Ditemukan 227 data
140 — 66
Halaman 8 putusan Nomor 91/Pdt/2018/PT SMG.Menghukum para Pemohon Kasasi / para Tergugat untuk membayarongkos perkara dalam tinkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000, (Lima Ratusribu rupiah).12. Bahwa terhadap Perkara Nomor : 3000. K./Pdt/2010, jo No.370/Pdt/2009/PT. Smg. Jo No. 12/Pdt.G./200/PN. Clp. Tersebut Tidak adaUpaya Hukum lagi sehingga Perkara tersebut Telah Mempunyai KekuatanHukum Tetap. (in Chrach Van Gewijshde)13.
29 — 21
Adam H.Aguscik (Tergugat II) padatanggal 26 September 1992 sebagaimana disebutkan dalam aktePengoperan No.225 yang dibuat Camat Talang Kelapa Kabupaten Musihim 40 dari 51 him Put.No.84/PDT/2011/PT.PLG.Banyuasin, yang didasarkan atas surat Pengakuan Hak tanggal 19 Juli 1992dan surat Keterangan Tanah Usaha tanggal 20 September 1992:Menimbang, bahwa untuk menyelesaikan sengketa tersebut diatas,sekaligus menentukan siapa yang paling berhak atas tangan yang menjadisengketa dalam perkara ini, Pengadilan Tinkat
Terbanding/Penuntut Umum : Gustian Juanda Putra, SH
125 — 48
PengadilanTindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbarumenyatakan pidana yang dijatuhnkan dalam putusan Pengadilan TindakPidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Tanjungpinangsudah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa Drs.SENAGIB, M.Pd BinAlm MUHAMMAD, dan telah pula dipertimbangkan unsurunsur yangmeringankan dan memberatkan;Menimbang, bahwa selain dari hal hal yang meringankan yangtelah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama menurut MajelisHakim Tinkat
55 — 22
formil suatu gugatan yang diajukan Kuasa Hukum Tergugat danKuasa Hukum Tergugat II serta Kuasa Hukum Tergugat IV haruslah dinyatakan ditolakseluruhny;Menimbang, bahwa pertimbanganpertimbangan Majelis Hakim TingkatPertama dalam menjatukan Putusan terhadap Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat ,Tergugat Il dan Tergugat IV oleh Majelis Hakim Tingkat Banding telah tepat dan benarmaka Pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dijadikan sebagaipertimbangannya dalam memutus perkara ini pada Tinkat
262 — 140
Tinkat Kasai: 7/Pdt.Sus-RenvoiProsedur/K/2020/PN.Smg Tingkat Pertama: 1/Pdt.Sus-RenvoiPorsedur/2020/PN.Smg Jo Nomor 22/Pdt.Sus-pailit/2019/PN.Smg
446 — 217
Tinkat Kasasi: 2/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/K/2021/PN.Smg Tingkat Pertama : 22/Pdt.Sus.Gugatan Lain-Lain/2020/PN.Smg Jo Nomor28/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Smg
79 — 29
Makaolehkarena itu. menurut Termohon Terbanding dan TermohonTerbanding Il dahulu Tergugat dan Tergugat Il sudah benar putusanMajelis Hakim pada pengadilan tinkat pertama;Bahwa menurut Termohon Terbanding dan Termohon Terbanding Ildahulu Tergugat dan Tergugat Il, sudah sepantasnya permohonanbanding dari pada para Pemohon Banding/Para Penggugat ini ditolakkarena tidak jelas posita dan petitumnya dalam amar yang dimohonkanPara Pemohon Banding semula para Penggugat Dalam Eksepsidimohonkan kepada hakim
43 — 19
dengan tepat dan benar dan tidak salahmenerapkan hukum;Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari denganseksama Memori Banding dari dan Kontra Memori Banding dari PenuntutUmum dalam perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikanpertimbangan sebagai berikut :Bahwa Penuntut Umum dalam Memori Banding dan Kontra MemoriHalaman 45 dari 48 Putusan Nomor 1194/Pid.Sus/2018/PT.MDNbandingnya pada pokoknya mendukung dan membenarkan pertimbanganpertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinkat
24 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
64 Ayat (1) Kitab UndangUndangHukum Pidana, sehingga tuntutan Penuntut Umum tersebut tidak dapatdinyatakan kabur, karena Tempus Delicti dan kualifikasi perbuatan Terdakwadalam dakwaan Kesatu berbeda dengan Tempus Delicti dan kualifikasiperbuatan dalam dakwaan Kedua ;Bahwa lagi pula keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktianyang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itutidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karenapemeriksaan dalam tinkat
30 — 12
narkotika;Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkanpidana yang tepat dan adil bagi Terdakwa, masyarakat dan negara denganmemperhatikan asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan;Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan tuntutan Pidana Matiatas diri Terdakwa, tuntutan mana dibenarkan secara hukum, namun demikianMajelis Hakim berpendapat mengingat Terdakwa bukan sebagai otak pelaku,ianya hanya sebagai orang yang menerima bayaran upah, serta Terdakwasebagai orang awam dengan tinkat
Terbanding/Tergugat : Theresia Labora Sitompul
139 — 57
Tanggal 22 April 2021 haruslah diperbaiki.Sebaliknya Terbanding dalam kontra memori bandingnyaberpendapat bahwa putusan pengadilan tinkat pertama tentangadanya nafkah anak tersebut sudah tepat dan benar; Bahwa terhadap pembagian gaji bekas suami terhadapbekas isterinya dan anaknya Majelis Hakim Tingkat Bandingberpendapat mengenai pembagian gaji bekas suamitersebut, sesuai praktek peradilan dan kaidah hukum yangberlaku di Indonesia ditentukan dengan berpedomanPembagian gaji sepertiga untuk Suami yang
152 — 212 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 2065 K/Pid/2006termasuk kesalahankesalahan yang bersifat tehknis penulisan, sepertipenulisan tanda baca, spasi atau jarak antara huruf, penggunaan hurufkapital atau huruf kecil, antara apa yang tertulis di salin Putusan MajelisHakim Tindak Pidan Korupsi Tinkat Pertama dengan apa tertulis di suratTuntutan Penuntut Umum mengenai keteranganketerangan saksi sertaisi Dakwaan dan tuntutan sebagaimana tersebut diatas, bisa persissama?
Bahwa pada halaman 75 alinea ke4 Putusan Majelis Hakim TindakPidana Korupsi Tingkat Banding atas perkara a quo, disebutkan bahwa :"Halhal yang memberatkan Terdakwa yang belum dipertimbangkanMajelis Hakim Tidak Pidana Korupsi Tinkat Pertama antara lain : 1.Terdakwa tidak merasa bersalah dan tidak menyesaliperbuatannya.......Dimana hal inilah yang menjadi salah satu alasan / dasar, mengapaTerdakwa diperberat hukumannya menjadi 10 tahun penjara.
98 — 25
memperkuat Putusan MiliterMenimbangMenimbang39l11Yogyakarta Nomor : 05K/PM.I11/AD/V/2015 tanggal 29April 2015.Bahwa atas keberatan Terdakwa dalam memoribandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapatsebagai berikut :Ad.1 Keberatan Terdakwa atas Putusan Pengadilan MiliterTingkat Pertama yang menyatakan Judex Factie telahmelampaui batas kewenangan dalam menjatuhkan pidanadan atau Judex Factie telah menjatuhkan pidana lain daripada yang telah ditentukan oleh undangundang.Bahwa Majelis Hakim Tinkat
126 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
jJawab pidana danbukan merupakan alasan pengecualian pidana bagi mereka yangmenjalankan perintah yang sudah diketahuinya salah atau tidak benar.Sikap bawahan harus tegas yaitu menolak perintah semacam itu ;Demikian pula alasan keberatan kasasi Terdakwa tidak dapatdibenarkan oleh karena keberatan tersebut mengenai penialain hasilpembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatansemacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkatkasasi, karena pemeriksaan dalam tinkat
Pembanding/Tergugat II : Mukhsin Diwakili Oleh : SUHAIRI, SH
Pembanding/Tergugat III : Syaiful Habib Diwakili Oleh : SUHAIRI, SH
Pembanding/Tergugat IV : Nurdin Diwakili Oleh : SUHAIRI, SH
Terbanding/Penggugat : Abdul Rahim Nasution
170 — 120
Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 20September 2021 Nomor 118/Pdt.G/2021/PN Lbp dan materi keberatankeberatan tersebut hanya merupakan pengulangan saja, maka Majelis hakimPengadilan Tingkat Banding dengan tambahan pertimbangan tersebut diatasberpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama dalampertimbangan hukumnya telah tepat dan benar, dan tidak salah menerapkanhokum baik hokum formil maupun hokum materiil dalam perkaraini, sehinggapertimbanganpertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinkat
44 — 20
bertujuan menjadipedoman bagi masyarakat lainnya untuk mencegah tidak terjadi lagitindak pidana korupsi di kemudian hari, mengingat di wilayah hukumPengadilan Tinggi Makassar tindak pidana korupsi dari tahun ke tahunsemakin meningkat, maka pidana yang dijatuhkan kepada terdakwaharuslah diperberat sesuai dengan tingkat kesalahannya ; Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dan mencermati fakta fakta hukum yang terungkap di dalam perkara a quo, menurut majelishakim pengadilan tindak pidana korupsi pada tinkat
ANDI HERNAWATI, S.H.
Terdakwa:
Ir. ABDUL RAIS B, M.Si.
172 — 109
LAODE KAIMOEDDIN..1 (satu) rangkap PETUNJUK TEKNIS PENJARANGAN HUTANTANAMAN JATI (Tectona Grandis) DAN PINUS (Pinus Merkusii) olehDINAS KEHUTANAN DAERAH TINKAT SULAWESI TENGGARA.. 1 (Satu) rangkap SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAHTINGKAT SULAWESI TENGGARA NOMOR : 833 TAHUN 1999TENTANG PENETAPAN HARGA JUAL KAYU BULAT JATI , PINUS DANCENDRANA.SURAT TANDA PENERIMAAN BUKTI SURAT dengan No.
LA ODE KAIMOEDDIN.9. 1 (Satu) rangkap PETUNJUK TEKNIS PENJARANGAN HUTANTANAMAN JATI (Tectona Grandis) DAN PINUS (Pinus Merkusil)oleh DINAS KEHUTANAN DAERAH TINKAT SULAWESITENGGARA.10. 1 (satu) rangkap SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALADAERAH TINGKAT SULAWESI TENGGARA NOMOR : 833TAHUN 1999 TENTANG PENETAPAN HARGA JUAL KAYU BULATJATI , PINUS DAN CENDRANA.11. SURAT TANDA PENERIMAAN BUKTI SURAT dengan No. Pol.
Pembanding/Tergugat II : DG. SESE Diwakili Oleh : Supriono
Terbanding/Penggugat I : Hj. APUNG Diwakili Oleh : Amirullah, SH
Terbanding/Penggugat II : NANNA Diwakili Oleh : Amirullah
32 — 19
Put.No.11/Pid.Sus.kKor/2016/PT.Mkshakim pengadilan tindak pidana korupsi pada tinkat banding bahwa modusterjadinya tindak pidana korupsi pada kegiatan Program NasionalPemberdayaan Masyarakat Pedesaan (PNPMMP) tahun 2010 sampai tahun2013 tersebut, ternyata sumbernya dari terdakwa sendiri selaku KetuaUnit Pengelola Kegiatan yang tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan Petunjuk Teknis Operasional PNPMMP yangdikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri dalam Penjelasan V, terdakwajuga
35 — 5
yang dapat kami kutipVait as sans Bermula berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I, No. 495 K/TUN/2002, saksi korban berhak membangun tapak Pondasi bangunan diLokasi Pajak Sei Rampah......... jika diteliti dengan seksama dalam PutusanMahkamah Agung R.I, No. 495K/TUN/2002 tersebut tidak ada satu kalimat punyang menyatakan demikian seperti yang dikutip oleh Jaksa Penuntut Umum,bahkan baik dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 66/G/2000/PTUN.MDN tanggal 29 Maret 2001, maupun Putusan Tinkat
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : DAVID PRIMA, SH
165 — 61
mengembalikan kerugian keuangannegara tersebut;Menimbang, bahwa dengan pertimbangan pertimbangan Majelis HakimTingkat Banding sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Majelis HakimTingkat Banding berpendapat bahwa alasanalasan atau keberatankeberatandari Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori bandingnya tidak dapatdibenarkan, sedangkan kebertankeberatan dari Penuntut Umum MemoriBandingnya tidak cukup beralasan menurut hukum, dan oleh karena ituharuslah dikesampingkan;Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinkat