Ditemukan 1530 data
Terbanding/Penggugat : AFITRIYAN bin SAKDAN
Turut Terbanding/Tergugat I : HENDRA WANDI bin HODRI
67 — 36
Tergugat masingmasing tanggal 8 NovemberMenimbang, bahwa Pengadilan Negeri Liwa telahmemberitahukan kepada para pihak untuk mempelajari berkasperkara/inzage masingmasing pada tanggal 29 Okotober 2021 denganBerita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara/Inzage tanggal 15 November2021, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hariberikutnya setelah menerima pemberitahuan ini; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding/semula Tergugat II telah diajukan dalam tengang
81 — 36
menerangkan dan menyatakan menyetujuliseluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut;Kemudian Pengadilan Agama Tuban menjatuhkan putusan sebagaiberikut:PUTUSANNomor 2099/Pdt.G/2020/PA.TbnPutusan Nomor 2099Pdt.G/2020/PA.Tbn halaman 5 dari 7 halamanDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama tersebut;Setelah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut diatas;Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;Mengingat Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung No. 01 tahun2016 Tengang
17 — 5
patut beberapa kali panggilan olehJurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Dumai sehingga biaya untuk pemanggilanselanjutnya tidak ada lagi (telah habis );Menimbang, bahwa oleh karena panjar biaya perkara habis, maka MajelisHakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Dumai untuk menegur Pemohonagar menambah panjar biaya perkara;Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Dumai telah mengeluarkan SuratTeguran Nomor: W4A12/279/HK.03.4/IN/2012 tanggal 29 Februari 2012;Menimbang, bahwa setelah lewat tengang
21 — 2
Administrasi Kependudukanmenyatakan sebagai berikut :Pasal 27 ayat (1) : Setiap kelahiran wajib dilaporkan olehpenduduk kepada instansi pelaksana ditempat terjadinyaperistiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) harisejak kelahiran,Bahwa sesuai dengan ketntuan Pasal Undangundang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi KependudukanPelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 1(satu) Tahun dilaksanakan berdasarkan PenetapanPengadilan Negeri,Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, tengang
13 — 5
menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadapsebagai wakilnya serta tidak pula ternyata bahwa tidakdatangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah ;Menimbang, bahwa biaya perkara habis, maka MajelisHakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama KABUPATENBANGKA untuk menegur Pemohon agar menambah panjar biayaperkaraMenimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama KABUPATENBANGKA telah mengeluarkan Surat Teguran Nomor =: W28A2/203/HK.05/1/2012 tanggal 10 Januari 2012;Menimbang, bahwa setelah lewat tengang
12 — 4
PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan surat permohonan Pemohonadalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;Menimbang, bahwa oleh karena verskot/panjar biaya perkara Pemohontelah habis dan Pemohon telah pula diberi teguran secara resmi dan patutberdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Tilamuta Nomor : W26A3/1056/HK.05/VIII/2019 tanggal 20 Agustus 2019, akan tetapi Pemohon tetap tidakmenambah kekurangan verskot/panjar biaya perkaranya.Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sampai batas tengang
75 — 15
, tanpa dihadiri oleh Tergugat II/Terbanding maupun Kuasanya ;Menimbang, bahwa kepada pihak yang tidak hadir pada saat pembacaanputusan telah diberitahukan dengan Surat pembaritahuan amar putusan padatanggal 22 Pebruari 2017; Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta Nomor 213/G/2016/PTUN.JKT tersebut pihak Penggugat/Pembandingtelah mengajukan permohonan banding pada tanggal 07 Maret 2017; Hal 5 dari 8 hal Put No.132/B/2017/PT.TUN.JKTMenimbang, bahwa apabila dihitung tengang
7 — 5
Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain ke rumah orang tua Tergugat diDesa Dinoyo Tengang Nomor 80 Surabaya akan tetapi orang tua Tergugat tidak mengetahuidi mana Tergugat berada;5. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;Berdasarkan alasan/dalildalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan AgamaKabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagaiberikut:1. Mengabulkan gugatan Penggugat;2.
30 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
., dan kawan, Para Advokat padaKantor Hukum AIS Amin & Rekan, beralamat di Jalan Tidung IX,Kompleks Citra Tidung Regency, Nomor 14, RT 006, RW 0171,Kelurahan Mapala, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar,Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 2 April 2020;Pemohon Kasasi:LawanSINJA,PARDI,BASRI,SIDA,SIUNG,TENGANG,SADI,RADIONG,RABANA,10. DG ROMBA,11. ANCI,12.
46 — 12
Pembanding pada tanggal 1 Desember 2009 ; Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirm ke Pengadilan Tinggi,maka kedua belah pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untukmemeriksa dan mempelajari berkas perkara kepada kuasa hukum para Penggugat /Terbanding. ...Terbanding pada tanggal 18 Nopember 2009 dan kepada kuasa hukum para Tergugat /Pembanding pada tanggal 1 Desember 2009 ;TENTANG HUKUMNYA :Menimbang, bahwa pemohonan banding dari Kuasa Hukum paraTergugat/Pembanding telah diajukan dalam tengang
Terbanding/Penggugat : NGAPULI PURBA
Turut Terbanding/Tergugat : Kepala Desa Tegalluar, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung
34 — 22
, diajukan masih dalam tengang waktu dan menurut tata cara sertasyaratsyarat yang ditentukan oleh Undangundang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah mempelajaridan mencermati secara seksama berkas perkara yang memuat Berita Acarapemeriksaan persidangan dan suratsurat bukti, keterangan saksi serta salinanresmi putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 21 Mei 2015 Nomor:210 / PDT.G / 2014 / PN.
90 — 13
dalam tingkat banding ; Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke PengadilanTinggi kepada kedua belah pihak telah diberi kKesempatan untuk memerksa danmempelajari berkas perkara tersebut sebagaimana surat pemberitahuan masing masing kepada kuasa hukum para Tergugat / Pembanding pada tanggal 15 Juni2009 dan kepada Penggugat / Terbanding pada tanggal 16 Juni 2009 ; TENTANG HUKUMNYA :Menimbang, bahwa pemohonan banding dari Kuasa Hukum paraTergugat/Pembanding telah diajukan dalam tengang
15 — 2
AdministrasiKependudukan menyatakan sebagai berikutPasal 27 ayat (1)Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansipelaksana ditempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejakkelahiran;Bahwa sesuai dengan ketntuan Pasal 32 Undangundang No 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan pelaporan kelahiran yang melampaui Batas waktu 1 (sate) Tahundilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan. tengang
17 — 5
Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasaragar dalan tengang waktu yang tidak terlalu lama dapat menentuka harisidang , dan setela pemeriksaan dianggap cukup Para Pemohon mohon agarBapak Hakim dapat menetapkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ; 2.
22 — 8
Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, pada tanggal 13 Februari 2015, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Makassar atau Pejabat yang berwenang untuk itu mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar untuk dicatat dalam register yang telah tersedia untuk itu;
- Memerintahkan kepada Penggugat dalam tengang
14 — 2
AdministrasiKependudukan menyatakan sebagai berikut : Pasal 27 ayat (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansipelaksana ditempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejakkelahiran; Bahwa sesuai dengan ketntuan Pasal 32 Undangundang No 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) Tahundilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, tengang
PT. SARANA SUMATERA BARAT VENTURA
Tergugat:
1.SAHARUDIN
2.YUNITA
26 — 13
diatas berupa pokok, Bagi hasildan atau Bunga serta denda maka sisanya akan dikembalikan kepada pihak kedua;Halaman 4 dari 6 Akta Perdamaian No38/Pat.G.S/2019/PN Pije Bahwa apabila dari hasil pelelangan jaminan tersebut tidak mencukupidari kewajiban dan atau pinjaman pihak kedua sesuai dengantersebut diatas berupa Pokok, Bagi hasil dan atau Bunga sertadenda maka pihak kedua akan melunasi pinjaman tersebut padasaat itu, apabila pihak kedua tidak bisa melunasi pada saat itu, makapihak pertama memberi tengang
24 — 5
Memerintahkan kepada Para Pihak untuk mendaftarkan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap dalam tengang waktu 60 (enam puluh) hari pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar dalam register yang disediakan untuk itu ; 6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 701.000,- (tujuh ratus satu ribu rupiah) ;
dari perkawinan antara Penggugat denganTergugat, yaitu : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir diDenpasar, pada tanggal 02 Agustus 2010, untuk pemeliharaan, perawatan,pendidikan, kesehatannya diberikan kepada Tergugat tanpa mengurangi hakHalaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 276/Pat.G/2017/PN Dps.Penggugat mengunjungi anak setiap saat untuk mencurahkankasihsayangnya sebagai seorang ayah ;Memerintahkan kepada Para Pihak untuk mendaftarkan putusan ini setelahberkekuatan hukum tetap dalam tengang
SUDARNI
75 — 20
TENGANG dan Ibu bernama LAENG sehingga dikaruniai anak perempuan yang bernama SUDARNI ;b) Bahwa pemohon berkeinginan untuk melakukan perubahan nama yang terterapada akta kelahiran ataupun ijazah dan lainnya yaitu dari nana SUDARNImenjadi DARNI DG. NGADA ;c) Bahwa alasan pemohon mengganti nama karena sakitsakitan ;d) Bahwa nama DARNI adalah nama panggilan saya seharihari ;e) Bahwa nama DG.
19 — 7
AdministrasiKependudukan menyatakan sebagai berikutPasal 27 ayat (1) : Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansipelaksana ditempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejakkelahiran:Bahwa sesuai dengan ketntuan Pasal 32 Undangundang No 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) Tahundilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri:Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, tengang