2788 K/Pid.Sus/2016 Tanggal 20 Maret 2017 — MATIAS DABI;
428 — 168 — Berkekuatan Hukum Tetap
428 — 168 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Abstrak : Dalam perkara ini, judex factie membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dengan pertimbangan bahwa perbuatan Terdakwa bukanlah perbuatan melawan hukum dalam arti formal sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, tetapi ... [Selengkapnya]
Bahwa suatu surat Putusan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalamPasal 197 ayat (1) KUHAP harus memuat beberapa syaratsyarat yangharus dipenuhi diantaranya adalah sebagaimana yang tercantum dalamPasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP yang menyatakan, Pertimbanganyang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alatpembuktian yang diperoleh dan pemeriksaan di sidang yang menjadidasar penentuan kesalahan Terdakwa selain itu juga harus memuatpasal peraturan perundangundangan yang menjadi dasar
Atas haltersebut Pengadilan Tingkat Pertama tidak melaksanakan caramengadili sebagaimana mestinya atau dengan kata lain cara mengadilitidak dilaksanakan menurut ketentuan undangundang sebagaimanadimaksud dalam pasai 253 ayat (1) huruf b KUHAP;.
No. 2788 K/Pid.Sus/2016Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun2001, sehingga Judex Facti berpendapat bahwa unsur melawan hukumdinyatakan tidak terpenuhi adalah tidak tepat.
Unsur menyalahgunakan kewenangan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 3 juga termasuk unsur melawan hukum sebagaimana dimaksuddalam Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001;Bahwa, kerugian keuangan Negara akibat perbuatan Terdakwa yangtidak dapat dipertanggungjawabkan adalah sebesar tersebut di atas;Bahwa, memperhatikan modus operandi yang dilakukan oleh Terdakwa,maka penerapan dakwaan Subsidair
Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 adalah tidak tepat dan yangbenar adalah menerapkan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 (melakukan tindak pidanakorupsi secara bersamasama) pertimbangan melanggar Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana
Putus : 09-11-2022 — Upload : 30-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 5969 K/Pid.Sus/2022 Tanggal 9 Nopember 2022 — SUNARTI, S.E. binti BEDJO SUDARMO
126 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
126 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 22-06-2022 — Putus : 29-06-2022 — Upload : 30-06-2022
Putusan PN PATI Nomor 65/Pdt.P/2022/PN Pti Tanggal 29 Juni 2022 — 1.MOH ARIF FAHRUDIN
2.SHOLIHATUN NIMAH
53 — 18
53 — 18
Putus : 12-02-2019 — Upload : 03-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 90 K/Pdt.Sus-BPSK/2019 Tanggal 12 Februari 2019 — YAYASAN PENDIDIKAN PELITA HARAPAN VS DJONI SUKOHARDJO
113 — 345 — Berkekuatan Hukum Tetap
113 — 345 — Berkekuatan Hukum Tetap
terhadap alasanalasan Pemohon Kasasitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasitersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan menelitimemori kasasi tanggal 5 Juni 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 16 Juli2018 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti, dalam hal iniPengadilan Negeri Jakarta Selatan telah salah menerapkan hukum denganpertimbangan sebagai berikut: Bahwa walaupun pengajuan keberatan a quo telah melewati tenggangwaktu sebagaimana
Pendidikan Pelita Harapan sertaMahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara a quo dengan amarsebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari PemohonKasasi dikabulkan, maka Termohon Kasasi harus dihukum untuk membayarbiaya perkara pada semua tingkat peradilan;Memperhatikan, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung sebagaimana
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIV/2016 Tahun 2016 2386 — 1535
- Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
Selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 24 Tahun2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi K it dan iat Jenderal Konstitusi RepublikJl.
Senyatanyadalam praktik peradilan tidak pernah ada ketegasan kedudukan seseorangsebagai orang yang melakukan perbuatan dan sekaligus menyuruhmelakukan perbuatan atau turut serta melakukan, sebagaimana dimaksudoleh Pasal 55 ayat (1) KUHP.
Pidana Korupsi sebagaimana diubahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang PerubahanUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;.
Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara RepublikIndonesia sebagaimana mestinya;6.
Apakah dengan pengertian sebagaimana dijelaskan pada butir 1tersebut di atas, frasa dapat merugikan keuangan negara atau Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi K it dan iat Jenderal Konstitusi RepublikJl.
Register : 28-04-2017 — Putus : 19-06-2017 — Upload : 10-11-2019
Putusan PTA JAKARTA Nomor 54/Pdt.G/2017/PTA.JK Tanggal 19 Juni 2017 — Pemohon melawan Termohon
60 — 29
60 — 29
umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada KementerianPerhubungan, alamat tempat tinggal di Kota Jakarta Timur,dalam hal ini memberi kuasa kepada (kuasa), Advokat danPenasihat Hukum, beralamat di Jakarta Timur, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor 34/SK/Gt/Bdg/DHIIII/17 tanggal 10Maret 2017, sebagai Terbanding semula Termohon;Pengadilan Tinggi Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan suratsurat lainyang bersangkutan;DUDUK PERKARAMemperhatikan segala uraian tentang hal ini sebagaimana
Pdt.G/2017/PTA JK.DALAM REKONVENSI Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima;DALAM KONVENSI DAN REKONPENSI Membebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayarbiaya perkara sejumlah Rp 316.000, (tiga ratus enam belas ribu rupiah);Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur yang diucapkanpada tanggal 20 Februari 2017 tersebut oleh pihak Pemohon melalui kKuasanyadiajukan permohonan banding pada tanggal 01 Maret 2017, yang selanjutnyadisebut Pembanding, sebagaimana
Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 20Maret 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur padatanggal hari itu juga, memori banding tersebut kemudian telah diberitahukan dandiserahkan kepada Terbanding pada tanggal 27 Maret 2017;Bahwa Terbanding telah pula mengajukan Kontra Memori Bandingtertanggal 13 April 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan AgamaJakarta Timur pada tanggal hari itu juga;Bahwa Pembanding tidak memeriksa berkas perkara banding (inzage),sebagaimana
telah mengajukan replik atas jawaban Termohon,kemudian Pemohon telah pula mengajukan surat bukti berupa foto copy sahBuku Kutipan Akta Nikah, akan tetapi Pemohon sekarang Pembandingternyata tidak mengajukan bukti saksi yang mengetahui tentang telah terjadipercekcokan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yangdijadikan alasan permohonan Pemohon; Bahwa percekcokan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang dijadikansebagai alasan permohonan perceraian oleh Pemohon harus dibuktikandipersidangan, sebagaimana
Ketua Majelis Hakim, Pemohon menyatakan tidak akanmengajukan alat bukti lagi, hal ini mengakibatkan dalil dari permohonanPemohon untuk bercerai dengan Termohon tidak terbukti menurut hukum,sehingga dengan demikian permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas,Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 3383/Pdt.G/2016/PA.JT., tersebutdapat dikuatkan;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 sebagaimana
Register : 16-04-2018 — Upload : 05-02-2020
Putusan PTA JAKARTA Nomor 44/Pdt.G/2018/PTA.JK PEMOHON melawan TERMOHON
133 — 0
133 — 0
Register : 05-10-2020 — Putus : 01-12-2020 — Upload : 21-12-2020
Putusan PN PATI Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Pti Tanggal 1 Desember 2020 — Penggugat
melawan
Tergugat
67 — 18
67 — 18
HIR gugatan diputus dengantanpa hadirnya Tergugat (verstek);Menimbang, bahwa meskipun gugatan diputus dengan tanpa hadimyaTergugat (verstek), Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalildalilgugatannya;Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan gugatanpokok Penggugat, terlebin dahulu akan dipertimbangkan apakah antaraPenggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan dan apakah perkawinantersebut sah menuruthukum;Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 sebagaimana
perbedaankeyakinan yang telah disadari olen Penggugat dan Tergugat sendiri sebelummelangsungkan perkawinan sehingga haruslah diberi waktu dan kesempatanyang cukup bagi Penggugat dan Tergugat untuk instropeksi diri dan kembalimengingat tujuan perkawinan sehingga dapat dicari solusi terbaik untuk pokokpermasalahan rumah tangga mereka, oleh karena itu gugatan Penggugatharuslah dinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis terdapat perbedaanpendapat dalam memutus perkara ini sebagaimana
diuraikan diatas, makasesuai dengan Pasal 30 ayat (3) Undangundang no 14 tahun 1985sebagaimana telah diubah dengan Undangundang no 3 tahun 2009 tentangMahkamah Agung, setelan musyawarah diambil keputusan dengan suaraterbanyak dalam hal ini putusan yang dicuapkan adalah pendapat dari HakimKetua dan Hakim Anggota yakni mengabulkan gugatan Penggugat untukseluruhnya;Halaman 8 Putusan Nomor 84/Pdt/G/2020/PN PtiMengingat ketentuan dari UndangUndang Perkawinan Nomor 1 Tahun1974 sebagaimana telah diubah
Register : 15-12-2016 — Upload : 03-01-2020
Putusan PTA JAKARTA Nomor 116/Pdt.G/2016/PTA.JK Penggugat melawan Tergugat
39 — 23
39 — 23
., para Advokat pada Kantor LawOffice Zen Smith & Partners, yang berkantor di JalanRaya Ragunan Nomor 17 Jati Padang, Pasar Minggu,Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusustanggal 5 November 2016, dahulu sebagai Penggugatsekarang sebagai Terbanding;Pengadilan Tinggi Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;DUDUK PERKARAMengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkanoleh Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 0707/Pdt.G/2016/PA JT, tanggal19 Oktober
No.116/Pdt.G/2016/PTA.JKsebesar 20 % (dua puluh persen) setiap tahunnya, di luar biaya pendidikandan kesehatan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas,maka permohonan banding Pembanding/Tergugat dapat diterima denganmenguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur a quo, dengan adanyapenambahan pertimbangan dan perbaikan amar sebagaimana tersebut di bawah ini;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalambidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89
ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara pada tingkat pertamadibebankan kepada pihak yang mengajukan perkara (Penggugat) dan dalamtingkat banding dibebankan kepada Pembanding;Memperhatikan pasalpasal peraturan perundangundangan yangberlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILI.
Register : 04-03-2019 — Putus : 21-08-2019 — Upload : 11-05-2020
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 62/Pid.Sus/2019/PN Yyk Tanggal 21 Agustus 2019 — PIDANA
- Albert Joseph Wienata Alias Koh Albert
898 — 1112
898 — 1112
Menyatakan Terdakwa ALBERT JOSEPH WIENATA Alias KOH ALBERT yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana SECARA BERSAMA SAMA MENYAMPAIKAN SURAT PEMBERITAHUAN DAN/ATAU KETERANGAN YANG ISINYA TIDAK BENAR/TIDAK LENGKAP DAN TIDAK MENYETORKAN PAJAK YANG TELAH DIPUNGUT sebagaiman diatur dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d dan huruf i jo.
Pasal 43 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 sesuai dengan Dakwaan Penutut Umum.2 .
Register : 26-11-2019 — Putus : 19-12-2019 — Upload : 04-02-2020
Putusan PTA JAKARTA Nomor 200/Pdt.G/2019/PTA.JK Tanggal 19 Desember 2019 — PEMOHON melawan TERMOHON
182 — 27
182 — 27
Register : 08-12-2014 — Upload : 29-01-2020
Putusan PTA JAKARTA Nomor 162/Pdt.G/2014/PTAJK PENGGUGAT VS TERGUGAT I, TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, dan TURUT TERGUGAT III
52 — 60
52 — 60
Memerintahkan kepada Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Utara untuk mengangkat sita jaminan yang telah dilakukan pada tanggal 21 Mei 2014 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sita Jaminan Nomor 0053/Pdt.G/2014/PA JU tersebut; II. Dalam Rekonvensi - Menyatakan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi/Para Pembanding tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard), ---------------------------------------------------III.
Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Utara sebagaimana Berita Acara Sita Jaminan No. 0053/Pdt.G/2014PA-JU tanggal 21 Mei 2014;6. Tidak menerima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;II. DALAM REKONVENSI- Menolak gugatan Rekonvensi para Penggugat Rekonvensi.III.
No. 162/Pdt.G/2014/PTA.JKTurut Tergugat IIl/Turut Terbanding Il dan Turut Tergugat IlI/TurutTerbanding III, selanjutnya disebut sebagai Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding;Pengadilan Tinggi Agama tersebut; Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungandengan perkara ini; DUDUK PERKARAMengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan PengadilanAgama Jakarta Utara Nomor 053/Pdt.G/2014/PA JU, tanggal 11 September2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Zulkaidah 1435 Hijriah, yangamarnya
Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan olehJurusita Pengadilan Agama Jakarta Utara sebagaimana BeritaAcara Sita Jaminan No. 0053/Pdt.G/2014PAJU tanggal 21 Mei2014; 6. Tidak menerima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya; Il. DALAM REKONVENSI Menolak gugatan Rekonvensi para Penggugat Rekonvensi; Ill. DALAM KONVENS!
Olehkarena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan hukumsendiri sebagaimana tersebut di bawah ini dan selanjutnya akan menjatuhkanputusan berdasarkan pertimbangan hukum tersebut; Menimbang, bahwa Para Tergugat Konvensi/Para PenggugatRekonvensi/Para Pembanding dalam jawaban atas gugatan PenggugatKonvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding, sebelum mengajukan bantahanatas dalildalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding,terlebih dahulu mengajukan keberatan/eksepsi
Dalam Pokok PerkaraMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat/Terbanding adalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat Konvensi/ParaPenggugat Rekonvensi/Para Pembanding dipandang beralasan menurutHim 18 dari 22 him. Put.
Memerintahkan kepada Panitera/Jurusita Pengadilan AgamaJakarta Utara untuk mengangkat sita jaminan yang telahdilakukan pada tanggal 21 Mei 2014 sebagaimana termuat dalamBerita Acara Sita Jaminan Nomor 0053/Pdt.G/2014/PA JUtersebut; ll. Dalam Rekonvensi Menyatakan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Para TergugatKonvensi/Para Penggugat Rekonvensi/Para Pembanding tidak dapatditerima (Niet Onvankelijk Verklaard); lll.
Register : 10-04-2017 — Upload : 08-01-2020
Putusan PTA JAKARTA Nomor 47/Pdt.G/2017/PTA JK Penggugat melawan Tergugat
41 — 18
41 — 18
Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000, (tigaratus enam belas ribu rupiah);Bahwa Penggugat dan Tergugat hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan AgamaJakarta Timur tersebut;Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat sebagai Pembanding telah mengajukanpermohonan banding pada hari Kami's, tanggal 23 Februari 2017 sebagaimana tercantum dalamAkta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur, Permohonanbanding tersebut diberitahukan
kepada Tergugat sebagai Terbanding pada tanggal 7 Maret 2017;Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 6 Maret 2017,sebagaimana Surat Tanda Terima Memori Banding, Nomor 3821/Pdt.G/2016/PA JT, tanggal 8 Maret2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur, dan salinannyatelah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 2017;Bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memoribanding tertanggal
20 Maret 2017, sebagaimana Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding,Nomor 3821/Pdt.G/2016/PA JT, tanggal 21 Maret 2017, yang dibuat dan ditandatangani olehPanitera Pengadilan Agama Jakarta Timur, dan salinannya telah diberitahukan kepada Pembandingpada hari Jumat, tanggal 24 Maret 2017;Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage masingmasing pada tanggal 9 Maret 2017 dan 7 Maret 2017, akan tetapi baik Pembanding maupunTerbanding tidak melakukan inzage, sebagaimana diuraikan
a quo;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta berpendapatbahwa putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur dalam perkara ini secara redaksi kurang tepat,yakni mengenai penanggalan hijriyah tertulis 21 Jumadil Awal 1437 Hijriyah, dan oleh karena itudiganti dan dibaca sebagai 21 Jumadil Awal 1438 Hijriyah;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan,maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama sebagaimana
Register : 12-12-2019 — Putus : 16-01-2020 — Upload : 16-11-2020
Putusan PN PATI Nomor 149/Pdt.P/2019/PN Pti Tanggal 16 Januari 2020 — MUâÂÂIZZUDIN
43 — 7
43 — 7
yangterurai diatas, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Pati berpendapat bahwacukup beralasan menurut hukum untuk mengabulkan seluruh permohonan ParaPemohon dalam perkara ini ;Menimbang, bahwa oleh karena seluruh permohonanPara Pemohontelah dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslahdibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya akan disebutkan pada akhirPenetapan ini ;Mengingat dan memperhatikan, Pasal 71 UndangUndang Nomor 23Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana
Register : 10-05-2016 — Upload : 05-02-2020
Putusan PTA JAKARTA Nomor 33/Pdt.G/2016/PTA.JK Andi Rakhmat Bestari bin Madiun Sukadji;
Sona Febriani binti dr. Sumarsono, MHA;
69 — 36
69 — 36
Nomor 33/Pdt.G/2016/PTA JK.DUDUK PERKARAMengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkanoleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 0201/Pdt.G/2014/PA JP., tanggal16 Desember 2015 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awwal1487 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;2.
Nomor 33/Pdt.G/2016/PTA JK.memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusatpada tanggal 10 Maret 2016;Bahwa, Pembanding telah diberi tahu untuk melakukan inzage olehPengadilan Agama Jakarta Pusat melalui Menteri Luar Negeri RI dengan surat NomorW9A1/972/Hk.05/II/2016, tanggal 17 Februari 2016, akan tetapi relaas tersebutsampai tanggal 30 Maret 2016 belum diterima oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat,sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera PengadilanAgama
Jakarta Pusat Nomor W9A1/1676/HK.05/III/2016, tanggal 30 Maret 2016;Bahwa, Terbanding telah diberi tahu untuk melakukan inzage melaluikuasa hukumnya pada tanggal 25 Februari 2016 dan Terbanding telahmelakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan MemeriksaBerkas (/nzage) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta PusatNomor 0201/Pdt.G/2014/PA JP., tanggal 29 Februari 2016;Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan PengadilanTinggi Agama Jakarta pada tanggal
Nomor 33/Pdt.G/2016/PTA JK.berlangsung tidak diperoleh buktibukti yang menunjukkan bahwaPenggugat mempunyai sifatsifat yang menyebabkan terhalang untukdiberikan hak pemeliharaan atas diri anak itu, sebagaimana dimaksuddalam Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya denganmempertimbangkan hal tersebut maka gugatan Penggugat petitum angka4 (empat) patut dikabulkan;Bahwa, pertimbangan Majelis Hakim tersebut bertentangan dengankenyataan, bahwa Penggugat bersifat temperamental, hal tersebut ternyatapada
Bahwa, mengenai perkara ini ternyata Pembanding berdomisili di NegaraSingapura, sedang filosofi hukum dibentuknya UndangUndang Nomor7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, adalah dalam memberikankeringanan dan memberikan perlindungan hukum kepada kaum wanitayang secara kodrati sebagai pihak yang lemah.
Upload : 04-02-2020
Putusan PTA JAKARTA Nomor 74/Pdt.G/2017/PTA.JK Penggugat melawan Tergugat
58 — 6
58 — 6