Ditemukan 2289 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sebagian subagiat subagiana subagiani subbagpam sabagian subagia subagan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 03-12-2014 — Upload : 18-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2319 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 3 Desember 2014 — R. DODDY ANUGERAH PUTRA Bin ABDURACHMAN SARBINI
449 — 290 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Doddy Anugerah Putra adalah sebagai Kepala SubBagian Belanja Bagian Keuangan Kabupaten Pesawaran;Bahwa benar berdasarkan keterangan Panitia Lelang dan DokumenDokumen Pengadaan maka Terdakwa R.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 07-04-2016 — Putus : 27-07-2016 — Upload : 22-09-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 34/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst
Tanggal 27 Juli 2016 — Pidana Korupsi - DJOKO PRAMONO
107 — 47
  • IRAWAN,SEDibawah sumpah, saksi memberikan keterangan yang pada pokoknyasebagai berikut :Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan saksi yang diberikandihadapan penyidik KPK sebagaimana tertuang dalam Berita AcaraPemeriksaan;Bahwa saksi sejak tahun 2010 sampai Januari 2012 sebagai Kepala SubBagian Keuangan di Kementerian Perhubungan, saksi mengenal Terdakwabaik sebagai Kapus PPSDM dan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran;Bahwa saksi
Pengadilan PN JEMBER Pidana Khusus
Putus : 25-10-2010 — Upload : 22-05-2015
Putusan PN JEMBER Nomor 485/Pid.Sus/2010/P.N.Jr.
Tanggal 25 Oktober 2010 — Drs. H. SJAHRAZAD MASDAR, MA
88 — 31
  • undangundangNo. 32 tahun 2004 dan Pemerintah (eksekutif) hanya punya kewenangan untukmengusulkan.Bahwa setelah disahkan oleh DPRD dibawa ke Gubernur untuk dimintakan evaluasi.Bahwa Gubernur punya kewenangan untuk mengevalusi sehingga kalau dari Gubernurmenemukan ada halhal yang perlu dievaluasi maka Perda harus diperbaiki sesuaisaran Gubernur.Bahwa bagian hukum itu bukan SKPD tetapi SKPDnya ada di Setda jadi apakah halitu bisa untuk memberikan bantuan hukum, sebetulnya di bagian hukum itu ada 3 subbagian
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus Korupsi
Putus : 17-01-2013 — Upload : 03-09-2013
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 18/PID.SUS/2012/P.TIPIKOR-BNA
Tanggal 17 Januari 2013 — Ir. Nelwan Yus Bin (Alm) Muhammad Yunus Hasan
63 — 22
  • . 3.197.525.000,00 (tiga milyar seratursembilahpuluh tujuh juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);e Bahwa penasehat hukum mencocokkan barang bukti dengan majelisbahwa dengan kami ada sebelas kali pengamprahan;e Bahwa saksi CD ditempatkan di ruang sub keuangan, diserahkan ke saksi,tidak ada diserahkan ke orang lain kecauli pada saat TAKPA;e Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat SPK;Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa mengatakan ada keberatan karenasetahu terdakwa SPK dibuat di subbagian
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus Arbitrase
Register : 21-01-2019 — Putus : 16-05-2019 — Upload : 20-07-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 45/Pdt.G.Arbit/2019/PN.Jkt.Pst
Tanggal 16 Mei 2019 — SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL / SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN SATUAN KERJA PENGELOLA HIBAH MCC X PT. CARBONTROPIC ,Cs
1335 — 672
  • ., MAP.Jabatan : Kepala Subbagian Pembelaan danPendampingan Hukum5. Nama : ARIPRASETYO, S.H., MPA, M.A.Jabatan : Staf PerencanaKesemuanya adalah pegawai pada Biro Hukum KementerianPerencanaan Pembangunan Nasional/Badan PerencanaanPembangunan Nasional yang beralamat di Taman Suropati Nomor :2 Jakarta Pusat DKI Jakarta.2.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 20-11-2017 — Putus : 13-04-2018 — Upload : 03-07-2019
Putusan PN AMBON Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb
Tanggal 13 April 2018 — Penuntut Umum:
1.ROLLY MANAMPIRING, SH
2.I GEDE WIDHARTAMA, SH
3.DJINO D. TALAKUA, SH
4.IRKHAN OHOIULUN, SH
5.SESCA TABERIMA, SH
6.EKA YACOB HAYER, SH
7.NOVANEMA DUHA, SH. MH
Terdakwa:
PETRUS ERUPLEY, SE ALIAS ETUS
108 — 47
  • Kepala Subbagian Hukum pada BPK Perwakilan Provinsi Maluku (2016Sekarang);oF oN >Halaman 63 dari 137 Putusan Nomor 36/Pid. SusTPK/2017/PN Amb Bahwa ahli pernah dimintakan pendapat dalam bentuk Keterangan ahli terkaittindaak pidana korupsi yaitu:1. Perkara Dugaan Tindak Pidana korupsi pemberian dana kegiatanpenunjang/operasional Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten KutaiKartanegara Tahun anggaran 2005 ;2.
Pengadilan PN PADANG Pidana Umum
Register : 20-05-2021 — Putus : 02-08-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN PADANG Nomor 465/Pid.B/2021/PN Pdg
Tanggal 2 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
TOMMY BUSNARMA, SS. SH. MH.
Terdakwa:
1.DELFI ANDRI PGL DELFI
2.EKO POSKO MALLA ASYKAR PGL EKO
861 — 247
  • SoehintoSadikin, dan Ir.Hendrino;1 (satu) rangkap Asli Surat Kepala BPN Kota PadangNo.743/5.13.74/VIII/2016 tanggal 23 Agustus 2016 kepada Leharperihal permohonan penerbitan sertifikat terhadap sebidang tanahmilik adat yang terletak di Kelurahan Air Pacah Kecamatan KotoTangah Kota Padang seluas 57.000m2;1 (satu) rangkap Surat Perintah Kepala Kantor BPN KotaPadangSalinan Surat Ketua Pengadilan Negeri Padang No.666/1371/VIII/ 16tanggal 01 Agustus 2016 kepada kepala subbagian tatausaha, kepalaHalaman
    SoehintoSadikin, dan Ir.Hendrino;1 (satu) rangkap Asli Surat Kepala BPN Kota PadangNo.743/5.13.74/VIII/2016 tanggal 23 Agustus 2016 kepada Leharperihal permohonan penerbitan sertifikat terhadap sebidang tanahmilik adat yang terletak di Kelurahan Air Pacah Kecamatan KotoTangah Kota Padang seluas 57.000m2;1 (satu) rangkap Surat Perintah Kepala Kantor BPN Kota PadangSalinan Surat Ketua Pengadilan Negeri Padang No.666/1371/VIII/ 16tanggal 01 Agustus 2016 kepada kepala subbagian tatausaha, kepalaseksi
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 17-02-2021 — Putus : 28-06-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg
Tanggal 28 Juni 2021 — Penuntut Umum:
JAJANG SAEPUDIN, SH
Terdakwa:
EDDY SUPRIYADI Bin MUHAMAD HUSEN
207 — 53
  • Saksi YUDHA MATHILDA AMALUDDIN dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :Saksi baru mengerti sebab diperiksa, untuk memberikan keterangandalam perkara dugaan tindak pidana korupsi Penyalahgunaan DanaHibah Komite Olahraga Nasional Indonesia ( KONI ) Kota TasikmalayaTahun 2018.Saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil ( PNS ) dilingkunganPemerintah Kota Tasikmalaya dengan jabatan sebagai Kepala SubBagian Pengaturan pada Bagian Hukum Setda Kota Tasikmalaya, sejakhalaman 119 dari 293
    Putusan Nomor 16/Pid.SusTPK/2021/PN Bdgtanggal 1 Mei 2013 s/d sekarang, dan dasar penunjukan danpenetapannya adalah Surat Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor :821.2/Kep.84Kepeg/2013.Saksi menjelaskan tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) Kepala SubBagian Pengaturan Bagian Hukum Setda Kota Tasikmalaya adalahmelaksanakan penyiapan bahan kebijakan teknis, penyusunan danpembinaan penyusunan produk hukum daerah yang bersifatpengaturan, sesuai ketentuan yang berlaku.Bahwa Spesifikasi tugas dan tanggung jawab
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus
Register : 08-01-2021 — Putus : 21-04-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN JAMBI Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jmb
Tanggal 21 April 2021 — Penuntut Umum:
ARIE PRATAMA ,SH
Terdakwa:
ACHIRUDDIN Bin ABDUL AZIZ MASHUR
156 — 47
  • satu) lembar Data Ukuran Pakaian dan Sepatu Sat LinmasUntuk Kegiatan PAM TPS PILKADA 2018;1 (Satu) rangkap Bukti Bayar Pajak Kegiatan Termin 1 ke BPDJambi tanggal 31 Mei 2018 Kode Billing : 018053977273914:1 (Satu) rangkap Bukti Bayar Pajak Kegiatan Termin Il Ke BPDJambi tanggal O6 September 2018 Kode Billing018090114009811;1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Surat KeputusanBupati Merangin Nomor : 694/BKD/2016 tanggal 30 Desember2016 tentang pengangkatan FACHRIZAL, S.E sebagai Kepala SubBagian
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 14-11-2018 — Putus : 11-04-2019 — Upload : 25-06-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 270/G/2018/PTUN-JKT
Tanggal 11 April 2019 — Dr. Binsar M. Gultom, S.H., S.E., M.H ; Komisi Yudisial Republik Indonesia
252 — 160
  • kesehatan dankepribadian, serta tahapan wawancara adalah berupa penilaian ternadap hasilpemeriksaan kesehatan dan hasil rekam jejak, serta hasil asesment.Bahwa, penilaian terhadap hasil pemeriksaan kesehatan dan hasil rekam jejak,serta hasil asesment tersebut bersifat kualitatif yang bentuknya beruparekomendasi, misalnya hasil asesment itu layak atau tidak layak, begitu pulaterhadap hasil pemeriksaan kesehatan dan hasil rekam jejak.Bahwa, berdasarkan pengalaman Saksi selama menjabat sebagai Kepala SubBagian
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 02-02-2015 — Putus : 07-05-2015 — Upload : 18-06-2015
Putusan PN PALEMBANG Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plg
Tanggal 7 Mei 2015 — Hanafi, ST Bin Sahum
109 — 92
  • Aisyah;Bahwa proses pelelangan semuanya dilakukan secara elektronik melalui LPSE(Lembaga Pengadaan Barang dan jasa secara Elektronik);Bahwa PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) perencanaan dan Pengawasan adalah IbuMinarni;Halaman 31 dari 140 Putusan Nomor 05/Pid.SusTPK/2015/PN.PlgBahwa arsip gambar, RAB (Rencana Anggaran Biaya) dan spesifikasi pekerjaan hasilpekerjaan konsultan perencanaan ada diterima saksi selaku Kasubag (Kepala SubBagian) Umum dari Ibu Minarni kemudian disimpan di Dinas Sosial dan Tenaga
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus
Register : 23-03-2018 — Putus : 02-08-2018 — Upload : 22-07-2019
Putusan PN PADANG Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pdg
Tanggal 2 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
ATMARIADI,SH,MH
Terdakwa:
Ir.RITA SUNELVIA DEWI,MT,IAL
127 — 49
  • BagianPenyususna dan administrasi Pembangunan;2) Merencanakan kegiatan SubBagian Penyusunan Program dan administrasipembangunan;3) Memfasilitasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan penatausahaankeuangan bagian;4) Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub bagianpenyusunan program dan administarsi embangunan;5) Memfasilitasi pembinaan sub bagian penyususun program dan administrasipembangunan;6) Melakukan monitoring dan evaluasi sub bagian penyususn program danadministrasi pembangunan;7)
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus Korupsi
Putus : 13-05-2015 — Upload : 29-08-2017
Putusan PN GORONTALO Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2015/PN Gto
Tanggal 13 Mei 2015 — - ALUN MIU
115 — 24
  • Kepala Sub BagianPerbendaharaan Sekretariat DPRD Gorontalo, saat itu Kepala SubBagian Perbendaharaan Ibu SALMA IGIRISA sedang melakukan DiklatPim IV s/d Tanggal 14 April 2008;Bahwa tugas sebagai Plh. Kepala Sub Bagian Perbendaharaan antaralain memverifikasi SPJ (Surat Pertanggungjawaban) yang diajukan olehBendahara melalui staf sambil menunggu permintaan penggantianuang/GU dan tambahan uang persediaan/T UP;Bahwa sewaktu menjabat Plh.
Pengadilan PN MEDAN Perdata Khusus Persaingan Usaha
Register : 14-12-2016 — Putus : 19-07-2017 — Upload : 16-10-2019
Putusan PN MEDAN Nomor 708/Pdt.Sus-KPPU/2016/PN Mdn
Tanggal 19 Juli 2017 — PT MULTI RAYA ARTTECH, dkk
= LAWAN =
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA, dkk
409 — 89
  • ., Subbagian 2disebutkan bahwa:Persekongkolan vertikal Merupakan persekongkolan yang teradiantara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyediabarang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang ataupengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan.Bahwa persekongkolan vertikal tersebut di atas dapat diilustrasikansebagai berikut: Panitia Pengadaan/Panitia Lelang/Pengguna Barang atau jasa/Pimpinan Proyek ~~ Pelaku Usaha/PenyediaBarang atau Jasa Pelaku Usaha/PenyediaBarang atau
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 25-06-2015 — Upload : 31-08-2015
Putusan PN SAMARINDA Nomor 05/Pid.Tipikor/2015/PN Smr
Tanggal 25 Juni 2015 — H.HUSNI DARWIN BIN H.ACHMAD ABU BAKAR (Alm)
60 — 11
  • Penyusunan Laporan Keuangan Dewan dan Setwan.e Bahwa saksi dalam melaksanakan tugas dibantu oleh SubBagian Penyusunan Anggaran (Drs. AWANG IDRUS) danSub ~ Bagian Pelaksana Anggaran (Drs.
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 22-04-2021 — Putus : 24-05-2021 — Upload : 04-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 211/PDT/2021/PT BDG
Tanggal 24 Mei 2021 — Pembanding/Penggugat I : INDRA DAENG PARANI Bin Muhammad Nawawi Daeng Parani Diwakili Oleh : ANGGI A.R. HARAHAP, SH., DKK
Pembanding/Penggugat II : HAERUL Bin Zaenal Abidin, Diwakili Oleh : ANGGI A.R. HARAHAP, SH., DKK
Terbanding/Tergugat I : KEPALA KECAMATAN BOGOR TIMUR cq. LURAH KELURAHAN KATULAMPA,
Terbanding/Tergugat II : HJ. SITI JUBAEDAH BINTI DJUKRI BIN MANGSOER H. DALAM ALIAS ATJIP SUTJIPTO
Terbanding/Tergugat III : SUPRIATNA, S.E. BIN DJUKRI BIN MANGSOER H. DALAM ALIAS ATJIP SUTJIPTO
Terbanding/Tergugat IV : EDDY SUPRIATIN, A.MD. AHLI WARIS DARI ENCUM MURTINI BINTI DJUKRI BIN MANGSOER H. DALAM ALS ATJIP SUTJIPTO
Terbanding/Tergugat V : IWAN SETIAWAN, S.IP. BIN E. SUWARDI BIN DJUKRI BIN MANGSOER H. DALAM ALIAS ATJIP SUTJIPTO
Terbanding/Tergugat VI : YAYASAN WIRANATA
Terbanding/Tergugat VII : DRS. H. ZUHDIMAS UD,
Terbanding/Tergugat VIII : HJ. SUHAERTIH
Terbanding/Tergugat IX : R. AGUS ABDURRAHMAN, S.E.
Terbanding/Tergugat X : Rd. NINA MAEMUNAH,
Terbanding/Tergugat XI : R. AYI IBRAHIM, ST.
Terbanding/Tergugat XII : SITI RAHAYU,
Terbanding/Tergugat XIII : MARIANA,
Terbanding/Tergugat XIV : HERDIAN,
Terbanding/Tergugat XV : FIRDAUS,
Terbanding/Tergugat XVI : IDA FARDAL,
Terbanding/Tergugat XVII : ALDI RIZAL,
Terbanding/Tergugat XVIII : BENI MULYANA,
Terbanding/Tergugat XIX : R. FIRMAN HAMDANI,
Terbanding/Turut Tergugat I : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR
Terbanding/Turut Tergugat II : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BOGOR
Terbanding/Turut Tergugat III : KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK KPP PRATAMA KOTA BOGOR
Terbanding/Turut Tergugat IV : KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK KPP PRATAMA CIBINONG, KABUPATEN BOGOR
Terbanding/Turut Tergugat V : KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH BAPENDA KOTA BOGOR
Terbanding/Turut Tergugat VI : . KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH BAPENDA Kabupaten Bogor
Terbanding/Turut Tergugat VII : KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA SELAKU PPAIW WILAYAH KEC. SUKARAJA DAHULU KUA WIL. KEC. BGR. TIMUR
368 — 417
  • Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Subbagian dan Seksi Kantor WilayahBadan Pertanahan Nasional dan Uraian Tugas Urusan dan Subseksi padaKantor Pertanahan;i. dan peraturan pelaksanaan lainnya yang merupakan mekanisme/prosesSertipikasi Hak Atas Tanah serta TELAH MEMENUHI AsasAsas UmumPemerintahan yang Baik/AAUPB (algemene behoorlijk bestuur/principle ofgood administration) terutama asas kepastian hukum principle of legalsecurity), asas
Pengadilan PN PEMALANG Pidana Khusus Tindak Pidana Ekonomi
Register : 26-07-2017 — Putus : 11-10-2017 — Upload : 22-11-2017
Putusan PN PEMALANG Nomor 174/Pid.B/2017/PN Pml
Tanggal 11 Oktober 2017 — Pidana : SUKARNO bin PILANG YOSO SUKARTO
722 — 321
  • HANS ORI LEWINARYO dibawah janji pada pokoknya menerangkansebagai berikut :Bahwa saat ini ahli bekerja di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kantorRegional 3 Jawa Tengah dan DIY, dan menjabat sebagai Kepala SubBagian Adekasi dan Perlindungan Konsumen.Bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga independen yangmengatur dan mengawasi jasa keuangan / perbankan di seluruhIndonesia, yang meliputi pengawasan secara langsung dan pengawasansecara tidak langsung,Bahwa berdasarkan UU no 7 tahun 1992 sebagaimana
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-02-2016 — Putus : 01-06-2016 — Upload : 23-08-2016
Putusan PN PALU Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pal
Tanggal 1 Juni 2016 — MUHAMAD HASBI,DKK
72 — 15
  • .= Bahwa laporan bulan berjalan dari tanggal 1 sampaidengan tanggal 15 dan setiap akhir bulan keseluruhannya,dari pos pelayanan dikirim ke UPTD dari UPTD dikirim kebidang pengawasan, dinas pendapatan propinsi, subbagian keuangan DISPENDA Propinsi dan Arsip untukUPTD Wil. Il.6. Saksi Drs. DACHRIR KARIM MOHAMMAD.= Bahwa Saksi membenarakan keterangannya dalam berkas perkara;= Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Moh. HASBI, Terdakwa NAFSITOPAKRAN, MUHLIS, MOH. RIZAL S.
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-08-2015 — Putus : 12-11-2015 — Upload : 08-12-2015
Putusan PN DENPASAR Nomor 29/Pid.Sus.TPK /2015/PN.Dps
Tanggal 12 Nopember 2015 — NGURAH KOSALA CAKRAWERTHI, ST
48 — 34
  • Saksi GEDE KOMANG DARMA WIWJAYA, SE, PNS (Selaku kepala SubBagian Perbendaharaan pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah KotaDenpasar),Hal. 70 dari 149 hal. Putusan Pidana Nomor 29/Pid.SusTPK/2015/PN Dps Bahwa mekanisme atau pengamprahan keuangan tersebut melaluibeberapa tahapan, antara lain :a).
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-01-2015 — Putus : 08-04-2015 — Upload : 07-08-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 22/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg
Tanggal 8 April 2015 — Drs. H. TOTO SUHARTO, M.Si. Bin SUDIBYA
84 — 25
  • ERNI GUWARNI,M.Ak; Kasi Sapras TK/SD adalah saya sendiri AGAH YAYAT RUPIATNA, SHSaya selaku Kasi Sarana dan Prasarana bidang TK dan SD Dinas Pendidikan danKebudayaan Kabupaten Bandung pada bulan Nopember 2013 menerima DPA dari SubBagian Program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung yang telah adalokasi namanama sekolah SD penerima bantuan Pembangunan Taman, LapanganUpacara dan Fasilitas Parkir sebanyak 29 Sekolah Dasar dan pada saat itu juga sayalapor kepada Kepala Bidang TK dan SD untuk